Bisnis.com, JAKARTA – Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) tengah menjadi momok bagi jalannya investasi asing di dalam negeri.
Pasalnya, aksi premanisme tersebut telah menyebabkan sejumlah aktivitas pembangunan pabrik terganggu oleh permintaan pungutan liar kepada pemilik pabrik.
Baru-baru ini misalnya, pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD mengalami gangguan aksi premanisme oleh ormas di fasilitas pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.
Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujar Eddy melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut Eddy mengatakan, aksi premanisme berkedok ormas ini mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sebab, hal itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.
“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” jelasnya.
Informasi terkait dengan ulah premanisme ormas kembali terungkap, kali ini menyasar fasilitas pabrik mobil listrik milik produsen asal Vietnam, VinFast.
Ketua Umum Periklindo, Moeldoko mengatakan, selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam yakni VinFast.
“Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat,” ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).
Kehadiran premanisme berkedok ormas tidak hanya mengganggu jalannya investasi di dalam negeri, tetapi keamanan masyarakat pun mulai terusik.
Sejumlah anggota ormas terlibat aksi pengeroyokan yang menyasar anggota Polri di Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut bahkan berujung anarkis dengan pengerusakan dan pembakaran mobil anggota polisi tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah menangkap lima tersangka berinisial RS, GR, ASR, LA dan LS.
Empat dari lima tersangka itu merupakan anggota ormas GRIB ranting Harjamukti. Sementara, ASR merupakan karyawan swasta.
“Lima orang tersangka telah ditangkap,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).
Dia menjelaskan, peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada (18/4/2025) sekitar 02.30 WIB. Kala itu, korban yang merupakan anggota Polri telah menyelesaikan tugas di Polres Depok.
Tiba-tiba, korban dihadang beberapa orang hingga terpaksa keluar dari mobilnya. Setelah itu, korban langsung dihantam dengan menggunakan batu dan mengenai punggungnya.
“Tidak lama setelah pelapor berada diluar mobil pelaku secara bersama sama memecahkan kaca mobil bagian depan, dan kanan dengan menggunakan bangku dan batu kemudian kendaraan digulingkan,” ujar Ade.
Premanisme Ganggu Investasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengkhawatirkan gangguan keamanan dari aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Terlebih, baru-baru ini isu gangguan tersebut makin santer lantaran terjadi di proyek pabrik mobil listrik asal China, BYD di Subang, Jawa Barat.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, tak hanya dari sisi keamanan perusahaan yang sudah berinvestasi di dalam negeri, gangguan tersebut dapat menghambat potensi investasi.
“Kita terus terang di Kementerian Investasi persoalan premanisme dan juga pungutan-pungutan liar ini berulang kali kami selalu menyampaikan, sangat mengganggu,” kata Nurul saat ditemui di kantor BKPM, Rabu (23/4/2025).
Menurut dia, isu-isu gangguan keamanan oleh sikap premanisme ormas yang beredar dapat menjadi gambaran bahwa investasi di Indonesia rentan diganggu. Padahal, untuk menarik investasi di tengah kondisi global saat ini tidak mudah.
Terlebih, Nurul meyakini bahwa Indonesia memiliki daya saing yang bagus dengan biaya investasi yang dapat bersaing. Namun, gangguan pungli dari oknum-oknum tertentu menjadi ancaman tersendiri, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.
“Kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif. Bahkan, Amerika yang negara se-kaya itu dan se-makmur itu, dan juga punya teknologi yang bagus, masih punya proteksionisme yang luar biasa untuk menarik investasi masuk ke negaranya,” tuturnya.
Sebelumnya, persoalan premanisme ormas juga sempat dikeluhkan oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI). Bahkan, tak sedikit investor yang telah mengadukan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, beberapa kali ormas melakukan demo di dalam kawasan industri dan menghalangi operasional pabrik. Pihaknya telah meminta bantuan aparat keamanan setempat. Namun, belakangan hal tersebut tak lagi mempan.
“Surat-surat dari pengelola kawasan kayanya sudah kurang mempan, akhirnya beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke presiden, ketemu presiden, ini beberapa tenant kita dalam kawasan, kemarin juga ada yang langsung ke BKPM minta jaminan keamanan,” kata Sanny di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Keamanan di kawasan industri maupun berbagai wilayah lain di mana industri berkembang kini banyak menjadi sasaran ormas, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur.
Sanny menyebut, beberapa pabrikan di dalam kawasan industri kena segel dan dikudeta hingga kontainer dari pabrik yang tak bisa keluar. Ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran meminta ‘jatah’ dalam pembangunan atau aktivitas pabrik.
“Yang mereka inginkan itu supaya terkait dengan pabrik, dia kan butuh transportasi, katering, mau bangun perluasan pabrik, mau beli bahan baku atau keluarin barang, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” ujarnya.
Sanny menyebutkan bahwa gangguan keamanan di kawasan industri tersebut memicu potensi kerugian berupa keluarnya industri dari kawasan hingga batalnya investor masuk ke kawasan industri.
“Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga itu bisa ratusan triliunan,” jelasnya.
