Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) memastikan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Hingga 3 Desember 2025, layanan di sebagian besar wilayah terdampak telah kembali berfungsi secara bertahap. Di Aceh, sekitar 50% jaringan telah pulih, sementara di Sumatra Utara mencapai 92%, dan lebih dari 97% layanan di Sumatra Barat sudah kembali normal.

    Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan proses pemulihan jaringan menghadapi tantangan kompleks akibat pemadaman listrik, akses jalan yang terputus, serta kerusakan jalur fiber karena banjir dan longsor.

    “Di situasi kritis seperti ini, prioritas kami adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim,” kata Desmond dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Untuk mengatasi pemadaman listrik, lanjut Desmond, Indosat mengoperasikan genset permanen maupun portabel dengan tambahan pasokan BBM, sekaligus menyediakan satellite link pada hub utama guna memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus. Ia menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

    Dia menjelaskan bahwa Indosat berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), yang dipimpin langsung oleh Menteri Meutya Hafid, serta bekerja bersama pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, dan masyarakat setempat.

    “Dukungan bersama ini memungkinkan tim Indosat membuka akses, mempercepat mobilitas peralatan, dan mempercepat pemulihan layanan,” kata Desmond.

    Selain langkah teknis, Indosat juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Bantuan berupa makanan siap santap, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan diri, serta kartu perdana IM3 dan Tri disalurkan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat. Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu dengan bayi.

    Desmond memastikan Indosat akan terus memantau kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di lapangan serta menyesuaikan dukungan sesuai perkembangan situasi.

    “Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Indosat berkomitmen hadir dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” kata Desmond.

  • Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Mendagri Apresiasi Gotong Royong Urun Dana Pemda untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan signifikan bagi penanganan bencana di Sumatra.

    Tito menyampaikan terima kasih kepada sejumlah gubernur yang telah menyalurkan bantuan dalam nilai miliaran rupiah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

     “Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu Rp3,5 miliar, kemudian saya juga terima kasih kepada Gubernur DKI memberikan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang sekarang tinggal Rp400 juta, kemarin itu [memberi] sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

    Tito juga menyebut bantuan dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Kemudian Jawa Timur, Ibu Khofifah langsung memberikan dalam bentuk barang, yang jumlahnya miliaran saya tahu kepada Sumatera Utara,” kata Tito.

    Dia melanjutkan, “Kemudian Kalimantan Utara Rp1 miliar melalui Baznas, kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman sebanyak Rp1,5 miliar.”

    Menurut Tito, dukungan dari berbagai daerah mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana.

    “Saya melihat ini masalah solidaritas, bencana bisa terjadi di mana saja, begitu ada kejadian di daerah A yang B, C, E, F bantu. Pusat pasti bantu, tapi solidaritas kita kalau rame-rame pasti mudah,” tandas Tito.

  • Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bos Kadin: Kenaikan UMP 2026 Pertimbangkan Aspek Kesejahteraan Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

    “Kita ketahui bahwa untuk UMR ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

    Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

    Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli sebelumnya menyebutkan pengumuman besaran UMP 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

    Menurutnya, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Buruh Usulkan Skema Terbaru UMP 2026, Tak Lagi Naik 8,5%-10,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026,” kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu. Menurut Iqbal, angka makro ekonomi antara tahun lalu dan tahun ini tidak jauh berbeda, sehingga angka tersebut konsisten dan dapat dipertahankan. 

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% hingga 7% yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha.

    Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” ujarnya.

    Padahal semulanya, KSPI menegaskan usulan upah minimum provinsi atau UMP 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

    Sebelumnya, Said Iqbal bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025). 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

  • Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penanganan nasional dalam menghadapi bencana Sumatra dan tetap memitigasi risiko di berbagai wilayah lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi tersebut kapan pun dibutuhkan.

    “Modifikasi cuaca kalau diperlukan. Modifikasi cuaca kalau diperlukan tetap siap,” ujarnya.

    Namun, keputusan pelaksanaannya tetap menunggu kondisi faktual di lapangan. “Situasi lapangan lah yang menentukan,” tambahnya.

    Ditanya apakah sudah ada rencana konkret pelaksanaan rekayasa cuaca, dia menegaskan bahwa perangkat pemerintah yang bertugas telah berada dalam mode siaga.

    “Stand by, BNPB stand by,” kata Pratikno.

    Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan seluruh instrumen dukungan dari logistik, evakuasi, hingga teknologi mitigasi siap diaktifkan sesuai kebutuhan lapangan.

    Terkait status bencana yang belum dinaikkan menjadi darurat bencana nasional, Pratikno menegaskan bahwa sifat penanganannya sudah berada pada level nasional.

    “Penanganannya nasional,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, BNPB mencatatkan bahwa jumlah korban jiwa yang meninggal dunia hingga 3 Desember 2025 sebanyak 770 orang dan orang hilang sebanyak 463 jiwa. Jumlah ini terus bertambah.

    Peristiwa banjir dan longsor ini berada di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Akses infrastruktur yang terputus membuat penyaluran logistik sempat terkendala dan kini pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui jalur udara dan air.

  • Maxus Suplai 50 Unit Armada Premium Berbasis EV untuk Grab

    Maxus Suplai 50 Unit Armada Premium Berbasis EV untuk Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Energi Baru (IEB), agen pemegang merek (APM) Maxus di Indonesia, bekerja sama dengan Grab Indonesia melalui penyediaan 50 unit Maxus Mifa 9 untuk armada layanan premium GrabExecutive berbasis kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    Chief Operating Officer PT IEB, Yudhy Tan menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah lanjutan Maxus dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di segmen layanan transportasi premium.

    Kemitraan ini juga disebut menjadi momentum bagi Maxus untuk memperluas kehadiran di pasar kendaraan listrik kelas atas, seiring meningkatnya permintaan terhadap layanan mobilitas premium.

    “Kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan Grab Indonesia,” ujar Yudhy dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

    Director of Grab Indonesia, Halim Wijaya menambahkan, GrabExecutive dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi premium dengan fokus pada kenyamanan dan ruang kabin yang lebih lega. Menurutnya, Maxus Mifa 9 dipilih untuk mendukung ekspansi layanan tersebut.

    “GrabExecutive menawarkan pengalaman first-class ride experience yang penuh kemewahan dan ketenangan, dan Maxus Mifa 9 menjadi pilihan kendaraan yang tepat untuk mendukung ekspansi kami di segmen layanan eksklusif ini,” ujar Halim.

    Dari sisi operasional, penggunaan kendaraan listrik dinilai berpotensi menekan biaya operasional karena konsumsi energi yang lebih efisien serta jumlah komponen mekanis yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Grab menilai hal ini sejalan dengan target keberlanjutan perusahaan.

    Dengan kombinasi faktor kenyamanan, keamanan, serta efisiensi operasional, Maxus Mifa 9 diproyeksikan menjadi salah satu opsi pendukung pertumbuhan layanan GrabExecutive yang menyasar segmen premium dan ramah lingkungan.

    Sebagai tambahan informasi, Maxus telah mulai memproduksi lokal model mobil listrik tersebut di pabrik PT National Assemblers yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat.

    Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Maxus tercatat sebesar 164 unit pada Januari-Oktober 2025. Sementara itu, penjualan ritel alias dari dealer ke konsumen Maxus tercatat 116 unit pada periode yang sama.

  • Menteri PU Bidik Perbaikan Jalan Terdampak Banjir Rampung Jelang Nataru

    Menteri PU Bidik Perbaikan Jalan Terdampak Banjir Rampung Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penanganan jalan nasional pascabencana di Sumatra bakal dikebut rampung sebelum memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Adapun, saat ini konektivitas darat di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan masih dalam tahap penanganan dan pemulihan konstruksi.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penanganan darurat bencana dilaksanakan selama 24 jam agar seluruh konektivitas utama di tiga provinsi tersebut dapat segera kembali tembus guna mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, khususnya pada Nataru 2025/2026.

    “Sebagian besar jalur sudah kita upayakan. Beberapa daerah yang penting hari ini sudah bisa diakses tetapi belum terbuka sepenuhnya, termasuk jalur dari Sumatra Utara ke arah Tapanuli. Untuk di Aceh juga masih ada banjir di sejumlah titik, masih mencapai 80 cm sehingga alat berat belum bisa masuk,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

    Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi Balai Teknis Kementerian PU hingga 2 Desember 2025, total terdapat 253 titik longsor dan 86 titik banjir yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional. Di Provinsi Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan nasional serta 14 jembatan putus.

    Sebagai upaya penanganan darurat jembatan putus, Kementerian PU saat ini mulai melakukan pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas. Menteri Dody berharap kondisi cuaca di lokasi terdampak bencana Sumatera dapat membaik sehingga proses percepatan penanganan konektivitas infrastruktur dapat berjalan lancar. 

    “Di Sigli–Bireuen dan arah Sibolga, akses sudah terbuka, tetapi baru kemarin kendaraan kecil yang bisa lewat. Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir. Ini sangat krusial karena sebelumnya bantuan harus lewat laut,” kata Menteri Dody. 

    Di Sumatera Utara, terdapat 144 titik longsor dan 20 banjir yang mengakibatkan kerusakan pada 25 ruas jalan serta 4 jembatan nasional. Kondisi jalan menuju Tapanuli bagian utara, tengah, dan selatan masih menjadi fokus penanganan Kementerian PU karena menjadi satu-satunya akses logistik darat.

    Selanjutnya di Provinsi Sumatra Barat terdapat 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengakibatkan gangguan pada 30 ruas jalan nasional serta 3 jembatan mengalami scoring. 

    Selain mobilisasi Jembatan Bailey, Kementerian PU juga mengupayakan perbaikan-perbaikan pada jalan nasional dengan pengisian agregat dan aspal pada jalan amblas, pemasangan bronjong dan geotekstil, pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT), penutupan longsoran dengan terpal, penimbunan ulang dan pemadatan. Diharapkan, seluruh pekerjaan dapat selesai paling lambat 16 Desember 2025. 

  • Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di sejumlah kantor pelayanan Bea Cukai.

    Djaka menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum tersebut berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kegiatan usaha komoditas kelapa sawit dan turunannya. Penyelidikan ini menyasar periode tahun berjalan 2021 hingga 2024.

    “Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya, selama tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau tidak salah,” ungkap Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia memerinci bahwa penggeledahan tidak terpusat di satu lokasi saja, melainkan dilakukan di beberapa kantor wilayah (Kanwil) Bea Cukai yang memiliki kaitan operasional dengan aktivitas ekspor komoditas tersebut.

    Meski proses hukum tengah berjalan, Djaka menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya kesalahan prosedur atau tindak pidana yang dilakukan oleh personel Bea Cukai sebelum adanya putusan hukum yang mengikat.

    Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, purnawirawan perwira TNI ini memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberikan pendampingan bagi pegawainya yang menjalani pemeriksaan.

    “Tentunya kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa,” tutupnya.

    Dugaan Korupsi Limbah CPO

    Adapun, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022. Pengusutan ini dilakukan karena penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor Pome 2022.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data eksportasi POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil alias CPO. Padahal, POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik.

    Adapun kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090. 

    Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukkan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% – 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.

    Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.  

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.

    Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.

    Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. 

    Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta. 

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.

    “Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

  • Tim Gabungan Kembali Menemukan Korban Banjir di Kali Alas Sumbar

    Tim Gabungan Kembali Menemukan Korban Banjir di Kali Alas Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, SAR, dan BPBD Aceh Tenggara kembali menemukan seorang korban meninggal akibat banjir dan arus deras Sungai Kali Alas, Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025).

    Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di wilayah Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Temuan tersebut bermula ketika seorang saksi bernama Alsa Selian, warga lokal, melihat tubuh manusia yang tertimbun kayu dan material hanyut saat ia hendak mengambil kayu bakar di pinggiran sungai Kali Alas sekitar pukul 13.30 WIB.

    Melihat ada tubuh yang tersangkut di tumpukan kayu, Alsa kemudian mendekatinya dan memastikan bahwa itu benar jasad seorang laki-laki, yang diduga kuat korban hanyut banjir beberapa hari terakhir. Kemudian saksi melaporkan penemuan korban tersebut ke pihak penyelamat.

    Danramil 0108-03/Badar, Kapten Inf Sulaiman, melalui Batuud Pelda Zaluku, membenarkan penemuan tersebut. Setelah dipastikan sebagai mayat yang diduga korban banjir, personel TNI bersama warga melakukan proses evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD H. Sahudin Kutacane menggunakan ambulans.

    Hingga berita ini diturunkan, identitas korban tersebut belum diketahui. Pihak rumah sakit bersama aparat terkait tengah melakukan identifikasi serta mencocokkan temuan tersebut dengan laporan warga yang hilang akibat banjir beberapa hari terakhir.

    Saat ini, aparat TNI, Polri, SAR, dan BPBD masih melanjutkan patroli serta pemantauan di sepanjang aliran Sungai Kali Alas untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban lain setelah banjir yang melanda Aceh Tenggara.

    Hingga Rabu pagi (3/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana banjir Sumatra yang terjadi di tiga provinsi telah memakan korban jiwa sebanyak 753 orang, dan 650 orang masih dinyatakan hilang, serta 2,6 ribu orang luka-luka. Banjir yang berdampak parah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membuat 3,3 juta orang terdampak di 49 kabupaten/kota.

    Bencana banjir dan longsor yang menjadi rangkaian bencana alam dari Badai Siklon Tropis Senyar membuat jutaan orang mengungsi. BNPB mencatat pengungsian tertinggi terjadi di Aceh, dengan pengungsi sebanyak 1,5 juta orang. Di Sumatra Utara 538 ribu orang, dan Sumatra Barat sebanyak 106,2 ribu orang. Data menunjukkan pengungsi naik drastis pada Selasa (02/12).

    BNPB juga telah menerima paket bantuan bagi para korban bencana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 40 ton pangan dan alat kesehatan.

    Kemenko Perekonomian menyebutkan bantuan tersebut adalah tanda bahwa negara turut hadir untuk membantu masyarakat di tiga provinsi yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. (Stefanus Bintang Agni)