Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Keamanan Siber Adang Performa Korporasi

    Keamanan Siber Adang Performa Korporasi

    Bisnis.com, SINGAPURA – Sekitar 40% perusahaan mengidentifikasi keamanan siber sebagai tantangan utama dalam penerapan digitalisasi di lingkungan teknologi operasi mereka. Hal ini terungkap dalam ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore yang dilaksanakan di Marina Bay Sands, Singapura, Kamis (24/4/2025).

    Dalam sebuah sesi diskusi pada ajang tersebut, tim dari Karspersky dan VDC Research mengungkapkan temuan mereka terkait risiko-risiko utama dalam menjaga keamanan siber perusahaan a.l langkah-langkah keamanan yang tidak memadai dan sumber daya yang tidak memadai yang dialokasikan untuk keamanan siber teknologi operasi, tantangan seputar kepatuhan terhadap peraturan, serta kompleksitas integrasi teknologi informasi dan teknologi operasi.

    Temuan itu diungkapkan lewat laporan bertajuk Securing OT [Operational Technology] with Purpose-built Solutions. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis status terkini keamanan siber OT. Selain itu, laporan ini juga memberikan wawasan berharga tentang tren bisnis dan teknis utama yang memengaruhi organisasi OT. Laporan tersebut juga mengidentifikasi praktik terbaik yang sedang diterapkan untuk mengatasi tantangan ini.

    Adapun, temuan tersebut diperoleh dari penelitian berkelanjutan di sektor keamanan siber OT yang dilakukan oleh VDC Research selama beberapa tahun. Survei laporan itu melibatkan lebih dari 250 pengambil keputusan teknologi operasi dan teknologi informasi dari berbagai industri, termasuk energi, utilitas, transportasi, logistik, dan manufaktur.

    Menurut penelitian tersebut, hampir sepertiga atau sekitar 31,1% perusahaan industri bergantung sepenuhnya pada proses manual atau baru mulai menerapkan teknologi digital untuk tugas-tugas tertentu. Sementara, sekitar hampir seperempat atau 22,7% telah mengintegrasikan beberapa teknologi digital yang terhubung.

    Kendati demikian, tingkat digitalisasi ini bervariasi. Mayoritas, atau sekitar 63,6% organisasi industri menyatakan niat mereka untuk mencapai tahap transformasi ‘sepenuhnya digital’. Hal ini ditandai dengan peningkatan kemampuan digital yang proaktif dan berkelanjutan dalam dua tahun ke depan.

    Namun, risiko keamanan siber yang melekat dalam menghubungkan sistem teknologi operasional juga dipandang dapat secara signifikan merusak manfaat transformasi digital. Hal ini lantaran makin banyaknya organisasi yang beralih ke lingkungan digital yang sepenuhnya terhubung. Tak ayal, masalah keamanan siber muncul sebagai faktor yang paling sering dikutip yang berdampak negatif pada penerapan teknologi digital dalam pengaturan OT, yang memengaruhi sekitar 39,3% responden.

    Andrey Strelkov, Kepala Lini Produk Keamanan Siber Industri di Kaspersky, mengungkapkan bahwa seiring dengan terus berkembangnya konektivitas dan ketergantungan pada teknologi digital, potensi ancaman siber juga meningkat.

    “[Untuk itu] sangat penting bagi organisasi industri untuk mengadopsi solusi keamanan siber yang tangguh guna memastikan bahwa saat mereka menerapkan sistem OT baru dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, mereka juga secara bersamaan mengurangi potensi risiko siber yang dapat mengakibatkan gangguan signifikan dan kerugian finansial,” jelasnya dalam sesi diskusi tersebut.

    Di sisi lain, laporan Karspersky dan VDC Research juga mengungkapkan bahwa responden menyoroti beberapa masalah penting ketika membahas masalah keamanan siber tertentu yang menghambat adopsi teknologi digital oleh perusahaan.

    Hasilnya, sekitar 46,6% menunjuk pada langkah-langkah keamanan yang tidak memadai dalam infrastruktur yang ada. Persentase yang sama juga menyebutkan bahwa anggaran atau personel yang tidak memadai yang didedikasikan untuk menangani keamanan siber teknologi operasional. Selain itu, sekitar 42,7% mengakui bahwa adanya tantangan kepatuhan terhadap peraturan. Adapun, sekitar 41,7% responden menekankan kompleksitas integrasi teknologi informasi dan teknologi operasional.

    Hanya saja, pelaku industri diharapkan menyadari bahwa keamanan siber berfungsi sebagai teknologi yang memungkinkan transformasi digital meskipun ada sejumlah kekhawatiran pada persoalan tersebut. Hal ini lantaran, tanpa perlindungan yang kuat untuk data dan sistem, potensi penuh teknologi digital tetap tidak terwujud. Apalagi, kekhawatiran tersebut juga dipandang dapat mengikis kepercayaan dan menghambat perjalanan digitalisasi suatu organisasi.

    SERANGAN KOREA SELATAN
    Dalam ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore, Tim Riset dan Analisis Global (GReAT) Karspersky juga mengungkapkan bahwa kampanye Lazarus baru yang canggih, yang menggabungkan serangan watering hole dengan eksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak pihak ketiga untuk menargetkan organisasi di Korea Selatan.

    Selama penelitian, para ahli Karspersky juga telah menemukan kerentanan zero-day dalam perangkat lunak Innorix Agent Korea Selatan yang banyak digunakan, yang kemudian segera ditambal. Temuan tersebut menyoroti bagaimana Lazarus -yang memanfaatkan pemahamannya yang mendalam tentang ekosistem perangkat lunak Korea Selatan- mampu mengeksekusi serangan siber multi-tahap yang sangat canggih.

    Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa para penyerang menargetkan sedikitnya enam organisasi di sektor perangkat lunak, teknologi informasi, keuangan, semikonduktor, dan telekomunikasi di Korea Selatan. Namun, jumlah korban sebenarnya mungkin lebih tinggi. Peneliti Kaspersky menjuluki operasi ini sebagai ‘SyncHole Operation’.

    Adapun, Lazarus Group, yang aktif setidaknya sejak 2009, merupakan pelaku ancaman yang terkenal dan memiliki banyak sumber daya. Dalam operasi baru-baru ini, kelompok tersebut terlihat mengeksploitasi kerentanan satu hari di Innorix Agent, sebuah alat pihak ketiga yang terintegrasi dengan peramban yang digunakan untuk transfer berkas yang aman dalam sistem administratif dan keuangan.

    Dengan mengeksploitasi kerentanan ini, para penyerang dapat memfasilitasi pergerakan lateral, yang memungkinkan pemasangan malware tambahan pada host yang menjadi target. Hal ini pada akhirnya menyebabkan penyebaran malware khas Lazarus, seperti ThreatNeedle dan LPEClient, yang memperluas jangkauan mereka dalam jaringan internal.

    Saat menganalisis perilaku malware, pakar GReAT Kaspersky juga menemukan kerentanan zero-day unduhan file acak lainnya, yang berhasil mereka temukan sebelum pelaku ancaman menggunakannya dalam serangan mereka. Oleh sebab itu, Kaspersky juga telah melaporkan masalah pada Innorix Agent ke Korea Internet & Security Agency (KrCERT) dan vendor.

    Peneliti keamanan di GReAT Karspersky Sojun Ryu mengatakan bahwa pendekatan proaktif terhadap keamanan siber sangat penting. Dia menambahkan bahwa berkat pola pikir inilah, analisis malware mendalam Karspersky mampu mengungkap kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui sebelum tanda-tanda eksploitasi aktif muncul.

    “Deteksi dini terhadap ancaman semacam itu adalah kunci untuk mencegah penyusupan yang lebih luas di seluruh sistem,” katanya.

    Sementara itu, Direktur GReAT Karspersky Igor Kuznetsov menjelaskan bahwa temuan-temuan ini memperkuat masalah keamanan yang lebih luas seperti plugin browser pihak ketiga dan alat bantu secara signifikan meningkatkan permukaan serangan, khususnya di lingkungan yang mengandalkan perangkat lunak khusus wilayah atau yang sudah ketinggalan zaman.

    “Komponen-komponen ini sering kali berjalan dengan hak istimewa yang lebih tinggi, tetap berada di dalam memori, dan berinteraksi secara mendalam dengan proses-proses browser, sehingga menjadikannya sangat menarik dan sering kali menjadi target yang lebih mudah bagi para penyerang daripada browser modern itu sendiri,” jelasnya.

  • ByteDance Panaskan Persaingan Pasar AI dan Cloud RI, Saingi Alibaba hingga Amazon

    ByteDance Panaskan Persaingan Pasar AI dan Cloud RI, Saingi Alibaba hingga Amazon

    Bisnis.com, JAKARTA — ByteDance melalui anak usahanya BytePlus memperluas layanan komputasi awan (cloud) dan kecerdasan buatan (AI) ke pasar Indonesia dengan menyasar pasar UMKM, startup, dan korporasi. Perusahaan tersebut akan berusaha merebut pasar Alibaba Cloud dan AWS yang telah hadir lebih dahulu.

    Regional Lead BytePlus Leon Chen mengatakan dalam menghadirkan produk unggulannya, Byteplus tidak hanya mengandalkan harga layanan yang kompetitif, juga menggandeng mitra lokal di Tanah Air.

    Dalam jangka 3-5 tahun ke depan, BytePlus meyakini dapat merangkul sekitar 100 mitra, yang juga akan berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan.  Untuk jangka panjang, Byteplus berambisi untuk menjadi pemimpin pasar untuk layanan AI dan cloud di Tanah Air. BytePlus akan menghadapi pemain cloud besar lainnya seperti AWS, Microsoft, hingga Alibaba.

    “Kami ingin menjangkau 100 korporasi/mitra lokal untuk jangka menengah, karena kami melihat kebutuhan yang dapat kami penuhi bagi para mitra,” kata Leon di Jakarta, Kamis (25/4/2025).

    Mitra Perusahaan Afiliasi Toto Sugiri (DCII)

    BytePlus resmi meluncurkan layanan teknologi canggihnya di Indonesia. Salah satu fitur unggulan yang dibawa oleh BytePlus adalah teknologi voice AI berbahasa Indonesia yang dapat menangkap ritme dan intonasi khas lokal, memberikan pengalaman pengguna yang lebih natural dan sesuai dengan kebudayaan Indonesia.

    Sebagai bagian dari ekspansi ini, BytePlus menggandeng PT Sarana Pactindo, yang terbentuk melalui penggabungan antara Fortress Data Services (FDS) dan PAC Group sejak Maret 2025, sebagai mitra lokal strategis di Indonesia.

    Sementara itu dalam laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) Maret 2025, FDS merupakan salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan DCII.

    BytePlus juga telah membangun infrastruktur data center di Jakarta untuk memastikan layanan cloud dan AI yang mereka tawarkan dapat memenuhi kebutuhan teknis dan regulasi pasar Indonesia. Dengan infrastruktur ini, BytePlus bertujuan untuk memberikan performa optimal dan latensi rendah bagi pelanggan di Indonesia.

    Leon menambahkan Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk membantu ekosistem digital Tanah Air. 

    Sister company dari ByteDance itu, induk TikTok, juga telah menggelontorkan investasi sebesar US$10 juta yang akan dioptimalkan untuk memperluas pasar BytePlus di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia.

    “Kami telah berinvestasi US$10 juta untuk mendukung ekspansi ke ekosistem mitra lokal Indonesia dan memberikan pelatihan secara gratis,” kata Leon.  

    Krisis Talenta

    Sebelumnya pada 2024, Amazon Web Services (AWS) mengungkap bahwa ketersediaan talenta digital merupakan tantangan sekaligus tugas terbesar Indonesia dalam mendorong dan mempercepat transformasi digital menuju ekonomi digital.

    Terlebih, AWS melihat ekonomi digital nampak seperti koin bermata dua, yang di satu sisi memiliki potensi yang besar, tetapi juga memiliki jalan yang masih panjang. Namun, jika transformasi digital terus digeber, maka ekonomi digital bisa berkembang lebih pesat.

    Country Leader AWS Indonesia Anthony Amni mengatakan bahwa ketersediaan talenta digital menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan semua pihak, termasuk perusahaan, guna menuju ekonomi digital.

    Menurutnya, jika talenta digital sudah siap, maka tahap selanjutnya adalah membangun jiwa menjadi produsen bukan hanya sekadar konsumen. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang populasi lebih dari 278 juta jiwa.

    Di sisi lain, Anthony menyampaikan bahwa ekonomi digital telah berkontribusi 4,66% terhadap perekonomian Indonesia pada 2024, dan ke depan pemerintah juga telah menetapkan target sebesar 18% dari produk domestik bruto (PDB).

    “Alangkah baiknya kalau banyak lagi entrepreneur. Jadi enggak cuma kita mengonsumsi apa yang dibuat di luar, tetapi kita juga memproduksi,” kata Anthony dalam Group Media Interview, dikutip Minggu (8/9/2024).

    Untuk itu, Anthony menyampaikan bahwa AWS bertekad ingin menjadi tonggak dari Indonesia digital melalui dua cara, yakni talenta dan teknologi. Dalam hal talenta digital, dia mengungkap bahwa AWS Indonesia telah melatih lebih dari 800.000 talenta Indonesia dalam keterampilan cloud sejak 2017.

  • Pernyataan Lengkap Wiranto soal Desakan Purnawirawan TNI Ganti Wapres Gibran

    Pernyataan Lengkap Wiranto soal Desakan Purnawirawan TNI Ganti Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto akhirnya turun gunung untuk menanggapi 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satunya terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Wiranto adalah mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) yang pada akhir era Orde Baru merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam).

    Dia mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mencermati dan menghargai pernyataan sikap para purnawirawan TNI. Namun demikian, Wiranto menekankan presiden kendati memiliki jabatan sebagai Panglima Tertinggi TNI, juga memiliki keterbatasan.

    “Sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Menurut Wiranto, Prabowo menghargai dan memahami isi dari delapan poin tuntutan tersebut karena memiliki kedekatan emosional dan sejarah perjuangan yang sama dengan para purnawirawan.

    “Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan, satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa Sapta Marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” kata Wiranto.

    Kendati demikian, meski menghargai pandangan tersebut, Prabowo belum dapat langsung memberikan tanggapan atas tuntutan-tuntutan itu.

    “Namun tentunya presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan, menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya,” ujar Wiranto.

    Wiranto menjelaskan alasan Prabowo tidak merespons secara cepat, salah satunya karena perlu waktu untuk mempelajari secara rinci isi tuntutan yang dianggap sangat fundamental.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto.

    Kewenangan Terbatas

    Selain itu, dia menambahkan bahwa kewenangan presiden dibatasi oleh sistem trias politika, sehingga ada batasan dalam merespons hal-hal yang berada di luar wewenang eksekutif.

    “Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

    Dia juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh presiden tidak hanya berdasarkan satu sumber informasi, namun mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari berbagai pihak.

    “Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” ujar Wiranto.

    Prabowo juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan berpolemik mengenai isu ini.

    Prabowo, kata Wiranto, turut berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik masalah tersebut dan tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan sebagai bangsa.

    “Ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” tambahnya.

    Mengganti Gibran

    Dalam sesi tanya jawab, Wiranto membenarkan bahwa salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.

    Dia menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Mengenal Daerah Istimewa Surakarta, Sejarah hingga Alasan Pembubarannya

    Mengenal Daerah Istimewa Surakarta, Sejarah hingga Alasan Pembubarannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana tentang pembentukan kembali wilayah Daerah Istimewa Surakarta atau DIS kembali muncul. Ide ini muncul di tengah informasi mengenai pemekaran sejumlah wilayah di Indonesia.

    Daerah Istimewa Surakarta adalah wilayah bekas swapraja eks Karesidenan Surakarta. Dulu sebelum dibubarkan pada tahun 1946, wilayahnya meliputi Kota Surakarta atau Solo, Kabupaten Boyolali, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. 

    Wilayah DIS dikendalikan oleh dua kekuatan tradisional yakni Pakubuwana yang bertahta di Kasunanan Hadiningrat dan Mangkunegara yang menguasai wilayah Mangkunegaran. 

    Adapun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mempertanyakan relevansi apa yang bisa menjadikan kota di Jawa Tengah itu sebagai daerah istimewa untuk saat ini.

    “Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, baik Solo dan Papua adalah daerah yang tidak perlu diistimewakan. Bahkan, dia menyebut pihaknya tidak tertarik membahas hal ini karena bukan isu yang mendesak.

    “Solo dengan Papua ya sama lah. Saya tidak terlalu tertarik atau Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini, menjadi sesuatu hal yang penting dan urgent,” urainya.

    Di lain sisi, Aria berharap moratorium untuk proses pemekaran wilayah bisa segera dicabut, sehingga bisa ada pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) asalkan pengusulannya harus lebih ketat.

    Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memandang harus ada latar belakang yang tepat untuk mengangkat status daerah menjadi istimewa dan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

    Dia khawatir akan ada kerumitan bila satu daerah meminta diberikan status istimewa, daerah lain pun akan meminta hal yang sama, terlebih bila berkaitan dengan pembagian dana bagi hasil.

    “Saya kan nggak tahu tuh [ada nilai historis dari Solo]. Makanya kita lihat dulu alasannya apa pengajuan itu. Kalau misalnya alasannya sejarah nanti banyak lagi [yang ikut ingin diistimewakan], di Pontianak itu dulu pernah ada Sultan yang mempunyai gagasan pertama kali tentang burung Garuda. Bisa jadi nanti orang sana minta istimewa juga gitu kan,” urainya.

    Alasan DIS Dibubarkan

    Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, nasib Solo atau Surakarta memang berbanding terbalik dengan Yogyakarta. Yogyakarta tampil secara aktif selama revolusi kemerdekaan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahkan menjadi tokoh yang cukup penting selama masa tersebut. 

    Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Posisi yang kemudian membuatnya menjadi sasaran ‘pembunuhan’ oleh Westerling. Sultan juga merelakan Yogyakarta menjadi ‘pengganti’ ibu kota saat Jakarta atau Batavia kembali dikuasai Belanda.

    Sementara Solo pasca proklamasi, sering dilanda konflik mulai dari konflik suksesi, revolusi sosial, gerakan anti-swapraja, hingga benturan antar ideologi, kiri dan kanan pada 1948, yang berlangsung cukup keras selama revolusi kemerdekaan berlangsung.

    Penulis biografi Tan Malaka, Harry A Poeze, dalam Madiun 1948: PKI Bergerak menyebut bahwa saking tidak stabilnya, Solo disebut oleh banyak pihak, termasuk Jenderal AH Nasution sebagai ‘Wild West’ wilayah tidak bertuan alias liar. Solo menjadi medan pertempuran. Orang bebas menenteng senjata. Bentrokan dan desingan peluru terjadi saban waktu.

    “Kubu kiri [FDR] menganggap sangat penting mempertahankan Solo. Karenanya kota ini akan dibuah menjadi sebuah Wild West,” tulis Poeze.

    Rentetan peristiwa dan aksi kekerasan tersebut membuat tentu membuat kondisi Solo semakin tidak stabil. Pengaruh Kraton dan sisa-sisa kekuasaan feodal di Surakarta terus meredup. Bekas wilayah kekuasaan yang menjadi penopang utama perekonomian Kraton lenyap. 

    Padahal Solo dan Yogyakarta pernah memiliki status yang sama sebagai Daerah Istimewa. Penetapan status dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Namun usia Daerah Istimewa Surakarta (DIS) hanya seumur jagung. Pada tahun 1946, DIS dibubarkan karena konflik dan menguatnya gerakan anti-swapraja.

    Gerakan ini dipelopori oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung revolusi sosial dan anti terhadap sisa-sisa kekuasaan feodal. Kelompok yang paling terkenal dalam gerakan ini adalah Barisan Banteng dengan tokohnya dr Moewardi.

    Selain Barisan Banteng, Solo atau Surakarta juga menjadi pusat gerakan Persatuan Perjuangan (PP). Salah satu tokoh gerakan itu adalah Tan Malaka. Kelompok ini mengambil jalan oposisi dan menolak praktik kompromistis pemerintahan Sukarno. Salah satu semboyan PP yang terkenal adalah ‘Merdeka 100 Persen!”

    Selama gerakan anti-swapraja berkecamuk, para elite Kraton menjadi sasaran kelompok Anti-swapraja. Gerakan ini menculik dan membunuh Patih Sosrodiningrat. Kepatihan dibakar dan hancur lebur. Raja Kasunanan yang masih muda, Pakubuwono XII juga tak luput menjadi sasaran penculikan.

    Ada banyak pendapat tentang alasan penculikan tersebut. Campur tangan para pangeran atau elite kraton yang tersisih selama proses suksesi dari Pakubuwono XI ke Pakubuwono XII dianggap berperan cukup penting dalam gegeran di Solo pada waktu itu.

    Sementara itu, salah satu publikasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang menukil buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia karya Jenderal Abdul Haris Nasution memaparkan kisruh di Solo terjadi karena raja-raja Surakarta membelot dan mengkhianati republik saat terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949. 

    Pada waktu itu, pihak TNI bahkan telah menyiapkan Kolonel Djatikoesoemo (KSAD pertama), putra Pakubuwana X, diangkat menjadi Susuhunan yang baru dan Letkol Suryo Sularso diangkat menjadi Mangkunegara yang baru. Namun rupanya waktu itu, rakyat dan tentara justru ingin menghapus kekuasaan monarki sama sekali.

    Akhirnya Mayor Akhmadi, penguasa militer kota Surakarta, diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Dia meminta para raja secara tegas memihak republik. “Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai Instruksi Non-Koperasi,” demikian dikutip dari publikasi itu.

    Karena kondisi yang tidak kondusif, pemerintah pusat kemudian mengambil inisiatif untuk membubarkan DIS. Statusnya menjadi daerah biasa. Pada 1950, bekas daerah tersebut kemudian masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.

    Sejak saat itu jalan sejarah penerus wangsa Mataram Islam itu berubah. Peran Kasunanan sebagai pusat politik dan kebudayaan Jawa yang cukup berpengaruh, terutama saat kepemimpinan Pakubuwono X, menjadi sebatas simbol budaya itupun semakin meredup karena konflik keluarga yang nyaris tidak berkesudahan.

    Setelah Bubar

    Setelah era DIS bubar, Surakarta mulai dipimpin oleh pemimpin-pemimpin berlatar belakang politisi dan militer, tidak lagi harus ningrat. Pada tahun Mei – Juli 1946, misalnya, Wali Kota Solo dijabat oleh RT Sindoeredjo. Sindoeredjo kemudian digantikan oleh politikus PNI, Iskak Tjokroadisurjo. Iskak hanya memimpin Solo selama 4 bulan yakni dari bulan Juli – November 1946.

    Setelah kemelut perang kemerdekaan dan berbagai macam huru hara politik, Solo kemudian dipimpin oleh politikus Masyumi, Sjamsoeridjal. Dia memimpin Solo selama hampir 3 tahun yakni dari 1946-1949. Namun demikian, seiring dengan memanasnya tensi politik terutama pasca peristiwa Madiun 1948, Sjamsoeridjal kemudian digantikan oleh wali kota yang berlatar belakang militer. 

    Wali kota militer pertama adalah  Soedjatmo Soemperdojo (Januari 1949 – Juli 1949), Soeharto Soerjopranoto, hingga Muhammad Saleh Wedisatro. Saleh Werdisastro adalah salah satu pejuang perintis kemerdekaan asal Sumenep, Madura. Dia memimpin Solo pada tahun 1951-1955.

    Setelah Saleh, Wali Kota Solo dipegang oleh Oetomo Ramlan. Sosok Oetomo penuh kontroversi. Dia adalah politikus PKI. Oetomo barangkali menjadi salah satu Wali Kota Solo yang dipilih melalui proses pemilihan umum atau pemilu, meskipun tidak langsung. 

    Sekadar catatan, pada tahun 1957-1958, setelah sukses menggelar pemilihan umum pertama pada tahun 1955, pemerintah menggelar Pemilihan Legislatif Daerah untuk memilih anggota DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. PKI menjadi partai yang memenangkan Pemilu Legislatif Daerah di Kota Surakarta dan setelah proses pemilihan di DPRD, Oetomo Ramlan terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.

    Salah satu kebijakan Oetomo Ramlan, mengutip Solopos, adalah membangun Lokalisasi Silir, yang  pada tahun 1998 diubah menjadi Pasar Klitikan. Posisinya sebagai politikus PKI dan aktivis Lekra kemudian membuatnya menjadi korban pembersihan oleh pemerintaha militer yang berkuasa pasca G30S 1965. Oetomo Ramlan, meninggal tahun 1967. Dia divonis mati oleh Mahmilub karena dugaan keterlibatannya dalam G30S 1965.

    Setelah Oetomo Ramlan dan pembubaran PKI, Solo dimpimpin oleh Wali Kota berlatar militer dan sipil. Setelah Soeharto tumbang, jabatan Wali Kota Solo dipegang oleh PDIP, mulai dari Joko Widodo (Jokowi), FX Hadi Rudyatmo, Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa, hingga Respati Ardi.

  • Dukung Ekonomi Digital, Asosiasi Sebut RI Butuh 100 Data Center Baru

    Dukung Ekonomi Digital, Asosiasi Sebut RI Butuh 100 Data Center Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) menilai tantangan Indonesia tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas infrastruktur yang mencakup kapasitas penyimpanan data, konektivitas, kesiapan regulasi, dan ekosistem digital yang mendukung data center.

    Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma menjelaskan dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa dan pertumbuhan populasi 1,2% per tahun, kebutuhan akan data center di Indonesia sangat besar. 

    Terlebih, akselerasi transformasi digital di sektor publik maupun swasta semakin masif, mencakup e-commerce, fintech, layanan kesehatan digital, hingga penggunaan machine learning dan kecerdasan buatan (AI).

    “Potensinya bisa menumbuhkembangkan lebih dari 2 sampai 3 Gigawatt dalam 10 tahun ke depan. Kalau satu data center rata-rata butuh 30 Megawatt, berarti kita butuh sekitar 100 data center baru,” kata Hendra kepada Bisnis, Kamis (24/4/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Indonesia tercatat baru memiliki sekitar 430 data center. Angka ini masih di bawah Malaysia yang memiliki 532 fasilitas. Jumlah tersebut jauh tertinggal dari Singapura yang mengoperasikan 717 data center, meski secara geografis lebih kecil.

    Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan tiga faktor utama yang menghambat pertumbuhan data center di Indonesia. 

    Pertama, aspek perizinan dan kepastian hukum masih menjadi tantangan besar, terutama untuk pembangunan data center skala besar (hyperscale). Prosesnya dinilai masih kompleks dan memakan waktu.

    Permasalahan kedua adalah terkait dengan isu insentif perpajakan dan biaya energi yang juga menjadi sorotan. 

    “Data center itu power hungry, butuh pasokan listrik yang besar dan stabil, ditambah konektivitas fiber optik yang handal,” ujarnya.

    Ketiga, ekosistem dan permintaan domestik belum sekuat Singapura yang telah menjadi hub data center regional untuk Asia Pasifik, melayani sektor keuangan hingga perminyakan. 

    Menurutnya, Indonesia masih dalam tahap membangun permintaan domestik maupun internasional. Namun, dirinya optimistis bahwa dengan konsep kedaulatan digital, pusat-pusat data akan semakin banyak bermigrasi ke Indonesia.

    Terkait dengan potensi kedepannya, Hendra mencatat ada sekitar 15 proyek baru yang sedang direncanakan atau dalam tahap konstruksi.

    Proyek tersebut berasa dari sejumlah perusahaan anggota IDPRO seperti DCI sampai Telkom Sigma yang sedang memperluas kapasitas data center mereka.

    Batam, kata Hendra  menjadi salah satu wilayah yang menarik perhatian. Nongsa Digital Park, misalnya, telah menarik 10 investor besar untuk membangun pusat data dengan total kapasitas hingga 400 Megawatt.

    “Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi digital yang terus tumbuh, Indonesia seharusnya bisa menjadi digital hub Asia Pasifik,” pungkas Hendra.

  • DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mempertahankan ketentuan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, meski dianggap pemerintah AS sebagai penghalang perdagangan.

    Misbhakun mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta aturan TKDN direlaksasi. Kendati demikian, dia melihat arahan Prabowo tersebut bukan untuk menghapus ketentuan TKDN.

    “TKDN ini, Presiden menyampaikan fleksibel. Di mana kita kuat, itu yang kita pertahankan. Di mana yang kita kurang, ya kita fleksibel kan. Itu jangan dipukul rata, disamaratakan,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator Fraksi Partai Golkar itu mencontohkan di bidang teknologi informasi pemerintah bisa mengalah karena belum bisa bersaing. Sementara di sektor-sektor yang sudah cukup kuat, pemerintah harus mempertahankan aturan TKDN yang ketat.

    Dengan begitu, sambungnya, rencana industrialisasi tidak terganggu. Misbhakun pun mewanti-wanti agar arahan Prabowo soal TKDN tidak dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata.

    “Jangan sampai kemudian pidato persiden disalahartikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai mentalitas hanya untuk dagang saja, tidak mengembangkan industri dalam negeri,” jelasnya.

    Sebagai informasi, ketentuan TKDN menjadi sorotan pemerintah AS di sejumlah laporannya—terbaru dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    Bahkan, secara spesifik TKDN menjadi alasan pemerintah AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia.

    Akibatnya, Prabowo sempat memberi arah kepada seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu khawatir jika TKDN dipaksakan maka berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

  • Pengusaha Ungkap Sejumlah Syarat Agar RI jadi Magnet Investasi Hulu Migas

    Pengusaha Ungkap Sejumlah Syarat Agar RI jadi Magnet Investasi Hulu Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Petroleum Association (IPA) mengungkap sejumlah kriteria agar RI menjadi magnet investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

    Senior Manager Exploration Petronas Indonesia yang mewakili anggota perusahaan IPA, Ruszaidi B Kahar mengatakan, para investor utamanya menyoroti kondisi stabilitas politik dari negara tujuan investasi. Menurutnya, para investor tidak akan mau membenamkan modal di negara dengan kondisi politik yang tak stabil.

    “Politiknya tidak stabil, ada kerusuhan dan sebagainya [investor tidak mau],” ucap Ruszaidi dalam acara Media Briefing IPA Convex di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Dia juga mengungkapkan faktor lain agar Indonesia menjadi magnet investasi adalah terkait kelancaran operasional. Hal ini mencakup kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis di lapangan.

    Ruszaidi mengatakan, hal tersebut khususnya terkait proses perizinan hingga pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan produksi. Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu memberikan kebijakan fiskal kepada investor.

    “Jika berdasarkan karakteristik wilayah kerja yang ada, misalnya low risk, mid risk dan high risk, maka wilayah yang high risk sebaiknya diberikan fiskal term yang lebih fleksibel,” tuturnya.

    Dia pun menegaskan jika sejumlah faktor tersebut tidak dipenuhi oleh suatu negara, maka investor bisa saja beralih mencari potensi dari negara lain.

    “Sekiranya faktor ini dapat memperoleh titik pas pada negara ini, mungkin akan dimasukkan dalam kategori sebagai negara yang berpotensi untuk diinvestasikan,” ucap Ruszaidi.

    Di sisi lain, Ruszaidi mengatakan, Indonesia memiliki keunggulan terkait dengan sumber daya. Apalagi, SKK Migas mencatat masih ada 65 basin atau cekungan potensial yang belum disentuh.

    Dia menyebut, dengan potensi sumber daya alam itu, Indonesia bisa saja menjadi negara pilihan untuk investasi. Ini khususnya untuk perusahan-perusahaan migas global.

    “Indonesia termasuk beruntung karena letaknya cukup strategis dengan sumber daya alam yang berlimpah,” kata Ruszaidi.

  • Laporan ke Roy Suryo Dkk soal Ijazah Palsu Jokowi Ditolak Bareskrim

    Laporan ke Roy Suryo Dkk soal Ijazah Palsu Jokowi Ditolak Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Peradi Bersatu terkait Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma yang menuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ditolak oleh Bareskrim Mabes Polri.

    Wakil Ketua Peradi Bersatu Lechumanan mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan pihak Mabes Polri. Namun, Mabes Polri justru menyarankan agar Peradi Bersatu melaporkan persoalan itu ke Polda Metro Jaya.

    “Memang cukup luar biasa saya apresiasi bahwa terlalu cepat tanggapan daripada Mabes Polri yang akhirnya setelah melalui serangkaian konsul, bahwa laporan ini perlu diajukan di Polda Metro Jaya,” ujarnya di Bareskrim Polri, Kamis (14/4/2025).

    Dia menjelaskan alasan laporannya itu ditolak Bareskrim Mabes Polri lantaran tempat kejadian atau locus delicti perkaranya ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Dengan demikian, Lechuman mengaku bakal segera melaporkan Roy Suryo Cs ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat.

    “Karena lokusnya itu ada dua, pertama lokus di Jakarta Pusat yang peristiwa tanggal 22, kalau tidak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu kemudian yang kemarin lokus di Jakarta Selatan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mengatakan bahwa alasan pihaknya melaporkan Roy Suryo dkk itu agar publik tidak dibuat gaduh atas tudingan ijazah palsu itu.

    “Jadi demokrasi kebablasan itu tidak bisa mengebiri demokrasi hukum. Sehingga, harus ada demokrasi hukum juga yang berjalan. Jadi kalau atas nama demokrasi tetapi kebablasan dan membuat gaduh,” pungkas Ade.

  • AirAsia (CMPP) Belum Minat Akuisisi Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    AirAsia (CMPP) Belum Minat Akuisisi Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) menyatakan belum memiliki rencana untuk mengakuisisi pesawat Boeing ‘buangan’ maskapai-maskapai China. 

    Head of Government Relations and Communications Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi Soemawilaga mengatakan, CMPP tetap konsisten dengan strategi armada yang selama ini mengandalkan pesawat buatan Airbus. Dia mengatakan, pihaknya terus memantau dinamika industri penerbangan global, termasuk potensi masuknya pesawat baru ke pasar.

    “CMPP saat ini tetap konsisten dengan strategi armada yang menggunakan pesawat Airbus. Kami terus memantau secara proaktif berbagai dinamika dan peluang di industri penerbangan, termasuk potensi ketersediaan pesawat baru di pasar global,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (24/4/2025). 

    Namun, hingga saat ini, CMPP menyebut belum ada rencana untuk mengoperasikan pesawat di luar jenis armada yang telah digunakan selama ini. Keputusan tersebut disebut sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

    Maskapai juga menegaskan bahwa proses penambahan armada akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor penting. Hal ini mencakup proyeksi pertumbuhan permintaan, kesiapan infrastruktur dan operasional, serta kondisi keuangan perusahaan.

    “Penambahan armada akan tetap disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan permintaan, kesiapan infrastruktur dan operasional, serta kondisi keuangan perusahaan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku,” jelas Eddy. 

    Meski demikian, pihak maskapai menyambut baik sinyal positif dari regulator maupun berbagai pihak yang mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional.

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membuka kemungkinan bagi maskapai Indonesia untuk membeli pesawat Boeing yang sebelumnya dikembalikan oleh maskapai-maskapai asal China. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada masing-masing operator penerbangan.

    Menhub Dudy mengatakan bahwa selama maskapai penerbangan menilai opsi pembelian tersebut menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, maka langkah tersebut bisa diambil. Terlebih, kebutuhan akan penambahan armada pesawat di Indonesia masih cukup tinggi.

    “Ya kita serahkan ke airlines. Kalau airlines memandang bahwa dengan kondisi mereka bisa mendatangkan pesawat atau bisa memanfaatkan situasi, mungkin bagus karena kita kan memang masih membutuhkan pesawat yang lebih banyak,” kata Dudy di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

  • Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

    Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah Maluku Utara tidak mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

    Tito menyarankan agar pemerintah daerah Maluku Utara menghidupkan sektor swasta guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tito, pertumbuhan sektor swasta di daerah Maluku Utara diyakini bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

    Tito membeberkan berdasarkan data milik Kementerian Dalam Negeri per 24 Maret 2025, PAD Provinsi Malut hanya berada pada angka 22,80 persen. 

    “Sebanyak 77% sisanya ya bahasa saya itu, menengadahkan tangan kepada pemerintah pusat dan bergantung pada pemerintah pusat,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4).

    Tito menjelaskan Kemendagri kini membagi daerah dalam tiga kategori berdasarkan kapasitas fiskal, yakni daerah dengan fiskal kuat, sedang, dan lemah. 

    Menurutnya, daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat bisa dilihat dari jumlah PAD yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. 

    Sementara daerah dengan fiskal sedang memiliki proporsi PAD dan transfer pusat yang relatif seimbang. 

    “Adapun, daerah dengan kapasitas fiskal lemah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat,” katanya.

    Padahal, menurut Tito, ketergantungan dana pemerintah pusat bisa berdampak negatif terhadap daerah, apabila target pendapatan pemerintah pusat tidak tercapai. 

    Hal ini berbeda dengan daerah yang punya fiskal kuat dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pendapatan pusat. Selain itu, daerah dengan fiskal kuat juga lebih leluasa dalam melakukan berbagai terobosan kreatif.

    “Mereka bisa buat program yang banyak sekali untuk rakyatnya, bukan hanya program yang wajib dari pemerintah pusat,” ujarnya.