Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan. 

    “Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.  

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. 

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah. 

  • Mentan Amran: RI Setujui Tawaran Jepang soal Impor Susu, Asalkan…

    Mentan Amran: RI Setujui Tawaran Jepang soal Impor Susu, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jepang membahas potensi peningkatan kerja sama di sektor pertanian, utamanya untuk komoditas susu sapi, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dan beras.

    Peluang kerja sama RI-Jepang tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang Taku Eto di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Dalam pertemuan itu, Amran mengungkap bahwa Jepang meminta agar produksi susu dari Negeri Sakura bisa masuk ke pasar Indonesia. 

    Penawaran tersebut lantas menjadi pertimbangan Indonesia, mengingat Indonesia masih membutuhkan pasokan susu dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    “Susu diminta untuk masuk ke Indonesia. Kan kita butuh, masih butuh banyak susu. Aku katakan oke,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (29/4/2025). 

    Sebagai gantinya, Amran meminta agar ekspor CPO ke Jepang dapat ditingkatkan. Adapun melansir laman resmi Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Selasa (29/4/2025), Jepang merupakan salah satu importir minyak sawit terbesar di kawasan ini. 

    Malaysia dan Indonesia merupakan negara eksportir komoditas ini ke Jepang, dengan Malaysia mendominasi 65% pangsa pasar diikuti Indonesia sebanyak 35%.

    Selain susu dan CPO, kedua negara juga membahas peluang kerja sama teknologi untuk memitigasi risiko iklim yang tidak menentu, utamanya untuk tanaman padi 

    Dalam hal ini, Amran menyebut bahwa Taku Eto sempat menanyakan varietas tanaman padi yang dapat dibudidayakan di segala situasi.

    “Jenis varietasnya adalah infarabiosaline. Kemudian yang kedua, padi gogo. Jadi dua itu, kita Indonesia menciptakan benih yang adaptasi pada air asin, adaptasi pada lingkungan, adaptasi pada kekeringan, adaptasi pada air tawar dan asin. Itu kata kunci, itu yang ditanyakan tadi,” tuturnya. 

  • Kemendag dan Kemenko Perekonomian Kaji Usulan Moratorium Ekspor Kelapa 6 Bulan

    Kemendag dan Kemenko Perekonomian Kaji Usulan Moratorium Ekspor Kelapa 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi permintaan pengusaha kelapa yang meminta agar diberlakukannya moratorium ekspor kelapa selama 6 bulan. Permintaan ini seiring dengan terjadinya krisis bahan baku kelapa yang terjadi di dalam negeri.

    Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir menuturkan pengaturan larangan dan pembatasan untuk ekspor-impor harus disepakati pada rakor yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Farid menjelaskan hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan (PP 29/2021).

    “Oleh sebab itu, proses usulan moratorium saat ini masih dibahas bersama di Menko Perekonomian,” kata Farid kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja sebelumnya memandang pemerintah perlu melakukan moratorium ekspor kelapa lantaran sudah banyak industri yang sudah tidak bisa memproduksi kelapa bulat.

    “Hipki selalu mengusulkan kepada pemerintah untuk kita lakukan moratorium ekspor kelapa, jadi kita larang ekspor kelapa selama 6 bulan,” kata Rudy saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Adapun, alasan di balik perlunya moratorium ekspor kelapa paling lama 6 bulan ini agar tidak berdampak buruk pada penurunan harga kelapa di dalam negeri yang bisa merugikan petani dan pedagang.

    Namun, Rudy menyebut pengajuan moratorium ekspor kelapa ini sudah bergulir sejak September tahun lalu dan belum mendapatkan sinyal dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kita mengajukan moratorium aja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ungkapnya.

    Kondisi Dalam Negeri

    Lebih lanjut, Rudy menyampaikan kondisi kelapa bulat dalam negeri tengah dalam krisis, ditambah pula dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Alhasil, Rudy menyampaikan harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang menanjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50% lantaran cuaca hingga pohon kelapa yang sudah menua.

    “Bahkan ada industri kita, anggota dari Hipki itu yang sudah tidak jalan sama sekali. Sudah tidak jalan sama sekali karena memang kekurangan bahan baku,” ungkapnya.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor, sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya.

  • Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi dari Korea Selatan meningkat meskipun LG Energy Solution hengkang dari salah satu proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan investasi dari Korea Selatan (Korsel) mencapai US$683,29 juta pada kuartal I/2025. Jumlah tersebut meningkat 18,17% secara kuartalan, yang mana realisasi investasi dari Korsel sebesar US$559,1 juta pada Kuartal IV/2024.

    Rosan mengaku bahwa LG memang membatalkan sejumlah proyek yang didanainya di Indonesia, tetapi tidak semuanya. Menurut Rosan, LG tetap berkomitmen menanamkan modalnya ke empat proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Dari empat proyek tersebut, Rosan menyatakan satu proyek sudah terealisasikan investasinya sehingga terus berjalan. Malah, dia mengaku LG sudah berkomitmen menambah nilai investasi di proyek tersebut.

    “Pembicaraan selanjutnya mereka akan expand [ekspansi] lagi, nilainya kurang lebih US$1,7 miliar, yang sudah terealisasi US$1,1 miliar,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu ia berencana kunjungi lokasi pabrik dari hasil investasi LG tersebut pada Rabu (30/4/2025) esok.

    Rosan pun menggarisbawahi bahwa Korsel masih mempunyai komitmen besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia meski ada sejumlah proyek yang batal.

    “Yang kemarin diumumkan tidak jadi, sebenarnya itu tidak semuanya tidak jadi, tapi ada satu bagian yang jadi mengenai baterai dan ekspansinya akan dilakukan segera,” jelasnya.

    Sebelumnya, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar.

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study). Hanya saja, beberapa waktu lalu terungkap konsorsium LG itu batal investasi di Indonesia.

    Kabar Beda Perlakuan Korea Selatan dan China

    Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengungkap konsorsium LG mengundurkan diri dari proyek baterai nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia karena takut rugi.

    Dradjad mengaku sudah bertemu dengan pihak dari Korsel, termasuk LG. Dia pun coba merunut persoalannya.

    Menurut Dradjad, awalnya pemerintah mengundang konsorsium LG untuk berinvestasi di proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurutnya, pihak LG sepakat untuk berinvestasi sekitar US$2 miliar.

    Saat itu, Hyundai Ioniq Electric memerlukan baterai. LG pun siap untuk menyediakan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki.

    “Mereka penuhi semua peraturan, TKDN mereka penuhi, semua mereka penuhi,” ungkap Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Setelah dihitung dengan segala pertimbangan biaya produksi di Indonesia, mobil listrik Ioniq tersebut bisa dijual dengan harga sekitar Rp700 juta—Rp800 juta.

    Ternyata di luar dugaan, produsen mobil listrik asal China BYD Auto Co. Ltd. tidak bisa menjual produknya di Eropa karena perang dagang. Akibatnya, BYD menjual produknya ke negara-negara lain di luar Eropa termasuk Indonesia.

    Saat masuk ke Indonesia, pemerintah ternyata memberikan BYD berbagai kemudahan sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Masalahnya, berbagai kemudahan tersebut tidak diberikan kepada LG.

    “Ya otomatis enggak bisa bersaing. Harganya Ioniq sekitar 50%—60% di atas harga BYD dengan spesifikasi yang sama, ya gimana bisa bersaing?” ujar anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu.

    Akibatnya, permintaan terhadap Ioniq menurun. LG pun memikirkan ulang rencana investasinya.

    “LG mikir dong kalau mau investasi terus, pasarnya turun kok, kami enggak diperlakukan sama kok dengan teman-teman dari China,” kata Dradjad.

    Menurut ekonom senior Indef ini, perbedaan perlakuan atas perusahaan asal Korea Selatan dengan China itu karena adanya konstelasi politik. Dradjad pun meminta seharusnya tidak ada perlakuan khusus seperti itu ke depannya.

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Otoritas pun menyoroti permasalahan premanisme hingga perizinan usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% secara tahunan (year on year/YoY).

    Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024 atau tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

    Sebelumnya, pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat diusik oleh aksi premansime berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).

    Dia menegaskan aksi premanisme berkedok ormas itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutamakan cadangan beras pemerintah atau CBP terpenuhi, sebelum memutuskan untuk mengekspor komoditas ini ke negara-negara lain.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah saat ini terus menyiapkan cadangan pangan nasional. Apabila cadangan pangan dirasa telah mencukupi, langkah selanjutnya adalah menghitung ulang, apakah stok yang ada mencukupi hingga akhir tahun.

    “Tapi Presiden kita bilang, boleh silahkan kalau mau di ekspor, tapi kalau saya menyarankan, sebaiknya kita penuhi cadangan pangan dulu,” kata Arief saat ditemui wartawan di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Arief menuturkan, kebutuhan beras nasional tahun ini sekitar 30,5 juta. Dia meyakini, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, mengingat stok beras yang di gudang Perum Bulog diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.  

    “Insya Allah kalau panennya semua normal aja, sampai 2027 itu cukup, 2026 atau 2027. Insya Allah kalau normal, kita nggak pernah tahu, sehingga cadangan pangan itu penting,” tuturnya. 

    Presiden Prabowo Subianto telah mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras. 

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” ujarnya.

    Kepala Negara sebelumnya mengungkap, sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan, Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tegasnya.

  • Hadapi Perang Dagang Global, Ini Saran Bos ADB untuk Negara-Negara Asia

    Hadapi Perang Dagang Global, Ini Saran Bos ADB untuk Negara-Negara Asia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asian Development Bank menilai negara-negara Asia harus mendiversifikasi mitra dagang mereka dan meningkatkan permintaan domestik agar dapat bertahan dari dampak perang dagang global yang dipicu tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Presiden Asian Development Bank (ADB) Masato Kanda menyebut ekonomi negara-negara di kawasan ini yang didorong oleh ekspor lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi tidak ada ruang untuk berpuas diri karena AS terus melanjutkan strategi tarif tinggi di hampir setiap negara di dunia.

    “Ini adalah waktu bagi Asia untuk meningkatkan permintaan domestik, menjalankan kebijakan ekonomi yang baik, dan mendiversifikasi industri dan mitra dagang,” kata Kanda dikutip dari Bloomberg, Selasa (29/4/2025).

    Selain tarif terhadap China yang telah melipatgandakan biaya impor China ke AS, negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam dan Thailand yang bergantung pada ekspor telah terkena beberapa tarif AS tertinggi.

    Sementara itu, tren “jual AS” yang telah terjadi sejak pemerintahan Trump meluncurkan serangan tarifnya telah menghasilkan keuntungan dalam mata uang Asia, yang selanjutnya merusak daya saing eksportir di kawasan tersebut.

    Kanda, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat mata uang utama Jepang, mengatakan fluktuasi liar di pasar merupakan alasan lain bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk mendiversifikasi basis ekonomi mereka. 

    “Yang dapat kita lakukan adalah melindungi ekonomi regional dari guncangan eksternal dan membangun ketahanan terhadap guncangan di masa mendatang,” katanya.

    Kanda juga mengatakan ketika AS menyuarakan kekhawatiran tentang negara-negara lain yang secara artifisial menurunkan nilai mata uang mereka untuk membantu eksportir, pendekatan Jepang untuk memisahkan pembahasan tentang mata uang dan pasar keuangan dari negosiasi tarif adalah tepat.

    “Semuanya saling terkait, tetapi perdagangan dan mata uang adalah hal yang sangat berbeda. Keduanya perlu dinegosiasikan dari sudut pandang profesional masing-masing,” katanya. 

  • Kelolaan Jumbo Danantara, dari 844 BUMN hingga Aset Strategis Setneg

    Kelolaan Jumbo Danantara, dari 844 BUMN hingga Aset Strategis Setneg

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mengelola aset jumbo dengan jumlah yang fantastis.

    Nilai jumlah aset yang dikelola Danantara bahkan ditaksir bisa tembus hingga US$1 triliun. Jumlah itu ditargetkan dari pengelolaan ratusan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aset-aset negara lainnya yang dikelola oleh lembaga pemerintah.

    Presiden Prabowo Subianto optimistis nilai kekayaan Danantara diproyeksikan mendekati US$1 triliun.

    Menurutnya, apabila dikelola dengan benar, aset tersebut diyakini mampu menghasilkan dana besar yang dapat mendorong kemajuan nasional.

    Hal ini disampaikannya usai memberikan sambutan secara tertutup dalam kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    “Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$1 triliun dan kalau dikelola dengan baik ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita,” ucapnya.

    Dalam pesannya, Prabowo meminta seluruh jajaran Danantara meninggalkan praktik-praktik lama yang dinilai tidak efisien atau tidak sesuai etika. 

    “Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang enggak bener harus ditinggalkan, dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya,” tegasnya.

    Kepala Negara juga memberikan mandat kepada manajemen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi, termasuk menilai aspek prestasi, etika, dan integritas pribadi mereka.

    Dia menegaskan bahwa siapa pun yang tidak menunjukkan prestasi, malas, atau menyalahgunakan wewenang harus segera diganti.

    “Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” ujarnya. 

  • Bukti Korupsi & Kejahatan Pajak Masih Rawan, Transaksinya Tembus 8% PDB Tahun Lalu

    Bukti Korupsi & Kejahatan Pajak Masih Rawan, Transaksinya Tembus 8% PDB Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merilis data tentang transaksi keuangan yang terindikasi terkait dengan dugaan tindak pidana.

    Total transaksi yang terkait dengan tindak pidana mencapai Rp1.459 triliun pada tahun 2024 lalu. Jumlah itu setara dengan 6,5% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp22.139 triliun.

    Adapun, transaksi kejahatan paling besar selama tahun lalu berasal dari tindak pidana korupsi. Jumlahnya mencapai Rp984 triliun atau sekitar 4,4% dari PDB. Peringkat kedua perpajakan yang tercatat sebesar Rp301 triliun atau 15,57% dari total penerimaan pajak tahun 2024 lalu yang tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun.

    Jika transaksi kejahatan korupsi dan perpajakan digabungkan, maka akan diperoleh angka sebesar Rp1.760 triliun. Artinya, setiap tahun, transaksi yang terkait dengan kekayaan korupsi dan pajak mencapai 7,9% dari PDB.

    Sementara itu, tindak kejaahatan lain yang transaksinya juga cukup besar adalah perjudian yang tercatat senilai Rp68 triliun dan narkotika sebesar Rp9,75 triliun.

    Ancaman Judi Online

    Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah judi online. Berdasarkan data, selama tahun 2025, diperkirakan perputaran dana judi online mencapai Rp1.200 triliun, sementara data tahun lalu sebesar Rp981 triliun.

    Ivan menekankan bahwa tantangan TPPU TPPT dan PPSPM ke depan akan terus berkembang dan memanfaatkan teknologi baru seperti aset kripto, hingga platform online lainnya. 

    “23 tahun merupakan waktu yang tidak singkat. Ini bukan hanya tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi tentang apa yang akan kita lakukan bersama ke depannya untuk menerapkan Rezim APUPPT-PPSPM,” tegas Ivan.

    Lebih lanjut Kepala PPATK menegaskan dari hasil National Risk Assesment (NRA) TPPU didapatkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terbesar dalam TPPU. “Negara harus memberikan fokus utama dalam memberantas tindak pidana tersebut” lanjut Ivan. 

  • Soal Kasus PPDS, Menkes Sebut Kejadian di Undip Lebih Parah daripada Unpad

    Soal Kasus PPDS, Menkes Sebut Kejadian di Undip Lebih Parah daripada Unpad

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti 2 kasus besar dalam dunia Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Dia mengatakan kasus yang terjadi di Universitas Diponegoro (Undip) lebih parah karena sampai menewaskan seorang mahasiswa.

    Namun, dia juga menuturkan bahwa saat ini kasus yang terjadi di Universitas Padjadjaran (Unpad) yakni dugaan pelecehan seksual oleh residen anestesi PPDS Universitas Padjadjaran (Unpad) di RS Hasan Sadikin Bandung lebih hangat dibahas di publik.

    “Karena isu ini [kasus PPDS di Bandung] lebih hangat lah, walaupun menurut saya yang lebih parah Undip, karena ada nyawa yang hilang. Tapi ini kan hangat sehingga kasusnya cepat,” ujar dia saat raker dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Adapun, untuk kasus di Undip ini, Budi menyebut pihaknya sudah mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Bahkan, Irjen Kesehatan dan Irjen Ristek Dikti sudah ‘duduk bareng’ guna membahas kasus ini.

    “Nah sekarang kita sudah minta ke FK Undip dan rumah sakit Kariadi untuk memperbaiki berdasarkan masukan dari Irjen. Kalau itu sudah diperbaiki maka rencananya kita akan aktifkan kembali [PPDS anestesi],” tuturnya.

    Lebih lanjut, secara sistematis dia mengklaim sampai sekarang laporan yang sudah masuk ke pihaknya soal pengusutan kasus di Undip menunjukkan perkembangan yang baik.

    Sementara, perbaikan dari sisi hukumnya, Budi mengatakan pihaknya menyerahkan semuanya kepada polisi supaya pengusutannya benar-benar independen, karena jika dirinya ikut terlibat akan diduga cawe-cawe.

    “Ini kan bukan pertama sebenarnya [kasus perundungan di PPDS]. Cuma kan yang terbuka yang ini, jadi harusnya berhenti lah sampai sudah dia meninggal itu sudah sangat tidak baik, udah masuk di polisi, polisi sudah beres, sekarang sudah SP 21 sudah masuk ke kejaksaan. Tersangka nya juga sudah ada tinggal masuk pengadilan,” urai dia.

    Dengan itu, dia berharap adanya perbaikan dalam dunia PPDS dan bagi para pelaku juga mendapatkan efek jera yang seharusnya.

    Dokter Bunuh Diri

    Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

    Kematian korban berinisial Aulia Risma (AR) yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan. 

    Berdasarkan keterangan Kemenkes, AR juga diduga diperas oleh seniornya sebesar Rp20 juta – Rp40 juta per bulan dari Juli hingga November 2022.