Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kebutuhan beras domestik harus mencukupi, sebelum memutuskan menjual komoditas ini ke luar negeri.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menatakan di tengah kondisi iklim yang tidak menentu, Indonesia harus memiliki stok beras yang cukup bahkan lebih untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

    “Yang penting kita dulu cukup dalam negeri. Kita harus siap, lebih dari cukup bila perlu,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

    Pihaknya tidak ingin Indonesia seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina yang saat ini tengah kekurangan pasokan beras. Untuk itu, pihaknya akan berupaya untuk memperkuat stok beras dalam negeri.

    Hal tersebut disampaikan Amran, sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras.

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” katanya. 

    Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” ucap Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tuturnya.

  • Wamentan Sebut Ada Pihak Ingin Indonesia Tetap Impor Beras

    Wamentan Sebut Ada Pihak Ingin Indonesia Tetap Impor Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut ada pihak yang menginginkan Indonesia untuk terus melakukan impor beras setiap tahun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan cita-cita swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa oknum-oknum tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri yang ingin menjual berasnya ke Indonesia.

    “Biasanya setiap tahun ada pihak yang selalu mengharapkan kita ini impor beras setiap tahun,” katanya dalam agenda Koordinasi Nasional Bersama 5.000 Penyuluh Pertanian di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Sudaryono menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras tahun ini. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menghentikan impor sejumlah komoditas seperti beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi di 2025.

    Sebagaimana diketahui, laporan Rice Outlook April 2025 yang dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA) merevisi stok akhir beras pada 2024/2025. Sebagian besar terkonsentrasi di Asia Tenggara.

    USDA merevisi ke atas untuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Melalui laporannya, stok akhir Indonesia naik paling tinggi yakni 0,6 juta ton menjadi hampir 5 juta ton lantaran panen yang lebih besar.

    Dengan luas panen 11,4 juta hektare, luas panen naik 200.000 hektare dari estimasi sebelumnya, dan hampir 4 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.

    “Panen tanaman musim utama, sekitar 45% dari total produksi, sedang berlangsung sekarang. Panen tambahan diharapkan terjadi pada bulan Juli-Agustus dan November-Desember,” jelas USDA dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk menghentikan impor beras tahun ini. Kondisi tersebut turut memberikan dampak terhadap penjualan beras Thailand tahun ini. 

    USDA memperkirakan, ekspor beras dari Negeri Gajah Putih itu anjlok 29,2% dibanding tahun sebelumnya. 

    “Penjualan ke Indonesia khususnya lemah karena Indonesia telah mengurangi pembelian beras secara drastis. Selain itu, Thailand saat ini merupakan eksportir Asia dengan harga tertinggi,” jelas USDA dalam laporannya. 

  • Produksi Beras Global Diramal Sentuh Rekor Tertinggi, Disumbang oleh India-Indonesia

    Produksi Beras Global Diramal Sentuh Rekor Tertinggi, Disumbang oleh India-Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi beras global pada periode 2024/2025 diperkirakan menyentuh rekor tertinggi yakni sebesar 535,8 juta ton, dengan India menyumbang hampir dua pertiga dari revisi ke atas, diikuti oleh Indonesia, Kamboja, Brasil, Taiwan, dan Venezuela.

    Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA) dalam laporan Rice Outlook April 2025 menyebutkan bahwa proyeksi tersebut meningkat 3,1 juta ton dari perkiraan sebelumnya, dan naik 13,7 juta ton bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Secara tahunan, USDA menyebut bahwa Brasil, Kamboja, China, Uni Eropa, India, Indonesia, Irak, Peru, Sri Lanka, dan Vietnam menyumbang sebagian besar peningkatan produksi pada  2024/2025. Saat ini, India menjadi negara penghasil beras terbesar di dunia.

    “India menyumbang hampir dua pertiga dari revisi ke atas, diikuti oleh Indonesia, Kamboja, Brasil, Taiwan, dan Venezuela yang lebih dari sekadar mengimbangi sedikit penurunan untuk Uni Eropa (UE), Jepang, dan Maroko,” tulis USDA dalam laporannya, dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Pasokan beras pada 2024/2025 diperkirakan mencapai level 715,3 juta ton. Perkiraan tersebut meningkat 3,1 juta ton dari proyeksi sebelumnya, akibat perkiraan produksi yang lebih besar, dan 12,3 juta ton lebih besar dari tahun sebelumnya.

    USDA juga memperkirakan adanya peningkatan penggunaan domestik dan residual global di tahun ini yakni mencapai 532,1 juta ton atau 1,4 juta ton lebih besar dari proyeksi sebelumnya, dan 8,6 juta ton lebih besar dari tahun sebelumnya.

    Meningkatnya konsumsi global pada bulan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan di beberapa negara Sub-Sahara, terutama Angola, Kamerun, Pantai Gading, Madagaskar, Nigeria, dan Senegal, karena pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan peralihan pola makan ke beras sebagai makanan pokok.

    Selain beberapa pertumbuhan dalam produksi domestik di kawasan tersebut, peningkatan permintaan diharapkan dapat dipenuhi oleh peningkatan impor, terutama dari India, mengingat pasokannya yang besar dengan harga yang kompetitif.

    Adapun USDA memperkirakan stok akhir global pada 2024/2025 mengalami peningkatan dibanding proyeksi sebelumnya. 

    “Stok akhir global pada tahun 2024/25 meningkat 1,7 juta ton dari perkiraan sebelumnya menjadi 183,2 juta, yang terbesar sejak 2021/22,” demikian bunyi laporan tersebut. 

    STOK RI DIREVISI

    USDA mengungkap, revisi bulanan dalam stok akhir pada 2024/2025 sebagian besar terkonsentrasi di Asia Tenggara. Dalam hal ini, USDA merevisi ke atas untuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

    Dalam laporannya, USDA mencatat stok akhir Indonesia naik paling tinggi yakni 0,6 juta ton menjadi hampir 5 juta ton lantaran panen yang lebih besar.

    USDA mencatat, dengan luas panen 11,4 juta hektare, luas panen naik 200.000 hektare dari estimasi sebelumnya, dan hampir 4 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.

    “Panen tanaman musim utama, sekitar 45% dari total produksi, sedang berlangsung sekarang. Panen tambahan diharapkan terjadi pada bulan Juli-Agustus dan November-Desember,” jelas USDA.

    Sebaliknya, stok akhir India diturunkan 0,5 juta ton menjadi 43,5 juta, masih merupakan rekor, karena perkiraan ekspor pasar-tahun yang lebih besar lebih dari sekadar mengimbangi panen yang lebih besar.

    “Meskipun terjadi pengurangan 0,5 juta ton ini, stok India menyumbang sebagian besar peningkatan stok akhir global tahun ke tahun, dengan stoknya naik 1,5 juta ton dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

  • Mentan Amran Pede, Produksi Beras RI Lampaui 34 Juta Ton Tahun Ini

    Mentan Amran Pede, Produksi Beras RI Lampaui 34 Juta Ton Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meyakini produksi beras dalam negeri dapat mencapai 34 juta ton atau melampaui target nasional sebesar 32,83 juta ton tahun ini. 

    Keyakinan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada sambutannya dalam agenda Koordinasi Nasional Bersama 5.000 Penyuluh Pertanian di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/4/2025).

    “Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada ditargetkan pemerintah,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

    Sebagaimana diketahui, Kementan sebelumnya mematok target produksi beras sebesar 34 juta ton tahun ini. 

    Dalam catatan Bisnis, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret. 

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” katanya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal. 

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino. Melihat kondisi tahun ini, Khudori optimistis produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu.  

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton. Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.  

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021. 

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ucapnya. 

  • Kadin Siap Jemput Bola Perdagangan AS, Bahas Potensi Produk Ekspor hingga Investasi

    Kadin Siap Jemput Bola Perdagangan AS, Bahas Potensi Produk Ekspor hingga Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan akan menggelar misi dagang ke Amerika Serikat guna memperkuat peluang kerja sama perdagangan dan investasi. Agenda ini mencakup pertemuan dengan sejumlah mitra strategis di New York, Washington D.C., dan Los Angeles.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menjajaki kerja sama baru dalam menghadapi tantangan global, termasuk ketegangan dagang antara AS dan negara mitra lain.

    “Malam ini kami akan berangkat ke Amerika. Di Washington D.C. akan bertemu dengan U.S. Chamber of Commerce. Tujuannya adalah mencari lawan dagang baru,” ujarnya dikutip Sabtu (26/4/2025). 

    Anindya menuturkan pihaknya juga akan membawa sejumlah masukan dari pelaku usaha nasional untuk dibahas bersama mitra di AS. Kadin ingin mendorong peningkatan ekspor sektor unggulan seperti elektronik, alas kaki, hingga perikanan.

    “Kami memikirkan bagaimana mencukup bola untuk ekspor yang sama tapi lebih. Misalnya, baby lobster bisa langsung diekspor dari Indonesia tanpa melalui negara ketiga,” katanya. 

    Dia menambahkan peluang ekspor juga terbuka untuk komoditas baru, sejalan dengan permintaan AS yang terus berkembang. Beberapa produk seperti durian, kapas, dan sawit disebut menjadi perhatian dalam perdagangan bilateral.

    Anindya mengatakan Kadin akan mendukung upaya negosiasi pemerintah terkait preferensi tarif dan fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP). 

    “Kami ingin Indonesia bisa menjadi pemenang dalam dinamika perdagangan global yang sedang berlangsung, terutama dalam konteks perang dagang 2.0,” ucapnya. 

  • ALFI Usulkan Pelabuhan di Banten Jadi Alternatif Kurangi Kepadatan Tanjung Priok

    ALFI Usulkan Pelabuhan di Banten Jadi Alternatif Kurangi Kepadatan Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan pengembangan pelabuhan di Banten sebagai alternatif hub ekspor-impor nasional. Usulan tersebut disampaikan menyusul terjadinya kemacetan parah di akses Pelabuhan Tanjung Priok beberapa hari lalu.

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI Akbar Djohan mengatakan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok berdampak besar, tidak hanya dari sisi material dan waktu, tetapi juga terhadap reputasi logistik nasional.

    “Ini menjadi concern daripada pemerintah. Ribuan truk terdampak dan tentu berpengaruh terhadap kelancaran layanan logistik,” ujarnya dikutip Sabtu (25/6/2025). 

    Menurutnya, wilayah Banten, khususnya Cilegon, memiliki ekosistem industri besar dan sudah dilengkapi konektivitas jalan tol serta kereta api yang terhubung hingga Surabaya. Ia menyebut sudah ada beberapa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) aktif di sana.

    “Ada 3 sampai 4 BUP di Cilegon, termasuk milik Krakatau Steel dan milik pemerintah daerah. Ini bisa menjadi opsi sebagai hub internasional,” katanya. 

    ALFI menyatakan telah menyampaikan hal ini ke Gubernur Banten, yang selanjutnya direncanakan akan bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan untuk membahas lebih lanjut potensi pengembangan pelabuhan tersebut. 

    Adapun biaya logistik di Indonesia selama ini dinilai tinggi bukan karena tarif murah, melainkan karena kurangnya kepastian layanan dan regulasi. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pelabuhan disebut menjadi hal yang mendesak.

    “Di seluruh Indonesia ada kurang lebih 2.000 pelabuhan. Ini menjadi tantangan besar untuk melakukan tata kelola logistik yang efisien,” ucap Akbar. 

  • Daftar Tarif Pajak BBM di Seluruh Indonesia

    Daftar Tarif Pajak BBM di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pajak pembelian bahan bakar minyak (BBM) atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sempat menjadi sorotan. Terlebih saat PBBKB DKI Jakarta naik menjadi 10%.

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

    Belakangan, Gubernur Jakarta Pramono Anung pun mengaku kaget dengan besaran pajak tersebut. Akhirnya, dia  akan menurunkan PBBKB dari 10% menjadi 5%. Nantinya, keputusan ini akan dibuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan disosialisasikan ke masyarakat.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, PBBKB berlaku di setiap daerah. Pengenaan PBBKB merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

    “Ketentuan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sesuai Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia,” kata Yuliot kepada Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Berikut besaran tarif pajak BBM di seluruh provinsi di Indonesia:

    – Aceh: 5%, ketentuan ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh

    – Sumatra Utara: 7,5%, Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok

    – Sumatra Barat: 7,5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

    – Riau: 10%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

    – Kepulauan Riau: 10%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    – Jambi: 7,5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

    – Sumatra Selatan: 5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pengurangan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

    – Bengkulu: 10%, Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

    -Lampung: 7,5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

    – Banten: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – DKI Jakarta: 10%, ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menurunkannya menjadi 5%

    – Jawa Barat: 5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Jawa Tengah: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Yogyakarta: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Jawa Timur: 5%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Bali: 5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Nusa Tenggara Barat: 5%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Nusa Tenggara Timur: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Utara: 7,5%, Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Tengah: 7,5%, ketentuan ini ditaru dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Selatan: 7,5%, ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Tenggara: 10%, ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Gorontalo: 5%, ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Barat: 7,5%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Maluku: 10%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

    – Maluku Utara: 10%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua: 7,5%, ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua Barat: 10%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua Tengah: 7,5%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua Selatan: 7,5%, ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

    – Papua Pegunungan: Belum ditetapkan

    – Papua Barat Daya: Belum ditetapkan

  • Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

    Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpendapat bahwa proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dievaluasi secara menyeluruh. 

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan tingginya angka pengunduran diri CPNS bukan fenomena yang biasa. Menurutnya, kejadian ini menunjukan sistem yang belum mampu menjawab ekspetasi dan kebutuhan generasi muda. 

    “Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (26/4/2025). 

    Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Jika evaluasi tak dilakukan, maka fenomena ini diperkirakan akan terus berlanjut.

    Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 memilih untuk mengundurkan. Alasannya karena gaji yang kecil hingga penempatan yang jauh.

    Lebih lanjut, CPNS tersebut juga mundur karena skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah. Awalnya, CPNS tersebut tak lolos di pilihannya, kemudian diterima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar. 

    Tak hanya CPNS dosen yang juga mundur. Tercatat beberapa kementerian/lembaga (K/L) di mana CPNS paling banyak mengundurkan diri yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Puan menilai terdapat aktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Jika permasalahan ini tidak diperbaiki, maka negara akan kehilangan SDM yang berkualitas. 

    “Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” tuturnya. 
     

  • Ketidakpastian Global Ancam Unicorn RI, Merger dan Akuisisi Jadi Opsi Rasional

    Ketidakpastian Global Ancam Unicorn RI, Merger dan Akuisisi Jadi Opsi Rasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang ketidakpastian ekonomi global dan suku bunga tinggi yang masih membayangi, terutama di Amerika Serikat, makin menekan industri startup, termasuk jajaran unicorn di Tanah Air.

    Kondisi ini memaksa para investor untuk lebih selektif dalam menyalurkan modal, sehingga mendorong perusahaan rintisan untuk mencari jalan keluar melalui efisiensi operasional, salah satunya melalui skema merger dan akuisisi (M&A).

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha mengatakan opsi M&A menjadi makin relevan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Menurutnya, para investor startup dalam kondisi sulit untuk mencapai profitabilitas yang kemungkinan berdampak pada pendanaan ke startup yang makin seret. 

    “Para investor startup makin kesulitan untuk mencapai target keuangan yang diharapkan,” ujar Izzudin kepada Bisnis, Sabtu (26/4/2025).

    Lebih lanjut, Izzudin menjelaskan efisiensi operasional menjadi kunci bagi keberlangsungan startup. Setelah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, opsi M&A kini menguat sebagai strategi untuk mencapai efisiensi yang lebih signifikan.

    Izzudin juga menyoroti bahwa perusahaan digital berskala besar saat ini membutuhkan skala ekonomi yang lebih baik untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini makin memperkuat daya tarik skema M&A sebagai langkah strategis.

    “Opsi merger dan akuisisi juga menguat karena perusahaan digital yang besar saat ini butuh skala ekonomi yang lebih baik untuk menjangkau pasar yang lebih besar dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi,” jelasnya.

    Izzudin juga memprediksi badai PHK di startup masih terjadi seiring dengan aksi M&A yang akan lebih dominan pada tahun ini. 

    “Aksi merger dan akuisisi lebih mungkin terjadi pada tahun ini dan kemudian diikuti oleh layoff pekerja dari perusahaan induk terhadap pekerja dari perusahaan yang diakuisisi/lebih kecil,” pungkas Izzudin.

    Rumor Merger Traveloka, Gojek, dan Bukalapak … 

  • 1.957 CPNS Mundur, Komisi II Sebut Musibah Nasional

    1.957 CPNS Mundur, Komisi II Sebut Musibah Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen CPNS. Pasalnya, pengunduran diri 1.957 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disebut sebagai musibah nasional. 

    Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengatakan mundurnya 1.957 orang itu akibat tata kelola penerimaan CPNS yang tidak profesional.

    “Mayoritas CPNS mundur karena lokasi penempatan yang jauh dari domisili,” ujarnya dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi karena kebijakan tidak melalui pertimbangan yang matang, tidak melalui kajian dan tidak belajar dari kebijakan solutif seperti sistem zonasi dalam penerimaan siswa atau pelajar.

    Dia menyoroti Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 dimana CPNS yang mengundurkan diri dilarang mengikuti seleksi ASN pada periode berikutnya. Sejumlah lembaga negeri seperti BIN, TNI, dan Polri mengenakan sanksi denda atau ganti rugi bagi CPNS yang mengundurkan diri.

    “Kejadian ini nampak memposisikan rakyat selaku pemegang hak konstitusional untuk memeroleh status ASN sebagai korban kebijaksanaan yang tidak profesional,” katanya. 

    Selain itu, rendahnya gaji ASN juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

    Komisi II DPR pun mendesak Menteri PANRB untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan rekrutmen ASN. 

    Ali mengingatkan agar Menpan RB lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, mengingat DPR pun pernah terkena dampak dari kebijakan ASN, seperti saat penundaan pengangkatan PPPK dan PNS.