Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Gus Ipul Sebut Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terbuka Lebar

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) masih memproses  Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Soeharto sebelumnya disebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar tersebut.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa 29 April 2025 di Jakarta.

    Dia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sejumlah administrasi untuk dilengkapi agar Presiden RI ke-2 H.M Soeharto bisa segera mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia.

    “Sedang dalam proses ya,” tuturnya.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut juga mengatakan bahwa peluang Presiden RI ke-2 Soeharto sangat besar untuk diberi gelar pahlawan nasional tahun ini.

    “Peluangnya terbuka lebar untuk Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Presiden RI ke-2 H.M Soeharto memenuhi semua persyaratan untuk diberi gelar pahlawan nasional. Sayangnya, Gus Ipul belum membeberkan apa saja syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan gelar tersebut.

    “Dalam proses,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani angkat suara terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet yang santer beredar akan terjadi pada Mei 2025 di Kabinet Prabowo Subianto.

    Meskipun baru saja melaksanakan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto, Muzani menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal tersebut. 

    “Saya belum dengar. Saya belum dengar ada rencana [perombakan kabinet],” katanya kepada usai menghadiri pertemuan di Istana Negara, Selasa (29/4/2025).

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menekankan bahwa pertemuan tersebut disebut berlangsung santai dan tidak membahas isu-isu politik strategis.

    Muzani mengungkapkan bahwa dia dan beberapa tokoh lainnya hanya memenuhi undangan makan siang dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas, ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, dan beberapa hal zaman kecil dulu beliau pada saat makan siang. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” jelas Muzani. 

    Dalam kesempatan itu, beberapa tokoh nasional juga turut hadir, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

  • Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Muzani Dukung Prabowo Evaluasi Kinerja Direksi BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevaluasi kinerja direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Menurutnya, pembicaraan tersebut memang penting dan diperlukan, lantaran menyentuh pentingnya peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Tadi diomongin sedikit memang tentang para kinerja Badan Usaha Negara, kami berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/4/2025).

    Muzani menekankan bahwa meskipun penyertaan modal negara ke BUMN cukup besar, hasil yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

    “Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan oleh masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam danantara itu, itu bisa memberi andil yang besar,” tambahnya.

    Menanggapi pertanyaan terkait aset GBK dan Hotel Sultan yang dikaitkan dengan entitas pengelola aset negara seperti Danantara, Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci.

    “Saya nggak ikut membaca atau mempelajari, tergantung dari apa saja aset yang dihitung sebagai penyertaan di Danantara,” pungkas Muzani.

  • Kejagung Ungkap Kaitan Direktur Adaro (ADMR) pada Kasus Korupsi Minyak Pertamina

    Kejagung Ungkap Kaitan Direktur Adaro (ADMR) pada Kasus Korupsi Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan pihaknya memeriksa Direktur Keuangan PT Adaro Minerals Indonesia (ADMR) Heri Gunawan (HG).

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami kaitannya ADRM dalam perkara dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS.

    “Secara substansi tentu penyidik yang memahami tapi informasi yang kita dengar itu tentu ada kaitannya karena ini kan korporasi,” ujarnya di Kejagung, Selasa (29/4/2025).

    Dia menambahkan, pendalaman itu, misalnya berkaitan dengan transaksi pembelian minyak mentah oleh ADRM secara korporasi.

    “Apakah misalnya ada pemesanan terkait dengan produk kilang minyak misalnya BBM. Nah, barangkali seputaran itu kita belum tahu pasti, tapi tentu ada korelasinya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Heri Gunawan diperiksa pada Senin (28/4/2025). Dia diperiksa bersama dengan 10 saksi lainnya mulai dari pihak Kementerian ESDM hingga PT Kilang Pertamina Internasional.

    Adapun, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Komdigi Libatkan UNICEF Lindungi Anak dari Bahaya Internet

    Komdigi Libatkan UNICEF Lindungi Anak dari Bahaya Internet

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng United Nations International Children’s Emergency Fund alias UNICEF dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan implementasi PP tersebut adalah fondasi utama Indonesia untuk menghadapi tantangan arus digital yang mengancam anak-anak.

    “Ini adalah janji negara untuk hadir di sisi anak-anak, melindungi mereka saat berpetualang di dunia maya,” kata Meutya dalam keterangan resmi seperti dikutip Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Perlu diketahui, beleid yang disebut dengan PP TUNAS itu mengatur verifikasi usia pengguna, perlindungan data pribadi anak, hingga, edukasi digital bagi orang tua dan anak.

    Lebih jauh, Kemkomdigi juga sedang menyiapkan program luring bertajuk ‘Kota Ramah Anak’. Program ini menyediakan lebih banyak ruang kreatif, inovatif, dan aman untuk anak-anak di dunia nyata.

    Sementara itu, Perwakilan UNICEF Maniza Zaman menyebut langkah Indonesia berani dan visioner. Dia menilai Indonesia berpotensi menjadi role model global dalam pelindungan anak di era digital.

    “Indonesia bukan hanya pemimpin di ASEAN, tapi juga punya kekuatan menginspirasi dunia. Ini adalah langkah penting yang patut dicontoh banyak negara,” kata Maniza.

    UNICEF, lanjut Maniza, siap terus mendukung Indonesia, termasuk memperkuat peran pemerintah daerah agar perlindungan anak menjadi gerakan nasional.

    Pertemuan ini menjadi bukti nyata semangat Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital yang melindungi, memberdayakan, dan menginspirasi anak-anak di seluruh negeri.

  • Ahli Waris Suparta Terancam Tanggung Beban Uang Pengganti Rp4,5 Triliun

    Ahli Waris Suparta Terancam Tanggung Beban Uang Pengganti Rp4,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan beban uang pengganti dari terdakwa kasus timah Suparta yang meninggal dunia bakal dibebankan ke ahli waris.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan kasus megakorupsi timah atas terdakwa Suparta itu kini sudah berstatus gugur. 

    Namun demikian, status gugur itu tidak serta merta menghilangkan pembebanan uang pengganti yang sudah divonis pengadilan.

    “Maka JPU menyerahkan berita acara persidangan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan keperdataan dalam rangka tentu pengembalian kerugian keuangan negara,” ujarnya di Kejagung, Selasa (29/4/2025).

    Dia menjelaskan, berdasarkan Pasal 34 UU No.31/1999 tentang Tipikor, maka pengacara negara bakal melayangkan gugatan pengembalian keuangan negara itu ke ahli waris.

    Meskipun begitu, Harli menekankan bahwa saat ini pihaknya masih belum menentukan sikap untuk melayangkan gugatan tersebut.

    “Ke ahli waris [gugatannya], di aturannya seperti itu tapi nanti bagaimana prosesnya kita mulai dulu bagaimana sikap dari penuntut umum akan dikaji dulu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Suparta dinyatakan meninggal dunia di RSUD Cibinong sekitar 18.05 WIB. Hanya saja, penyebab kematian dari bos smelter itu belum terungkap.

    Dalam catatan Bisnis, Suparta juga telah mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan pidana 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

    Selain pidana badan, Suparta juga telah dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp4,57 triliun dengan subsider 10 tahun.

  • Dahnil Azhar Soal Hasan Nasbi Resign: Penggantinya Harus Punya Sensitivitas

    Dahnil Azhar Soal Hasan Nasbi Resign: Penggantinya Harus Punya Sensitivitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dahnil Azhar Simanjuntak menghormati keputusan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi yang mengundurkan diri dari jabatannya.

    Dia mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui pertimbangan apa yang dipikirkan oleh Hasan Nasbi, sehingga mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

    “Saya enggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas kita menghormati keputusan apapun yang dibuat Mas Hasan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Adapun, menurutnya sosok pengganti Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO tentunya haruslah orang yang paling memahami pola komunikasi yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang jelas memang salah satu koreksi dari presiden adalah masalah komunikasi. Terus terang presiden melakukan self correction kan kemarin itu. Yang jelas presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait pola komunikasi,” beber dia.

    Wakil Kepala BPH ini membeberkan Prabowo meminta para anggota kabinet harus bisa menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik, sehingga tidak memunculkan multitafsir.

    “Jadi sense of sentisitifity-nya kurang. Jadi harus simpati dan empati. Itu yang kira kira disampaikan oleh presiden,” ucap Dahnil.

    Lebih jauh, dia mengaku belum mendengar kabar reshuffle kabinet seusai Hasan mundur karena masih belum bertemu dengan Prabowo. “Saya enggak tahu. Belum dapat ketemu pak presiden jadi belum dapat update terkait itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur. 

    Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.  “[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.

  • Pemadaman Listrik Massal di Spanyol dan Portugal Akibat Serangan Siber?

    Pemadaman Listrik Massal di Spanyol dan Portugal Akibat Serangan Siber?

    Bisnis.com, JAKARTA — Operator jaringan listrik Portugal, REN masih mencari tahu penyebab pemadaman listrik massal yang melanda yang terjadi di Portugal dan Spanyol, termasuk dugaan adanya serangan siber.

    Anggota dewan REN Joao Conceicao mengatakan bahwa operator tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pemadaman tersebut disebabkan oleh osilasi yang sangat besar dalam tegangan listrik, pertama di sistem Spanyol, yang kemudian menyebar ke sistem Portugal.

    “Bisa ada seribu satu penyebab, terlalu dini untuk menilai penyebabnya [karena serangan siber],” kata Conceicao dikutip dari Reuters, Selasa (29/4/2025).

    Conceicao menyampaikan harapan REN untuk memulihkan pasokan listrik di kota terbesar kedua di Portugal, Porto, dalam dua jam ke depan, dan dalam lima atau enam jam di ibu kota, Lisbon.

    “Jika itu tergantung pada REN, negara ini akan bangun besok dengan listrik, tetapi sayangnya bukan hanya REN yang berperan,” ujarnya.

    Pemadaman listrik ini menyebabkan gangguan signifikan di kedua negara, mempengaruhi aktivitas sehari-hari warga dan berbagai layanan. Pihak berwenang di Spanyol belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab gangguan di sistem mereka yang kemudian berdampak pada Portugal.

    REN terus berupaya untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari gangguan ini dan memprioritaskan pemulihan pasokan listrik secepat mungkin di seluruh wilayah yang terdampak.

    Spanyol dan Portugal Hadapi Pemadaman Listrik Masal, Operator Bantah Serangan Siber

    ++Operator listrik Portugal REN membantah padamnya listrik di Spanyol dan Portugal disebabkan oleh serangan siber.

    ++Portugal, Spanyol, pemadaman listrik, gangguan listrik, REN, Red Eléctrica de España, serangan siber, Porto, Lisbon, tegangan listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Operator jaringan listrik Portugal, REN, menyampaikan belum menemukan informasi dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemadaman listrik massal yang melanda Semenanjung Iberia disebabkan oleh serangan siber.

    Anggota dewan REN Joao Conceicao mengatakan bahwa operator tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pemadaman tersebut disebabkan oleh osilasi yang sangat besar dalam tegangan listrik, pertama di sistem Spanyol, yang kemudian menyebar ke sistem Portugal. Pihaknya masih mendalami penyebab pemadaman listrik, dan hingga saat ini belum menemukan insiden tersebut disebabkan oleh serangan siber.

    “Bisa ada seribu satu penyebab, terlalu dini untuk menilai penyebabnya,” kata Conceicao dikutip dari Reuters, Selasa (29/4/2025).

    Conceicao menyampaikan harapan REN untuk memulihkan pasokan listrik di kota terbesar kedua di Portugal, Porto, dalam dua jam ke depan, dan dalam lima atau enam jam di ibu kota, Lisbon.

    “Jika itu tergantung pada REN, negara ini akan bangun besok dengan listrik, tetapi sayangnya bukan hanya REN yang berperan,” ujarnya.

    Pemadaman listrik ini menyebabkan gangguan signifikan di kedua negara, mempengaruhi aktivitas sehari-hari warga dan berbagai layanan. Pihak berwenang di Spanyol belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab gangguan di sistem mereka yang kemudian berdampak pada Portugal.

    REN terus berupaya untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari gangguan ini dan memprioritaskan pemulihan pasokan listrik secepat mungkin di seluruh wilayah yang terdampak. Masyarakat di Lisbon dan Porto diimbau untuk bersabar sementara upaya pemulihan sedang berlangsung. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai insiden pemadaman listrik massal ini.

  • Hasan Nasbi Mundur dari Kabinet, Muzani: Belum Dibahas dengan Prabowo

    Hasan Nasbi Mundur dari Kabinet, Muzani: Belum Dibahas dengan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani angkat bicara terkait dengan pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada pembahasan resmi di internal maupun informasi yang lengkap yang dia terima terkait ihwal pengunduran diri tersebut.

    Hal ini dia sampaikan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/4/2025).

    “Pertama tidak ada dibahas sama sekali [dengan Presiden]. Yang kedua saya juga belum baca, terus terang belum melihat dan mendengar. Saya baru tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa komentar,” ujarnya saat diwawancara di kompleks Istana Kepresidenan.

    Meskipun belum mengetahui detil soal pengunduran Hasan, tetapi Muzani mengamini pentingnya keberlangsungan lembaga komunikasi pemerintahan. Dia menyebut komunikasi pemerintah harus tetap berjalan dan eksis, meskipun ada dinamika di internal.

    “Komunikasi, ya itu lembaga yang sudah dibentuk, kan, jadi harus eksis. Tapi soal itu saya belum tahu dan belum paham,” lanjutnya.

    Saat ditanya soal kemungkinan nama pengganti Hasan Nasbi maupun peran Partai Gerindra dalam mengusulkan kandidat baru, Muzani belum dapat memberikan komentar. Dia menyebut belum mendapat informasi yang valid mengenai hal itu.

    “Saya belum tahu. Jadi karena itu cerita atau berita yang saya belum bisa konfirmasi, ya nggak benar aja. Saya belum bisa komentar, orang ini aja saya belum dapat cerita yang kesahihannya,” imbuhnya.

    Terkait rencana penyempurnaan komunikasi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, Muzani menyebut perbaikan adalah hal yang terus diupayakan agar komunikasi publik bisa lebih cepat dan tepat.

    “Bentuk komunikasi selalu dilakukan untuk penyempurnaan dan perbaikan, sehingga situasi dan keadaan bisa tetap relevan. Komunikasi dengan masyarakat bisa cepat-tepat disampaikan dengan baik,” tuturnya.

    Kendati demikian, dia juga menyambut baik wacana peningkatan peran juru bicara pemerintah agar lebih aktif mendampingi Presiden dalam menyampaikan informasi publik.

    Namun, Muzani menekankan bahwa dirinya belum mengetahui secara spesifik bentuk perubahan atau strategi baru yang akan dilakukan.

  • KPPU Segera Sidangkan Kasus Kartel Bunga Pinjol

    KPPU Segera Sidangkan Kasus Kartel Bunga Pinjol

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga pinjaman online (pinjol) dalam waktu dekat.

    Dalam siaran resminya, penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat asosiasi industri, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    Hasil penyelidikan KPPU mengungkap bahwa mereka menetapkan tingkat bunga pinjaman (yang meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya) yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8 % per hari. Angka itu dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman yang kemudian besaran tersebut diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021.

    “Kami menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi selama tahun 2020 hingga 2023. Ini dapat membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen,” kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, Selasa (29/4/2025).

    Fanshurullah menuturkan bahwa dalam melakukan penyelidikan, KPPU telah mendalami model bisnis, struktur pasar, hingga pola keterkaitan antar pelaku di industri pinjol. Model bisnis pinjaman online di Indonesia mayoritas menggunakan pola Peer-to-Peer (P2P) Lending, menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman melalui platform digital.

    Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa
    Keuangan (OJK), seluruh penyelenggara wajib terdaftar dan menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu AFPI. Namun, struktur pasar menunjukkan cukup tingkat konsentrasi tinggi.

    Sampai dengan Juli 2023, terdapat 97 penyelenggara aktif, dengan dominasi pasar terpusat pada beberapa pemain utama, antara lain: KreditPintar (13% pangsa pasar), Asetku (11%), Modalku (9%), KrediFazz (7%), EasyCash (6%), dan AdaKami (5%). Sisanya tersebar pada pemain-pemain dengan pangsa minor.

    Konsentrasi pasar diduga semakin kuat dengan adanya afiliasi kepemilikan atau hubungan mereka dengan platform e-commerce.

    Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemberkasan, KPPU melalui Rapat Komisi tanggal 25 April 2025 memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. Agenda sidang ini bertujuan menyampaikan dan menguji validitas temuan, serta membuka ruang pembuktian lebih lanjut.

    “Jika terbukti melanggar, para pelaku
    usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode
    pelanggaran.”

    Di sisi lain, KPPU menekankan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan.

    Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran pasar ini yang cukup signifikan dimana hingga pertengahan bulan 2023 telah tercatat sebanyak 1,38 juta pemberi pinjaman aktif, 125,51 juta akun peminjam terdaftar, dengan akumulasi pinjaman yang telah diberikan mencapai
    Rp 829,18 triliun.

    Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki credit gap (kesenjangan
    kredit) atau kebutuhan pembiayaan yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan tradisional yang mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun 2024. Ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia.

    “Melalui penegakan hukum ini, KPPU meminta agar regulator dapat memperbaiki revisi standar industri, memperketat kontrol terhadap asosiasi, mengubah pola bisnis pinjol, hingga memicu penurunan bunga pinjaman ke tingkat yang lebih kompetitif. Dari sisi konsumen, penegakan hukum ini menjadi sinyal positif terhadap perlindungan hak peminjam dan efisiensi biaya layanan keuangan digital,” jelas Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.