Author: Bisnis.com

  • Menetap Sejak 2000, Warga Ini Akhirnya Mau Direlokasi Keluar Hutan TN Tesso Nilo

    Menetap Sejak 2000, Warga Ini Akhirnya Mau Direlokasi Keluar Hutan TN Tesso Nilo

    Bisnis.com, PEKANBARU– Warga Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, mulai menyatakan kesediaan untuk direlokasi keluar kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). 

    Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam upaya penyelamatan kawasan konservasi yang selama ini tertekan oleh aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.

    Kesediaan warga tersebut mengemuka dalam kegiatan pemangkasan kelapa sawit dan penanaman pohon yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat di Desa Bagan Limau.

    Warga setempat menyatakan menerima skema relokasi yang ditawarkan pemerintah dengan jaminan kepastian hukum atas lahan pengganti di luar kawasan TN Tesso Nilo. 

    Salah seorang warga Desa Bagan Limau Mubadi yang sudah menetap di desa itu sejak 2000 silam mengatakan kesediaan masyarakat didasari kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan hutan sebagai penyangga kehidupan. 

    Menurutnya, kerusakan hutan berpotensi memicu bencana alam seperti banjir yang kini semakin sering terjadi di berbagai wilayah Sumatra.

    “Selama ini lahan kebun sawit kami warga Bagan Limau di dalam kawasan TNTN sudah memiliki legalitas yang jelas yaitu sertifikat. Namun karena sudah ditetapkan sebagai hutan, akhirnya kami mau ikut program relokasi, dimana pemerintah menawarkan lahan yang berstatus legal, bahkan berpeluang untuk disertifikatkan melalui skema hutan kemasyarakatan dan Tanah Objek Reforma Agraria [TORA],” ujarnya Senin (22/12/2025).

    Dia menyebut warga yang direlokasi tetap mendapatkan lahan dengan luas yang sama seperti sebelumnya, sehingga tidak merugikan masyarakat.

    Selain itu, relokasi dilakukan secara bertahap dan persuasif, dengan tetap mengedepankan dialog antara pemerintah dan warga.

    Pemerintah memastikan relokasi tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi ekosistem TN Tesso Nilo sebagai habitat satwa liar seperti gajah dan tapir, tetapi juga menjaga keberlanjutan penghidupan masyarakat. 

    Sejumlah kelompok tani disiapkan untuk mendapatkan izin hutan kemasyarakatan, sementara ratusan hektare lahan akan dialokasikan melalui skema TORA dan disertifikasi secara sah.

    Langkah relokasi warga Desa Bagan Limau ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian konflik kawasan hutan secara damai dan berkeadilan, sekaligus memperkuat upaya pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi strategis di Provinsi Riau.

    Sebelumnya upaya penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menunjukkan langkah konkret melalui penebangan tanaman sawit ilegal dan penanaman pohon di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025). 

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memulihkan fungsi kawasan konservasi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di kawasan TN Tesso Nilo bukan untuk memusuhi masyarakat, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam penataan kawasan. 

    Pemerintah mendorong relokasi warga yang memiliki kebun di dalam kawasan taman nasional ke luar TNTN, agar fungsi hutan sebagai habitat satwa liar tetap terjaga.

    “Relokasi ini bertujuan memulihkan ekosistem TNTN agar kembali menjadi habitat yang aman bagi satwa liar seperti gajah, tapir, dan rusa, sekaligus memastikan kawasan konservasi dikelola secara berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

    Dia menambahkan pemerintah tetap memperhatikan hak dan penghidupan masyarakat terdampak. Sejumlah skema telah disiapkan, mulai dari relokasi yang aman dan legal, hingga penerbitan izin hutan kemasyarakatan bagi tiga kelompok tani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

    Selain itu, pemerintah juga menyerahkan sekitar 600 hektare lahan kepada 228 kepala keluarga melalui SK Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan, dan selanjutnya akan diteruskan menjadi skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). 

    Lahan tersebut akan disertifikasi secara resmi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

    “Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi berimbang antara perlindungan kawasan konservasi TN Tesso Nilo dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau,” ujarnya.

  • Giat OTT KPK Sehari Jaring Bupati-Jaksa di Kasus Suap Proyek hingga Halangi Proses Hukum

    Giat OTT KPK Sehari Jaring Bupati-Jaksa di Kasus Suap Proyek hingga Halangi Proses Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepat di hari Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025), KPK melaksanakan operasi senyap sebanyak tiga kali dan menjaring Bupati Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Banten.

    Awalnya, KPK melakukan giat operasi senyap di Banten yang dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025). Pada Kamis (18/12/2025), lembaga antirasuah mengumumkan telah mengamankan total 9 orang dan menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah aparat penegak hukum. Operasi ini disebut dalam tahap penyelidikan tertutup.

    “Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Jubir KPK, bahwa memang ada pengamanan, dan ada oknum Jaksa,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (18/12/2025).

    Fitroh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut. Dalam operasi ini Tim Penindakan menyita uang dalam bentuk rupiah senilai Rp900 juta.

    Memasuki malam hari, pihak dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers, Plt. Deputi Penindakan dan Ekskusi KPK mengumumkan bahwa kasus ini dilimpahkan ke Kejagung.

    “Kami telah melakukan penyerahan, penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap, dalam konteks tertangkap tangan. Kemudian kami komunikasikan dengan kolega kami di Kejaksaan Agung,” kata Asep.

    Pada kesempatan yang sama, Sesjam Intel Kejagung, Sarjono Turin, membenarkan pelimpahan tersebut sehingga perkara yang melibatkan jaksa dalam kasus ini akan segera diperiksa tim Kejagung pada Jumat (19/12/2025).

    “Terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerja sama ini penyerahan terhadap dua terduga ini besok kita akan tindaklanjuti di kejaksaan agung, di gedung bundar,” ujarnya.

    Barulah pada Jumat (19/12/2025), Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa pihaknya lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyidikan dan telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK Dan Jaksa Penuntut Umum berinisial RV.

    Adapun pihak jaksa yang dilimpahkan KPK adalah Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Selain itu, ada dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah. 

    Anang menuturkan bahwa telah menetapkan mereka sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan waga negara asing asal Korea Selatan.

    “Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta,” katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

    Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12E Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta. Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

    Kasus Suap Bupati Bekasi

    Di sela-sela penangkapan jaksa di Banten, pada Kamis (18/12/2025) tim KPK juga secara pararel melaksanakan giat tertangkap tangan di Kabupaten Bekasi. Total pihak yang diamankan 10 orang termasuk Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

    Pemeriksaan berlangsung lama, di mana pada Sabtu (20/12/2025) dini hari, KPK baru mengumumkan pihak yang ditetapkan tersangka dan konstruksi perkaranya.

    Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang (HMK) sebagai tersangka dugaan suap proyek yang mencapai Rp14,2 miliar. Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan status tersangka kepada Sarjan selaku pihak swasta.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

    Alhasil terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah “ijon” kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total “ijon” yang diberikan Sarjan kepada Ade berama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar.

    “Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar,” ucap Asep

    Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

    Atas perbuatannya, Ade bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK. 

    Kasus Suap di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

    Masih di waktu yang sama, Kamis (18/12/2025), KPK kembali mengumumkan bahwa tim penyidik mengamakan enam orang di wilayah Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Lalu, KPK juga menjelaskan secara rinci konstruksi perkara pada hari Sabtu (20/12/2025) dini hari.

    Secara sederhana, KPK mengumumkan dua kasus di hari yang sama. Kembali ke kasus di Kalimantan Selatan, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan agar laporan yang diadukan ke Kejari Hulu Sungai Utara tidak ditangani.

    Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu APN dan ASB untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

    Asep menjelaskan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

    “Bahwa penerimaan uang tersebut, berasal dari dugaan tindak pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” ucap Asep.

    Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporanpengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

    Asep menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

    Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asus menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

    Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

    Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta. KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.

  • Akhiri Polemik Perpol, Pemerintah Janji Susun PP Baru

    Akhiri Polemik Perpol, Pemerintah Janji Susun PP Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik penempatan polisi di luar struktur kepolisian yang dituangkan dalam Peraturan Polisi (Perpol) mendapatkan respon dari Presiden Prabowo. Dia berencana untuk mengakhiri polemik ini.

    Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyarankan pemerintah menempuh mekanisme eksekutif review sebagai langkah korektif Perpol yang lebih tepat dalam menjaga ketertiban hukum.

    Mahfud MD mengkritisi Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Menurutnya peraturan ini bertentangan dengan dua Undang-Undang.

    Dia menilai mekanisme tersebut lebih baik daripada jalur uji materi di Mahkamah Agung. “Ini bisa dilakukan eksekutif review, bukan judicial review,” ujar Mahfud MD dalam kanal Youtube.

    Dalam pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta UU 12/2011 dan perubahannya, eksekutif review diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum. Dalam penjelasan Mahfud MD, terdapat dua bentuk utama koreksi melalui jalur eksekutif.

    Pertama, pada level administratif kementerian, pemerintah dapat memilih untuk tidak melanjutkan pengundangan atau mencabut pengundangan peraturan tersebut dari Berita Negara.  Kedua, Presiden dapat mengambil alih kewenangan administratif dan membatalkan langsung aturan yang dinilai bermasalah. 

    Pemerintah Terbitkan PP 

    Merespon berbagai polemik yang muncul, maka pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan PP. Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menengahi polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 usai Kapolri Listyo Sigit menerbitkan Perpol No.10/2025.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) daripada langsung merevisi Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.

    Yusril menungkapkan langkah penyusunan PP ditempuh untuk menyelesaikan persoalan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus merespons polemik yang muncul akibat terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

    “Pemerintah saat ini fokus menuntaskan problem pasca Putusan MK dan polemik terhadap Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar tidak melebar ke mana-mana. Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

    Yusril menjelaskan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, dengan ketentuan lebih lanjut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan PP menjadi dasar hukum yang jelas dan konstitusional.

    Sementara Pasal 28 ayat (4) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan birokrasi sipil di luar kepolisian jika sudah pensiun atau mengundurkan diri. Penjelasannya pasca Putusan MK mengatakan  jabatan yang tidak boleh diisi itu adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Kalau demikian, jabatan apa saja yang mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian? Ini yang akan diatur dalam PP.

    “PP yang disusun ini dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, Putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus Pasal 19 UU ASN. PP tersebut nantinya akan menggantikan dan sekaligus menata ulang jabatan-jabatan apa saja yang dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang sebelumnya diatur dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025,” jelasnya.

  • Daftar iPhone yang Tak Dapat Update iOS 26.2, Seri XR Termasuk

    Daftar iPhone yang Tak Dapat Update iOS 26.2, Seri XR Termasuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple secara resmi meluncurkan pembaruan sistem operasi iOS 26.2 pada Desember 2025. Pembaruan ini membawa sejumlah fitur baru, mulai dari kustomisasi antarmuka “Liquid Glass” hingga peningkatan keamanan tingkat lanjut bagi para pengguna setianya.

    Namun, peluncuran ini sekaligus menandai akhir dari update bagi beberapa model ikonik yang sebelumnya menjadi andalan pengguna di seluruh dunia.

    Berdasarkan laporan resmi Apple yang dikutip Senin (22/12/2025), perangkat seperti iPhone Xs, iPhone Xs Max, dan iPhone XR dipastikan tidak lagi mendapatkan dukungan pembaruan tersebut.

    Keputusan ini memaksa pengguna perangkat lama tersebut untuk tetap berada pada versi sistem operasi sebelumnya demi menjaga stabilitas kinerja perangkat. 

    Sebagai bagian dari langkah efisiensi dan desain antarmuka yang lebih dinamis, Apple membatasi ketersediaan pembaruan ini hanya pada model-model tertentu yang memenuhi spesifikasi teknis. 

    Keputusan ini secara otomatis menempatkan iPhone keluaran tahun 2018 ke bawah ke dalam daftar perangkat usang dalam hal dukungan perangkat lunak terbaru.

    Berikut adalah daftar lengkap iPhone yang tidak bisa melakukan pembaruan ke iOS 26.2:

    * iPhone Xs

    * iPhone Xs Max

    * iPhone XR

    * iPhone X

    * iPhone 8 dan iPhone 8 Plus

    * iPhone 7 dan iPhone 7 Plus

    * iPhone SE (Generasi ke-1)

    * Serta seluruh model iPhone seri 6 dan sebelumnya.

    Di sisi lain, Apple tetap memberikan dukungan bagi pengguna yang memiliki perangkat dengan spesifikasi perangkat keras yang lebih mumpuni. iPhone 11 ke atas masih masuk dalam daftar kompatibilitas, termasuk seri terbaru iPhone 17 yang mencakup varian Air, Pro, dan Pro Max.

    Seri iPhone 16, 15, 14, 13, serta 12 juga dikonfirmasi masih mendapatkan pembaruan sistem operasi secara penuh.

    Adapun salah satu fitur unggulan iOS 26.2, yakni desain “Liquid Glass” memungkinkan pengguna mengatur tingkat transparansi elemen pada lock screen secara personal. Fitur AI pada aplikasi Podcast juga mampu membuat AI Chapters yang memerlukan performa pemrosesan neural yang intensif.

    Integrasi lirik offline di Apple Music juga disebut menjadi alasan teknis mengapa perangkat lama tidak lagi sanggup menangani beban kerja secara optimal. Selain dari sisi estetika dan fitur, pembaruan iOS 26.2 membawa perbaikan untuk dua celah keamanan zero-day yang ditemukan awal bulan ini. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • AWS, Oracle, hingga OpenAI Teken MoU, Bantu Trump Bangun AI Hadapi China

    AWS, Oracle, hingga OpenAI Teken MoU, Bantu Trump Bangun AI Hadapi China

    Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Energi Amerika Serikat (DOE) menandatangani perjanjian dengan 24 organisasi yang tertarik bekerja untuk memajukan proyek Genesis pemerintahan Trump.

    Perjanjian dalam industri Artificial Intelligence (AI) ini bertujuan untuk menggunakan AI guna mendorong penemuan ilmiah.

    Misi Genesis Trump digambarkan sebagai upaya ambisius sebanding dengan Proyek Manhattan atau Misi Apollo, yang bertujuan mengoordinasikan penelitian lintas lembaga untuk mencapai terobosan di berbagai bidang.

    Inisiatif ini juga didorong oleh motif geopolitik untuk memastikan Amerika Serikat unggul dalam persaingan AI global, khususnya melawan China.

    Dilansir dari The Register, Senin (22/12/2025), 24 organisasi yang menandatangani perjanjian tersebut di antaranya OpenAI, Anthropic, dan xAI, operator cloud utama seperti AWS, Google, Microsoft, dan Oracle, pembuat server Dell dan HPE, pemasok chip AMD, Intel, dan Nvidia, serta perusahaan analitik data Palantir.

    Perjanjian tersebut bukanlah kontrak untuk menyediakan layanan, melainkan dijelaskan oleh DOE sebagai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan organisasi yang telah menyatakan minat dalam menanggapi Request for Information (RFI), atau yang sudah memiliki proyek aktif bersama DOE dan laboratorium nasionalnya untuk kegiatan yang terkait dengan Misi Genesis.

    Seperti yang dikatakan oleh Direktur Misi Genesis sekaligus Wakil Sekretaris DOE untuk Sains, Dr. Darío Gil, perjanjian ini akan mengangkat seluruh ekosistem riset dan pengembangan (R&D) Amerika Serikat.

    “Perjanjian ini membantu memajukan Perintah Eksekutif Presiden Trump untuk membangun platform AI nasional bagi penemuan ilmiah dan mengangkat seluruh ekosistem R&D AS,” ujarnya.

    Proyek Genesis sendiri dimulai bulan lalu melalui perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Trump. 

    Pada awal bulan ini, DOE mengumumkan pendanaan sebesar US$320 juta atau Rp5,3 triliun untuk empat inisiatif utama sebagai bagian dari proyek Genesis. 

    Inisiatif tersebut mencakup pengembangan American Science Cloud (AmSC) sebagai infrastruktur utama Genesis, Konsorsium Model AI Transformasional (Transformational AI Model Consortium/ModCon) untuk pengembangan model AI, serta sejumlah proyek yang berfokus pada kurasi kumpulan data dan pengembangan model AI tervalidasi untuk kebutuhan ilmiah.

    Perusahaan neocloud CoreWeave juga termasuk dalam daftar penandatangan kerja sama dengan DOE. Perusahaan penyedia layanan sewa GPU ini menyatakan rencananya untuk menghadirkan platform cloud AI yang dirancang khusus guna mendukung beban kerja ilmiah tingkat lanjut.

    CEO CoreWeave, Michael Intrator, mengatakan Genesis mewakili komitmen nasional yang sangat penting untuk mempercepat penemuan ilmiah sekaligus menegaskan kembali kepemimpinan Amerika Serikat dalam bidang penelitian dan inovasi.

    Sementara itu, konsultan McKinsey & Company menilai perusahaan neocloud seperti CoreWeave perlu menyesuaikan model bisnis mereka dengan menawarkan layanan berbasis infrastruktur AI, bukan sekadar menyewakan waktu penggunaan GPU. Proyek Genesis dinilai dapat menjadi peluang strategis ke arah tersebut.

    Di sisi lain, anak usaha Google, DeepMind, dijadwalkan menyediakan model AI terdepan untuk kebutuhan sains serta perangkat agen AI bagi para ilmuwan di Laboratorium Nasional DOE. Inisiatif ini akan dimulai dengan penggunaan AI co-scientist di Google Cloud.

    Teknologi tersebut digambarkan sebagai kolaborator ilmiah virtual multi agen yang dibangun di atas Gemini, yang telah dilatih menggunakan chip TPU AI berbasis cloud milik Google.

    OpenAI juga menyatakan bahwa perjanjian ini melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dengan Laboratorium Nasional DOE, sekaligus membuka peluang untuk pembahasan dan pengembangan perjanjian lanjutan seiring terbentuknya proyek-proyek spesifik. (Nur Amalina)

  • Laptop Bebas Bising dan Anti Panas Hanya 5 Menit, Ini Caranya!

    Laptop Bebas Bising dan Anti Panas Hanya 5 Menit, Ini Caranya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Laptop yang bising sering kali mengganggu kenyamanan saat digunakan, belum lagi jika suhunya terasa panas. Padahal, ada pengaturan sederhana di Windows yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini.

    Mungkin Anda sudah mencoba berbagai cara, seperti memperbarui driver, membersihkan debu yang menumpuk, membatasi proses latar belakang, hingga meningkatkan aliran udara.

    Beberapa cara tersebut memang sedikit membantu, tetapi sering kali tidak memberikan hasil yang bertahan lama. Masalah bising dan panas pun kerap muncul kembali.

    Dikutip dari Make Use Of Senin (22/12/2025), pengaturan daya bawaan Windows terbukti mampu mengatasi masalah ini. Kini, Anda bisa membuat laptop lebih dingin dan senyap tanpa perlu perangkat lunak tambahan atau pengaturan berisiko.

    Berikut tips yang telah kami rangkum untuk Anda. Simak dan ikuti dengan teliti.

    Membatasi Status Prosesor Maksimum

    Secara default, status prosesor maksimum biasanya diatur ke 100%. Pengaturan ini memang memungkinkan prosesor bekerja pada kecepatan tertingginya, tetapi juga membuat konsumsi daya menjadi lebih besar, bahkan untuk tugas-tugas ringan. Akibatnya, laptop menghasilkan panas berlebih dan kipas harus bekerja lebih keras.

    Untuk mengatasinya, Anda bisa menurunkan status prosesor maksimum. Bahkan menurunkannya sedikit saja sudah bisa memberikan perubahan besar. Panas berkurang dengan cepat tanpa penurunan kinerja yang signifikan untuk penggunaan sehari-hari.

    Selain itu, dengan membatasi penggunaan prosesor hingga 90–95% saat menggunakan baterai, Turbo Boost Intel yang agresif ikut berkurang. Hasilnya, laptop menjadi lebih dingin dan senyap, kipas tidak lagi berisik, daya lebih hemat, dan performa tetap terasa normal untuk aktivitas harian.

    Beralih ke Mode Daya Seimbang

    Ubah Mode Daya Windows dari Performa Terbaik ke Seimbang. Mode Seimbang membuat prosesor bekerja sesuai kebutuhan, sehingga laptop tidak mudah panas, kipas lebih tenang, dan daya tahan baterai menjadi lebih lama. Perubahan ini hampir tidak terasa dampaknya pada performa untuk aktivitas seperti browsing atau pekerjaan kantor.

    Cara membatasi penggunaan prosesor di Windows:

    1. Buka Control Panel di laptop Anda.

    2. Masuk ke menu Opsi Daya.

    3. Pada mode daya yang sedang aktif, klik Ubah pengaturan rencana.

    4. Pilih Ubah pengaturan daya lanjutan.

    5. Cari dan buka Manajemen daya prosesor.

    6. Pilih Status Prosesor Maksimum.

    7. Saat terhubung ke charger, biarkan di 100%.

    8. Saat menggunakan baterai, ubah ke 90–95% agar laptop lebih dingin dan senyap.

    9. Klik Terapkan, lalu OK untuk menyimpan.

    Cara mengganti Mode Daya ke Seimbang:

    1. Buka Pengaturan.

    2. Masuk ke menu Sistem, lalu pilih Daya & Baterai.

    3. Pada opsi Mode Daya, pilih Seimbang.

    Laptop akan bekerja lebih tenang, tidak cepat panas, dan baterai menjadi lebih awet. Semua ini bisa dilakukan tanpa biaya mahalcukup luangkan waktu sekitar lima menit. Selamat mencoba! (Nur Amalina)

  • Menakar Dampak Makro-finansial dari Bencana Alam

    Menakar Dampak Makro-finansial dari Bencana Alam

    Bisnis.com, JAKARTA – Setiap bencana alam, keprihatinan pertama publik tertuju pada direct impact seperti korban jiwa, warga yang kehilangan tempat tinggal, serta rumah dan infrastruktur yang rusak.

    Hal ini wajar, karena dimensi kemanusiaan harus berada di garis depan. Namun di balik itu, terdapat indirect impact dalam bentuk konsekuensi ekonomi yang perlu kita pahami lebih dalam.

    Bencana yang melanda pulau Sumatera belakangan ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari pola bencana alam yang terus berulang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah bencana alam di Indonesia terus meningkat pada beberapa tahun terakhir.

    Hal ini juga sejalan dengan publikasi dari INFORM risk index yang menyatakan bahwa risiko hazard and exposure Indonesia sangat tinggi yaitu 7.1 (dari skala 10), jauh melebihi risiko negara-negara di kawasan yang hanya sebesar 4.5. Menariknya, risiko tersebut tidak hanya disumbang oleh faktor alam namun juga karena disebabkan oleh faktor manusia.

    Bencana yang terjadi di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada kurun waktu November dan Desember 2025 bukan bencana biasa. Hal itu terkait dengan intensitas dampak bencana yang luas.

    Salah satu ukuran untuk menghitung besaran intensitas dampak bencana adalah jumlah orang yang terdampak, baik yang meninggal, mengungsi, maupun rumah yang terdampak, dibagi jumlah populasi daerah bencana. Perhitungan dengan menggunakan data BNPB sepanjang 11 November hingga 10 Desember 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 1% penduduk di tiga provinsi tersebut terdampak secara langsung oleh bencana.

    Mengacu pada standar internasional yang dipakai secara luas, intensitas bencana alam sebesar ini dapat dikategorikan sebagai bencana yang parah atau severe disaster. Literatur terkait dampak ekonomi dari bencana menyimpulkan bahwa severe disaster akan secara signifikan dan lebih persisten dirasakan dampak secara ekonomi dan finansial.

    Mengutip riset yang dilakukan penulis dengan judul Macro-financial Effects of Climate-related Disasters: Evidence from Indonesia, bencana merupakan gangguan pada sisi suplai (supply shock) yang dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, dan risiko bagi stabilitas sistem keuangan pada jangka pendek.

    Dampak negatif ini dapat secara persisten berlanjut ke periode-periode selanjutnya bila tidak ada respons kebijakan yang cepat dari Pemerintah dan instansi terkait lainnya.

    Dampak makro tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa saluran yang saling berkaitan sebagai berikut: Pertama, pendapatan masyarakat menurun. Ketika aktivitas ekonomi terhenti akibat bencana, pekerja harian atau pelaku usaha kecil langsung kehilangan sumber pendapatan. Banyak dari kelompok rentan ini tidak memiliki bantalan keuangan sehingga dampak bencana secara cepat dirasakan dalam konsumsi sehari-hari.

    Pelemahan pendapatan jika dibiarkan akan menjalar ke melemahnya daya beli dan turunnya permintaan agregat.Kedua, harga pangan dan barang kebutuhan lainnya meningkat.

    Akses transportasi yang terputus, distribusi barang yang terhambat, dan menipisnya stok barang di daerah bencana, membuat harga-harga meningkat. Tekanan harga ini dirasakan baik pada level produsen maupun konsumen.

    Ketiga, dampak sektoral yang lebih luas. Kerusakan peralatan atau lokasi usaha di tengah keterbatasan modal kerja serta melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan dunia usaha terganggu.

    Riset empiris menyebutkan bahwa dampak secara sektoral terjadi secara luas, baik sektor pertanian, industri pengolahan, maupun jasa-jasa. Keempat, risiko kredit yang meningkat. Pada saat pendapatan masyarakat dan dunia usaha menurun, mereka akan memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak dan besar kemungkinan akan menang-guhkan cicilan kredit.

    Jika hal ini terjadi secara terus menerus, kualitas kredit akan menurun dan menjadi risiko bagi stabilitas sektor keuangan. Respons kebijakan Pemerintah yang cepat dan terorganisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi dampak bencana tersebut.

    Dalam jangka pendek, Pemerintah harus memprioritaskan pencairan dana bantuan bencana kepada rumah tangga, tidak hanya untuk kelangsungan hidup masyarakat, namun juga untuk memulihkan kon-sumsi.

    Pemulihan konsumsi menjadi langkah awal pemulihan dunia usaha. Selain itu, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan instansi terkait perlu segera memulihkan pasokan pangan untuk mengurangi tekanan inflasi. Lebih lanjut, dukungan likuiditas kepada UMKM dan relaksasi atau restrukturisasi kredit yang terukur dapat memitigasi penurunan kualitas kredit lebih lanjut.

    Dalam jangka yang lebih panjang, pembangunan kembali infrastruktur dasar akan menjadi katalis pemulihan pertumbuhan ekonomi kawasan bencana.

    Pada akhirnya, bencana alam bukan sekedar peristiwa lingkungan, namun juga kejadian ekonomi yang memiliki biaya nyata yang saling terkait. Kecepatan pemulihan dampak ekonomi dan finansial tersebut sangat tergantung pada cepat atau lambatnya pemulihan pascabencana oleh Pemerintah.

  • Transformasi AI di Sektor Ritel & E-Commerce Perluas Ancaman Siber pada 2026

    Transformasi AI di Sektor Ritel & E-Commerce Perluas Ancaman Siber pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kaspersky memperkirakan adopsi kecerdasan buatan (AI), mulai dari chatbot hingga pencarian visual, tidak hanya mengubah pengalaman belanja konsumen, tetapi juga memperluas spektrum risiko keamanan siber di industri ritel dan e-commerce pada 2026. 

    Transformasi digital di sektor ritel dan e-commerce diproyeksikan memasuki fase yang semakin kompleks pada 2026. 

    Salah satu sorotan utama dalam laporan Kaspersky yang berfokus pada keamanan siber di sektor ritel dan e-commerce, adalah peran chatbot yang kian dominan sebagai alat penemuan produk di marketplace dan platform belanja daring. 

    Berbeda dengan pencarian berbasis kata kunci, antarmuka percakapan mendorong konsumen menyampaikan kebutuhan secara lebih detail menggunakan bahasa alami.

    Interaksi ini memungkinkan platform membangun profil pengguna yang jauh lebih kaya, mencakup preferensi, batasan anggaran, hingga konteks personal. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut memperbesar permukaan serangan terhadap privasi. 

    Log percakapan chatbot berpotensi memiliki sensitivitas setara dengan data transaksi, sehingga berisiko disalahgunakan atau bocor apabila tidak dikelola dengan tata kelola data yang ketat.

    “Pola pencarian itu sendiri sedang berubah, termasuk bagaimana orang mencari produk secara online,” ujar Anna Larkina, pakar analisis data web dan privasi di Kaspersky, dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

    Selain teknologi pencarian, faktor regulasi juga diprediksi menjadi celah baru bagi kejahatan siber. Perubahan kebijakan pajak, bea impor, dan aturan perdagangan lintas negara berpotensi dieksploitasi sebagai umpan dalam skema penipuan daring. 

    Modifikasi aturan tersebut kerap dimanfaatkan melalui kampanye phishing atau toko online palsu yang menawarkan harga sangat murah dengan dalih penghematan pajak atau biaya impor.

    Situasi ini dinilai dapat menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen dan pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, di tengah dinamika penetapan harga dan biaya lintas pasar yang terus berubah.

    Di sisi lain, Kaspersky juga menyoroti meningkatnya peran asisten belanja berbasis AI yang beroperasi di luar platform ritel. 

    Agen belanja ini diperkirakan akan semakin terintegrasi ke dalam peramban, aplikasi seluler, dan layanan pihak ketiga untuk membantu navigasi produk dan perbandingan harga. 

    Meski dirancang untuk menyederhanakan navigasi dan penemuan harga, alat-alat ini menggeser pengumpulan data di luar perimeter pengecer, menciptakan risiko privasi baru dan kurang terlihat. Agar berfungsi secara efektif, agen belanja AI eksternal memerlukan akses terus menerus ke perilaku pengguna, termasuk aktivitas penelusuran, konteks lokasi, dan interaksi produk di berbagai situs. 

    Anna menyebut hal ini memungkinkan agregasi profil perilaku terperinci di luar kendali langsung pengguna dan platform ritel, meningkatkan risiko pengumpulan data berlebihan, penggunaan data yang tidak transparan, dan paparan tidak disengaja.

    Tantangan berikutnya datang dari fitur pencarian produk berbasis gambar yang semakin populer. Jika sebelumnya isu privasi gambar terbatas pada foto ulasan produk, kini unggahan foto menjadi bagian rutin dari proses belanja. 

    Foto yang diunggah pengguna berpotensi memuat informasi sensitif, seperti wajah, kondisi rumah, hingga data pribadi yang terlihat pada label pengiriman atau kemasan. 

    Kaspersky menilai, untuk menjaga kepercayaan konsumen, pengecer perlu menerapkan prinsip pemrosesan aman, minimalisasi data, serta kebijakan retensi yang terbatas. 

  • Kena OTT KPK, Kejagung Copot Jabatan Kajari HSU Albertinus Cs

    Kena OTT KPK, Kejagung Copot Jabatan Kajari HSU Albertinus Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencopot tiga jaksa dari jabatannya di Kejari Hulu Sungai Utara (HSU) pasca ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Tiga jaksa itu yakni Kajari Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus P Napitupulu (APN), Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto (ASB) dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Tri Taruna Fariadi (TAR).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna mengatakan ketiganya juga saat ini berstatus non-aktif sebagai PNS hingga mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.

    “Sudah copot dari jabatannya dan di nonaktifkan sementara status PNS pegawai kejaksaannya sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht,” ujar Anang saat dihubungi, dikutip Senin (22/12/2025).

    Dia menambahkan, dengan status non-aktif itu maka Albertinus Cs itu tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan sementara sebagai PNS.

    Kemudian, Anang juga menegaskan bahwa Kejagung tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum terkait ketiga jaksa itu.

    “Tidak akan [ada intervensi],” imbuhnya.

    Lebih jauh, Anang justru memastikan korps Adhyaksa bakal membantu KPK dalam memburu jaksa Taruna Fariadi yang diduga kabur saat OTT.

    “Kita juga akan cari, kita pasti membantu KPK. Kalau memang ada kita akan serahkan kepada penyidik KPK,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan suap untuk tidak melanjutkan kasus pejabat di wilayah HSU yang dilaporkan masyarakat. Total, Albertinus mendapatkan uang Rp804 juta dari perkara ini.

    Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD Rp405 juta, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

    Sementara itu, Taruna Fariadi diduga menerima Rp1,07 miliar. Uang itu berasal dari Yandi Rp930 juta dan Rp140 juta berasal dari rekanan.

  • Kekayaan Elon Musk Tembus Rp12.000 triliun Berkat SpaceX, xAI, dan Tesla

    Kekayaan Elon Musk Tembus Rp12.000 triliun Berkat SpaceX, xAI, dan Tesla

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri SpaceX dan CEO Tesla taipan Elon Musk resmi menjadi individu pertama dalam sejarah yang mencatatkan kekayaan bersih melampaui angka Rp12.000 triliun. Elon menggenggam 7 perusahaan yang mengantarkannya sebagai orang dengan harta melimpah.

    Berdasarkan data real-time billionaire ranking Forbes, kekayaan Musk kini menyentuh US$749 miliar atau sekitar Rp12.538 triliun. Loncatan kekayaan ini terjadi setelah Mahkamah Agung Delaware memutuskan untuk mengaktifkan kembali paket kompensasi Tesla milik Musk senilai US$56 miliar.

    Keputusan pengadilan yang diumumkan pada Jumat (19/12/2025) waktu Amerika Serikat tersebut mengembalikan hak opsi saham Tesla senilai US$139 miliar. Sebelumnya, paket kompensasi tahun 2018 ini sempat dibatalkan oleh pengadilan pada tahun lalu.

    Sebagai informasi, hak opsi saham merupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

    Pada awal bulan ini, kekayaan Musk sempat menyentuh level US$600 miliar atau Rp10.044 triliun seiring dengan laporan rencana melantainya SpaceX di bursa saham.

    Selain itu, nilai saham Tesla juga mengalami tren penguatan. Hal ini terjadi setelah dewan direksi menyetujui paket kompensasi bersejarah senilai US$1 triliun atau Rp16.740 bagi Musk pada awal November lalu.

    Paket kompensasi senilai US$1 triliun yang disetujui tersebut diprediksi dapat membawa Musk menjadi triliuner pertama di dunia. Rencana jangka panjang 10 tahun ini terbagi dalam 12 tingkatan yang akan terbuka saat target tertentu tercapai.

    Secara fundamental, kekayaan Musk bersumber dari tujuh perusahaan yang didirikannya, termasuk Tesla, SpaceX, dan xAI. Saat ini, Musk memegang sekitar 12% saham di Tesla, perusahaan yang telah dipimpinnya sebagai CEO sejak 2008.

    SpaceX juga kini memiliki valuasi sebesar US$800 miliar berdasarkan penawaran tender privat pada Desember 2025. Musk diperkirakan menguasai 42% saham di perusahaan roket tersebut.

    Di sektor kecerdasan artifisial dan media sosial, Musk melakukan merger antara Twitter (X) dan xAI pada Maret lalu. Langkah ini membentuk entitas gabungan dengan valuasi sekitar US$125 miliar.

    Musk juga memiliki kepemilikan di perusahaan rintisan infrastruktur The Boring Company dan perusahaan implan otak Neuralink. Secara kumulatif, kedua startup tersebut telah mengamankan pendanaan sekitar US$2 miliar dari investor privat.

    Dengan total kekayaan tersebut, Musk kini melampaui gabungan kekayaan tiga miliarder teknologi di bawahnya. Ketiganya adalah Larry Page (US$252,6 miliar), Larry Ellison (US$242,7 miliar), dan Jeff Bezos (US$239,4 miliar). Data Forbes menunjukkan bahwa selisih kekayaan Musk dengan Larry Page sendiri kini mencapai hampir US$500 miliar. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)