Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Agrinas Kelola 485.865 Ha Lahan dari Sitaan Satgas PKH

    Agrinas Kelola 485.865 Ha Lahan dari Sitaan Satgas PKH

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Satgas PKH kembali serahkan lahan sekitar 47.000 hektare untuk dikelola oleh perusahaan plat merah yakni PT Agrinas Palma.

    Ketua Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah menyampaikan puluhan ribu hektare itu disita dari wilayah kawasan hutan yang berlokasi di Padang Lawas Sumatera Utara.

    Adapun, lahan itu sebelumnya dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda sebanyak 23.000 hektare. Sementara, sejumlah 24.000 hektare lagi dikuasai oleh Koperasi Parsus dan PT Torus Ganda.

    “Telah melaksanakan eksekusi fisik atas lahan seluas [kurang lebih] 47.000 Ha di kawasan hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara,” ujar Febrie dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/4/2025).

    Dia menambahkan, lahan itu telah dikuasai oleh sejumlah pihak dengan kepemilikan secara tidak sah selama kurang lebih 18 tahun.

    Di samping itu, Febrie mengatakan bahwa pihaknya bakal menyerahkan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai langkah awal.

    Dari Kemenhut nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian BUMN dan selanjutnya akan dikelola oleh PT Agrinas Palma.

    “Kemudian dikelola oleh PT Agrinas Palma, mengingat di kawasan tersebut telah ditanami kelapa sawit,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Agrinas Palma sebelumnya telah menerima lahan 438.865 hektare dari Satgas PKH. Dengan demikian, atas penyerahan ini, Agrinas secara total akan mengelola lahan seluas 485.865 hektare.

    Sekadar informasi, Agrinas merupakan perusahaan konsultan konstruksi dan perkebunan. Sebelumnya, perusahaan ini bernama PT Indra Karya yang telah berdiri sejak 1961 di bidang konsultan engineering. 

    Adapun, Agrinas Palma dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo sebagai Direktur Utama. Agus Sutomo merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang sebelumnya menjabat Irjen Kemhan RI.

  • Saksi Ungkap Bantu Zarof Ricar Kasih Dana Produksi Film Rp1 Miliar

    Saksi Ungkap Bantu Zarof Ricar Kasih Dana Produksi Film Rp1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Bert Nomensen Sidabutar mengaku telah memberikan uang Rp1 miliar untuk eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar untuk pembuatan film.

    Hal itu disampaikan Bert saam menjadi saksi dalam sidang atas terdakwa Zarof Ricar di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal penyerahan uang Rp1 miliar dari Bert ke Zarof. Informasi itu kemudian diamini oleh Bert untuk keperluan produksi film “Sang Pengadil”.

    Bert kemudian menjelaskan asal usul pemberian uang tersebut bermula saat dirinya bertemu dengan Zarof di acara halal bihalal alumni Fakultas Hukum swasta di Jakarta Selatan. Di lokasi mereka bertukar kabar masing-masing.

    “Kan pensiun beliau ini, apa kabar, gimana pensiun, nah apa kegiatan. Langsung beliau sampaikan bahwa sedang bikin film Sang Pengadil gitu. Itu saja dia ngomong, ya jadi saya ya sebenernya bercanda, ‘banyak duit dong, gitu kan’. Dia, beliau [Zarof] bilang, ‘ini aja gue perlu duit’,” ujar Bert.

    Kemudian, Bert membantu pendanaan dalam produksi film besutan Zarof tersebut. Total, uang yang dirogoh Bert untuk membantu Zarof itu sebesar Rp1 miliar dalam pecahan Rp100.000.

    Uang tersebut dikirimkan ke rumah Zarof Ricar yang berlokasi di Jakarta Selatan. Adapun, Bert mengaku alasannya membantu Zarof itu karena akan mendapatkan keuntungan dari produksi film tersebut.

    “Jadi kita itu kan orang hukum, saya melihat bahwa tidak pernah ada film hukum ya di ini, jadi saya pikir membludak ini film kan, pasti untung, saya feeling,” imbuhnya.

    Di samping itu, Bert juga mengaku bahwa alasan memberikan uang itu karena dirinya sempat tertarik dengan pernyataan Zarof yang bisa membantunya dalam pengurusan perkara di pengadilan.

    “Waktu beliau sampaikan Rp1 miliar, karena sempat ngomong, ‘bert kalau lo ada perkara mungkin gue bisa bantu’ gitu kan. Saya ada perkara kebetulan, kebetulan. Saya cobalah kirim, hanya 2 lembar saja kalo tidak salah,” tambah Bert.

    Selanjutnya, Bert mengirimkan nomor perkara terkait dengan perkara tersebut, salah satunya terkait perdata. Kedua perkara itu disidangkan di PN Jakarta Pusat.

    Hanya saja, kata Bert, meskipun permintaan mengurus perkara ini untuk mengetes kemampuan Zarof. Namun, Bert merasa kecewa karena putusan kedua perkara itu tidak sesuai dengan keinginannya.

    “Jadi kan saya sudah bantu [pendanaan film] Rp1 miliar hasilnya kan tolak perkara saya dihukum ponakan saya. Jadi wajar lah kita kecewa kan,” pungkas Bert.

  • Lulu Hypermarket Tutup 30 April 2025, Gelar Diskon Besar-besaran hingga 90%

    Lulu Hypermarket Tutup 30 April 2025, Gelar Diskon Besar-besaran hingga 90%

    Bisnis.com, JAKARTA — Merek Ritel Modern, Lulu Hypermarket menggelar diskon penutupan hingga 90% menyusul rencana penutupan permanen pada 30 April mendatang. 

    Mengutip laman media sosial QBIG BSD City, Lulu Hypermarket QBIG BSD akan resmi menutup toko pada 30 April 2025. Saat ini sedang berlangsung diskon penutupan toko hingga 90%. 

    “Beli cepat harga gila, up to 90% off, Lulu Hypermarket qBIG BSD. Kami tutup toko 30 April 2025,” tulis unggahan tersebut, dikutip Senin (28/4/2025). 

    Di sisi lain, akun sosial media Lulu Hypermarket juga mengunggah pengumuman diskon cuci gudang hingga 90% di beberapa kategori seperti baju, sepatu, tas wanita, aksesoris, mainan, elektronik dan perlengkapan rumah. Diskon tersebut tersedia sampai persediaan habis. 

    PT Lulu Group Retail, yang lebih dikenal dengan nama Lulu Hypermarket, belakangan ini menjadi sorotan karena kekosongan stok barang hingga isu penutupan permanen. Berdasarkan pantauan Bisnis pada Rabu (2/4/2025), suasana di Lulu Hypermarket Cakung, Jakarta Timur, terlihat lengang. 

    Di area parkir, hanya tampak beberapa kendaraan roda empat dan roda dua. Pemandangan serupa terlihat di area lobi, di mana deretan keranjang belanja berwarna hijau berjajar di dekat pintu masuk, dan hanya ada satu satpam yang terlihat mondar-mandir. 

    Ketika Bisnis.com memasuki area dalam, suasana di lantai 1 memperlihatkan kasir yang hampir seluruhnya kosong. Dari 17 kasir yang tersedia, hanya kasir nomor 11 yang masih aktif melayani pembeli. Semakin masuk ke dalam, ditemukan sejumlah barang yang berdebu dan tersusun tidak teratur. Pengunjung yang datang pun sangat sedikit.

    Pemilik jaringan ritel Lulu Group itu ternyata merupakan sosok konglomerat asal India, yakni Yusuff Ali. Yusuff Ali membuka LuLu Hypermarket pertamanya pada tahun 1990-an di puncak Perang Teluk. Tak hanya di Uni Emirat Arab (UEA), dia memperluas jaringan ritel Lulu Group ke negara-negara Timur Tengah, Mesir, India, Indonesia dan Malaysia. 

    Kini, Yusuff yang dijuluki sebagai ‘Raja ritel Timur Tengah’ itu memimpin LuLu Retail dengan pendapatan sebesar US$7,3 miliar, dengan 240 jaringan hypermarket dan mal di negara Teluk dan wilayah lainnya.

  • Komisi II DPR: Usulan Solo jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemkot Surakarta

    Komisi II DPR: Usulan Solo jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemkot Surakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta atau Solo secara resmi belum pernah mengusulkan kota Solo menjadi daerah istimewa.

    Dia menyebut ada kemungkinan usulan ini muncul dari masyarakat. Namun yang jelas dia memastikan bahwa usulan Solo menjadi daerah istimewa tidak berangkat dari Pemkot Solo.

    “Yang jelas pemerintah kota Surakarta sudah mengonfirmasi di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Bahkan, dia menyebut usulan itu juga belum pernah masuk dalam pembahasan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

    “DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu. Jadi saya pastikan itu bukan dari pemerintah tapi mungkin usulan dari masyarakat,” ujarnya.

    Akan tetapi, legislator NasDem ini mengaku tidak masalah bila Kementerian Dalam Negeri ingin mengkaji usulan Kota Solo jadi daerah istimewa. 

    “Ya silakan saja, kalau bagi kami jangan bicara case by case dulu. Kita bicara PP [Peraturan pemerintah], desain besar otonominya dulu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mempertanyakan relevansi apa yang bisa menjadikan kota di Jawa Tengah itu sebagai daerah istimewa untuk saat ini. 

    “Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). 

    Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini, baik Solo dan Papua adalah daerah yang tidak perlu diistimewakan. Bahkan, dia menyebut pihaknya tidak tertarik membahas hal ini karena bukan isu yang mendesak.

    Senada, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memandang harus ada latar belakang yang tepat untuk mengangkat status daerah menjadi istimewa dan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. 

    Dia khawatir akan ada kerumitan bila satu daerah meminta diberikan status istimewa, daerah lain pun akan meminta hal yang sama, terlebih bila berkaitan dengan pembagian dana bagi hasil. 

    “Saya kan nggak tahu tuh [ada nilai historis dari Solo]. Makanya kita lihat dulu alasannya apa pengajuan itu. Kalau misalnya alasannya sejarah nanti banyak lagi [yang ikut ingin diistimewakan], di Pontianak itu dulu pernah ada Sultan yang mempunyai gagasan pertama kali tentang burung Garuda. Bisa jadi nanti orang sana minta istimewa juga gitu kan,” urainya.

  • Imbas Tarif Trump, Belanja dari China Kena Pajak Lebih Mahal dari Harga Barang

    Imbas Tarif Trump, Belanja dari China Kena Pajak Lebih Mahal dari Harga Barang

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform e-commerce ritel diskon asal China, Temu, tampaknya meneruskan hampir semua tarif impor baru Donald Trump kepada konsumen Amerika Serikat (AS) dengan menaikkan biaya beberapa produk lebih dari dua kali lipat.

    Melansir Bloomberg pada Senin (28/4/2025), setelah sebelumnya dibebaskan dari pungutan apapun berdasarkan aturan ‘de minimis’, paket dengan harga hingga US$800 kini dikenakan pajak ad-valorem — sebesar 120% dari nilai produk — atau biaya per item pos minimal US$100 mulai 2 Mei. 

    Temu milik PDD Holdings Inc. mengharuskan pelanggan membayar pungutan tersebut di atas biaya awal barang.

    Penelitian terhadap 14 item yang dikirim dari China pada daftar produk terlaris Temu menunjukkan pajak melebihi nilai produk. Misalnya, kabel ekstensi seharga US$19,49 dikenakan biaya impor sebesar US$27,56 pada Senin, atau 1,41 kali lipat dari harga produk. 

    Namun, tidak ada biaya tambahan impor untuk barang-barang yang sudah tersedia di gudang-gudang AS, sehingga harga barang-barang tersebut tetap stabil.

    Di antara 80 barang teratas dalam daftar terlaris yang direkomendasikan Temu, 66 barang ditandai akan dikirim dari gudang-gudang lokal, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. 

    Temu dan pesaingnya Shein Group Ltd. sebelumnya mengatakan mereka akan mulai menyesuaikan harga seminggu sebelum pencabutan pengecualian tarif de minimis pada tanggal 2 Mei.

    Biaya yang lebih tinggi menggambarkan dampak tarif Presiden Trump, dan berisiko mengubah cara orang Amerika berbelanja dan mengganggu pengiriman dari perusahaan seperti Temu dan Shein. 

    Peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi Trump yang lebih luas untuk memaksa China mencari kesepakatan perdagangan yang akan mempersempit defisit perdagangan Washington dengan Beijing. Adapun, Temu tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Temu telah meminta pabrik-pabrik China untuk mengirimkan barang-barang mereka dalam jumlah besar ke gudang-gudang Amerika pada bulan Februari dalam kerangka kerja “setengah-penahanan” di mana mereka hanya mengelola pasar daring.

    Namun, karena persediaan di AS menipis seiring waktu, harga pada akhirnya dapat naik ketika pabrik-pabrik mengisi kembali stok jika tarif impor China tetap tinggi pada 145%.

    Raksasa mode cepat Shein juga menaikkan harga produk-produknya di AS, dengan kenaikan lebih dari 300% untuk barang-barang tertentu.

  • Kapal Perusak Rusia Siap Masuk Perairan RI, Terkait Pangkalan Militer?

    Kapal Perusak Rusia Siap Masuk Perairan RI, Terkait Pangkalan Militer?

    Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyebut sejumlah kapal perang negaranya akan datang ke Indonesia pada Mei 2025 mendatang.

    “Ada dua kapal Rusia, dua korvet, dan satu kapal pasokan, jadi satu kelompok yang terdiri dari tiga kapal. Kapal-kapal ini sebelumnya berpartisipasi dalam latihan maritim multilateral Komodo 2025 di Bali pada Februari lalu,” jelasnya dalam sesi media briefing di Kediaman Dubes Rusia untuk Indonesia, Jakarta pada Senin (28/4/2025).

    Tolchenov memaparkan, rombongan kapal tersebut telah berlayar di sekitar wilayah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sejak Februari 2025. Mereka mendatangi sejumlah negara anggota Asean dalam rangka kunjungan persahabatan. 

    Beberapa negara yang telah dikunjungi kelompok kapal tersebut adalah Thailand, Malaysia, Vietnam dan Kamboja.

    “Kini mereka akan datang ke Jakarta dalam perjalanan pulangnya ke Vladivostok,” ujar Dubes Tolchenov.

    Tolchenov mengungkapkan Armada Pasifik Rusia sangat aktif di wilayah Asia Tenggara. Namun, dia menegaskan tujuannya adalah untuk persahabatan.

    “Setiap tahun kami punya sekelompok kapal yang melakukan kunjungan persahabatan ke Indonesia,” jelasnya.

    Melansir laman resmi TNI, Latihan Militer multilateral Komodo atau Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 (MNEK 2025) dilakukan pada 15—22 Februari 2025 lalu.

    TNI menyebut, sebanyak 38 negara berpartisipasi dalam latihan tersebut, melibatkan 19 kapal perang, 7 helikopter, dan 3 pesawat patroli maritim dari negara-negara asing. 

    Adapun, TNI Angkatan Laut (AL) juga mengerahkan 19 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana di berbagai belahan dunia.

    Sebelumnya, beredar isu bahwa Rusia berupata menempatkan pesawat jarak jauh di Pangkalan Udara Manuhua, Biak Numfor, Papua. Isu akan adanya pangkalan militer Rusia itu menyeruak dan menjadi perbincangan publik.

    Namun demikian, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa isu itu tidak benar. Indonesia dan Rusia memiliki hubungan kerja sama dalam bentuk kemitraan teknologi hingga pertukaran keahlian militer, bukan dengan penempatan pangkalan militer di wilayah Indonesia.

  • PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI soal pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto harus menanggapi serius usulan tersebut lantaran mereka adalah seorang purnawirawan, bukan sekadar relawan saja yang memerlukan kajian lebih dalam.

    “Kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke, termasuk pak Try Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Dia melanjutkan, usulan para purnawirawan TNI itu tentunya sudah mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini hingga ke depan terhadap dinamika geopolitik. Mereka juga melihat beban dan tanggung jawab wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia.

    “Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” tegasnya.

    Selain itu, Komarudin menyinggung bahwa usulan tersebut agaknya sudah lambat, bahkan kala itu saja hanya partainya yang berani berbicara soal pelanggaran konstitusi.

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” singgung dia.

    Dengan demikian, Komarudin meminta Prabowo untuk mempertimbangkan serius usulan para purnawirawan TNI yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tanah Air.

    “Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu, presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” pungkasnya.

  • Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution enggan menanggapi salah satu poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Sebagaimana diketahui, Bobby merupakan ipar dari Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bobby merupakan menantu Jokowi, yang menikahi anak keduanya, Kahiyang. 

    Bobby menyatakan dirinya tidak perlu menanggapi lagi ihwal wacana pemakzulan iparnya itu dari kursi Wapres. Menurutnya, sudah banyak tanggapan yang disampaikan berbagai pihak. 

    “Sudah ditanggapi ya, saya rasa saya tidak usah nanggepi lagi,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri undangan acara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Adapun pada hari yang sama, pimpinan MPR Eddy Soeparno merespons soal tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu. Dia menyatakan MPR bakal berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.  

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).  

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.  

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.  

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.  

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membeberkan pihaknya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) hingga Rp3,2 triliun.

    Hal itu dia sampaikan langsung saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). 

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” katanya.

    Ali memandang hal ini jelas mengganggu operasional TNI AL. Oleh karena itu, dia berharap utang yang mencapai triliunan itu dapat diputihkan alias dilakukan penghapusan tunggakan.

    “Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ucap dia.

    Lebih lanjut, dia berharap bahwa kebijakan bahan bakar nantinya dapat diatur oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Dia juga menyebut bahwa penggunaan bahan bakar sangat penting untuk AL.

    “Yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut, karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air condition, AC karena kalo AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” bebernya.

    Lebih jauh, dia mengatakan bahwa harga BBM untuk AL juga sebenarnya masih termasuk dalam harga industri, sehingga dia mengusulkan bisa dialihkan menjadi subsidi.

    “Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” tutup Ali.

  • Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan mengungkap alasannya memberikan sambutan tertutup dalam kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Prabowo menegaskan sesi pidatonya di acara Danantara tersebut harus dilaksanakan secara tertutup atau tidak diperbolehkan diliput oleh wartawan. Pasalnya, dia sedang menegur banyak direksi-direksi BUMN yang hadir di sana.

    “Ya tertutup [acara Danantara] karena saya banyak negor juga direksi-direksi itu. Enggak enak kan ditegur di depan kalian [wartawan],” ujarnya kepada wartawan. 

    Untuk diketahui, Prabowo memang dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan ratusan direksi BUMN 

    Namun, pada pukul 16.03 WIB setelah Kepala Badan BPI Danantara Rosan Roeslani membuka acara dan selesai menayangkan video 180 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, awak media diminta untuk keluar ruangan oleh pembawa acara.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN.

    “Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN, dalam rangka penguatan ekosistem Investasi Nasional,” pungkas Yusuf