Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Boeing Kirim 130 Pesawat Komersial Sepanjang Kuartal I/2025, Naik 56%

    Boeing Kirim 130 Pesawat Komersial Sepanjang Kuartal I/2025, Naik 56%

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing melaporkan pertumbuhan kinerja pengiriman pesawat sepanjang kuartal I/2025.

    Berdasarkan laporan perusahaan, jumlah total pesawat komersial yang dikirim Boeing selama kuartal I/2025 mencapai 130 unit. Dari jumlah tersebut, 105 unit adalah pesawat Boeing 737 Max, sementara sisanya terdiri dari model pesawat lain, termasuk Boeing 787 dan 767. Pengiriman pesawat 737 Max menunjukkan kelanjutan dari pemulihan produksi setelah peristiwa penangguhan model ini pada 2019 lalu.

    Jumlah pengiriman pesawat ini mengalami peningkatan 56,62% dibandingkan dengan kuartal I/2024, yang tercatat hanya 83 pesawat. Meskipun demikian, Boeing masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan volume pengiriman, khususnya terkait dengan kelancaran produksi pesawat 787, yang masih menghadapi hambatan teknis dan regulasi.

    Boeing juga mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengiriman, mereka masih memiliki backlog pesanan yang signifikan. Hingga akhir kuartal I/2025, jumlah backlog Boeing tercatat mencapai lebih dari 5.600 pesawat, dengan nilai pesanan mencapai lebih dari US$545 miliar. 

    Backlog ini terdiri dari berbagai model pesawat, termasuk 737 Max, 787, dan 777X. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap pesawat komersial Boeing tetap kuat meskipun ada tantangan di pasar.

    Dalam hal produksi, Boeing berencana untuk meningkatkan produksi pesawat 737 Max menjadi 38 unit per bulan pada 2025, dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

    Selain itu, perusahaan juga berencana untuk melakukan stabilisasi produksi pesawat 787 menjadi tujuh unit per bulan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan yang telah memesan pesawat tersebut.

    Namun, perusahaan masih menghadapi hambatan dalam hal pengiriman pesawat 787, yang mengalami penundaan akibat masalah teknis terkait kualitas dan persetujuan dari otoritas penerbangan. Meskipun demikian, Boeing berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan pengiriman pesawat dilakukan sesuai jadwal.

    Boeing juga menghadapi tantangan pasar yang datang dari hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Beberapa maskapai penerbangan di China telah menangguhkan penerimaan pesawat baru dari Boeing, dengan jumlah sekitar 50 pesawat senilai lebih dari US$1 miliar.

    Hal ini berdampak pada pengiriman pesawat ke pasar Asia, yang sebelumnya menjadi salah satu pendorong utama permintaan untuk pesawat Boeing.

    Sebagai solusi, Boeing melakukan pengalihan pengiriman pesawat, dari yang seharusnya dikirim ke China ke negara-negara lain, seperti India. Pasar Asia Selatan dinilai memberi peluang dan membantu mengurangi dampak dari ketegangan perdagangan antara AS dan China.

  • Pertumbuhan PDB Industri Melandai sejak 2023, Bukti Daya Beli Lesu

    Pertumbuhan PDB Industri Melandai sejak 2023, Bukti Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari sektor industri terpantau melandai sejak 2023. Padahal, lapangan usaha ini menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, meramalkan pertumbuhan sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%.

    Proyeksi tersebut nyatanya sama dengan realisasi pertumbuhan PDB industri pada 2019 yang saat ini juga berada di angka 3,8%.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, yakni Industri tumbuh 4,43% pada 2024 (angka sangat sementara). 

    Angka tersebut lebih rendah dari realisasi 2023 yang tumbuh sebesar 4,64% maupun pada 2022—kala itu ekonomi mulai pulih dari Covid-19—yang mencapai 4,89%.

    Secara terperinci, pertumbuhan tertinggi pada 2024 berasal dari industri logam dasar sebesar 13,34%. Realisasi itu bahkan lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 14,17% maupun pada 2022 yang berada di level 14,8%.

    Sementara industri yang cukup tertekan pada tahun lalu adalah industri alat angkutan yang pertumbuhannya negatif 2,1%. Berbanding terbalik dengan 2023 yang tumbuh hingga 7,63%.

    Secara umum, proyeksi melambatnya sektor industri tersebut turut tercermin dalam data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia.

    Tren penurunan kinerja dari Industri Furnitur diperkirakan akan berlanjut pada kuartal II/2025, menuju zona kontraksi di level 47,8% dari 52,95% pada kuartal I/2025. 

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi—yang hasil outputnya menjadi komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat—masih di level kontraksi sebesar 49,27% pada kuartal I/2025. Kontraksi yang lebih dalam diperkirakan terjadi pada kuartal berikutnya, menjadi 46,5%.

    Meski demikian, secara umum kinerja industri pengolahan diperkirakan tetap terjaga pada fase ekspansif di level 51,92%.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan pelemahan terlihat pada sejumlah indikator lapangan usaha, selain dipicu kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump yang mengganggu perdagangan global. 

     “Kalau proyeksi indikator-indikator ini menurun maka ada sinyal perlambatan pada sektor riil, seperti pada manufaktur, hal ini salah satunya disebabkan karena melambatnya indikator dari sisi konsumsi [daya beli],” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Di samping daya beli, akses dan kepastian pasar sebagai aspek penting yang diperlukan industri juga tertekan.

    Heri juga melihat faktor-faktor lain seperti input produksi industri turut dalam kondisi yang kurang kompetitif, termasuk biaya energi, logistik, dan perpajakan. 

    “Berbagai faktor pendukung yang memengaruhi industri sedang dalam kondisi yang kurang mendukung,” lanjutnya. 

     Adapun, Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% untuk tahun ini.

    Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020

    2019
    2020
    2021
    2022
    2023*
    2024**

    Industri Pengolahan/Manufacturing
    3,8
    -2,93
    3,39
    4,89
    4,64
    4,43

    Industri Batubara dan Pengilangan Migas
    -1,11
    -6,81
    0,57
    3,72
    4,16
    1,04

    Industri Makanan dan Minuman
    7,78
    1,58
    2,54
    4,9
    4,47
    5,9

    Industri Pengolahan Tembakau
    3,36
    -5,78
    -1,32
    -2,34
    4,8
    3,49

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
    15,35
    -8,88
    -4,08
    9,34
    -1,98
    4,26

    Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
    -0,99
    -8,76
    7,76
    9,36
    -0,34
    6,83

    Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

    -4,55
    -2,16
    -3,71
    0,59
    1,2
    2,79

    Industri Kertas dan Barang dari Kertas
    8,86
    0,22
    -2,89
    3,71
    4,52
    2,61

    Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional
    8,48
    9,39
    9,61
    -,69
    0,11
    5,86

    Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik
    -5,5
    -5,61
    1,08
    -4,1
    -3,63
    1,75

    Industri Barang Galian bukan Logam
    -1,03
    -9,13
    0,89
    -2
    4,11
    -0,6

    Industri Logam Dasar
    2,83
    5,87
    11,5
    14,8
    14,17
    13,34

    Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

    -0,51
    -5,46
    -1,62
    6,71
    13,67
    6,16

    Industri Mesin dan Perlengkapan
    -4,13
    -10,17
    11,43
    11,37
    -0,03
    -0,42

    Industri Alat Angkutan
    -3,43
    -19,86
    17,82
    10,67
    7,63
    -2,1

    Industri Furnitur
    8,35
    -3,36
    8,16
    -1,99
    -2,04
    2,07

    Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

    5,17
    -0,88
    -1,64
    6,08
    -2,1
    3,54

    Sumber: BPS

    *angka sementara 

    **angka sangat sementara

  • Garuda Indonesia (GIAA) dan Lion Air Siapkan 19 Pesawat untuk Penerbangan Haji 2025

    Garuda Indonesia (GIAA) dan Lion Air Siapkan 19 Pesawat untuk Penerbangan Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Lion Air Group menyiapkan setidaknya 19 pesawat khusus termasuk pesawat cadangan untuk mendukung kelancaran operasional penerbangan ibadah haji 2025.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan bahwa Garuda Indonesia diproyeksikan mengangkut 90.933 penumpang pada musim haji 2025 yang terdiri dari 90.203 calon jemaah haji dan 730 petugas haji.

    Penerbangan haji Garuda Indonesia akan terbagi dalam 246 kelompok terbang (kloter) yang diberangkatkan dari tujuh embarkasi utama, yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. 

    “Secara bertahap fase keberangkatan akan berlangsung mulai tanggal 2–16 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Madinah, dan 17–31 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Jeddah,” ujar Wamildan dikutip Minggu (27/4/2025). 

    Sementara itu, pemulangan jemaah akan berlangsung pada 11 Juni hingga 25 Juni 2025, dengan keberangkatan dari Jeddah/Madinah menuju kota embarkasi.

    Wamildan mengatakan Garuda Indonesia akan mengoperasikan 13 armada wide-body selama musim haji, yang terdiri dari Boeing B777-300ER, Airbus A330-900 neo, dan Airbus A330-300. Garuda juga menyiapkan lima pesawat sewa untuk memastikan kelancaran operasional, serta satu pesawat cadangan jenis Airbus A330-300. 

    Sementara itu, Lion Air juga telah menyiapkan armadanya untuk mendukung kelancaran penerbangan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Manajemen Lion Air menyatakan bahwa maskapai ini akan mengoperasikan lima pesawat Airbus A330, meskipun secara operasional dua pesawat cukup untuk mendukung penerbangan haji. 

    Armada ini akan melayani dua embarkasi besar, yaitu Embarkasi Banjarmasin melalui Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Embarkasi Padang melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat. 

    “Kami akan mengoperasikan empat pesawat utama Airbus A330-300CEO dan Airbus A330-900NEO, masing-masing berkapasitas 436 kursi kelas ekonomi,” ungkap manajemen Lion Air. 

    Satu pesawat tambahan akan disiagakan di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara, sebagai cadangan operasional.

    Lion Air diperkirakan akan memberangkatkan 11.762 jemaah haji, yang terdiri dari 6.293 jemaah dari Embarkasi Padang dan 5.469 jemaah dari Embarkasi Banjarmasin. Total jumlah tersebut sudah termasuk petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama proses keberangkatan hingga pemulangan. 

    Kedua maskapai tersebut bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan haji, termasuk mengikuti sistem gelombang yang ditetapkan. Gelombang I akan membawa jemaah ke Madinah dan dipulangkan melalui Jeddah, sementara Gelombang II membawa jemaah ke Jeddah dan dipulangkan melalui Madinah.

  • Fakta Sekolah Rakyat: Dibangun di Beberapa Daerah, Anggaran Full Pemerintah Pusat, Kurikulum Modern

    Fakta Sekolah Rakyat: Dibangun di Beberapa Daerah, Anggaran Full Pemerintah Pusat, Kurikulum Modern

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merencanakan pembangunan sekolah rakyat yang akan direalisasikan di sejumlah daerah di Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin memulai pembangunan sekolah rakyat pada 2025. Sekolah tersebut akan menyerap masyarakat bawah, dengan anggaran diberikan penuh oleh pemerintah pusat.

    Berikut ini sejumlah fakta mengenai pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah di Indonesia.

    Fakta Pembangunan Sekolah Rakyat

    1. Tujuan Sekolah Rakyat

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

    Menurut Cak Imin, pembangunan sekolah dimulai pada tahun ajaran baru dengan menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

    2. Ada Sekitar 50 Sekolah, Anggaran Rp100 M per Sekolah

    Cak Imin pun mengungkapkan bahwa pembangunan tersebut akan menelan anggaran hingga Rp100 miliar untuk setiap satu unit sekolah yang dibangun.

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).
    Dia pun mengatakan bahwa sebanyak 50 sekolah rakyat sudah siap untuk direalisasikan. Jumlah ini bisa bertambah tergantung kesiapan dan kebutuhan di berbagai daerah.

    3. Butuh 60.000 Guru

    Lebih lanjut Cak Imin menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

    Dia mengatakan bahwa kebutuhan ini muncul seiring dengan rencana pembangunan puluhan sekolah rakyat di berbagai daerah. Meskipun, skema rekrutmen guru masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan dua opsi, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru.

    “Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya. Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

    60.000 Guru PPG…

  • Laporan USDA: Impor Beras RI Diproyeksi Turun 3,9 Juta Ton di 2025

    Laporan USDA: Impor Beras RI Diproyeksi Turun 3,9 Juta Ton di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA) memperkirakan impor beras oleh Indonesia mengalami penurunan hingga 3,9 juta ton tahun ini.

    Dalam laporan Rice Outlook April 2025, USDA menyebut bahwa turunnya impor beras oleh Indonesia seiring dengan meningkatnya produksi di dalam negeri.

    “Impor [beras] oleh Indonesia diproyeksikan turun hampir 3,9 juta ton menjadi 800.000 ton karena peningkatan produksi yang besar dan substansial,” tulis USDA dalam laporan itu, dikutip Minggu (27/4/2025).

    USDA dalam laporannya juga merevisi proyeksi stok akhir beras untuk Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam di 2025. 

    Lembaga itu mengatakan, stok beras akhir Indonesia mengalami kenaikan paling tajam yakni sebesar 0,6 juta ton menjadi hampir 5 juta ton. Meningkatnya proyeksi tersebut berdasarkan estimasi luas panen yang lebih besar tahun ini.

    USDA menuturkan, dengan luas panen 11,4 juta hektare, luas panen naik 200.000 hektar dari estimasi sebelumnya dan hampir 4% lebih besar dari tahun sebelumnya. Perluasan wilayah di dorong oleh curah hujan yang baik di awal 2025.

    Adapun Indonesia tengah memasuki musim panen utama, yang menyumbang sekitar 45% dari total produksi. Panen tambahan diharapkan terjadi pada bulan Juli-Agustus dan November-Desember.

    USDA menyebut bahwa laju penjualan beras dari Thailand lebih lambat dari perkiraan hingga Februari 2025, dengan hanya 1,2 juta ton yang dikirim. 

    Lambatnya laju penjualan beras dari Negeri Gajah Putih salah satunya dipicu oleh lemahnya penjualan ke Indonesia lantaran negara ini telah mengurangi pembelian beras secara drastis.

    Lembaga itu memperkirakan, ekspor beras dari Negeri Gajah Putih tahun ini anjlok sebesar 29,2% dibanding tahun sebelumnya.

    “Penjualan ke Indonesia khususnya lemah, karena Indonesia telah mengurangi pembelian beras secara drastis. Selain itu, Thailand saat ini merupakan eksportir Asia dengan harga tertinggi,” jelas USDA dalam laporannya.

  • Mentan Amran Targetkan Produksi Kedelai 3 Ton per Hektare

    Mentan Amran Targetkan Produksi Kedelai 3 Ton per Hektare

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi kedelai di atas 3 ton per hektare.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan bibit baru kedelai demi mencapai target tersebut.

    Anran mengatakan sekitar 10.000 bibit baru telah siap ditanam di sejumlah daerah. Kendati begitu, Amran tidak mengungkap lokasi tersebut.

    “Harus produksi 3 ton per hektare,” kata Amran ketika ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Selain menyiapkan ribuan bibit baru, Kementan juga memanfaatkan sistem baru dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Meski tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem tersebut, Amran mengharapkan bahwa sistem ini dapat membantu meningkatkan produktivitas kedelai di Indonesia.

    Adapun, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Fiji Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka, Kamis (24/4/2025), Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkap bahwa Indonesia tengah mengembangkan bibit tanaman baru yang lebih produktif, salah satunya kedelai.

    Prabowo mengatakan, produktivitas komoditas ini sangat rendah yakni hanya 1-2 hektare. Dia meyakini, produksi kedelai dapat mencapai lebih dari 2,5 per hektare, usai pemerintah menemukan jenis bibit baru.

    Kepala Negara juga optimistis kedelai yang dihasilkan mampu bersaing dengan di pasar global.

    Selain gandum, Prabowo mengungkap bahwa pihaknya tengah berupaya untuk mengembangkan jenis gandum yang dapat ditanam di Indonesia. Mengingat, komoditas ini sangat sulit dikembangkan di Indonesia.

    “Juga gandum, kami berusaha untuk terus mengembangkan jenis gandum yang bisa ditanam di Indonesia, yang sangat sulit pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Prabowo.

  • Permintaan Data Center Diprediksi Meroket, Indonesia Butuh Akselerasi Investasi

    Permintaan Data Center Diprediksi Meroket, Indonesia Butuh Akselerasi Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan data center atau pusat data di Indonesia diprediksi mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital.

    Peningkatan ini didasari masifnya transformasi digital lintas sektor dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan bahwa kombinasi faktor-faktor tersebut membuat kebutuhan akan infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data makin mendesak.

    “Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, termasuk sektor e-commerce, fintech, edutech, hingga cloud computing. Semua ini memerlukan infrastruktur data center yang kuat dan berstandar,” kata Heru kepada Bisnis dikutip, Minggu (27/4/2025).

    Heru mencatat bahwa arus investasi asing terus mengalir ke sektor data center. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat investor global untuk membangun fasilitas pusat data di Indonesia. 

    Selain itu, arah pengembangan data center ke depan juga mengikuti tren global, seperti green data center yang efisien dan ramah lingkungan. Terdapat pula tren edge data center untuk mendukung kebutuhan Internet of Things (IoT) dan jaringan 5G.

    “Kemudian juga tentunya pusat data yang memang sudah terstandarisasi apakah itu standar SPBE [Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik],” ujarnya.

    Heru menyebut berdasarkan proyeksi, kapasitas daya data center nasional pada 2025 akan mencapai 971,9 megawatt (MW), dan diperkirakan meningkat menjadi 2.110 MW pada 2030.

    Namun, kapasitas terbangun diperkirakan baru mencapai 1.490 MW, sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan (backlog) sebesar 20 hingga 30%.

    “Kalau melihat untuk jangka pendek 2024-2026 ini, kita masih ada kekurangan kapasitas sekitar 350 hingga 400 MW,” ucap Heru.

    Untuk menghindari defisit kapasitas, Heru menekankan pentingnya percepatan realisasi proyek pusat data serta dukungan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik yang stabil, ketersediaan lahan, dan kehadiran mitra investasi global.

    “Yang tidak kalah penting juga adalah mitra investasi global karena bagaimanapun bisnis data center ini merupakan bisnis yang cukup menyedot investasi yang cukup banyak,” pungkasnya.

  • TikTok Siap Masuk ke Pasar E-Commerce Jepang

    TikTok Siap Masuk ke Pasar E-Commerce Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform media sosial asal China, TikTok, bersiap untuk memasuki pasar e-commerce Jepang dalam beberapa bulan ke depan.

    Langkah ini menandai ekspansi terbaru dari TikTok Shop, layanan belanja daring milik perusahaan yang memungkinkan pengguna melakukan siaran langsung sambil menjual berbagai produk, mulai dari sepatu hingga kosmetik. 

    Melansir dari Reuters, Minggu (27/4/2025) dalam laporan yang disampaikan Nikkei, dikatakan bahwa TikTok tengah bersiap untuk merekrut penjual lokal sebagai bagian dari peluncuran TikTok Shop di Jepang.

    Meski demikian, pihak TikTok belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut saat dimintai tanggapan oleh Reuters.

    TikTok Shop dikenal karena menawarkan produk-produk dengan harga bersaing serta strategi pemasaran berbasis konten kreatif. 

    Ekspansi ke Jepang dipandang sebagai bagian dari upaya perusahaan memperkuat posisi di pasar global, terutama di tengah ketidakpastian operasional di Amerika Serikat.

    Pada Maret lalu, TikTok telah memperluas layanan Shop ke Prancis, Jerman, dan Italia, mempertegas ambisinya untuk merambah pasar Eropa.

    Sementara itu, nasib TikTok di AS masih belum menentu setelah diberlakukannya undang-undang baru pada 2024 yang mewajibkan induk perusahaan ByteDance untuk menjual TikTok paling lambat 19 Januari 2025. 

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa keputusan mengenai masa depan TikTok mungkin harus menunggu perkembangan hubungan dagang AS-China.

  • RI Kebut Pengembangan Semikonduktor, Industri Pengguna Maju Mundur

    RI Kebut Pengembangan Semikonduktor, Industri Pengguna Maju Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali berupaya menggaet investor atau mitra untuk pengembangan industri semikonduktor nasional. Hal ini pun menjadi angin segar bagi industri pengguna yang selama ini bergantung pada impor, tetapi nilai keekonomian masih menjadi tantangan.

    Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mengatakan, pihaknya melihat pengembangan ekosistem industri semikonduktor dalam negeri dapat memperbesar peluang industri pengguna untuk memiliki waktu produksi yang lebih efisien.

    “Tentu, lead time akan lebih pendek. Selama ini mayoritas dari China, Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan,” ujar Daniel kepada Bisnis, dikutip Jumat (26/4/2025).

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor berbagai jenis semikonduktor dalam kode HS 8541 tercatat senilai US$362,7 juta pada 2023 atau meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya US$153 juta.

    Kendati demikian, pelaku industri elektronik mengkhawatirkan skala keekonomian untuk pembangunan pabrik semikonduktor di Indonesia masih terlalu besar bagi investor. Apalagi, jika hanya dipasok untuk supply industri elektronik.

    “Concern kami adalah apakah manufaktur dalam negeri bisa serap hasil produksi dengan harga yang kompetitif? Mengingat skala ekonomis negara-negara produsen saat ini sudah sangat dikejar,” tuturnya.

    Hal ini sempat ditegaskan sebelumnya oleh Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron, Tekno Wibowo. Dia mengatakan, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengembangkan industri semikonduktor nasional.

    “Kalau kita disuruh membangun pabrik cip di Indonesia enggak sanggup, enggak ada yang sanggup, pemerintah aja enggak sanggup untuk bikin itu, duitnya itu bisa untuk bikin satu pabrik itu bisa US$20-US$30 miliar,” kata Tekno.

    Untuk itu, Polytron saat ini belum mengarah pada pembangunan industri semikonduktor, melainkan melakukan riset dan pengembangan SDM dengan tujuan pembangunan pabrik cip di Indonesia.

    Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan industri semikonduktor dipertegas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mencari mitra strategis untuk mendukung kemajuan industri semikonduktor.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Kemko Ekonomi Atong Soekirman mengatakan, pihaknya saat ini tengah merampungkan peta jalan pembangunan semikonduktor 2025-2045 mendatang.

    “Yang akan kita coba gandeng adalah industri otomotif itu mobil, termasuk EV, kemudian home appliance, seperti AC, TV dan alat-alat rumah tangga, termasuk di sektor kesehatan,” ujar Atong dalam diskusi Tenggara Strategics, belum lama ini.

    Menurut dia, kerja sama dengan industri hilir harus terjalin agar investor makin yakin untuk masuk ke dalam negeri lantaran pasar yang besar. Dalam hal ini, pemerintah juga tengah mematangkan kerja sama dengan Belanda untuk membangun industri semikonduktor nasional.

    Pemerintah juga melihat kemandirian industri semikonduktor sangat penting bagi Indonesia terlebih pada situasi perang dagang. Dalam hal ini, Indonesia justru melihat sektor semikonduktor yang potensial untuk masuk ke pasar AS di tengah perang tarif dengan China.

    Rencana pengembangan ini pun disambut baik oleh industri otomotif. “Kami siap mendukung itu, industri otomotif akan sangat terbantu karena chip semikonduktor sangat penting untuk kendaraan kita,” ujar Sekum Gaikindo Kukuh Kumara.

    Berdasarkan laporan McKinsey, permintaan global terhadap semikonduktor pada 2030 diproyeksikan mencapai US$1 triliun, didominasi oleh sektor data center (33%), komunikasi nirkabel (26%), dan otomotif (14%). Seiring dengan hal tersebut, permintaan semikonduktor di dalam negeri juga meningkat.

    Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah telah menargetkan produksi EV roda empat sebanyak 600.000 unit pada 2030, sementara produksi ponsel genggam serta tablet juga telah mencapai 40,2 juta unit pada 2022.

    Di sisi lain, Indonesia masih sangat bergantung pada impor semikonduktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nilai impor diproyeksikan terus meningkat secara signifikan dan mencapai sekitar US$22,31 miliar pada 2045.

  • Calon Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Kerja, Legislator PAN Minta Imigrasi Perketat Pengawasan

    Calon Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Kerja, Legislator PAN Minta Imigrasi Perketat Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh turut menyikapi kasus pencegahan keberangkatan 10 calon jemaah haji asal Banjarmasin oleh aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Kementerian Agama karena kedapatan menggunakan visa kerja.

    Pangeran berpandangan penggunaan visa nonhaji untuk ibadah haji adalah bentuk pelanggaran keimigrasian yang harus dicegah sejak awal. Dia mengatakan pelanggara tak hanya menyangkut persoalan administratif tetapi juga menyangkut marwah negara.

    “Keimigrasian merupakan pintu gerbang pencegahan kasus ini terjadi, seharusnya jangan diloloskan karena ini masalah marwah negara yang dibawa,” katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).

    Buntut dari kasus tersebut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sistem pengawasan terkait jemaah haji nonprosedural memerlukan perbaikan.

    Pangeran mengaku telah sejak lama mendorong penegakan hukum dalam praktik pemberangkatan jemaah haji nonprosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi.

    Di lain sisi, dia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa kerja atau rumah.

    “Pemberangkatan haji ilegal berisiko terkena sanksi hukum di luar negeri dan merugikan jemaah itu sendiri. Perlunya sosialiasi kepada calon jemaah agar tidak tergiur keberangkatan haji yang murah tetap bermasalah. Kasihan calon jemaah,” katanya.

    Sebagai informasi, 10 calon jemaah haji dicekal ketika hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, padahal Arab Saudi telah menegaskan ibadah haji hanya diperbolehkan bagi pemegang visa haji resmi.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh tawaran haji menggunakan visa nonhaji.

    Sementara itu, hasil pendalaman Polres Bandara Soekarno-Hatta yang telah memeriksa pihak travel berinisial KGB dan peserta rombonga mengungkap bahwa pihak travel menjanjikan para jemaah bisa haji dan umrah dengan membayar Rp100 juta–Rp200 juta untuk perjalanan ibadah tersebut.