Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Di Dubai, Menkomdigi Pamer RI Punya AI Center Sampai ke Indonesia Timur Papua

    Di Dubai, Menkomdigi Pamer RI Punya AI Center Sampai ke Indonesia Timur Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memamerkan penetrasi kecerdasan buatan (AI) yang berjalan secara cepat dan luas hingga ke wilayahj Indonesia Timur, Papua.

    Meutya menyampaikan pencapaian tersebut di depan perwakilan para petinggi teknologi yang tengah berkumpul di acara forum internasional “Machines Can See 2025” 

    Dia mengatakan sebagai bagian dari semangat inklusivitas, Indonesia membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua. 

    “Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika kita berbicara tentang AI,” kata Meutya dikutip Jumat (25/4/2025). 

    Diketahui, AI Center di Papua akan dibangun oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) untuk memberdayakan manusia dan upaya demokratisasi AI. Dengan AI Center, Indosat berharap masyarakat di Indonesia Timur dapat merasakan pengalaman yang sama dengan masyarakat yang berada di Jakarta dan Surabaya.

    Di sisi lain, Meutya menyebut Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat strategis secara demografis, digital, dan geopolitik. 

    Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan status sebagai negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan teknologi global.

    Meutya juga menggarisbawahi kesamaan pendekatan yang dibangun Indonesia bersama negara-negara BRICS dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab. 

    Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.

    “Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” ucap Meutya.

    Meutya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pelelangan spektrum frekuensi 2,6 dan 3,5 gigahertz (GHz) serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut untuk mengakselerasi digital RI.

    Langkah lain yang sedang ditempuh termasuk konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan (AI) yang optimal.

    Sebab, pada bidang infrastruktur digital, politikus Partai Golkar ini menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata. 

    “Ini sebuah kemajuan, tetapi tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan untuk membangun konektivitas yang cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,” kata Meutya.

    Isu diaspora digital juga menjadi perhatian, Meutya menyampaikan sekitar delapan juta warga negara Indonesia kini tinggal di luar negeri, termasuk 20.000 di antaranya yang bekerja di Silicon Valley.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan layanan publik menjadi tiga aspek yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia. 

  • Kejari Jakpus Geledah Kantor Lintasarta di Kasus PDNS

    Kejari Jakpus Geledah Kantor Lintasarta di Kasus PDNS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menggeledah sejumlah lokasi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pusat data nasional sementara (PDNS) periode 2020-2024.

    Kepala Seksi alias Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengatakan salah lokasi yang digeledah itu yakni kantor dan gudang PT AL. Adapun, PT AL itu merujuk pada perusahaan Aplikanusa Lintasarta (AL).

    “Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, di antaranya ialah PT STM [BDx Data Center], Kantor PT AL, Gudang Warehouse PT. AL, serta di rumah saksi,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (25/4/2025).

    Dia menambahkan, dari penggeledahan itu pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan proyek PDNS di Kominfo (sekarang Komdigi).

    Beberapa barang bukti itu, kata Bani, nantinya bakal digunakan dalam penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. 

    “Penyidik memandang perlu untuk dilakukan penggeledahan lanjutan dalam rangka menambah alat bukti untuk memperkuat hasil yang diperoleh selama penyidikan berjalan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kominfo diduga melakukan pengondisian pengadaan barang atau jasa serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024.

    Pengondisian tender proyek PDNS itu diduga untuk memenangkan perusahaan PT AL. Adapun, total nilai proyek PDNS ini senilai Rp958 miliar.

  • Istana Jawab Soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

    Istana Jawab Soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara tentang usulan menjadikan kembali Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Sekretariat Negara maupun Istana Kepresidenan terkait status keistimewaan wilayah tersebut.

    “Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg,” ujar Prasetyo lewat pesan teks, Jumat (25/4/2025).

    Prasetyo menjelaskan bahwa kewenangan awal atas usulan semacam ini berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, banyak usulan serupa juga telah diajukan sebelumnya, baik yang berkaitan dengan pemekaran wilayah maupun perubahan status administratif suatu daerah.

    “Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada,” jelasnya.

    Meski demikian, pemerintah mengingatkan agar semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menyikapi isu tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa setiap usulan akan dikaji secara hati-hati dan komprehensif karena menyangkut banyak aspek, baik politik, administratif, maupun anggaran.

    Prasetyo mencontohkan, jika suatu wilayah disetujui menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), maka otomatis perangkat dan kelengkapan pemerintahan baru juga harus disiapkan secara menyeluruh.

    “Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Begitu,” pungkas Prasetyo.

  • KPK Hadirkan 3 Saksi di Sidang Sekjen PDIP Hasto Hari Ini

    KPK Hadirkan 3 Saksi di Sidang Sekjen PDIP Hasto Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menghadirkan 3 saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Tim Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan tiga saksi itu yakni Sopir Kader PDIP Saeful Bahri, Ilham Yulianto dan Patrick Gerrard Masoko dari swasta.

    Selain itu, Ajudan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rahmat Setiawan juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini.

    “Saksi Jumat, 25 April 2025, Ilham Yulianto, Rahmat Setiawan Tonidaya , Patrick Gerard,” ujar Ronny kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya telah membaca berita acara pemeriksaan (BAP) terkait dengan pemeriksaan ketiganya. Namun, Ronny mengklaim bahwa dalam BAP itu tidak ada kebaruan.

    “Saya telah membaca BAP mereka dan tidak ada yg baru. Hanya copy paste dari 2020 dan tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Sekjen Hasto Kristiyanto,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak sejumlah kepolisian menjaga ketat gedung PN Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan rantis hingga pagar besi telah disiapkan aparat keamanan.

    Di samping itu, relawan dari Sekjen PDIP Hasto juga terlihat berdatangan. Selain di luar, relawan PDIP juga terlihat menjadi audiens di ruang sidang.

    Adapun, Hasto sendiri tiba sekitar 09.10 WIB. Dia terlihat mengenakan jas hitam dan kemeja berkelir putih saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara suap dan perintangan kasus penetapan anggota DPR RI 2019-2024.

  • Jejak Perusahaan Afiliasi Toto Sugiri (DCII) di Balik Ekspansi ByteDance Cloud ke RI

    Jejak Perusahaan Afiliasi Toto Sugiri (DCII) di Balik Ekspansi ByteDance Cloud ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — BytePlus, anak usaha ByteDance yang berfokus pada layanan cloud dan AI, resmi hadir ke Tanah Air. Perusahaan menggandeng sejumlah mitra dalam negeri untuk mempercepat laju ekspansi dan penetrasi layanan mereka di Indonesia. Salah satu perusahaan mitra lokal BytePlus adalah PT Sarana Pactindo.

    Sarana Pactindo adalah perusahaan yang terbentuk melalui penggabungan antara Fortress Data Services (FDS) dan PAC Group sejak Maret 2025, sebagai mitra lokal strategis di Indonesia.

    Sementara itu dalam laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) Maret 2025, FDS merupakan salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan DCII.

    Pengumuman kemitraan ini diwakili oleh Operational Director PT Sarana Pactindo, Deddy Arisanto, bersama jajaran direksi perusahaan, yaitu Sutjahyo Budiman selaku Direktur Utama, Ryan Sumadihardja, Yudi Hartono, dan Seno Purwoadi.

    BytePlus juga telah membangun infrastruktur data center di Jakarta untuk memastikan layanan cloud dan AI yang mereka tawarkan dapat memenuhi kebutuhan teknis dan regulasi pasar Indonesia. Dengan infrastruktur ini, BytePlus bertujuan untuk memberikan performa optimal dan latensi rendah bagi pelanggan di Indonesia.

    Melalui kemitraan ini, BytePlus dan PT Sarana Pactindo berharap dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia dan memberikan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.

    Regional Lead BytePlus Leon Chen mengatakan dalam menghadirkan produk unggulannya, Byteplus tidak hanya mengandalkan harga layanan yang kompetitif, juga menggandeng mitra lokal di Tanah Air.

    Dalam jangka 3-5 tahun ke depan, BytePlus meyakini dapat merangkul sekitar 100 mitra, yang juga akan berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan.  Untuk jangka panjang, Byteplus berambisi untuk menjadi pemimpin pasar untuk layanan AI dan cloud di Tanah Air. BytePlus akan menghadapi pemain cloud besar lainnya seperti AWS, Microsoft, hingga Alibaba.

    “Kami ingin menjangkau 100 korporasi/mitra lokal untuk jangka menengah, karena kami melihat kebutuhan yang dapat kami penuhi bagi para mitra,” kata Leon di Jakarta, Kamis (25/4/2025).

    Leon menambahkan Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk membantu ekosistem digital Tanah Air. 

    BytePlus juga telah menggelontorkan investasi sebesar US$10 juta yang akan dioptimalkan untuk memperluas pasar BytePlus di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia.

    “Kami telah berinvestasi US$10 juta untuk mendukung ekspansi ke ekosistem mitra lokal Indonesia dan memberikan pelatihan secara gratis,” kata Leon.  

  • CEO Indosat (ISAT) Ungkap Peran AI dalam Mengejar Target Ekonomi 8% Prabowo

    CEO Indosat (ISAT) Ungkap Peran AI dalam Mengejar Target Ekonomi 8% Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menilai penggunaan kecerdasan buatan (AI) dapat mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto pada sektor pertambangan.

    President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan AI bisa mewujudkan keinginan Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Dimana pada sektor pertambangan akan menyumbang US$300 miliar atau Rp5.065 triliun dan angka ini hampir 17% dari PDB nasional.

    “Ini (cita-cita Prabowo) bukan sekadar mimpi. Dengan AI sebagai intinya, ini adalah cetak biru untuk percepatan nasional,” kata Vikram dalam acara Indonesia AI Day for Mining Industry 2025, Kamis (24/4/2025).

    Di tempat yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan yang akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi nasional ke depan.

    Rosan, menyebut teknologi AI dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan peluang kerja baru yang lebih aman dan berkelanjutan.

    “Dengan AI, kita menjadi lebih efisien, pekerjaan menjadi lebih aman, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rosan.

    Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa adopsi teknologi canggih seperti AI akan meningkatkan nilai perusahaan serta mendorong transformasi ekonomi secara keseluruhan. 

    Terkait dengan arus modal asing, Rosan memastikan bahwa Indonesia telah mulai menerima investasi dari sejumlah negara dalam sektor teknologi, termasuk infrastruktur pendukung penerapan AI.

    “Sudah ada investasi yang masuk, baik dari segi teknologi, infrastruktur, maupun pendukung-pendukung lain yang terkait dengan AI. Harapannya, tren positif ini akan terus berlanjut dan semakin besar di masa depan,” ujarnya.

    Pemerinta, kata Rosan terus berkomitmen untuk terus memfasilitasi masuknya investasi strategis dalam sektor teknologi, termasuk penguatan regulasi yang mendukung transformasi digital nasional.

    “Tapi memang kembali lagi PR kita juga ada, yaitu bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita, yang juga memahami secara baik dan benar penggunaan dari AI ini,” tutur Rosan.

  • Jokowi Tiba di Vatikan, Bawa Surat Pribadi dari Prabowo

    Jokowi Tiba di Vatikan, Bawa Surat Pribadi dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah tiba di Vatikan pada Jumat (25/4/2025) waktu setempat untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kehadiran Jokowi dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus Indonesia juga membawa misi penting yakni menyampaikan surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan.

    “Utusan-utusan khusus dari Bapak Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, berdasarkan informasi tadi malam, semua sudah berangkat dan berdasarkan perhitungan waktu, beliau-beliau sudah sampai di Roma,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (25/4/2025).

    Selain mewakili bangsa Indonesia dalam penghormatan terakhir kepada pemimpin Gereja Katolik dunia itu, Jokowi juga membawa serta pesan pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada otoritas Vatikan.

    “Memang utusan yang berangkat membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan,” jelas Prasetyo.

    Namun, Prasetyo menegaskan bahwa pesan khusus dalam surat tersebut bersifat personal dan lebih sebagai bentuk belasungkawa mendalam dari pemerintah dan rakyat Indonesia atas wafatnya Paus Fransiskus.

    “Tentu pesan khusus secara spesifik ya tidak ada, selain sekali lagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia—tidak hanya umat Katolik—merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” katanya.

    Dia menambahkan, semangat dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Paus Fransiskus, seperti keberpihakan kepada kaum lemah, pembelaan terhadap yang miskin dan tertindas, serta prinsip-prinsip kemanusiaan universal, menjadi warisan penting yang perlu diteruskan oleh seluruh umat manusia.

    “Semangat yang selama ini disampaikan oleh Paus Fransiskus baik kepada umat Katolik maupun umat manusia di dunia, itu kita bisa teruskan. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” pungkas Prasetyo.

  • Deretan Barang Mewah di Kasus ‘Mafia Peradilan’ Korupsi Ekspor CPO

    Deretan Barang Mewah di Kasus ‘Mafia Peradilan’ Korupsi Ekspor CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang miliaran hingga barang mewah dalam kasus suap hakim yang menangani perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

    Kasus ini mendapat perhatian banyak pihak karena melibatkan penegak hukum mulai dari pengacara hingga hakim di pengadilan.

    Sekadar informasi, kasus ekspor CPO atau mafia minyak goreng tiga perusahaan besar seperti Pertama Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

    Seperti kasus Ronald Tannur, ada tiga hakim yang menjadi tersangka dalam skandal ekpor CPO. Ketiganya antara lain Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharudin (ASB), Ali Muhtarom (AM). Kasus ini juga melibatkan nama Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum alias Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menyebutkan bahwa para hakim telah memberikan putusan lepas atau onslag pada perkara tersebut. Putusan ini dianggap janggal.

    Pasalnya, meskipun terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer, namun hakim menyatakan bahwa perbuatan itu tidak masuk dalam perbuatan pidana. Sehingga, 3 group korporasi yang terlibat dalam korupsi ekspor CPO itu dibebaskan dari tuntutan membayar uang pengganti.

    “Kan penyidik setelah putusan onslag ya tentu menduga ada indikasi tidak baik, ada dugaan tidak murni onslag itu,” kata Harli belum lama ini.

    Berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, para terdakwa di kasus ekspor CPO memperoleh vonis ringan. Ada empat terpidana dalam kasus ini, mereka menerima hukuman di kisaran 1- 1,5 tahun penjara atau jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum.

    Hakim pada waktu itu juga tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada para terdakwa. Hanya saja mereka dijatuhi pidana denda Rp100 juta subsider dua bulan penjara. Padahal sebelumnya ketiga terdakwa dituntut untuk membayar uang pengganti Rp15 triliun.

    Sita Mobil Hingga Kapal Pesiar 

    Sekadar catatan, usai menetapkan tersangka, penyidik Kejagung langsung menggeledah tiga lokasi di dua provinsi terkait perkara pengurusan vonis lepas dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng korporasi.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar membeberkan penggeledahan itu dilakukan di Apartemen Kuningan City Tower Lantai 9 Jakarta dan di sebuah rumah kantor serta rumah pribadi yang ada di Palembang.

    “Penggeledahan dilakukan di dua provinsi yaitu di Palembang dan Jakarta. Lokasinya di apartemen, rumah kantor dan rumah pribadi,” tuturnya di Kejagung, Selasa (15/4) malam.

    Mobil sitaan dari tersangka suap hakim PN Jaksel./JIBI

    Dari hasil penggeledahan tersebut, Qohar mengatakan bahwa tim penyidik berhasil menyita dua unit mobil Mercedes Benz, satu unit mobil Honda CR-V dan 4 unit sepeda mewah merek Brompton.

    “Penyidik telah melakukan penyitaan untuk dua unit mobil Mercedes Benz, satu mobil merk Honda CRV, kemudian ada 4 sepeda Brompton,” katanya.

    Tidak hanya itu, Qohar juga membeberkan bahwa penyidik telah menyita dokumen yang diduga kuat berkaitan dengan kasus pengurusan perkara CPO. “Ada juga beberapa barang bukti yang telah kami sita seperti dokumen,” ujarnya.

    Selang beberapa hari, penyidik Kejagung juga menyita 3 unit mobil dan 2 unit kapal milik tersangka kasus suap Ariyanto Bakri.

    Qohar mengemukakan tiga unit kendaraan roda empat yang disita itu telah dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diamankan, sementara 2 unit kapal yang disita ditempatkan di Pantai Marina Ancol.

    “Ya tiga mobil dan kita juga mengamankan dua kapal yang di Pantai Marina,” tuturnya di Jakarta, Selasa (22/4/2025) dini hari pagi.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, ada sebanyak lima unit mobil mewah dari berbagai brand, mulai dari Porsche GT3 RS, Mini Cooper GP Edition, Abarth 697, Range Rover Deep Dive, dan Lexus LM 350h.

    Sementara di belakang kelima kendaraan itu terdapat sebuah motor gede Harley Davidson dan 11 sepeda berbagai jenis.

    Uang Tunai Rp5,5 Miliar 

    Selain barang mewah, penyidik ejaksaan Agung (Kejagung) juga menyita uang sekitar Rp5,5 miliar dari penggeledahan di kediaman Hakim Ali Muhtarom (AM) di Jepara.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan uang miliaran itu diperoleh dari 3.600 lembar mata uang asing pecahan US$100. Adapun, penggeledahan itu dilakukan pada (16/4/2025).

    “Dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata uang asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok yang dengan mata uang asing US$100, jadi kalau kita setarakan di kisaran Rp5,5 miliar ya,” ujarnya di Kejagung, Rabu (23/4/2025).

    Ilustrasi penyidik Kejagung menyita uang dari tangan koruptor./Ist

    Dia menambahkan, uang itu ditemukan di kamar tidur dari salah satu kamar di rumah milik tersangka kasus suap tersebut. Harli juga menyatakan bahwa temuan uang miliaran itu bakal didalami keterkaitannya dalam perkara suap vonis onstlag crude palm oil (CPO) korporasi.

    “Itu juga yang mau didalami. Apakah itu aliran itu yang belum digunakan atau memang itu simpanan dari yang lain, kita belum tahu,” tegasnya.

  • Misteri ‘Perintah Ibu’ di Kasus Harun Masiku, Kubu Hasto Bantah Terkait Megawati

    Misteri ‘Perintah Ibu’ di Kasus Harun Masiku, Kubu Hasto Bantah Terkait Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan kasus Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap tentang ‘perintah ibu’ dalam perkara suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku.

    Harun Masiku adalah politkus PDIP yang keberadaannya hilang bak ditelan rimba. Saat ini dia berstatus sebagai buronan paling dicari oleh penyidik KPK.

    Adapun pernyataan tentang ‘perintah ibu’ terbongkar saat kesaksian mantan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina.

    Saat itu, jaksa KPK memutarkan rekaman percakapan Tio dengan mantan kader PDI Perjuangan sekaligus mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri. 

    Saeful, dalam rekaman itu, menyebutkan bahwa permohonan PAW digaransi oleh Hasto usai mendapat perintah dari “ibu”. Namun tidak disebutkan siapa “ibu” yang dimaksud. Hasto juga menyampaikan hal tersebut kepada Saeful melalui sambungan telepon sebelum Saeful menelepon Tio.

    Setelah itu dalam pembicaraan, Saeful pun bertanya kepada Tio bagaimana caranya agar permohonan itu bisa terwujud. Tio pun membenarkan rekaman percakapan melalui sambungan telepon itu.

    Merujuk ke Megawati?

    Sementara itu, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy membantah jika pernyataan “perintah ibu” yang mencuat dalam persidangan merujuk ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
    “Bukan Bu Mega,” ujar Ronny dilansir dari Antara.

    Ronny menuding Saeful memang kerap membawa-bawa dan menggunakan nama pimpinan Partai, termasuk salah satunya Hasto, agar cepat mendapatkan uang. Hal itu, kata dia, sudah terbukti lantaran Tio juga menyampaikan fakta yang sama.

    “Jadi jangan lah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan PDIP dan merupakan perintah dari partai,” ungkapnya.

    Kasus Hasto PDIP 

    Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDIP itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan penggantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • XLSmart (EXCL) Bakal Tancap Gas Hadirkan 5G di Sulawesi dan Kalimantan

    XLSmart (EXCL) Bakal Tancap Gas Hadirkan 5G di Sulawesi dan Kalimantan

    Bisnis.com, MAKASSAR – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk., entitas telekomunikasi baru dari penggabungan PT XL Axiata Tbk., PT Smartfren Telecom Tbk., dan PT Smart Telecom, langsung memasang strategi untuk menghadirkan jaringan 5G di Sulawesi dan Kalimantan.

    Dua wilayah ini menjadi sasaran utama perseroan usai merger, karena dianggap memiliki basis pengguna yang semakin besar dan cakupan infrastruktur yang semakin luas.

    Presiden Direktur dan CEO XLSmart Rajeev Sethi mengatakan aksi merger ini membuat perusahaan kian memiliki skala jangkauan dan kapabilitas yang semakin luas. Sumber daya perusahaan pun juga makin besar, termasuk sumber daya spektrum.

    Kondisi ini membuat peluang XLSmart jadi lebih meyakinkan dalam melakukan pengembangan jaringan 5G, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia.

    “Transformasi jaringan yang juga dilakukan akan membuat jaringan kita ready for 5G. Sulawesi dan Kalimantan paling jadi perhatian kami karena posisinya yang strategis sebagai pintu ke wilayah Indonesia Timur dan dekat dengan IKN,” ujar Rajeev dalam kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/4/2025).

    Dia menjelaskan pihaknya tengah memetakan berbagai strategi dalam upaya menghadirkan jaringan 5G di dua wilayah tersebut. Saat ini XLSmart sedang melakukan akses dan menyesuaikan demand yang ada di pasar Sulawesi dan Kalimantan, sembari menunggu rampungnya penyatuan jaringan. 

    Setelah itu baru perusahaan akan membangun infrastruktur pendukung jaringan 5G, untuk bisa digunakan oleh pelanggannya.

    Caretaker Sulawesi Area XLSmart Mozes H. Baottong menambahkan proses penyatuan jaringan ini kemungkinan akan rampung pada tahun ini. Artinya penetrasi jaringan 5G XLSmart di Sulawesi dan Kalimantan juga akan mulai dilakukan pada tahun ini.

    Beberapa kota seperti Makassar, Balikpapan, dan Morowali berpotensi menjadi sasaran utama pembangunan infrastruktur 5G karena memiliki basis pengguna yang besar. Setelah itu baru pihaknya akan memetakan lagi penyebaran yang lebih luas.

    “Kami lagi dalam proses menyatukan jaringan dan setelah proses penyatuan rampung tahun ini, kita mulai dengan jaringan baru yaitu 5G. Beberapa kota dengan pengguna yang besar tentu akan jadi prioritas,” tuturnya.