Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Siap-siap! Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mulai Juli 2025

    Siap-siap! Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mulai Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor membahas rencana penataan kembali area Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi).

    Asal tahu saja, Tol Jagorawi memang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan penyesuaian tarif pada tahun ini. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diterima Bisnis, tarif Tol Jagorawi dijadwalkan dapat dilakukan penyesuaian pada Juli 2025.

    Jelang rencana kenaikan tarif itu, JSMR bersama dengan pemerintah kabupaten bakal melakukan peningkatan kualitas layanan Jalan Tol Jagorawi yaitu meningkatkan kapasitas transaksi di Gerbang Tol (GT) Sentul 2 dan GT Sentul Selatan 2 serta penataan akses masuk dan keluar Citereup.

    Senior Manager RO1 JMT Alvin Andituahta Singarimbun menyebut, pihaknya juga bakal melakukan peningkatan di sejumlah titik Tol Jagorawi yang rawan mengalami kepadatan.

    “Jasa Marga akan melakukan peningkatan pelayanan di beberapa titik gerbang Tol Jagorawi, terutama di titik-titik rawan kepadatan seperti Kawasan Citeureup, Sentul dan Ciawi. Tidak hanya di dalam kawasan, namun juga setelah akses keluar jalan tol,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (28/4/2025).

    Selain itu, terdapat empat pengerjaan yang juga bakal dilakukan dalam rangka meningkatkan SPM jalan Tol Jagorawi. Pertama yakni meningkatkan kapasitas GT Sentul 2, sebelumnya tiga gardu menjadi empat gardu dan menambahan mobile reader.

    Kedua, peningkatan kapasitas GT Sentul Selatan 2 dari sebelumnya tujuh gardu menjadi sembilan gardu dan tambahan mobile reader. Ketiga, melakukan perbaikan dan penambahan area perkerasan di sekitar gerbang tol.

    Terakhir, melakukan penataan kawasan setelah akses keluar jalan tol yang berpotensi menimbulkan kepadatan.

    “Jasa Marga bersama Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dalam pengembangan dan penataan kawasan demi peningkatan kualitas layanan masyarakat baik di dalam maupun di luar jalan tol,” pungkas Alvin.

  • Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintahan Prabowo Subianto terhadap produk domestik bruto/PDB tercatat sebesar 39,7% per Januari 2025 dan diprediksi IMF mencapai 40,1% pada akhir tahun nanti. 

    Sejumlah lembaga internasional menyampaikan bahwa posisi utang yang saat ini berjumlah Rp8.909,14 triliun tersebut tergolong rendah. 

    Sementara mengacu ketentuan Undang-Undang (UU) No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% dari PDB.

    Sejumlah ekonom mengingatkan, meski gap antara realisasi dan batas aman masih ada sekitar 20%, namun kekhawatiran tetap mengintai. Utamanya soal kemampuan bayar pemerintah, mengingat rasio penerimaan pajak tak bergerak naik. 

    Membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia dengan negara satu kawasan Asean, benar adanya utang tersebut tercatat cukup rendah. 

    Dalam laporan World Bank Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, rasio utang Indonesia lebih rendah dari negara tetangga Malaysia yang mencapai 64,6% pada 2024 maupun proyeksi 2025 yang mencapai 65%. 

    Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Brunie Darussalam tercatat memiliki rasio utang yang lebih rendah dari Indonesia. 

    Masing-masing sebesar 37,5%, 27%, 14,3%, dan 2,29% pada 2024. Lalu, masing-masing sebesar 36,9%, 27,8%, 15,1%, dan 2,2% untuk proyeksi 2025. 

    Rasio utang tertinggi tercatat diduduki Singapura yang mencapai 174,3% dari PDB (2024) atau senilai SGD1,29 triliun. Tertinggi kedua ditempati Laos dengan rasio utang mencapai 112,2% terhadap PDB. 

    Secara umum meski terpantau lebih rendah, Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah kemampuan bayar pemerintah yang ditunjukkan oleh besaran rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    “Ketika rasio penerimaan utang kita terhadap PDB relatif enggak naik-naik, maka sebenarnya penambahan utang baru itu sangat berisiko,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Per 2024, rasio pajak terhadpa PDB atau tax to GDP ratio tercatat sebesar 10,08% atau turun dari pertumbuhan 10,31% pada 2023. 

    Tauhid menjelaskan risiko dari bertambahnya utang tanpa diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak menimbulkan konsekuensi pembayaran utang menggunakan utang baru alias “gali lubang tutup lubang”.

    Adapun pada tahun ini, pemerintah merencananakan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai APBN 2025. Per akhir Maret 2025, pemerintah telah menarik utang senilai Rp270,4 triliun. 

    Debt to GDP Ratio 2024/2025 (%):

    Negara 
    2024 (estimasi)
    2025 (proyeksi)

    Brunei Darussalam*
     2,29
    2,2

    Timor Leste 

    14,3
    15,1

    Kamboja 
    27
    27,8

    Vietnam
    37,5

    36,9

    Indonesia 

    39,2

    40,1

    Filipina (national government debt)
    60,7
    60,2

    Myanmar (public sector debt)

    62,2
    62,4

    Thailand 
    63,3
    66

    Malaysia
     64,6
    65

    Laos
    112,2
    112,2

    Singapura*
    174,3
    174,94

    Sumber: Bank Dunia, IMF, diolah

    *data bersumber dari IMF mengacu General Government gross debt

  • PLN Target Proyek Pipa Gas West Natuna Kepri Beroperasi Desember 2025

    PLN Target Proyek Pipa Gas West Natuna Kepri Beroperasi Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menargetkan proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau beroperasi atau commercial operation date (COD) pada Desember 2025. 

    Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menuturkan, saat ini proyek itu dalam tahap pengadaan engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) untuk pelaksanaan konstruksi infrastruktur.

    “Sehingga target penyelesaian konstruksi di Desember 2025 dapat tercapai,” kata Rakhmad dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025). 

    Proyek pembangunan pipa itu sebelumnya ditugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN sejak 2016. Pemerintah pun mengalihkan eksekusi proyek itu kepada PLN. 

    Sebab, penugasan kepada PGN itu berjalan lambat. Apalagi, PLN telah membangun sebagian besar infrastruktur dari Pulau Pemping ke Batam.

    Rakhmad memerinci PLN EPI memecah pengadaan proyek guna mengamankan target COD tersebut dengan tiga strategi. Pertama, ⁠subsea ball valve (SBV) dengan durasi lead items selama 32 minggu.

    Kedua, custody gas metering (CGM) dengan durasi lead items selama 34 Minggu. Ketiga, tahap EPCI dengan durasi lead items selama 24 minggu.

    “So far kita on track semua. Jadi harapannya nanti kita bisa mulai pre-construction di bulan Juli dan harapannya kita bisa deliver di Desember 2025,” ujar Rakhmad.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemanfaatan 100% potensi pasokan gas Natuna adalah untuk kebutuhan gas domestik. 

    Dalam paparannya, Kementerian ESDM memberikan penugasan proyek pipa gas WNTS kepada PLN EPI pada 28 Januari 2025. Lebih terperinci, pada 9 Mei 2025 PLN EPI akan menyelesaikan FEED, dilanjut penerbitan LoI EPCI pada Juni 2025. 

    Kemudian, Juli 2025 hingga Desember 2025, proses konstruksi infrastruktur selama 6 bulan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, PLN akan mulai membangun proyek pipa WNTS pada Mei atau Juni tahun ini. Oleh karena itu, dia berharap proyek itu bisa rampung dalam 6 bulan pengerjaan. 

    “Jadi biasanya karena [panjang pipa] sekitar 4 km [kilometer] itu ya tidak terlalu jauh, jadi sekitar 6 bulan itu bisa diselesaikan. Ya, kita harapkan akhir tahun ini sudah rampung,” kata Yuliot.

    Yuliot mengonfirmasi, pengalihan penggarapan proyek itu juga berkaitan dengan pembatalan perjanjian jual beli gas (PJBG) dari Lapangan Mako, Blok Duyung, lepas pantai cekungan Natuna Barat dengan PGN. 

    Adapun, pembatalan kontrak tepatnya terjadi pada 12 April 2025. PGN selaku pembeli gas dari Lapangan Mako telah menerima surat pemberitahuan penghentian kontrak (Notice of Termination of Gas Sales Agreement/GSA Termination Notice) dari West Natuna Energy Ltd, sebagai penjual bersama dengan mitranya yaitu Empyrean Energy Plc dan Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. 

    Belakangan, kontrak PJBG itu dialihkan kepada subholding PLN, PLN EPI. Pembatalan kontrak jual beli gas dengan dengan PGN tak lepas dari arahan Kementerian ESDM.

    Yuliot menuturkan, hal ini dilakukan demi efisiensi. Sebab, gas yang tadinya dibeli oleh PGN juga untuk kebutuhan pembangkit. Oleh karena itu, kontrak PJBG langsung oleh PLN EPI dinilai lebih efisien. Terlebih, sudah banyak fasilitas yang dibangun oleh PLN. 

    “Ini sesuai dengan kebutuhan PLN saja. Infrastrukturnya dibangun oleh PLN, ya kemudian gasnya dimanfaatkan oleh PLN. Jadi tidak ada lagi antara atau mid company yang menyuplai untuk PLN. Jadi akan terjadi efisiensi di situ,” Jelas Yuliot. 

  • Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara (Asean) lainnya.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia ‘hanya’ sebesar 12,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024.

    Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB itu jauh lebih rendah dari negara-negara berkembang lain di Asia Tenggara seperti Kamboja (15,2%), Filipina (16,7%), Malaysia (16,8%), Laos (18,2%), Vietnam (18,4%), Myanmar (20%), Thailand (21,3%), dan Timor Leste (40,8%).

    “Pada level 12,7%, penerimaan negara Indonesia terhadap PDB pada 2024 menjadi yang terendah di antara negara pendapatan menengah lainnya,” tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Senin (28/4/2025).

    Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang diperkirakan mencapai 6,4% dari PDB. Artinya, jika potensi penerimaan pajak tersebut tidak hilang rasio penerimaan negara Indonesia bisa mencapai 19,1%.

    Oleh sebab itu, lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington DC, AS itu menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar sehingga bisa mendanai berbagai program untuk capai visi Indonesia Emas 2045.

    Target Pemerintah

    Pemerintah menyadari betul rendahnya rasio penerimaan negara tersebut. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto pun sudah menargetkan rasio pendapatan negara mencapai 23% terhadap PDB. 

    Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia masih terlalu rendah. Hashim menjelaskan rasio tersebut tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga Indonesia.

    “Nanti kita target 23%,” jelas Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

    Pendiri Arsari Group itu pun mengungkapkan Prabowo sudah memberi penugasan khusus kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menaikkan penerimaan perpajakan.

    Caranya, Hashim menjelaskan pemerintah ingin mengincar aktivitas ekonomi bayangan alias shadow economy. Dia mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB.

    Dengan demikian, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis. Menurut perhitungannya, akan ada penambahan penerimaan negara paling tidak Rp900 triliun per tahun apabila pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan.

    “Berarti apa? Kita tidak akan ada bujet defisit lagi. Kita akan bujet surplus, tapi kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya,” jelas elite Partai Gerindra itu.

  • PAN Sebut Kabinet Merah Putih Tetap Solid Meski Ada Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    PAN Sebut Kabinet Merah Putih Tetap Solid Meski Ada Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) mengonfirmasi bahwa Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Prabowo Subianto tetap solid, meski ada usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno. Dia melihat bahwa jajaran kabinet solid lantaran loyalitasnya tinggi terhadap pimpinan negara yakni presiden.

    “Presiden sebagai pimpinan negara mampu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari partai pendukung, maupun partai yang kemudian diajak bergabung untuk bersama-sama kita berjalan bersama-sama di dalam kabinet. Jadi saya lihat tidak ada permasalahan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Tak hanya menyampaikan soal itu, Eddy turut menyebut bahwa para menteri yang ada dalam Kabinet Merah Putih juga berhubungan baik dengan Wapres Gibran.

    “Oh, saya kira kabinet solid kok. Kabinet Presiden, Wapres dengan menteri-menteri solid,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR. 

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto. 

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya. 

    Wiranto menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan. 

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • MPR: Indonesia Tidak Toleransi Premanisme Berkedok Ormas

    MPR: Indonesia Tidak Toleransi Premanisme Berkedok Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menegaskan Indonesia harus segera menindak aksi-aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas), yang mengganggu pelaku usaha dan industri akhir-akhir ini.

    Menurut dia, dalam dunia investasi, masalah keamanan dan penegakan hukum adalah hal yang paling utama. Jika ini sudah terpenuhi, investor akan siap berinvestasi meski infrastrukturnya belum terbangun.

    Sebab itu, Eddy memandang investasi di Indonesia tentunya harus diproteksi dengan baik, terutama dalam aspek keamanannya, sehingga aksi premanisme harus segera diberantas.

    “Agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan menoleransi dalam tanda kutip aksi-aksi koboi, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini turut merasa lega dan bahagia karena Menteri Dalam negeri (Mendagri), Tito Karnavian siap melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang tentang Ormas guna memperkuat aspek pengawasannya.

    “Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu,” ungkap Eddy.

    Lebih jauh, dia mencontohkan proyek pabrik BYD di Subang yang diganggu preman berkedok ormas. Menurutnya, secara operasional sebenarnya pabrik belum berfungsi, karena masih dalam tahap pembangunan.

    “Tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun dan lain-lain itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ucapnya.

    Dengan demikian, dia khawatir bilamana kegiatan premanisme berkedok ormas ini dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong adanya tindakan cepat untuk mengatasi hal tersebut.

    “Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” tutup Eddy.

  • Menteri P2MI: Arab Saudi Tawarkan Gaji TKI Minimal Rp6,7 Juta per Bulan

    Menteri P2MI: Arab Saudi Tawarkan Gaji TKI Minimal Rp6,7 Juta per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkap bahwa Arab Saudi menawarkan upah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik minimal 1.500 riyal atau setara Rp6,69 juta per bulan. 

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyebut, penawaran itu disampaikan pemerintah Arab Saudi ketika keduanya tengah membahas nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penempatan PMI di Arab Saudi.

    “Dalam proses pembahasan MoU dengan kami, mereka sepakat untuk minimal gajinya 1.500 riyal, artinya sekitar Rp6,7-Rp7 juta [per bulan ],” kata Karding dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

    Dia mengatakan, penawaran itu ditujukan bagi PMI yang akan bekerja di sektor domestik.

    “Paling rendah ya, khusus domestik,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

    Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No.1/2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik, pemerintah mengatur tujuh jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PMI di sektor domestik.

    Tujuh jenis pekerjaan dimaksud yaitu pengurus rumah tangga (housekeeper), penjaga bayi (baby sitter), tukang masak (family cook), pengurus lansia (caretaker), sopir keluarga (family driver), tukang kebun (gardener), dan penjaga anak (child care worker). 

    Selain menawarkan upah minimum, Karding juga mengungkap bahwa Arab Saudi juga menyediakan asuransi kesehatan dan jiwa bagi pekerja migran, memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan pelindungan finansial dalam situasi darurat.

    Pemerintah Arab Saudi melalui regulasi terbarunya juga mengatur jam kerja yang wajar serta waktu istirahat yang layak, termasuk hak atas hari libur mingguan.

    “Jadi jam kerja diatur 8-10 jam dan ada waktu istirahat,” ungkapnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pencabutan moratorium kerja sama penempatan PMI dengan Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia. 

    Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal.  Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah. 

    “Beliau [Prabowo] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya.

  • Kawasan GBK Bakal Dikelola Danantara, Dorong Target Aset US Triliun

    Kawasan GBK Bakal Dikelola Danantara, Dorong Target Aset US$1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) beserta asetnya akan resmi masuk ke dalam portofolio Danantara Indonesia. 

    CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan kawasan GBK, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, akan dikelola Danantara secara produktif.

    “GBK dan seluruh lokasi di sekitarnya akan dimasukkan ke dalam Danantara,” pungkas Rosan usai agenda Town Hall Meeting Danantara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Senin (28/4/2025).

    Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya konsolidasi aset nasional guna mendorong nilai kekayaan Danantara menembus US$1 triliun. Rosan mengatakan bahwa saat ini total aset BUMN yang dikelola Danantara mencapai US$982 miliar.

    Oleh karena itu, masuknya GBK yang disebut memiliki valuasi senilai US$25 miliar pada 8 tahun lalu, bakal memperkuat posisi Danantara sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Rosan juga menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan tersebut akan dilakukan dengan perencanaan matang untuk memberikan imbal hasil yang optimal dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

    “Ini akan menjadi aset yang produktif, menghasilkan return on asset [ROA] dan return on investment [ROI] yang kompetitif sesuai benchmarking internasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Rosan turut menggarisbawahi pentingnya peningkatan tata kelola dan profesionalisme di seluruh jajaran Danantara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada lagi praktik yang tidak patut dalam pengelolaan aset negara.

    “Semua ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan bahwa aset negara benar-benar produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” ucap Rosan.

  • Perusahaan Kimia China Golden Elephant Bangun Pabrik Rp10 Triliun di Gresik

    Perusahaan Kimia China Golden Elephant Bangun Pabrik Rp10 Triliun di Gresik

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan industri kimia asal China, Golden Elephant (GESC) resmi membeli lahan seluas 20 hektare untuk membangun pabrik bahan kimia ramah lingkungan di Kawasan Industri terintegrasi Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. 

    GESC menggelontorkan investasi senilai US$600 juta atau setara dengan Rp10 triliun untuk melakukan pengembangan proyek tersebut dalam dua tahap. Adapun, serah terima lahan di kawasan JIIPE telah dilakukan. 

    Chairman Golden Elephant Lei Lin mengatakan, investasi baru ini merupakan ekspansi internasional pertama GESC di luar China. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat regional baru bagi pengembangan bisnis mereka di Asia. 

    “Akhirnya kami memilih JIIPE karena kawasan ini menawarkan integrasi antara industri dan pelabuhan laut dalam, infrastruktur kelas dunia, serta dukungan dari pemerintah dan pengelola kawasan. Ini bukan hanya proyek bisnis—ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata Lei Lin dalam keterangan resminya, dikutip Senin (28/4/2025). 

    Kawasan JIIPE dipilih GESC berdasarkan hasil diskusi panjang dengan pemerintah Provinsi Sichuan dan mitra strategis seperti ICBC Bank. 

    Dia menerangkan, tahap pertama pembangunan proyek akan menghabiskan dana senilai 1,24 miliar yuan yang mencakup pembangunan fasilitas produksi melamin 120.000 ton/tahun, asam nitrat 150.000 ton/tahun, dan amonium nitrat 200.000 ton/tahun, 

    Tahap kedua dengan nilai 3,06 miliar yuan akan memanfaatkan potensi gas alam Indonesia untuk membangun pabrik amonia sintetis dan urea berkapasitas besar, membentuk rantai nilai tertutup dari gas alam hingga produk hilir kimia strategis.

    Dalam hal ini, Golden Elephant akan membangun fasilitas produksi bahan kimia berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan untuk mendukung kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

    “Kami telah melalui perjalanan panjang, termasuk hampir membangun di Rusia 2 tahun lalu. Namun, setelah pencarian yang mendalam, kami bersyukur bisa menemukan lokasi yang tepat di JIIPE,” tuturnya. 

    Menurut dia, kawasan tersebut memiliki budaya yang sangat baik dan lokasi yang strategis, menjadikannya tempat ideal untuk ekspansi pertama perusahaan di luar negeri.

    Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Bambang Soetiono mengatakan, sebagai pengelola kawasan JIIPE, pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung realisasi investasi Golden Elephant. 

    “Kami menyambut Golden Elephant sebagai tenant global yang telah menentukan pilihan lokasi investasi internasional pertamanya di JIIPE. Ini adalah validasi kuat atas posisi JIIPE sebagai kawasan industri paling siap dan kompetitif di kawasan, khususnya dalam menyambut era transisi energi dan industrialisasi hijau,” terangnya. 

    Kehadiran Golden Elephant melengkapi ekosistem tenant berskala internasional di JIIPE yang sebelumnya telah diisi oleh PT Freeport Indonesia (tembaga), Hailiang (copper foil), dan Xinyi Glass (kaca industri). 

    Dengan sinergi yang terbangun antar tenant, JIIPE membentuk rantai pasok hilirisasi logam, kimia, dan energi baru yang saling terintegrasi, menjadikan kawasan ini sebagai episentrum pertumbuhan industri berbasis nilai tambah di Indonesia.

    Dengan dukungan status Kawasan Ekonomi Khusus, pelabuhan laut dalam sepanjang 6.200 meter, serta utilitas industri berskala besar yang telah tersedia, JIIPE kembali membuktikan perannya sebagai destinasi utama bagi investasi asing langsung (FDI) di sektor-sektor strategis Indonesia.

  • Regulasi Berjibun dan Kerap Berubah Bikin Investor Ragu Tanam Modal di RI

    Regulasi Berjibun dan Kerap Berubah Bikin Investor Ragu Tanam Modal di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Tumpukan regulasi yang jumlahnya hingga puluhan ribu dan kerap berubah-ubah menjadi salah satu alasan investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. 

    Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyampaikan bahwa regulasi tersebut membuat ekonomi berbiaya mahal alias high cost economy. 

    “Indikator [high cost economy] salah satunya adalah jumlah regulasi yang begitu besar, sering sekali berubah-ubah. Di tingkat peraturan menteri saja itu tercatat ada hampir 19.000 regulasi,” ujarnya dalam diskusi publik Universitas Paramadina, Senin (28/4/2025). 

    Dalam paparannya, Yose menunjukkan jumlah peraturan menteri saat ini berjumlah 18.309 beleid. Lalu, UU berjumlah 1.751 dokumen, peraturan pemerintah mencapai 4.887 ketentuan. Sementara peraturan daerah saja melebihi jumlah peraturan menteri dengan mencapai 18.817 peraturan. 

    Meski kondisi high cost economy ini kerap disebut-sebut bersumber dari korupsi, tetapi rumitnya regulasi yang ada menambah beban dalam ekonomi tersebut. 

    Belum lagi, satu peraturan dan lainnya kerap tumpang tindih dan berlawanan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. 

    Salah satu peraturan yang membebankan dunia usaha adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengarah kepada inward looking atau menjadi perekonomian tertutup. 

    Yose menyampaikan dari hasil studi yang dilakukan oleh CSIS menunjukkan TKDN memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan sektor industri Tanah Air. 

    Di satu sisi sektor industri yang sifatnya downstream tidak mendapatkan manfaat karena kesulitan mendapatkan part dan komponen. 

    “Di sisi lain yang upstream-nya juga tidak terbangun, yang ada malah akhirnya hanya investasi padat modal yang mau masuk ke perekonomian Indonesia dan berinvestasi di Indonesia,” lanjutnya. 

    Padahal, realisasi investasi padat karya diharapkan terjadi lebih cepat karena menjadi harapan untuk mengungkit pertumbuhan sektor industri yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. 

    Bank Dunia atau World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025 meramalkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor industri hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah dari estimasi 2024 yang sebesar 5,2%.