Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pro Kontra Wacana Daerah Istimewa Surakarta, Ini Kata DPR

    Pro Kontra Wacana Daerah Istimewa Surakarta, Ini Kata DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengungkap  adanya keinginan atau usul dari sejumlah pihak untuk kembali menjadikan wilayah eks Karesidenan Surakarta sebagai daerah istimewa terpisah dari Provinsi Jawa Tengah.

    Kendati demikian, dia mempertanyakan relevansi apa yang bisa menjadikan kota di Jawa Tengah itu sebagai daerah istimewa untuk saat ini.

    “Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, baik Solo dan Papua adalah daerah yang tidak perlu diistimewakan. Bahkan, dia menyebut pihaknya tidak tertarik membahas hal ini karena bukan isu yang mendesak.

    “Solo dengan Papua ya sama lah. Saya tidak terlalu tertarik atau Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini, menjadi sesuatu hal yang penting dan urgent,” urainya.

    Di lain sisi, Aria berharap moratorium untuk proses pemekaran wilayah bisa segera dicabut, sehingga bisa ada pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) asalkan pengusulannya harus lebih ketat.

    Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memandang harus ada latar belakang yang tepat untuk mengangkat status daerah menjadi istimewa dan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

    Dia khawatir akan ada kerumitan bila satu daerah meminta diberikan status istimewa, daerah lain pun akan meminta hal yang sama, terlebih bila berkaitan dengan pembagian dana bagi hasil.

    “Saya kan nggak tahu tuh [ada nilai historis dari Solo]. Makanya kita lihat dulu alasannya apa pengajuan itu. Kalau misalnya alasannya sejarah nanti banyak lagi [yang ikut ingin diistimewakan], di Pontianak itu dulu pernah ada Sultan yang mempunyai gagasan pertama kali tentang burung Garuda. Bisa jadi nanti orang sana minta istimewa juga gitu kan,” urainya.

    Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

    “Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Sekadar catatan, Daerah Istimewa Surakarta atau DIS pernah eksis pada awal kemerdekaan. Namun usia DIS tidak lama, munculnya gerakan anti-swapraja dan kecamuk revolusi sosial di wilayah eks Mataram Islam, itu memicu pemerintah untuk menghapus status tersebut. 

  • Wiranto Lapor ke Prabowo Soal 8 Tuntutan Purnawirawan TNI

    Wiranto Lapor ke Prabowo Soal 8 Tuntutan Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan poin tuntutan. 

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu masih membutuhkan waktu untuk mencermati pernyataan sikap itu.

    “Sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Menurut Wiranto, Prabowo menghargai dan memahami isi dari delapan poin tuntutan tersebut karena memiliki kedekatan emosional dan sejarah perjuangan yang sama dengan para purnawirawan.

    “Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan, satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa Sapta Marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” kata Wiranto.

    Kendati demikian, meski menghargai pandangan tersebut, Prabowo belum dapat langsung memberikan tanggapan atas tuntutan-tuntutan itu.

    “Namun tentunya presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan, menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya,” ujar Wiranto.

    Wiranto menjelaskan alasan Prabowo tidak merespons secara cepat, salah satunya karena perlu waktu untuk mempelajari secara rinci isi tuntutan yang dianggap sangat fundamental.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto.

    Selain itu, dia menambahkan bahwa kewenangan presiden dibatasi oleh sistem trias politika, sehingga ada batasan dalam merespons hal-hal yang berada di luar wewenang eksekutif.

    “Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

    Dia juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh presiden tidak hanya berdasarkan satu sumber informasi, namun mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari berbagai pihak.

    “Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” ujar Wiranto.

    Prabowo juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan berpolemik mengenai isu ini.

    Prabowo, kata Wiranto, turut berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik masalah tersebut dan tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan sebagai bangsa.

    “Ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” tambahnya.

    Dalam sesi tanya jawab, Wiranto membenarkan bahwa salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.

    Dia menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

    Bahkan, dia tak segan menyebut untuk bisa diberikan hukuman hingga pembubaran terhadap ormas yang perilakunya mengganggu persatuan hingga membuat ketidakadilan.

    Aria menyinggung bahwa pemerintah pernah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) karena dinilai tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia.

    “Mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi, yang mengganggu kebhinekaan kita,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Dia mendorong supaya Kemendagri bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas untuk mengevaluasi organisasi berkumpul yang ada di Tanah Air.

    Soal pertahanan, soal keamanan, kita sudah punya aparat. Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

    Meski demikian, dia juga menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak berserikat dan berkumpul.

    Namun, dia juga mengingatkan hak tersebut jangan sampai hanya dijadikan saluran bertindak yang dapat memberikan penguatan pada anggota-anggota dan nantinya malah bisa mengganggu individu lain.

    “Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi. Semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum,” pungkasnya.

    Teranyar, dikabarkan ada aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu investasi asing di Indonesia, khususnya di pabrik kendaraan listrik. 

    Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam, yakni VinFast. 

    “Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat,” ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

  • Konsumen Korporasi Kunci Akselerasi 5G dan 6G

    Konsumen Korporasi Kunci Akselerasi 5G dan 6G

    Bisnis.com, SINGAPURA — Pengembangan teknologi jaringan di masa mendatang amat bergantung kepada seberapa cepat konsumen korporasi memiliki ketertarikan terhadap teknologi yang telah hadir saat ini. Untuk itu, penetrasi adopsi teknologi jaringan generasi kelima (5G) ataupun generasi keenam (6G) pada segmen ini perlu diakselerasi.

    Setidaknya hal itulah yang tergambar dalam salah satu sesi diskusi pada ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore di Marina Bay Sands, Singapura, Rabu (23/4/2025).

    CEO Layanan Digital Internasional Singtel Anna Yip mengatakan bahwa pihaknya telah berinvestasi dalam 5G, dan saat ini telah berada di tahapan 5G+. 

    Singtel benar-benar fokus untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan dengan penuh hasil investasi tersebut.

    “Saya kira kita semua setuju. Ini dimulai dengan adopsi konsumen, sekarang berjalan sangat baik di Singapura. Namun, kami perlu melihat lebih banyak lagi adopsi perusahaan,” katanya, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, adopsi konsumen, terutama dari segmen korporasi adalah pendorong utama dimulainya era 5G. Adopsi tersebut, imbuhnya, amat menentukan langkah ke depan. Dia mencontohkan bahwa saat ini pihaknya tengah memulai untuk ke arah 6G.

    “Kami sedang melakukan sesuatu di sana. Kami telah menandatangani perjanjian dengan SPT, misalnya dari Korea Selatan, untuk melihat potensi penelitian dan aplikasi 6G. Selain itu, saya pikir kita harus pindah ke 6G pada waktu tertentu,” jelasnya.

    Anna mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini juga tengah memastikan bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), komputer kuantum, dan semua teknologi baru. Tujuannya, imbuhnya, agar pihaknya mampu menghadirkan pemanfaatan terbaik dan paling relevan kepada perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah.

    “Ini untuk benar-benar mewujudkan potensi penuh sambil kita melihat, terkadang dalam jangka menengah hingga panjang, terkait bagaimana 6G akan berjalan. Begitulah cara kami memandangnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Presiden Direktur & CEO PT Indosat Tbk. (ISAT) Vikram Sinha pun memberikan pandangan serupa. Dia menjelaskan bahwa pelaku industri telekomunikasi harus memastikan kesiapan ekosistem dalam pemanfaatan teknologi 5G. 

    “Tantangannya adalah bukan seberapa siap Anda, melainkan perusahaan tempat Anda bekerja, mereka harus sama-sama siap. Jadi sekali lagi, ini harus melibatkan semua orang,” katanya.

    Setidaknya Vikram memiliki dua pandangan terkait adopsi teknologi 5G. Pertama, pemanfaatan AI mendorong pasar berkembang. Dia menilai bahwa apabila operator dapat meningkatkan penggunaan real-time, hal ini dapat membantu untuk memonetisasi AI sehingga bisa memberikan nilai kepada pelanggan.

    Kedua, dia melihat adanya penurunan biaya produksi data 5G yang lebih rendah ketimbang 4G di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa biaya juga merupakan elemen yang sangat penting. “Jadi secara pribadi saya optimis, terutama karena AI.”

    Menurutnya, perusahaan operator juga berada dalam posisi terbaik untuk berperan dalam menciptakan AI dan kedaulatan AI. Dia mencontohkan, pada Agustus 2024, saat Capital Market Day, pihaknya telah menyampaikan North Star perseroan, di mana Indosat ingin menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis AI.

    Vikram menambahkan bahwa agar suatu negara berhasil dalam adopsi AI, maka neraca dan laba rugi perusahaan telekomunikasi juga kuat. Hal ini lantaran industri telekomunikasi menjadi penopang adopsi AI bagi masyarakat dan konsumen korporasi.

    “Kami [industri operator] melakukan semua pekerjaan berat yang tidak ingin dilakukan siapa pun. Jadi, saya pikir ini adalah momen penting. Bagaimana kita bekerja untuk memastikan bahwa kita berkolaborasi, membangun, dan bersaing, serta memecahkan masalah dalam skala besar. Kita menghasilkan produk yang memecahkan masalah kehidupan nyata,” jelasnya.

    LEBIH DARI SEKADAR AKSES

    Di sisi lain, Chief Innovation Officer CelcomDigi T. Kugan mengatakan bahwa saat ini merupaan era di mana lebih dari sekedar akses jaringan.

    Dia menjelaskan bahwa aliansi strategis, kemitraan, dan bekerja dengan pemangku kepentingan terkait merupakan langkah untuk benar-benar mentransformasi bisnis agar berkembang dan bergerak maju sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi pengguna dan bisnis. 

    “Potensinya sangat besar. Saya pikir kami sangat menantikan untuk melanjutkan pertumbuhan ini dan memastikan bahwa kami dapat memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

    Menurutnya, di Malaysia, pihaknya benar-benar fokus untuk menjadi negara yang mengutamakan digital. Bahkan, otoritas Negeri Jiran telah benar-benar mendorong itu sebagai misi. “CelcomDigi sebagai operator terbesar di negara ini, diharapkan berada di garis depan dalam melakukan ini dan membawanya maju.” (Lukas Hendra T.M)

  • ESDM Klaim AI Tekan Biaya dan Tingkatkan Keselamatan di Pertambangan

    ESDM Klaim AI Tekan Biaya dan Tingkatkan Keselamatan di Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin krusial dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Siti Sumilah Rita Susilawati menyampaikan pelaku industri mulai menyadari bahwa AI merupakan jawaban untuk menekan biaya operasional sekaligus menciptakan operasi tambang yang lebih berkelanjutan.

    “AI itu ya, tadi kan udah jelas sekarang di sini aja banyak teman-teman bisa melihat bagaimana teknologi itu bisa sangat meningkatkan efisiensi,” kata Rita setelah menghadiri Indonesia AI Day for Mining Industry 2025, Kamis (24/4/2025).

    Rita memahami pada tahap awal penerapan teknologi AI memang membutuhkan investasi besar dan dikelola secara maksimal.

    Namum, manfaat dari investasi tersebut bakal akan dirasakan oleh pelaku industri pertambangan dalam jangka panjang.

    “Kayaknya sekarang hampir semua tambang, terutama tambang-tambang besar itu sudah mulai lah ya memikirkan bagaimana menggunakan teknologi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menilai kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi besar sebagai katalis dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja di sektor pertambangan. 

    Presiden Direktur AMMAN, Rachmat Makkasau, mengatakan bahwa transformasi digital sudah mulai dijalankan di perusahaan, termasuk dalam mengintegrasikan AI ke dalam berbagai lini operasional tambang.

    “melihat bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi katalis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional serta keselamatan kerja,” ujar Rachmat.

    Namun, Rachmat menekankan bahwa adopsi teknologi canggih seperti AI tidak dapat dilakukan secara instan. 

    Tantangan seperti integrasi data dari berbagai sistem, kesiapan infrastruktur digital, hingga adaptasi dari tim di lapangan memerlukan proses bertahap dan pembelajaran berkelanjutan.

    “Hal ini membutuhkan proses pembelajaran yang tidak bisa instan,” tuturnya.

    AMMAN, lanjut Rachmat, memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan sumber daya manusia.

    Lebih lanjut, Rachmat menyebut keberadaan AI bisa membantu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh AMMAN semakin bijak dalam mengambil keputusan yang berbasis data.

    “Sehingga AI bisa menjadi pendukung, bukan pengganti SDM,” pungkasnya.

  • BytePlus (ByteDance) Investasi Rp168 Miliar, Ekspansi AI dan Cloud ke Pasar RI

    BytePlus (ByteDance) Investasi Rp168 Miliar, Ekspansi AI dan Cloud ke Pasar RI

    Bisnis.com, JAKARTA — BytePlus, perusahaan global penyedia infrastruktur cloud dan solusi AI, memperluas layanan ke pasar Indonesia dengan mengincar korporasi dan mitra bisnis lokal. Anak usaha dari raksasa teknologi China, ByteDance, itu telah menggelontorkan investasi sebesar US$10 juta atau Rp168 miliar (kurs:Rp16.857) secara global, termasuk di Indonesia. 

    Regional Lead BytePlus Leon Chen mengatakan perusahaan telah memiliki mitra dan entitas lokal yang siap memberdayakan Indonesia. Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk membantu ekosistem digital Tanah Air. 

    Sister company dari ByteDance itu, induk TikTok, juga telah menggelontorkan investasi sebesar US$10 juta yang akan dioptimalkan untuk memperluas pasar BytePlus di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia.

    “Kami telah berinvestasi US$10 juta untuk mendukung ekspansi ke ekosistem mitra lokal Indonesia dan memberikan pelatihan secara gratis,” kata Leon di Jakarta, Kamis (24/4/2025).  

    Dengan investasi tersebut, kata Leon, BytePlus menghadirkan rangkaian teknologi seperti BytePlus Voice untuk mendukung replikasi suara dalam Bahasa Indonesia, dengan kemampuan menangkap intonasi dan ritme khas bahasa tersebut. 

    Fitur ini berguna untuk membantu masyarakat Indonesia mengekspresikan diri mereka dengan lebih natural, sekaligus menghormati ragam unik aksen dan gaya berbicara yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

    Logo BytePlus

    Perusahaan juga memiliki solusi patuh regulasi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pelaku usaha merasa aman untuk memperluas operasional usaha mereka.

    BytePlus juga menggandeng mitra teknologi lokal termasuk dengan PT Sarana Pactindo, Synagie, dan Indonet, untuk memperluas kapabilitas BytePlus melalui integrasi lokal dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

    Peladen

    Leon menambahkan perusahaan juga telah memiliki infrastruktur data center di dalam negeri yang membantu dalam menekan latensi. Saat ini infrastruktur tersebut baru berada di Jakarta. Perusahaan berencana mengembangkan infrastruktur tersebut ke berbagai daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BytePlus. 

    Lokasi data center yang berdekatan dengan pasar tidak hanya memangkas latensi, juga dapat memberikan pengalaman menggunakan komputasi awan dan kecerdasan buatan (AI) perusahaan yang lebih baik. 

    “Kami meluncurkan layanan lokal untuk mengurangi latensi dan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan,” kata Leon. 

    Target 

    Mengenai target Leon mengatakan perusahaan telah menetapkan target jangka menengah dan jangka panjang. Dengan melihat kebutuhan pasar korporasi Indonesia yang berbeda, BytePlus meyakini dapat merangkul sekitar 100 mitra dalam 3-5 tahun ke depan atau dalam jangka menengah. 

    BytePlus memiliki layanan yang dapat membantu para mitra meningkatkan layanan mereka kepada pelanggan-pelanggan ritel, sehingga hubungan mitra dengan pelanggannya makin baik. 

    “Kami ingin menjangkau 100 korporasi/mitra lokal untuk jangka menengah, karena kami melihat kebutuhan yang dapat kami penuhi bagi para mitra,” kata Leon. D

    Dia menambahkan untuk jangka panjang, BytePlus menargetkan dapat menjadi pemimpin pasar untuk layanan AI dan komputasi awan (cloud)

    “Kami akan menjadi mitra yang sempurna bagi seluruh perusahaan di Indonesia,” kata Leon. 

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran Nomor 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Penerbitan surat edaran ini menunjukkan pemerintah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan digital.

    “Implementasi dan penegakan hukum juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan semua pengampu kepentingan sekaligus membangun kepercayaan semua pengampu kepentingan terhadap kepastian hukum di Indonesia terkait dengan aktivitas di ruang digital,” kata Alex.

  • Soal Status Tersangka Tian Bahtiar usai Perkara Didalami Dewan Pers, Bisa Dicabut?

    Soal Status Tersangka Tian Bahtiar usai Perkara Didalami Dewan Pers, Bisa Dicabut?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers mengungkap kans soal pengajuan untuk mencabut status tersangka Direktur Pemberitaan JakTV non-aktif Tian Bahtiar ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan untuk saat ini pihaknya bakal mendalami produk jurnalistik yang di soal Kejagung itu melanggar kode etik atau tidak.

    Ninik menambahkan, apabila perkara ini masuk dalam sengketa pemberitaan, maka Dewan Pers bakal memberikan ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang dinilai telah dirugikan.

    “Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan ya, misalnya bagi para pihak kami akan memberikan ruang hak jawab,” ujar Ninik di kantornya, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Namun demikian, kata Ninik, output atau hasil dari pendalamannya itu hanya sebatas penindakan terkait kode etik jurnalistik. 

    “Kami bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, kami tidak punya kewenangan menetapkan tersangka, menjadikan orang menjadi tidak tersangka, itu kewenangan di sini. Kewenangan kami adalah sebatas etik,” pungkasnya.

    Berkaitan dengan hal ini, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan bahwa untuk saat ini baik Kejagung dan Dewan Pers bakal bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

    “Nanti biar dulu Dewan Pers yang bekerja. Tapi kami sudah sampaikan bahwa tentu Dewan Pers akan bekerja di ranahnya dan kami bekerja di ranah kami,” tutur Harli.

    Sekadar informasi, Tian ditetapkan bersama dengan Advokat Marcella Santoso (MS) dan Junaidi Saibih (JS) dalam perkara perintangan sejumlah kasus di Kejagung.

    Tiga perkara yang baru terungkap dirintangi oleh para tersangka yakni kasus tata niaga timah di IUP PT Timah, importasi gula Tom Lembong, dan kasus ekspor minyak goreng korporasi.

  • Kemenkeu Wanti-wanti Tren Rasio Pajak Jakarta Turun Sejak 2022

    Kemenkeu Wanti-wanti Tren Rasio Pajak Jakarta Turun Sejak 2022

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tren penurunan local tax ratio atau rasio pajak daerah di Provinsi Jakarta. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyampaikan bahwa rasio pajak Jakarta pada 2024 berada di kisaran sebesar 1,20. Jumlah tersebut sedikit di bawah rata-rata nasional yang sebesar 1,21. 

    Meski angkanya relatif sejajar, tren penurunannya menjadi perhatian Kemenkeu. Dalam lima tahun terakhir, dia memaparkan bahwa local tax ratio Jakarta bergerak fluktuatif dan cenderung menurun sejak 2022. 

    “Nasional total untuk local tax ratio kita anggarkan semua itu 1,21, hampir sama [dengan Jakarta] Tapi kalau kita lihat ini ada tren penurunan 2023-2024 ini. Nah, gimana ini bisa kita tingkatkan terus,” jelasnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi DKI Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Pasalnya, kata dia, peningkatan local tax ratio dinilai penting untuk mendukung program-program pembangunan karena membutuhkan anggaran. 

    Kemenkeu mengusulkan sejumlah strategi optimalisasi Pendapatan Daerah dari Retribusi dan Pajak Daerah (PDRD) yang disebut untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global. 

    Beberapa contohnya, seperti Optimalisasi penerapan kebijakan BBNKB serta Pemungutan PKB dan PKB Progresif, Optimalisasi kembali penerimaan dari PBB-P2 dan PBJT atas jasa parkir, Pemberian insentif fiskal PDRD bagi pelaku usaha dan Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai bentuk retribusi jasa umum

    Di lain sisi, Lucky juga mendorong Jakarta untuk mulai mengembangkan pendekatan pembiayaan alternatif, termasuk creative financing. Dia menekankan bahwa mengandalkan anggaran murni saja tidak cukup untuk melakukan percepatan pembangunan.

    “Kita tahu kalau kita hanya mengandalkan dari anggaran, itu mungkin kita gak bisa melakukan lompatan besar gak akan bisa. Nah, bagaimana kita bisa mencari alternatif-alternatif pembiayaan,” jelasnya. 

  • Basuki Ungkap Investasi Pakuwon di IKN Siap Dieksekusi dalam Waktu Dekat

    Basuki Ungkap Investasi Pakuwon di IKN Siap Dieksekusi dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap komitmen investasi PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera direalisasikan. 

    Dalam laporannya, Basuki menyebut, proyek superblok yang diprakarsai oleh PWON di IKN itu saat ini telah masuk finalisasi desain dan akan melaksanakan konstruksi dalam waktu dekat.

    “Pakuwon sekarang sudah dalam desain semua,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring dikutip Kamis (24/4/2025).

    Basuki mengaku telah melakukan pertemuan dengan manajemen PWON guna menginstruksikan agar proyek investasi yang diinisiasi oleh pihaknya dapat segara dibangun.

    Meski Basuki mengaku telah mengantongi komitmen dari PWON untuk dapat segera melaksanakan konstruksi, dirinya masih belum memerinci secara pasti kapan proyek senilai Rp5 triliun itu mulai digarap.

    “Biasanya lama didesain, tapi karena mereka benar-benar mendesain dengan detail, itu menurut beliau-beliau yang kemarin saya temui yang selalu berkomunikasi. Tapi nanti pembangunannya insyaallah akan lebih cepat,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) memastikan konstruksi proyek superblok di IKN senilai total Rp5 triliun itu memang akan digarap dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan oleh Director of Business Development Pakuwon Group Ivy Wong yang mengatakan, perseroan tengah mempersiapkan lahan serta lelang untuk bisa segera mengeksekusi proyek tersebut.

    “Kita lagi persiapkan lahan dan tender, rencana akan selesai di dalam 2 tahun,” kata Ivy saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).

    Adapun, secara keseluruhan, nilai investasi yang disuntikkan PWON untuk membangun superblok di IKN sebelumnya dilaporkan mencapai Rp5 triliun. Namun, guyuran anggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    Hal itu dilakukan seraya perseroan menunggu pembangunan dan populasi di IKN untuk dapat tumbuh terlebih dahulu. 

    Ivy mengatakan, pihaknya bakal mengalokasikan dana sekitar Rp615 miliar untuk proyek tahap I. Sedikit memberikan bocoran, Ivy juga mengungkap di tahap awal Pakuwon bakal membangun hotel dengan total 295 kamar.

  • GP Ansor dan Banser Siap Kawal Program Ketahanan Pangan Pemerintah

    GP Ansor dan Banser Siap Kawal Program Ketahanan Pangan Pemerintah

    Bisnis.com, Jakarta — Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengancam akan melawan siapapun yang mengganggu ketahanan pangan Indonesia.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin berpandangan dunia kini tengah berada di dalam badai geopolitik dan harga pangan tidak bisa lagi diprediksi.

    Dia mengatakan bahwa salah satu kunci untuk menghadapi hal tersebut adalah menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung dengan negara lain.

    “Kita tidak sedang berjalan di masa damai. Dunia panas, harga pangan seperti ombak tak tentu arah. Maka jawaban kita adalah membangun ketahanan rakyat semesta, dan itu dimulai dari pangan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Menurut Addin, GP Ansor mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu menyatukan strategi tempur dan dapur.

    “Presiden Prabowo adalah pemimpin yang bisa bicara dengan jenderal di medan perang, dan juga kepada petani di ladang garapan. Ini bukan kebetulan, ini jawaban dari Tuhan atas doa rakyat,” katanya.

    Addin menegaskan bahwa GP Ansor dan Banser sudah siap menjadi garda terdepan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Dia juga siap pasang badan jika ada pihak yang berupaya mengganggu ketahanan pangan Indonesia.

    “Jadi barang siapa yang mau mengganggu ketahanan pangan, maka akan berhadapan dengan Banser Patriot Ketahanan Pangan,” ujarnya.

    Addin mengatakan Gerakan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan adalah inisiatif GP Ansor untuk menyatukan kekuatan seluruh kader di desa-desa, pesantren, dan komunitas lokal untuk membangun lumbung-lumbung kemakmuran. 

    Di Banyumas, langkah awal dimulai dengan pembentukan pasukan Banser berseragam lapangan dan mengenakan caping sebagai simbol kesiapan mengabdi di ladang-ladang dan sawah.

    “Kekariban kader Ansor dengan cangkul dan lumpur adalah bagian dari strategi ketahanan bangsa. Kami bukan bintang yang sebentar muncul lalu hilang. Kami awan yang membawa hujan, menyuburkan bumi, menumbuhkan pangan, dan memakmurkan desa,” tuturnya.