Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Daftar 6 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan pada May Day 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan buruh akan memperingati Hari Buruh atau May Day di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi May Day pada 1 Mei nanti, kalangan buruh akan menyuarakan 6 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah.

    “Isu yang disuarakan dengan harapan akan dapat respons positif kebijakan positif [dari pemerintah], ada 6 isu,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Keenam poin itu yakni, pertama meminta pemerintah menghapus outsourcing. Kedua, pemberian upah layak.

    Ketiga, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kemudian, keempat mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Tuntutan kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tuntutan yang terakhir adalah segera mengesakan RUU Perampasan Aset.

    Berikut daftar lengkap 6 tuntutan buruh pada May Day 2025:

    1. Hapus Outsourcing

    Said Iqbal menuturkan, Presiden Prabowo Subianto sejak 10 tahun lalu setuju untuk menghapus outsourcing. Dia mengharapkan, tuntutan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara, yang akan hadir dalam perayaan tersebut.

    2. Upah Layak

    Selama Prabowo menjabat sebagai Kepala Negara, Said Iqbal meyakini bahwa kenaikan upah minimum tidak jauh dari angka yang ditetapkan untuk upah minimum 2025 yakni 6,5%.

    Menurutnya, upah layak yaitu kenaikan upah sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. 

    “Alfa itu adalah indeks tertentu dan indeks tertentu tahun 2025 dalam hitungan kami kemarin sudah diputuskan Pak Prabowo adalah 1,1,” jelasnya. 

    Dia mengharapkan, angka itu terus bertahan hingga 2029, bahkan meningkat. “Itu yang kami sebut upah layak,” ujarnya.

    3. Bentuk Satgas PHK

    Usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) telah disampaikan Said Iqbal dalam sarasehan ekonomi bersama Prabowo.

    Said menyebut bahwa usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kepala Negara. Dalam hal ini, Said mengaku telah menemui sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Adi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kapolri untuk menindaklanjuti Satgas PHK.

    4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan

    Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.68/2024, rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan paling lama dibentuk 2 tahun sejak putusan dibacakan.

    Dalam hal ini, Said Iqbal mengharapkan agar Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, utamanya kaum buruh, mengingat rancangan aturan tersebut tentang buruh.

    5. Sahkan RUU PPRT

    Tuntutan selanjutnya yakni mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Said Iqbal mengatakan rancangan undang-undang ini sudah berlangsung sekitar 18 tahun. 

    Said menyebut, pihaknya sudah meminta kepada Sufmi Dasco untuk segera mengesahkan aturan tersebut, untuk melindungi para pekerja rumah tangga.

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset

    Terakhir, kalangan buruh meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Menurut Said Iqbal, inilah satu-satunya cara untuk bisa menghentikan kasus korupsi di Indonesia.

    Dia menuturkan, rancangan aturan ini menjadi sebuah jalan yang memungkinkan negara memiskinkan koruptor, jika Indonesia tidak ingin menggunakan hukuman mati.

    “Di seluruh dunia, koruptor itu baru nyerah kalau dihukum mati atau dimiskinkan,” ungkapnya.

  • Pramono Mau Turunkan Pajak BBM jadi 5%, Bos Pertamina Bilang Begini

    Pramono Mau Turunkan Pajak BBM jadi 5%, Bos Pertamina Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) buka suara perihal penurunan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Adapun, pajak BBM yang awalnya dikenakan terhadap kendaraan pribadi sebesar 10% turun menjadi 5%. Sementara itu untuk kendaraan umum, tarif pajak BBM ditetapkan sebesar 2%.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Alysius Mantiri mengatakan pihaknya bakal mengikuti aturan pemerintah terkait dengan pajak BBM.

    “Kita sebagai BUMN tentunya akan menjalankan  tugas strategis dan penugasan dari pemerintah dan pasti kita akan mengikuti arahan dari pemerintah,” kata Simon saat ditemui di Hotel Borobudur, Senin (28/4/2025).

    Ketika ditanya apakah kebijakan ini akan berimbas pada penyesuaian harga BBM, Simon menuturkan pihaknya bakal melakukan perhitungan sesuai dengan arahan dari pemerintah.

    Dirinya pun menyebut terdapat berbagai faktor penilaian yang memengaruhi harga BBM. Maka dari itu, dirinya belum bisa memastikan lebih lanjut apakah ada pengurangan harga BBM nantinya.

    “Iya, tentunya (dihitung lagi). Pasti pemerintah selalu memberikan keputusan yang terbaik,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memutuskan menurunkan pajak bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan pribadi dari 10% menjadi 5%. Sementara itu untuk kendaraan umum, tarif pajak BBM ditetapkan sebesar 2%.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) yang diambil setelah mempertimbangkan kewenangan diskresi yang diberikan kepada Gubernur melalui Undang-Undang terbaru.  

    Nantinya, keputusan ini akan dibuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan disosialisasikan ke masyarakat. 

    “Dan itu lah yang menjadi keputusan Gubernur Jakarta dan akan segera disosialisasikan bahwa untuk pribadi menjadi 5%. Sedangkan untuk umum sudah kami putuskan menjadi 2%,” jelas Pramono kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Mengutip dari situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, kebijakan ini sudah ditetapkan pada awal 2024 dalam Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2024. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam peraturan tersebut adalah PBBKB.

    Kemudian, dituliskan bahwa tarif PBBKB di Jakarta ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual bahan bakar. 

    Sedangkan, untuk kendaraan umum, tarifnya sebesar 50% dari tarif normal sehingga kendaraan umum membayar PBBKB sebesar 5%. PPBKB ini juga hanya berlaku untuk bahan bakar yang diserahkan di wilayah Jakarta. 

  • Direktur JakTV Nonaktif Wajib Lapor Tiap Pekan Usai Ditetapkan jadi Tahanan Kota

    Direktur JakTV Nonaktif Wajib Lapor Tiap Pekan Usai Ditetapkan jadi Tahanan Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mewajibkan Direktur Pemberitaan JakTV Non-aktif Tian Bahtiar melapor satu pekan sekali usai jadi tahanan kota.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan wajib lapor itu dilakukan setiap hari Senin per pekan.

    “Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” ujarnya di Kejagung, Senin (28/4/2025).

    Harli menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim dokter sebelum mengalihkan penahanan Tian dari Rutan Salemba Cabang Kejagung menjadi tahanan kota.

    Adapun, Harli juga mengungkap bahwa Tian memiliki riwayat penyakit jantung dan kesehatan lainnya seperti pada pernafasan.

    “Oleh karenanya setelah berkonsultasi dengan dokter, diperiksa, diobservasi, diperiksa dan sesuai dengan permintaan atau surat permohonan dari kuasa hukum yang bersangkutan maka penyidik berketetapan untuk mengalihkan penahanannya dari rutan menjadi kota,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Tian dijebloskan sebagai tahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak Senin (21/4/2025). Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam kasus dugaan perintangan sejumlah perkara korupsi.

    “Nah mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara inisial,” pungkasnya.

  • Ada Perang Dagang, Pengusaha Tekstil Siapkan Investasi Rp4,21 Triliun

    Ada Perang Dagang, Pengusaha Tekstil Siapkan Investasi Rp4,21 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri hulu tekstil berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan investasi sebesar US$250 juta atau Rp4,21 triliun. Investasi yang merupakan reaktivasi maupun penambahan produksi baru. 

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan penambahan kapasitas tersebut dilakukan sebagai efek dari potensi pengenaan tarif resiprokal AS dan tambahan tarif 10%. 

    “Yang dilakukan pemerintahan Donald Trump tidak hanya mengubah peta persaingan dagang, tapi juga peta investasi termasuk di dalamnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT),” kata Redma dalam siaran persnya, Senin (28/4/2025). 

    Perubahan peta perdagangan global tersebut akhirnya memicu beberapa rencana investasi baru dan reaktifasi kapasitas produksi di sektor hulu tekstil khususnya polyester akibat perubahan peta ini.

    Sebab, produsen hulu tekstil tengah bersiap untuk mengalihkan pasar AS ke pasar domestik. Meskipun, tak dapat dipungkiri pasar domestik masih diadang berbagai tantangan. 

    “Selain menargetkan pasar ekspor ke Amerika Serikat (AS), utamanya mereka menargetkan pasar domestik karena besarnya konsumsi masyarakat Indonesia” ujarnya. 

    Menurut Redma, dalam kondisi normal konsumsi serat polyester dan filament nasional dapat mencapai 1,4 juta ton. Adapun, konsumsi pada tahun lalu hanya sekitar 880.000 ton dengan share impor 54%. 

    Dia menerangkan bahwa rencana investasi dan re-aktifasi kapasitas produksi ini menguat setelah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan memastikan bahwa importasi TPT tetap memerlukan PI (Persetujuan Impor) dan Pertek (Pertimbangan Teknis).

    Terlebih, pemerintah menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) benang filament (POY-DTY) pasca rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (BMAD) menyusul sebelumnya BMAD serat polyester serat safeguard benang pintal, kain tenun dan rajut serta karpet.

    “3 anggota APSyFI siap mere-aktifasi kapasitas produksi ditahun ini dan 1 perusahaan PMA akan masuk dan mulai beroperasi tahun depan, secara keseluruhan akan memberikan tambahan produksi 190.000 serat polyester, 250.000 POY dan 50.000 DTY dengan total investasi sekitar US$250 juta” jelas Redma. 

    Bahkan, terdapat 2 investasi asing lainnya di sektor hulu yang tengah menjajaki potensi untuk relokasi ke Indonesia. Untuk itu pihaknya meminta agar pemerintah secara konsisten menjaga pasar dalam negeri dari serbuan barang impor dan melakukan negosiasi yang cermat dengan pemerintah AS agar mendapatkan penurunan tarif.

  • MPR Masih Belum Terima Laporan Resmi Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    MPR Masih Belum Terima Laporan Resmi Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengaku bahwa pihaknya masih belum menerima laporan resmi soal usulan penggantian atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Perlu diketahui, isu pemakzulan Gibran itu muncul dari salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan yang mengusulkan untuk mengganti Gibran melalui MPR.

    “Belum, sampai saat ini masih belum [terima laporan resmi]. Kalau pun ada, nati pasti akan dibahas di Rapat Pimpinan MPR,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Kala ditanyai apakah pemakzulan ini bisa didasarkan pada adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Prabowo-Gibran saat masa pencalonan hingga menjadi pasangan terpilih dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Eddy hanya menyebut itu sudah berlalu.

    Artinya, lanjut dia, bilapun ada kode etik yang dilanggar dan ada pihak yang keberatan, mestinya dilakukan pada masa itu, bukan sekarang. Sekarang saja Prabowo-Gibran sudah dilantik dan pemerintahannya sudah berjalan hampir enam bulan.

    “Itu saya kira perlu telaahan dari pakar hukum, tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wakteum Partai Amanat Nasional (PAN) ini enggan menjawab isu pemakzulan ini bisa menggambarkan hubungan Prabowo dan Gibran, dia mengaku tidak dalam posisi memberikan komentar untuk hal tersebut.

    Adapun, Eddy menegaskan pihaknya berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

  • Respons Tuntutan Pemakzulan Wapres Gibran, MPR: Kita Pegang Konstitusi

    Respons Tuntutan Pemakzulan Wapres Gibran, MPR: Kita Pegang Konstitusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menegaskan pihaknya berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

    Pernyataannya ini dia sampaikan kala merespons soal salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan yang mengusulkan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Lebih lanjut, Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku bahwa MPR sejauh ini masih belum menerima secara resmi soal laporan untuk mengganti posisi Wapres Gibran.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nati pasti akan dibahas di Rapat Pimpinan MPR,” beber Eddy.

    Lebih jauh, dia menyebut untuk menggantikan posisi Gibran tersebut atau memakzulkannya, Eddy berpandangan harus ada telaahan dari pakar hukum. 

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR. 

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto. 

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya. 

    Wiranto menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan. 

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Alasan Kejagung Pindahkan Direktur JakTV jadi Tahanan Kota

    Alasan Kejagung Pindahkan Direktur JakTV jadi Tahanan Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi telah mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV Non-aktif Tian Bahtiar menjadi tahanan kota.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan alasan pemindahan itu lantaran Tian memiliki riwayat penyakit jantung dan kesehatan organ lainnya.

    “Ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan [masalah] di pernapasan,” ujarnya di Kejagung, Senin (28/4/2025).

    Dia menambahkan penyidik Kejagung juga telah berkoordinasi dengan tim dokter untuk keputusan dalam memindahkan Tian Bahtiar menjadi tahanan kota.

    Untuk menjamin tersangka dugaan perintangan itu melarikan diri, Kejagung juga telah menempelkan alat pelacak di tubuh Tian Bahtiar.

    “Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Tian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Advokat Marcella Santoso (MS) dan Junaidi Saibih (JS) dalam perkara perintangan sejumlah kasus di Kejagung.

    Tiga perkara yang baru terungkap dirintangi oleh para tersangka yakni kasus tata niaga timah di IUP PT Timah, importasi gula Tom Lembong, dan kasus ekspor minyak goreng korporasi.

    Menurut keterangan Kejagung, Tian menjadi tersangka atas perannya menyebarluaskan konten framing yang menyudutkan sehingga membuat opini publik menjadi negatif terkait kinerja Kejaksaan. 

    Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 21 UU RI No.31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Airlangga Tegaskan Hubungan Ekonomi RI-Korsel Tetap Kuat Meski LG Batal Investasi

    Airlangga Tegaskan Hubungan Ekonomi RI-Korsel Tetap Kuat Meski LG Batal Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang, di tengah sejumlah pertanyaan terkait dinamika investasi beberapa perusahaan asal Negeri Ginseng.

    Menurut pantauan, sebelum menghadiri pertemuan dengan delegasi Korea Selatan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (28/4/2025), Airlangga menepis kekhawatiran terkait potensi hengkangnya sejumlah perusahaan besar seperti LG dari Indonesia. 

    Dia menekankan bahwa pembahasan saat ini difokuskan pada perluasan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Korea Selatan lainnya, seperti Lotte dan Hyundai.

    “Kita tidak bicara LG di sini, kita bicara Lotte, Hyundai, dan yang lain,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa proyek investasi LG dari pihak Korea Selatan di Indonesia itu melalui empat tahapan, dan progresnya terus dipantau secara bertahap.

    Menanggapi pertanyaan mengenai progres investasi Lotte di Indonesia yang belum berjalan dari target pada Maret 2025, Airlangga menyarankan agar informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan terkait, termasuk soal perkembangan LG.

    “Tanya ke Lotte dan LG,” pungkas Airlangga.

    Sekadar informasi, Ketua Lotte Group, Shin Dong-bin akan memimpin delegasi bisnis besar Korea Selatan dalam kunjungan dua hari ke Indonesia pada 28–29 April 2025.

    Dikutip melalui Korean Times, Federasi Industri Korea (Federation of Korean Industries/ FKI) memastikan bahwa delegasi yang akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini Senin (28/4/2025) merupakan perwakilan kelompok usaha dan perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Company, LG Group, Lotte Group, POSCO, Hanwha, HD Hyundai, serta KB Financial Group.

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat jaringan kerja sama dengan pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada Oktober tahun lalu. Menurut FKI, delegasi akan membahas strategi untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi bilateral antara kedua negara.

  • KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan di Dinas PU Mempawah

    KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan di Dinas PU Mempawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

    Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa itu terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. 

    “Penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Dinas PU Mempawah,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Senin (28/4/2025). 

    Fitroh juga mengungkap bahwa kegiatan penyidikan itu berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang belum lama ini diterbitkan oleh KPK. Dia juga memastikan sudah ada pihak yang ditetapkan tersangka. 

    “Sudah ada [tersangka],” kata pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu. 

    Meski demikian, lembaga antirasuah kini masih irit bicara soal progres penyidikan yang berlangsung maupun identitas pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Adapun, KPK pertama kali mengungkap adanya kegiatan penyidikan di lingkungan Dinas PU Mempawah pada Minggu (27/4/2025). Penggeledahan dilakukan pada akhir pekan lalu. 

    “Benar Penyidik KPK melakukan kegiatan Penggeledahan di Kabupaten pada provinsi Kalimantan Barat. Untuk detil perkara dan yang lainnya akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan. 

  • Smartphone Mati Tiba-tiba, Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya

    Smartphone Mati Tiba-tiba, Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Smartphone atau telepon genggam yang tiba-tiba mati tanpa peringatan akan sangat mengganggu bagi penggunanya. Apalagi,  jika matinya ponsel tersebut terjadi disaat Anda sedang menggunakannya untuk bekerja dan sedang dikejar oleh deadline.

    Lalu, apa penyebab dari ponsel yang sering mati sendiri dan bagaimana mengatasinya?

    Permasalahan telepon genggam yang mengalami mati secara tiba-tiba bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari software hingga hardware.

    Salah satu penyebab HP mati sendiri yang jarang disadari pengguna adalah penumpukan cache. Cache adalah file sementara yang disimpan oleh aplikasi untuk mempercepat kinerja aplikasi. 

    Membersihkan Cache

    Cache yang menumpuk dapat menyebabkan masalah pada sistem operasi, sehingga sebaiknya dibersihkan.Ikuti caranya berikut ini:

    1. Masuk ke menu Setting/Pengaturan di HP kamu.
    2. Pilih “Aplikasi”.
    3. Pilih/centang aplikasi yang ingin kamu hapus cache-nya.
    4. Ketuk “Penyimpanan”.
    5. Ketuk Hapus Cache.
    6. Restart HP kamu agar kembali optimal.

    Lakukan Pembaruan Sistem

    Update sistem operasi adalah salah satu cara mengatasi HP mati sendiri. Pembaruan sistem operasi sering kali menyertakan perbaikan bug dan peningkatan kinerja HP kamu. Berikut caranya:

    1. Masuk ke menu Setting/Pengaturan di HP kamu.
    2. Klik “Tentang Perangkat” atau “About Phone”.
    3. Klik “Perbarui Sistem” atau “Update System”.
    4. Klik “Periksa Pembaruan” atau “Check Update”.
    5. Jika ada pembaruan sistem yang tersedia, klik “download” dan instal.
    6. Setelah pembaruan selesai diinstal, restart HP kamu.

    Kembali ke Pengaturan Pabrik

    Factory reset biasanya dilakukan untuk mengembalikan HP ke pengaturan pabrik karena masalah malware. Namun sebenarnya juga bisa untuk mengatasi HP mati sendiri. Berikut caranya:

    1. Matikan HP kamu.
    2. Tekan dan tahan tombol Volume turun dan tombol Power secara bersamaan.
    3. Ketika logo HP muncul, lepaskan tombol Power namun tetap tekan tombol Volume turun.
    4. Akan muncul menu Mode Pemulihan.
    5. Gunakan tombol Volume turun untuk menggulir ke bawah dan pilih Hapus data/reset pabrik.
    6. Tekan tombol Power untuk klik pilihan tersebut. 
    7. Gunakan tombol Volume turun untuk menggulir ke bawah dan pilih “Ya”.
    8. Pilih dengan menekan tombol Power. 
    9. Tunggu proses reset hingga selesai kemudian restart HP.

    Terlalu panas ….