Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • AirAsia (CMPP) Belum Minat Akuisisi Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    AirAsia (CMPP) Belum Minat Akuisisi Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) menyatakan belum memiliki rencana untuk mengakuisisi pesawat Boeing ‘buangan’ maskapai-maskapai China. 

    Head of Government Relations and Communications Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi Soemawilaga mengatakan, CMPP tetap konsisten dengan strategi armada yang selama ini mengandalkan pesawat buatan Airbus. Dia mengatakan, pihaknya terus memantau dinamika industri penerbangan global, termasuk potensi masuknya pesawat baru ke pasar.

    “CMPP saat ini tetap konsisten dengan strategi armada yang menggunakan pesawat Airbus. Kami terus memantau secara proaktif berbagai dinamika dan peluang di industri penerbangan, termasuk potensi ketersediaan pesawat baru di pasar global,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (24/4/2025). 

    Namun, hingga saat ini, CMPP menyebut belum ada rencana untuk mengoperasikan pesawat di luar jenis armada yang telah digunakan selama ini. Keputusan tersebut disebut sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

    Maskapai juga menegaskan bahwa proses penambahan armada akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor penting. Hal ini mencakup proyeksi pertumbuhan permintaan, kesiapan infrastruktur dan operasional, serta kondisi keuangan perusahaan.

    “Penambahan armada akan tetap disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan permintaan, kesiapan infrastruktur dan operasional, serta kondisi keuangan perusahaan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku,” jelas Eddy. 

    Meski demikian, pihak maskapai menyambut baik sinyal positif dari regulator maupun berbagai pihak yang mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional.

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membuka kemungkinan bagi maskapai Indonesia untuk membeli pesawat Boeing yang sebelumnya dikembalikan oleh maskapai-maskapai asal China. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada masing-masing operator penerbangan.

    Menhub Dudy mengatakan bahwa selama maskapai penerbangan menilai opsi pembelian tersebut menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, maka langkah tersebut bisa diambil. Terlebih, kebutuhan akan penambahan armada pesawat di Indonesia masih cukup tinggi.

    “Ya kita serahkan ke airlines. Kalau airlines memandang bahwa dengan kondisi mereka bisa mendatangkan pesawat atau bisa memanfaatkan situasi, mungkin bagus karena kita kan memang masih membutuhkan pesawat yang lebih banyak,” kata Dudy di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

  • Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

    Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah Maluku Utara tidak mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

    Tito menyarankan agar pemerintah daerah Maluku Utara menghidupkan sektor swasta guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tito, pertumbuhan sektor swasta di daerah Maluku Utara diyakini bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

    Tito membeberkan berdasarkan data milik Kementerian Dalam Negeri per 24 Maret 2025, PAD Provinsi Malut hanya berada pada angka 22,80 persen. 

    “Sebanyak 77% sisanya ya bahasa saya itu, menengadahkan tangan kepada pemerintah pusat dan bergantung pada pemerintah pusat,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4).

    Tito menjelaskan Kemendagri kini membagi daerah dalam tiga kategori berdasarkan kapasitas fiskal, yakni daerah dengan fiskal kuat, sedang, dan lemah. 

    Menurutnya, daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat bisa dilihat dari jumlah PAD yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. 

    Sementara daerah dengan fiskal sedang memiliki proporsi PAD dan transfer pusat yang relatif seimbang. 

    “Adapun, daerah dengan kapasitas fiskal lemah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat,” katanya.

    Padahal, menurut Tito, ketergantungan dana pemerintah pusat bisa berdampak negatif terhadap daerah, apabila target pendapatan pemerintah pusat tidak tercapai. 

    Hal ini berbeda dengan daerah yang punya fiskal kuat dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pendapatan pusat. Selain itu, daerah dengan fiskal kuat juga lebih leluasa dalam melakukan berbagai terobosan kreatif.

    “Mereka bisa buat program yang banyak sekali untuk rakyatnya, bukan hanya program yang wajib dari pemerintah pusat,” ujarnya.

  • Tarif Trump Mengancam, DPR Mulai Bahas Revisi UU Perlindungan Konsumen

    Tarif Trump Mengancam, DPR Mulai Bahas Revisi UU Perlindungan Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seiring munculnya ancaman kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).

    Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyebut, perang dagang tarif akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump akan berdampak pada ekonomi nasional, termasuk pada konsumen.

    “Ekonomi global tidak baik-baik saja. Ini akibat perang dagang tarif akibat kebijakan Donald Trump yang tentu berdampak kepada ekonomi nasional kita dalam negeri dan juga berdampak pada konsumen,” kata Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan di Kompleks Senayan, Kamis (24/4/2025).

    Terlebih, Nurdin menilai permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat juga semakin beragam dan kompleks. Apalagi, lanjut dia, UU 8/1999 telah menginjak usia 25 tahun sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, terutama di sektor perdagangan elektronik (e-commerce) seperti Tokopedia—Shopee Cs.

    ”… sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, khususnya dalam merespons permasalahan konsumen di sektor e-commerce,“ ungkapnya.

    Menurutnya, penyelesaian sengketa konsumen tidak berjalan adaptif. Begitu pula dengan pengaturan terkait sanksi yang belum tegas, serta pengaturan lainnya.

    “Sehubungan dengan tersebut, Komisi VI DPR bermaksud untuk merancang UU Perlindungan Konsumen yang baru guna melindungi masyarakat dari berbagai ancaman produk dan jasa berbahaya ke depannya,” jelasnya.

    Di samping itu, dia menyampaikan bahwa rancangan UU Perlindungan Konsumen juga telah ditetapkan sebagai UU inisiatif DPR dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

    Adapun, dalam menyusun draf naskah akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen, Nurdin menuturkan bahwa Komisi VI DPR juga telah membentuk panitia kerja alias panja. 

    “Mudah-mudahan bisa cepat menyelesaikan daripada UU Perlindungan Konsumen,” pungkasnya.

  • Serikat Petani Bicara Peluang RI Buka Keran Ekspor Beras

    Serikat Petani Bicara Peluang RI Buka Keran Ekspor Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Petani Indonesia (SPI) buka suara mengenai peluang Indonesia untuk mengekspor beras usai Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim stok beras nasional dapat mencapai sekitar 4 juta ton pada Mei 2025.

    Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, produksi beras yang berlebih saat ini kemungkinan tidak hanya berasal dari produksi nasional, tetapi juga dari penugasan impor tahun lalu yang cukup besar. 

    Untuk diketahui, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras di 2024. Oleh karena itu, dia belum dapat memastikan, apakah Indonesia dapat mengekspor beras tahun ini.

    “Kalau itu kita belum tahu, mengingat kita baru saja impor. Boleh saja kelebihan produksi yang ada sekarang ini adalah akibat dari impor yang begitu besar tahun lalu,” kata Henry kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan, stok beras dalam negeri dapat mencapai 4 juta ton pada Mei 2025. 

    Amran mengatakan, perkiraan tersebut datang dari stok beras yang ada saat ini, yang telah mencapai sekitar 3,3 juta ton dan juga perkiraan stok pada awal Mei 2025 sekitar 3,5 juta ton – 3,7 juta ton. 

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025). 

    Menurutnya, perkiraan stok tersebut merupakan yang tertinggi dalam 20-30 tahun. Kondisi ini, lanjut dia, bahkan tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka.

    Di sisi lain, Amran sempat mengungkap rencana Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia, lantaran stok yang kurang hingga tingginya harga beras di negara tersebut.

    “[Soal pertemuan dengan Malaysia] menarik, tadi menanyakan apa bisa kami [Malaysia] impor beras dari Indonesia?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025). 

    Menanggapi permintaan tersebut, Amran menyebut bahwa Indonesia untuk sementara waktu belum bisa mengekspor beras. Pasalnya, Indonesia saat ini fokus menjaga stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat,” ujarnya.

  • DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengakui penerimaan negara masih mengalami tekanan dalam tiga bulan pertama tahun ini. DPR pun akan memanggil otoritas fiskal, agar memastikan APBN siap menjadi bantalan hadapi dampak tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Misbakhun menilai penerimaan pajak yang anjlok beberapa bulan terakhir belum bisa menjadi patokan kinerja penerimaan negara ke depan. Dia meyakini, penerimaan pajak akan meningkat usai masa lapor SPT Tahunan berakhir pada akhir April 2025.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Komisi XI DPR ingin mendalami perkembangan penerimaan negara dengan menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

    “Pada Mei nanti akan mengundang rapat mengenai penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, juga penerimaan PNBP. Kita rapatkan dulu, titik-titiknya di mana saja, kalau ada kelemahan di mana,” ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Memang, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak ‘hanya’ mencapai Rp322,6 triliun. Jumlah tersebut turun 18,1% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,9 triliun.

    Sementara itu dari sisi moneter, legislator Fraksi Partai Golkar itu melihat nilai tukar rupiah akan tertekan. Oleh karenanya, Misbakhun tidak heran apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menurun dari target pemerintah sebesar 5,2% pada tahun ini.

    Di samping itu, dia meyakini sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa meminimalisir dampak negatif penerapan tarif Trump ke perekonomian dalam negeri. Misbakhun mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Karena apa? MBG ini akan membentuk ekosistem penciptaan lapangan pekerjaan, supply chain [rantai pasok] terhadap kebutuhan-kebutuhan MBG akan menghidupkan perekonomian di tingkat bawah,” katanya.

    Lagi pula, sambungnya, dia tidak yakin Trump akan kukuh menerapkan tarif resiprokalnya dengan ketat. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Menurutnya, Trump sendiri sudah menerima tekanan karena ketakutan masyarakat akan naiknya harga-harga barang akibat lonjakan tarif impor. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi AS pun diperkirakan akan turun drastis apabila tarif resiprokal tetap berlaku.

    “Trump ini kan baru mewacanakan,” jelas Misbakhun.

  • Aktivitas Eksplorasi Migas di Open Area RI Serap Investasi Rp5 Triliun

    Aktivitas Eksplorasi Migas di Open Area RI Serap Investasi Rp5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan investasi aktivitas eksplorasi hulu migas di lapangan terbuka atau open area mencapai US$300 juta atau setara Rp5,05 triliun (asumsi kurs Rp16.858 per US$) dalam 3 tahun terakhir.

    Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar mengatakan, investasi itu menunjukkan industri hulu migas RI masih menarik bagi investor.

    “Kalau ditanya apakah Indonesia masih menarik bagi bisnis oil and gas? Dalam 3 tahun terakhir ini, sekitar US$300 juta yang sedang dilakukan activity di open area,” katanya dalam acara Media Briefing IPA Convex 2025 di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Asnidar menuturkan, euforia joint study yang meningkat dalam 2 tahun belakangan turut mendorong antusiasme investasi. Selain itu, investasi juga ditopang oleh berbagai penemuan penting selama 5 tahun terakhir.

    Penemuan itu antara lain lapangan Hidayah di Jawa Timur, Layaran dan Tengkulo di Laut Utara Aceh, serta Timpan dan cekungan Selat Makassar. Dia pun memamerkan bahwa kini Indonesia memiliki posisi penting di sektor hulu migas global.

    “Inilah momentum yang tepat sehingga kita masuk lagi ke peta migas secara global,” katanya.

    Tak puas, Asnidar menuturkan, pihaknya terus melakukan penjajakan kerja sama dengan para investor. Dia menyebut hingga saat ini terdapat 40 investor yang memiliki minat untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Kami kejar investor, kami selalu mengawal ini. Nah, saat ini adalah sudah lebih dari 40 potensial investor, wajah-wajah baru yang sudah melirik lagi ke Indonesia,” katanya.

    Asnidar mengatakan, beberapa investor pendatang baru telah menunjukkan komitmen kuat itu seperti EnQuest dari Inggris, SK Earthon dari Korea Selatan, Posco dari Korea Selatan, dan Woodside Energy dari Australia.

    Dia pun mengungkapkan investor baru itu siap menandatangani kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) pada gelaran IPA Convex 2025, Mei mendatang. Asnidar memperkirakan paling tidak lima wilayah kerja akan resmi ditandatangani pada periode tersebut.

    “Semoga nanti insyaallah paling tidak ada lima [WK] yang sudah settle,” katanya.

  • Bareskrim Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Arsin, Ada Apa?

    Bareskrim Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Arsin, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohod Arsin Cs terkait perkara dugaan pemalsuan dokumen di area pagar laut Tangerang.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan alasan penangguhan itu lantaran masa penahanan Arsin dkk sudah habis.

    “Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada ke 4 tersangka [Arsin Cs] sebelum tanggal 24 April,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

    Dia menambahkan pihaknya juga saat ini tengah melengkapi kembali berkas perkara sesuai petunjuk P-19 jaksa penuntut umum (JPU).

    Adapun, petunjuk jaksa itu berkaitan dengan penambahan pasal tindak pidana korupsi pada perkara pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang.

    “Sesuai Petunjuk P19 JPU agar melakukan upaya penyidikan utk memenuhi apakah hal tersebut masuk tindak pidana korupsi atau tidak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kades Kohod Arsin, Sekdes Kohod Ujang Karta, serta dua penerima kuasa SP dan CE telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (18/2/2025). 

    Arsin Cs juga diduga bekerja sama untuk memalsukan dokumen untuk menerbitkan kepemilikan tanah atas nama warga Kohod.

    Total, ada 263 sertifikat kepemilikan tanah yang diduga dipalsukan Kades Kohod Arsin Cs sepanjang periode Desember 2023—November 2024.

  • Garuda Indonesia Angkut 90.933 Penumpang Haji 2025 dengan 13 Pesawat

    Garuda Indonesia Angkut 90.933 Penumpang Haji 2025 dengan 13 Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) diproyeksikan akan membawa 90.933 penumpang dalam penerbangan Haji 2025. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan GIAA akan membawa 90.933 penumpang yang terdiri dari 90.203 calon jemaah haji dan 730 petugas haji.

    Rencananya, calon jemaah haji akan terbagi ke dalam 246 kelompok terbang (kloter) dan diberangkatkan dari 7 (tujuh) embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    “Secara bertahap fase keberangkatan akan berlangsung mulai tanggal 2-16 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Madinah, dan 17 – 31 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Jeddah,” kata Wamildan dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025). 

    Lebih lanjut, Wamildan menjelaskan fase pemulangan jemaah akan dimulai tanggal 11-25 Juni 2025 dengan keberangkatan dari Jeddah/Madinah menuju kota Embarkasi, dan 26 Juni-10 Juli 2025 dari Madinah menuju kota Embarkasi. 

    Garuda Indonesia juga akan mengoperasikan sebanyak 13 armada wide-body selama musim haji berlangsung yang terdiri dari Boeing B777-300ER, Airbus A330-900 neo, dan Airbus A330-300. 

    Adapun dari total pesawat yang dioperasikan tersebut, 5 di antaranya merupakan pesawat sewa. Kemudian untuk mengantisipasi potensi irregularity pada operasional penerbangan, Garuda Indonesia juga menyediakan 1 pesawat cadangan jenis Airbus A330-300.

    Wamildan mengaku pihaknya mengoptimalkan kesiapan layanan operasi penerbangan haji yang akan dimulai pada 2 Mei mendatang. Kesiapan tersebut termasuk layanan, operasional hingga tata kelola safety.

    Dia mengatakan GIAA menerapkan sejumlah prosedur perawatan secara menyeluruh dan berlapis di seluruh armada yang akan melayani penerbangan haji melalui program Aircraft Health Program yang telah berlangsung sejak awal April lalu, termasuk pemenuhan General Authority of Civil Aviation (GACA) Certification sebagai syarat utama untuk mendaftarkan pesawat penerbangan haji ke Otoritas Kerajaan Arab Saudi. 

    Sementara itu, anak usaha GMF AeroAsia turut berpartisipasi aktif dalam memastikan kesiapan aspek teknis lainnya, diantaranya melalui optimalisasi Material/Spare Readiness, yakni penempatan tools dan spare part di stasiun embarkasi sebagai mitigasi kebutuhan penggantian part pesawat dan Manpower Readiness dengan penempatan 142 Engineer yang tersebar di tujuh embarkasi hingga Jeddah, Madinah, dan Hyderabad.

    Dengan lebih dari 25 ribu calon jemaah haji dengan usia di atas 65 tahun atau sebesar 28,4% dari total jemaah yang akan dilayani di tahun ini, Garuda Indonesia juga memfokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan lanjut usia, baik selama di darat menuju dan turun dari pesawat, serta pada saat perjalanan udara berlangsung.

    Lebih lanjut, layanan penunjang tersebut juga mencakup kebutuhan bagi jemaah penyandang disabilitas.

    Sejumlah perlengkapan layanan penunjang di penerbangan yang akan disediakan di antaranya 30 wheelchair di setiap embarkasi, 2 ambulift di embarkasi Jakarta dan Solo, bus jemaah yang dilengkapi dengan toilet, priority boarding & disembark, special baggage handling, buggy car di Bandara Internasional King Abdulaziz, serta untuk memaksimalkan kenyamanan lebih tersedia juga selimut, first aid kit, emergency equipment hingga asistensi para awak kabin untuk membantu mobilisasi jemaah selama di penerbangan.

    Adapun, pada sajian menu makanan di penerbangan, Garuda Indonesia turut menyiapkan hot meals sebanyak dua kali dan snack sebanyak satu kali sesuai dengan standar penyajian inflight meals bagi penumpang jamaah haji.

  • Wacana Indonesia Ekspor Beras Dinilai Berisiko Tinggi

    Wacana Indonesia Ekspor Beras Dinilai Berisiko Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menilai situasi saat ini belum mendukung Indonesia untuk mengekspor beras.

    Hal tersebut disampaikan Pengamat Pertanian dari AEPI Khudori sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mengungkap soal rencana Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    “Situasinya masih amat riskan kalau Indonesia gegabah mengekspor beras ke Malaysia,” kata Khudori kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Khudori menuturkan, Indonesia dalam 3-4 bulan ini memang mengalami surplus beras. Kendati begitu, surplus itu terjadi karena Maret-April 2025 merupakan musim panen raya.

    Dia memperkirakan produksi beras pada Juli dan seterusnya akan melandai, dan bahkan produksi biasanya rendah pada 3 bulan terakhir jelang pergantian tahun.

    “Surplus saat ini itu penting untuk menutup kebutuhan pada saat produksi rendah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Khudori menyebut bahwa surplus atau tidak, harus dihitung selama setahun penuh. 

    Dia mengatakan, produksi beras tahun ini memang diperkirakan lebih baik dari tahun lalu, mengingat pada 2024, Indonesia mengalami defisit. Rendahnya produksi pada 2024, kata dia, terjadi lantaran pada 4 bulan pertama, Indonesia dilanda fenomena cuaca El-Nino. 

    Sementara itu, lanjut Khudori, cuaca tahun ini dipastikan normal dan semua sumber daya seperti sumber daya manusia (SDM) dan anggaran difokuskan ke penanaman padi sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri.

    Namun demikian, Khudori belum dapat memastikan apakah produksi beras tahun ini dapat menyamai produksi 2018 yang mencapai 33,94 juta ton.

    “Dugaan saya sulit. Tahun lalu produksi beras hanya 30,62 juta ton, sementara konsumsi 30,91 juta ton,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Mentan Amran mengungkap rencana Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia, lantaran stok yang kurang hingga tingginya harga beras di negara tersebut.

    “[Soal pertemuan dengan Malaysia] menarik, tadi menanyakan apa bisa kami [Malaysia] impor beras dari Indonesia?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025). 

    Menanggapi permintaan tersebut, Amran menyebut bahwa Indonesia untuk sementara waktu belum bisa mengekspor beras. Pasalnya, Indonesia saat ini fokus menjaga stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat,” ujarnya. 

    Sementara itu, Amran memperkirakan stok beras dalam negeri dapat mencapai 4 juta ton pada Mei 2025. Amran mengatakan, perkiraan tersebut datang dari stok beras yang ada saat ini, yang telah mencapai sekitar 3,3 juta ton dan juga perkiraan stok pada awal Mei 2025 sekitar 3,5 juta ton – 3,7 juta ton. 

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton,” ungkapnya.

  • Masyarakat Bergaji Maksimal Rp14 Juta Kini Bisa Beli Rumah Subsidi, Cek Aturannya!

    Masyarakat Bergaji Maksimal Rp14 Juta Kini Bisa Beli Rumah Subsidi, Cek Aturannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperluas kriteria penerima rumah subsidi. Kini, masyarakat dengan gaji maksimal Rp14 juta masuk ke dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga dapat mengakses pembiayaan rumah subsidi. 

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, aturan mengenai perluasan kriteria MBR tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) No.5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

    Usai resmi diundangkan, aturan itu praktis bakal memperluas segmen masyarakat yang dapat mengakses rumah subsidi lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    “Jika kemarin dengan penghasilan Rp8 juta [single] dan untuk yang sudah kawin dan Rp10 juta di Papua, ternyata masih ada yang belum bisa memanfaatkan fasilitas FLPP ini,” tegasnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

    Dalam Permen itu, besaran penghasilan MBR yang bisa memanfaatkan fasilitas FLPP dibagi berdasarkan empat zonasi wilayah, di antaranya Zona 1 yaitu Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

    Zona 2 mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara dan Bali. Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya

    Lalu, Zona 4 meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan kriteria MBR paling besar mencapai Rp12 Juta untuk yang belum kawin dan Rp14 Juta untuk yang sudah Kawin.

    Secara terperinci, berikut aturan baru mengenai kriteria MBR berdasarkan zonanya:

    Zona 1 (Rp8,5 juta hingga Rp10 juta)

    Zona 1 meliputi wilayah Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan maksimal gaji MBR sebesar Rp8,5 Juta untuk yang tidak kawin dan Rp10 juta untuk yang sudah kawin. Sedangkan, untuk peserta Tapera Rp10 juta.

    Zona 2 (Rp9 juta hingga Rp11 juta)

    Meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara dan Bali dengan maksimal gaji sebesar Rp9 juta untuk yang tidak kawin dan Rp11 juta untuk yang sudah kawin dan untuk peserta Tapera sebesar Rp11 Juta.

    Zona 3 (Rp10,5 juta hingga Rp12 juta)

    Mencakup wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya  sebesar Rp10,5 Juta bagi yang tidak kawin dan Rp12 juta untuk yang sudah kawin dan untuk peserta Tapera sebesar Rp12 Juta.

    Zona 4 (Rp12 juta hingga Rp14 Juta)

    Meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebesar Rp12 Juta untuk yang tidak kawin dan Rp14 Juta untuk yang sudah kawin dan Rp14 juta untuk peserta Tapera.