Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Komisi II DPR: Usulan Solo jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemkot Surakarta

    Komisi II DPR: Usulan Solo jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemkot Surakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta atau Solo secara resmi belum pernah mengusulkan kota Solo menjadi daerah istimewa.

    Dia menyebut ada kemungkinan usulan ini muncul dari masyarakat. Namun yang jelas dia memastikan bahwa usulan Solo menjadi daerah istimewa tidak berangkat dari Pemkot Solo.

    “Yang jelas pemerintah kota Surakarta sudah mengonfirmasi di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Bahkan, dia menyebut usulan itu juga belum pernah masuk dalam pembahasan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

    “DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu. Jadi saya pastikan itu bukan dari pemerintah tapi mungkin usulan dari masyarakat,” ujarnya.

    Akan tetapi, legislator NasDem ini mengaku tidak masalah bila Kementerian Dalam Negeri ingin mengkaji usulan Kota Solo jadi daerah istimewa. 

    “Ya silakan saja, kalau bagi kami jangan bicara case by case dulu. Kita bicara PP [Peraturan pemerintah], desain besar otonominya dulu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mempertanyakan relevansi apa yang bisa menjadikan kota di Jawa Tengah itu sebagai daerah istimewa untuk saat ini. 

    “Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). 

    Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, baik Solo dan Papua adalah daerah yang tidak perlu diistimewakan. Bahkan, dia menyebut pihaknya tidak tertarik membahas hal ini karena bukan isu yang mendesak.

    Senada, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memandang harus ada latar belakang yang tepat untuk mengangkat status daerah menjadi istimewa dan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. 

    Dia khawatir akan ada kerumitan bila satu daerah meminta diberikan status istimewa, daerah lain pun akan meminta hal yang sama, terlebih bila berkaitan dengan pembagian dana bagi hasil. 

    “Saya kan nggak tahu tuh [ada nilai historis dari Solo]. Makanya kita lihat dulu alasannya apa pengajuan itu. Kalau misalnya alasannya sejarah nanti banyak lagi [yang ikut ingin diistimewakan], di Pontianak itu dulu pernah ada Sultan yang mempunyai gagasan pertama kali tentang burung Garuda. Bisa jadi nanti orang sana minta istimewa juga gitu kan,” urainya.

  • Imbas Tarif Trump, Belanja dari China Kena Pajak Lebih Mahal dari Harga Barang

    Imbas Tarif Trump, Belanja dari China Kena Pajak Lebih Mahal dari Harga Barang

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform e-commerce ritel diskon asal China, Temu, tampaknya meneruskan hampir semua tarif impor baru Donald Trump kepada konsumen Amerika Serikat (AS) dengan menaikkan biaya beberapa produk lebih dari dua kali lipat.

    Melansir Bloomberg pada Senin (28/4/2025), setelah sebelumnya dibebaskan dari pungutan apapun berdasarkan aturan ‘de minimis’, paket dengan harga hingga US$800 kini dikenakan pajak ad-valorem — sebesar 120% dari nilai produk — atau biaya per item pos minimal US$100 mulai 2 Mei. 

    Temu milik PDD Holdings Inc. mengharuskan pelanggan membayar pungutan tersebut di atas biaya awal barang.

    Penelitian terhadap 14 item yang dikirim dari China pada daftar produk terlaris Temu menunjukkan pajak melebihi nilai produk. Misalnya, kabel ekstensi seharga US$19,49 dikenakan biaya impor sebesar US$27,56 pada Senin, atau 1,41 kali lipat dari harga produk. 

    Namun, tidak ada biaya tambahan impor untuk barang-barang yang sudah tersedia di gudang-gudang AS, sehingga harga barang-barang tersebut tetap stabil.

    Di antara 80 barang teratas dalam daftar terlaris yang direkomendasikan Temu, 66 barang ditandai akan dikirim dari gudang-gudang lokal, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. 

    Temu dan pesaingnya Shein Group Ltd. sebelumnya mengatakan mereka akan mulai menyesuaikan harga seminggu sebelum pencabutan pengecualian tarif de minimis pada tanggal 2 Mei.

    Biaya yang lebih tinggi menggambarkan dampak tarif Presiden Trump, dan berisiko mengubah cara orang Amerika berbelanja dan mengganggu pengiriman dari perusahaan seperti Temu dan Shein. 

    Peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi Trump yang lebih luas untuk memaksa China mencari kesepakatan perdagangan yang akan mempersempit defisit perdagangan Washington dengan Beijing. Adapun, Temu tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Temu telah meminta pabrik-pabrik China untuk mengirimkan barang-barang mereka dalam jumlah besar ke gudang-gudang Amerika pada bulan Februari dalam kerangka kerja “setengah-penahanan” di mana mereka hanya mengelola pasar daring.

    Namun, karena persediaan di AS menipis seiring waktu, harga pada akhirnya dapat naik ketika pabrik-pabrik mengisi kembali stok jika tarif impor China tetap tinggi pada 145%.

    Raksasa mode cepat Shein juga menaikkan harga produk-produknya di AS, dengan kenaikan lebih dari 300% untuk barang-barang tertentu.

  • Kapal Perusak Rusia Siap Masuk Perairan RI, Terkait Pangkalan Militer?

    Kapal Perusak Rusia Siap Masuk Perairan RI, Terkait Pangkalan Militer?

    Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyebut sejumlah kapal perang negaranya akan datang ke Indonesia pada Mei 2025 mendatang.

    “Ada dua kapal Rusia, dua korvet, dan satu kapal pasokan, jadi satu kelompok yang terdiri dari tiga kapal. Kapal-kapal ini sebelumnya berpartisipasi dalam latihan maritim multilateral Komodo 2025 di Bali pada Februari lalu,” jelasnya dalam sesi media briefing di Kediaman Dubes Rusia untuk Indonesia, Jakarta pada Senin (28/4/2025).

    Tolchenov memaparkan, rombongan kapal tersebut telah berlayar di sekitar wilayah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sejak Februari 2025. Mereka mendatangi sejumlah negara anggota Asean dalam rangka kunjungan persahabatan. 

    Beberapa negara yang telah dikunjungi kelompok kapal tersebut adalah Thailand, Malaysia, Vietnam dan Kamboja.

    “Kini mereka akan datang ke Jakarta dalam perjalanan pulangnya ke Vladivostok,” ujar Dubes Tolchenov.

    Tolchenov mengungkapkan Armada Pasifik Rusia sangat aktif di wilayah Asia Tenggara. Namun, dia menegaskan tujuannya adalah untuk persahabatan.

    “Setiap tahun kami punya sekelompok kapal yang melakukan kunjungan persahabatan ke Indonesia,” jelasnya.

    Melansir laman resmi TNI, Latihan Militer multilateral Komodo atau Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 (MNEK 2025) dilakukan pada 15—22 Februari 2025 lalu.

    TNI menyebut, sebanyak 38 negara berpartisipasi dalam latihan tersebut, melibatkan 19 kapal perang, 7 helikopter, dan 3 pesawat patroli maritim dari negara-negara asing. 

    Adapun, TNI Angkatan Laut (AL) juga mengerahkan 19 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana di berbagai belahan dunia.

    Sebelumnya, beredar isu bahwa Rusia berupata menempatkan pesawat jarak jauh di Pangkalan Udara Manuhua, Biak Numfor, Papua. Isu akan adanya pangkalan militer Rusia itu menyeruak dan menjadi perbincangan publik.

    Namun demikian, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa isu itu tidak benar. Indonesia dan Rusia memiliki hubungan kerja sama dalam bentuk kemitraan teknologi hingga pertukaran keahlian militer, bukan dengan penempatan pangkalan militer di wilayah Indonesia.

  • PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI soal pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto harus menanggapi serius usulan tersebut lantaran mereka adalah seorang purnawirawan, bukan sekadar relawan saja yang memerlukan kajian lebih dalam.

    “Kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke, termasuk pak Try Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Dia melanjutkan, usulan para purnawirawan TNI itu tentunya sudah mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini hingga ke depan terhadap dinamika geopolitik. Mereka juga melihat beban dan tanggung jawab wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia.

    “Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” tegasnya.

    Selain itu, Komarudin menyinggung bahwa usulan tersebut agaknya sudah lambat, bahkan kala itu saja hanya partainya yang berani berbicara soal pelanggaran konstitusi.

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” singgung dia.

    Dengan demikian, Komarudin meminta Prabowo untuk mempertimbangkan serius usulan para purnawirawan TNI yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tanah Air.

    “Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu, presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” pungkasnya.

  • Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution enggan menanggapi salah satu poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Sebagaimana diketahui, Bobby merupakan ipar dari Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bobby merupakan menantu Jokowi, yang menikahi anak keduanya, Kahiyang. 

    Bobby menyatakan dirinya tidak perlu menanggapi lagi ihwal wacana pemakzulan iparnya itu dari kursi Wapres. Menurutnya, sudah banyak tanggapan yang disampaikan berbagai pihak. 

    “Sudah ditanggapi ya, saya rasa saya tidak usah nanggepi lagi,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri undangan acara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Adapun pada hari yang sama, pimpinan MPR Eddy Soeparno merespons soal tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu. Dia menyatakan MPR bakal berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.  

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).  

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.  

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.  

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.  

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membeberkan pihaknya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) hingga Rp3,2 triliun.

    Hal itu dia sampaikan langsung saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). 

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” katanya.

    Ali memandang hal ini jelas mengganggu operasional TNI AL. Oleh karena itu, dia berharap utang yang mencapai triliunan itu dapat diputihkan alias dilakukan penghapusan tunggakan.

    “Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ucap dia.

    Lebih lanjut, dia berharap bahwa kebijakan bahan bakar nantinya dapat diatur oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Dia juga menyebut bahwa penggunaan bahan bakar sangat penting untuk AL.

    “Yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut, karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air condition, AC karena kalo AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” bebernya.

    Lebih jauh, dia mengatakan bahwa harga BBM untuk AL juga sebenarnya masih termasuk dalam harga industri, sehingga dia mengusulkan bisa dialihkan menjadi subsidi.

    “Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” tutup Ali.

  • Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan mengungkap alasannya memberikan sambutan tertutup dalam kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Prabowo menegaskan sesi pidatonya di acara Danantara tersebut harus dilaksanakan secara tertutup atau tidak diperbolehkan diliput oleh wartawan. Pasalnya, dia sedang menegur banyak direksi-direksi BUMN yang hadir di sana.

    “Ya tertutup [acara Danantara] karena saya banyak negor juga direksi-direksi itu. Enggak enak kan ditegur di depan kalian [wartawan],” ujarnya kepada wartawan. 

    Untuk diketahui, Prabowo memang dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan ratusan direksi BUMN 

    Namun, pada pukul 16.03 WIB setelah Kepala Badan BPI Danantara Rosan Roeslani membuka acara dan selesai menayangkan video 180 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, awak media diminta untuk keluar ruangan oleh pembawa acara.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN.

    “Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN, dalam rangka penguatan ekosistem Investasi Nasional,” pungkas Yusuf  

  • Korea Selatan Melunak Terhadap Startup AI China DeepSeek

    Korea Selatan Melunak Terhadap Startup AI China DeepSeek

    Bisnis.com, JAKARTA — DeepSeek, startup AI asal China, kembali tersedia untuk diunduh di Korea Selatan setelah ditangguhkan selama hampir dua bulan karena pelanggaran aturan perlindungan data pribadi.

    Melansir dari Reuters, Senin (28/4/2025) Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan mengatakan bahwa DeepSeek mentransfer data dan perintah pengguna tanpa izin ketika layanan pertama kali diluncurkan di Korea Selatan pada bulan Januari

    Dalam pernyataan resminya pekan lalu, otoritas perlindungan data menyebut bahwa aplikasi kini dapat kembali diunduh melalui pasar aplikasi seperti Apple App Store dan Google Play Store, menyusul perbaikan pada kebijakan privasi DeepSeek.

    “Kami memproses informasi pribadi Anda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Korea,” tulis DeepSeek.

    DeepSeek juga menyatakan bahwa pengguna kini dapat memilih untuk menolak pengalihan data pribadi mereka ke perusahaan-perusahaan di Tiongkok dan Amerika Serikat.

    Meski begitu, perusahaan belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait pembaruan ini.

    Badan perlindungan data Korea menambahkan bahwa keputusan DeepSeek untuk kembali merilis aplikasi di Korea Selatan dilakukan secara sukarela, dengan sejumlah penyesuaian yang mencerminkan rekomendasi regulator.

    Sebelumnya, Badan intelijen Korea Selatan menuduh aplikasi AI China DeepSeek “berlebihan” dalam mengumpulkan data pribadi dan menggunakan semua data masukan untuk melatih dirinya sendiri.

    BIN Korea Selatan telah mengirimkan pemberitahuan resmi ke instansi pemerintah Korea Selatan minggu lalu yang mendesak mereka untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan terhadap aplikasi kecerdasan buatan tersebut.

    Pemerintah Australia mengumumkan larangan penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek pada seluruh perangkat dan sistem milik pemerintah.

    Pelarangan ini dilakukan dengan alasan kekhawatiran terkait potensi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) asal China tersebut.

    Melansir dari Reuters, Kamis (6/2/2025) Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia mengeluarkan arahan yang mewajibkan semua badan pemerintah untuk menghentikan penggunaan atau pemasangan produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek.

    Perintah tersebut juga mencakup perintah untuk menghapus semua contoh produk dan layanan DeepSeek yang sudah terpasang di perangkat pemerintah.

    Berikut daftar negara yang memblokir DeepSeek:

    1. Amerika Serikat
    2. Irlandia
    3. Italia
    4. Australia
    5. Korea Selatan

  • Pendanaan Riset RI Lebih Rendah dari Rerata Asean, Butuh Dukungan Swasta

    Pendanaan Riset RI Lebih Rendah dari Rerata Asean, Butuh Dukungan Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut pendanaan riset di Indonesia  belum maksimal. Butuh dukungan dari berbagai pihak.

    Brian menilai, pendanaan riset di Tanah Air berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara maupun negara maju. 

    Dirinya menyebut posisi Indonesia dalam pendanaan ke bidang riset berada pada angka 0,28%, jauh lebih rendah dari rata-rata pendanaan riset di ASEAN dengan porsi 0,70%.

    “Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” kata Brian Business Gathering 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dengan nilai yang masih tertinggal jauh, Brian berharap peran industri dalam memberikan pendanaan terhadap riset di Tanah Air.

    Kontribusi industri dalam membiayai riset di Indonesia hanya 7,3% dari total biaya yang digunakan untuk mendanai R&D (Global Expenditure on Research and Development/GERD). 

    Angka ini masih jauh dibandingkan dengan Singapura dengan porsi 60%, Turki 61%, Vietnam 73%, serta Thailand dan Jepang dengan porsi masing-masing 80%.

    Maka dari itu, Brian menilai saat ini perlu adanya pergeseran fokus industri di Indonesia. Guru Besar Fakultas Teknologi Industri (FTI) IT ini berharap pelaku industri mulai mengalokasikan lebih banyak pendanaan ke sektor riset.

    “Nah barangkali kita memang perlu menggeser, mohon maaf pemahaman saya, industri kita masih banyak industri yang sifatnya trading. Jadi kita harus geser ini menjadi industri produce something,” ucap Brian.

    Di sisi lain, Brian menyebut pentingnya investasi di sektor sains dan teknologi sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan industri maju dan berkelanjutan di Indonesia.

    Dirinya menegaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi di bidang sains dan teknologi merupakan sesuatu yang vital dan tidak dapat ditunda.

    “Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” pungkasnya.

  • Bobby Nasution Sambangi KPK, Bahas Soal Pencegahan Korupsi di Sumut

    Bobby Nasution Sambangi KPK, Bahas Soal Pencegahan Korupsi di Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution menghadiri kegiatan koordinasi dan supervisi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/4/2025). 

    Acara tersebut berlangsung sejak pagi hingga sore ini. Dia menyebut KPK mengundangnya sebagai kepala daerah, bersama kepala daerah lainnya serta pimpinan DRPD di wilayah Sumatra Utara. 

    “Ya yang dibahas penegakan, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan, pertemuannya dengan pihak KPK membahas banyak hal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. 

    Bobby menyebut nantinya pemerintah daerah dan DPRD di seluruh wilayah Sumatra Utara akan diundang untuk menghadiri acara koordinasi serta supervisi di KPK. Namun, untuk saat ini, baru 8 daerah termasuk Provinsi Sumatra Utara yang diundang. 

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pertemuan dengan kepala daerah itu guna membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi. 

    Tujuannya, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah.

    “Harapannya, pemberantasan korupsi di daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan.