Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Komdigi Pilih Perusahaan India Tejas Network untuk Pacu 5G dan AI Indonesia

    Komdigi Pilih Perusahaan India Tejas Network untuk Pacu 5G dan AI Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjajaki kemitraan konkret dengan pemerintah India di bidang 5G dan kecerdasan buatan (AI). Tejas Network bakal terlibat dalam pembangunan digital di Tanah Air. 

    Tejas Networks adalah perusahaan produk optik, broadband, dan jaringan data yang berbasis di India. 

    Desain perusahaan mengembangkan dan menjual produknya ke penyedia layanan telekomunikasi, penyedia layanan internet, utilitas, keamanan dan entitas pemerintah di 75 negara. 

    Kemitraan ini ditandai dengan pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty.

    “Kehadiran Anda sangat berarti bagi kami dalam menjajaki berbagai peluang kolaborasi di sektor digital dan telekomunikasi,” kata Meutya dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

    Meutya menyebut, kerja sama di bidang 5G dan AI sejalan dengan prioritas nasional Indonesia mempercepat transformasi digital. 

    Dirinya menyoroti fleksibilitas kebijakan luar negeri nonblok Indonesia sebagai modal penting dalam membangun kemitraan strategis global, termasuk dengan India.

    Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap pengembangan teknologi AI yang inklusif, berprinsip keberagaman, dan tidak didominasi oleh segelintir negara.

    “Teknologi AI harus untuk semua orang, untuk semua negara, bukan hanya untuk beberapa negara terpilih,” tegas Meutya.

    Pertemuan ini sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Indonesia dan India pada Januari 2025 tentang kerja sama kecerdasan buatan, Internet untuk Segala (IoT), dan pengembangan infrastruktur digital.

    Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menggarisbawahi bahwa kerja sama digital menjadi salah satu prioritas bilateral kedua negara.

    Sandeep menambahkan, sektor swasta India siap berkontribusi aktif dalam kerja sama ini melalui perusahaan seperti Tejas Networks.

    “Tejas Networks siap untuk terlibat lebih jauh dalam proyek-proyek digital dan telekomunikasi di Indonesia, yang akan mempercepat adopsi teknologi terbaru,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, kedua negara merencanakan diskusi teknis lebih mendalam menjelang pertemuan tingkat tinggi pada Juni 2025 untuk mempercepat implementasi kerja sama konkret di bidang 5G dan AI.

  • Erick Thohir Blak-blakan Soal Korupsi di BUMN

    Erick Thohir Blak-blakan Soal Korupsi di BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan bahwa menghapus atau meniadakan praktik korupsi di perusahaan pelat merah perlu waktu dan sinergi dari berbagai pihak.

    Hal itu disampaikan Erick usai bertemu dengan pimpinan dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/4/2025). Erick menyebut kementeriannya berkoordinasi dengan lembaga antirasuah ihwal fungsi pengawasan terhadap BUMN yang saat ini dipegang oleh kementerian. Itu sejalan dengan revisi UU BUMN. 

    Erick mengatakan bakal membentuk sistem dengan KPK dalam rangka menekan angka korupsi tubuh perusahaan pelat merah. Dia menilai upaya yang bisa dilakukan adalah menekan, lantaran menghilangkan korupsi seutuhnya tidak memungkinkan.

    “Kita menekan, kita tidak menghilangkan, karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun. Di sini lah mengapa kita memerlukan tadi sinergi supaya apa yang kita sepakati ini menjadi konkret,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Erick lalu menuturkan, upaya bersih-bersih BUMN yang dilakukannya sejak pertama menjabat menteri akan terus dilakukan meski fungsi Kementerian BUMN sudah berganti seiring dengan revisi UU. Dia menyebut upaya bersih-bersih akan lebih baik dilakukan sejak dari tingkat pimpinan BUMN. 

    Adapun Erick mengaku turut membicarakan soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara saat bertemu dengan pimpinan KPK. Hal itu karena Danantara didirikan dengan landasan revisi UU BUMN. 

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara itu memastikan, SWF baru Indonesia tersebut akan segera menjelaskan setiap tugas dan fungsi dewan-dewan yang berada di struktur Danantara. 

    Itu termasuk tugas dan fungsi Ketua KPK dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara, bersama dengan Jaksa Agung, Kapolri dan lain-lain. 

    “Ini yang memang tadi kasih waktu satu bulan ke depan. Tidak hanya dari kami, dari Danantara juga untuk menyampaikan tadi ya job atau tugas dari masing-masing dewan-dewan yang sedang terbentuk,” kata mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu. 

    Dukungan KPK

    Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertemuan kedua lembaga guna membahas perubahan pada tubuh BUMN yang cukup signifikan sebagai risiko dari revisi UU BUMN. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. 

    Johanis mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan dalam bentuk pencegahan korupsi. Tujuannya, agar tidak ada celah korupsi pada pengelolaan kekayaan milik BUMN yang kini turut dikelola Danantara. 

    “KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” kata Johanis. 

  • TransNusa Naik Kelas ke Medium Service, Cek Perbedaan Kelas Maskapai Penerbangan!

    TransNusa Naik Kelas ke Medium Service, Cek Perbedaan Kelas Maskapai Penerbangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — TransNusa baru saja naik kelas menjadi maskapai medium service carrier atau maskapai pelayanan standar menengah mulai 25 April 2025. Sebelumnya, TransNusa merupakan maskapai kelas penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier). 

    Maskapai penerbangan umumnya dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan, yaitu low cost carrier (LCC), medium service carrier  (MSC), dan full service airline. Klasifikasi ini mencerminkan perbedaan harga tiket serta fasilitas yang disediakan untuk penumpang.

    LCC adalah maskapai yang menawarkan tiket dengan harga murah dan layanan yang minimal. Maskapai ini umumnya tidak menyertakan fasilitas seperti bagasi tercatat, makanan dan minuman, serta hiburan di pesawat dalam harga tiket. Penumpang dapat memilih untuk membeli layanan tambahan jika diperlukan. Beberapa contoh maskapai LCC adalah AirAsia, Citilink, dan Lion Air.

    LCC cocok bagi penumpang yang mengutamakan harga tiket yang terjangkau, terutama untuk perjalanan singkat atau wisata hemat. Meskipun fasilitas terbatas, maskapai jenis ini banyak dipilih oleh mereka yang tidak memerlukan layanan tambahan selama penerbangan.

    Lalu, maskapai MSC menawarkan layanan yang lebih lengkap dibandingkan LCC. Namun, tetap dengan harga yang terjangkau. Maskapai MSC biasanya menyediakan bagasi gratis dengan batasan tertentu, makanan ringan, serta hiburan sederhana di pesawat. Layanan ini memberikan kenyamanan tambahan tanpa mengorbankan harga tiket yang masih cukup bersaing.

    Teranyar, maskapai TransNusa mengumumkan perubahan kelas menjadi MSC dan mengeklaim transformasi tersebut menjadikan layanan penerbangan lebih nyaman. Pelayanan MSC tersebut termasuk bagasi gratis 20 kilogram hingga 30 kilogram tergantung dari kelas dan rute penerbangan. Selain itu, terdapat makanan ringan dan air mineral tanpa biaya tambahan untuk seluruh penerbangan domestik. 

    Sementara itu, maskapai full service airline adalah maskapai yang menawarkan layanan penuh kepada penumpang, termasuk fasilitas seperti bagasi tercatat, makanan dan minuman, hiburan di pesawat, serta akses ke lounge bandara. Maskapai jenis ini juga sering menawarkan program loyalitas bagi penumpang setia. 

    Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific adalah contoh maskapai full service. Maskapai ini lebih cocok bagi penumpang yang mengutamakan kenyamanan maksimal, baik dalam hal layanan di pesawat maupun fasilitas di bandara.

    Dari sisi harga, tiket LCC biasanya yang paling ekonomis, sedangkan MSC menawarkan harga menengah dengan fasilitas tambahan. Sementara itu, full service airline menawarkan harga lebih tinggi sesuai dengan kelengkapan layanan yang diberikan. Setiap jenis maskapai dirancang untuk memenuhi kebutuhan penumpang dengan berbagai preferensi perjalanan.

  • Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa sebanyak 493 daerah masih bergantung kepada pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah atau TKD. 

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi II DPR dengan Sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ribka menyampaikan bahwa 493 daerah tersebut tergolong memiliki kategori fiskal rendah. 

    “[Sebanyak] 493 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). 

    Dalam hal ini, daerah dengan kategori fiskal rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, daerah kategori tersebut lebih mengandalkan dana dari Bendahara Negara alias Kementerian Keuangan. 

    Ribka menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat 546 daerah dengan 26 daerah, 11 provindi, 4 kabupaten, dan 11 kota yang termasuk kategori fiskal kuat. 

    Artinya, daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana TKD sehingga lebih mandiri membiayai program pembangunan daerahnya. 

    Sementara itu, sebanyak 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang yang ditandai dengan PAD dan TKD yang seimbang. 

    Ribka menegaskan bahwa pada dasarnya TKD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif. 

    “Penyaluran dana itu untuk memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat,” ungkapnya. 

    Salah satu cara membuat daerah lebih mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

    Dirinya menyampaikan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

    Dalam APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan TKD senilai Rp919,9 triliun. Hingga 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp207,1 triliun atau 22,5% dari pagu. 

    Tercatat penyaluran TKD dioptimalkan untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOS dan BOK. 

    Selain itu, juga mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN daerah. 

  • Penyidik Kejagung Blokir Aset Hakim Heru Hanindyo

    Penyidik Kejagung Blokir Aset Hakim Heru Hanindyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memblokir aset Hakim Non-aktif PN Surabaya, Heru Hanindyo dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2020-2024.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan kasus TPPU merupakan pengembangan dari tindak pidana awal suap dan atau gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur.

    “Selain menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, juga melakukan berbagai kegiatan pemblokiran terhadap beberapa aset yang dilakukan oleh penyidik,” ujar Harli di Kejagung, Selasa (29/4/2025).

    Hanya saja, Harli belum menjelaskan secara detail terkait dengan aset Heru Hanindyo yang telah diblokir oleh pihaknya tersebut.

    Dia hanya menyampaikan bahwa pihaknya bakal segera menyampaikan perincian aset tersebut. “Ya, nanti penyidik yang masih, masih melakukan pemblokiran-pemblokiran soal itu. Pada saatnya nanti barangkali bisa disampaikan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Heru saat ini tengah menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

    Perkara itu tengah diadili di PN Tipikor Jakarta Pusat. Teranyar, Heru telah dituntut oleh jaksa penuntut umum agar divonis bersalah dan dipenjara selama 12 tahun dan denda Rp750 juta subsider enam bulan.

  • Erick Thohir Cs ke KPK, Bahas UU BUMN Baru hingga Danantara

    Erick Thohir Cs ke KPK, Bahas UU BUMN Baru hingga Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya bertemu dengan pimpinan dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas soal pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.

    Pembahasan itu dilakukan sejalan dengan UU BUMN yang baru dan pembentukan Danantara. 

    Sebagaimana diketahui, revisi UU No.19/2003 tentang BUMN menjadi UU No.1/2025 mengatur berbagai perubahan regulasi ihwal perusahaan milik negara. Salah satunya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang memiliki fungsi mengelola aset dan kekayaan BUMN untuk diinvestasikan. 

    Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertemuan kedua lembaga guna membahas perubahan pada tubuh BUMN yang cukup signifikan sebagai risiko dari revisi UU BUMN. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. 

    Johanis mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan dalam bentuk pencegahan korupsi. Tujuannya, agar tidak ada celah korupsi pada pengelolaan kekayaan milik BUMN yang kini turut dikelola Danantara. 

    “KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku juga berkonsultasi dengan KPK ihwal konsekuensi revisi UU BUMN, yang turut mengubah pola kerja dan penugasan Kementerian BUMN.

    Apalagi, berdasarkan UU BUMN yang baru, kementerian tersebut kini memegang 1% saham seri A Dwiwarna, sedangkan Danantara memegang 99% saham seri B. 

    “Artinya kita ada juga membantu dengan percepatan-percepatan yang kita bisa dorong yang selama ini menggunakan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan peran kami yang baru, tadi kami meng-approve yang namanya dividen, juga meng-approve yang namanya merger, penutupan usaha dan lain-lain,” ujarnya.

    Imbas revisi UU BUMN, terang Erick, kementeriannya tidak hanya melakukan serangkaian aksi korporasi namun juga memperbarui sistem Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Erick menerangkan bahwa kementeriannya kini memiliki fungsi pengawasan. 

    Dengan demikian, guna mencegah tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan KPK untuk membuat sistem dalam rangka menekan angka korupsi di tubuh pelat merah.

    “Kita menekan, kita tidakk menghilangkan, karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita terus bangun. Di sini lah mengapa kita memerlukan tadi sinergi supaya apa yang kita sepakati ini menjadi konkret,” jelasnya. 

    Secara konkret, Kementerian BUMN dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan ke depan akan membentuk payung kerja sama dengan KPK. 

    Adapun pertemuan itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo serta Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. 

  • Amazon Luncurkan 27 Satelit Internet Kuiper Pertama, Siap Saingi Starlink

    Amazon Luncurkan 27 Satelit Internet Kuiper Pertama, Siap Saingi Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA — Amazon meluncurkan 27 satelit pertama dari konstelasi Proyek Kuiper, sistem internet pita lebar luar angkasa yang akan menyaingi layanan Starlink milik SpaceX.

    Melansir dari Reuters, Selasa (29/4/2025) peluncuran ini dilakukan pada Senin malam dari Cape Canaveral Space Force Station di Florida.

    Peluncuran satelit ini menggunakan roket Atlas V milik United Launch Alliance, perusahaan patungan Boeing dan Lockheed Martin. Misi ini sempat tertunda akibat cuaca buruk pada 9 April lalu.

    Langkah ini menjadi awal dari penyebaran 3.236 satelit yang direncanakan oleh Amazon untuk Proyek Kuiper, sebuah inisiatif bernilai US$10 miliar atau Rp167,6 triliun.

    Adapun, rencana ini bertujuan menyediakan akses internet global, khususnya bagi daerah terpencil yang selama ini minim konektivitas. 

    Sejak diumumkan pada 2019, proyek ini telah lama dinanti sebagai pesaing serius Starlink dan penyedia telekomunikasi besar seperti AT&T dan T-Mobile.

    Meski demikian, Amazon menghadapi tenggat waktu dari Komisi Komunikasi Federal (FCC) AS untuk menyebarkan setengah dari konstelasi Kuiper pada pertengahan 2026. 

    Para analis menilai bahwa permulaan yang terlambat ini membuat Amazon kemungkinan besar akan meminta perpanjangan.

    Setelah peluncuran ini, Amazon diperkirakan akan segera mengumumkan status kontak awal dengan seluruh satelit dari pusat operasinya di Redmond, Washington. 

    CEO ULA, Tory Bruno, mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaannya siap meluncurkan hingga lima misi Kuiper tambahan tahun ini.

    Proyek Kuiper milik raksasa layanan web dan e-commerce tersebut merupakan upaya ambisius ke luar angkasa, dengan awal yang terlambat di pasar yang didominasi oleh SpaceX. 

    Namun, para eksekutif Amazon melihat pengalaman produk konsumen yang mendalam dan bisnis komputasi awan yang mapan yang akan terhubung dengan Kuiper sebagai keunggulan atas Starlink.

    Amazon meluncurkan dua prototipe satelit pada tahun 2023 dalam pengujian yang dikatakan berhasil, sebelum melepaskannya dari orbit pada tahun 2024. 

    Amazon relatif diam tentang pengembangan program tersebut hingga mengumumkan rencana peluncuran Kuiper pertamanya awal bulan ini.

  • Serangan Siber Luring Naik 15% di Asean 2024, Indonesia Catat Penurunan

    Serangan Siber Luring Naik 15% di Asean 2024, Indonesia Catat Penurunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber global, Kaspersky, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan serangan siber luring berbasis USB – hard drive di Asia Tenggara sepanjang 2024. 

    Berdasarkan data terbaru Kaspersky, sebanyak 49.234.759 ancaman lokal berhasil diblokir di kawasan ini antara Januari hingga Desember 2024. Angka ini menunjukkan lonjakan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat hampir 43 juta serangan offline.

    Menariknya, di tengah tren peningkatan serangan di kawasan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan sedikit penurunan ancaman lokal, yakni sebesar -3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

    Namun, negara tetangga seperti Singapura justru mengalami lonjakan tertinggi dalam serangan offline antara tahun 2023 dan 2024, mencapai 88%. 

    Kenaikan signifikan juga tercatat di Malaysia (47%), Vietnam (25%), Thailand (20%), dan Filipina (16%).

    General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong, mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan terkait keamanan perangkat USB yang digunakan oleh instansi pemerintah di kawasan ini. 

    Menjelang akhir tahun lalu, Kaspersky mendeteksi adanya penyusupan pada drive USB yang dikembangkan untuk menyimpan dan mentransfer berkas secara aman di lingkungan sensitif.

    “Kode berbahaya telah disuntikkan ke dalam perangkat lunak manajemen aksesnya, yang memungkinkannya untuk mencuri file rahasia dari partisi aman drive tersebut,” ujar Tiong dalam keterangan resminya yang dikutip Bisnis, Selasa (29/4/2025). 

    Lebih lanjut, Dia menjelaskan bahwa kode tersebut juga berfungsi sebagai worm USB yang mampu menyebarkan infeksi ke drive lain dengan jenis yang sama, menggarisbawahi tingkat kecanggihan ancaman ini.

    Menyikapi tren peningkatan serangan malware offline, Yeo Siang Tiong menekankan pentingnya kewaspadaan dan tindakan proaktif dalam keamanan siber bagi bisnis dan organisasi di Asia Tenggara. 

    “Karena serangan malware offline terus berkembang, bisnis dan organisasi di Asia Tenggara harus tetap waspada dan proaktif dalam upaya keamanan siber. Dengan memahami risiko siber dan menerapkan pertahanan yang kuat, organisasi dapat melindungi diri dari ancaman yang terus berkembang ini,” katanya.

  • Golkar Soal Hasan Nasbi Mundur: Jubir Harus Selalu di Sekitar Presiden

    Golkar Soal Hasan Nasbi Mundur: Jubir Harus Selalu di Sekitar Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi langkah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi yang mundur dari jabatannya. 

    Doli mengatakan bahwa seseorang yang menjadi juru bicara (jubir) presiden adalah memang orang yang sehari-harinya berada di dekat presiden, karena dia bertugas untuk menyampaikan hal yang diucap hingga dipikirkan presiden kepada publik.

    “Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second itu berada di sekitar Pak Prabowo. Bukan menganalisanya dulu, apalagi berasumsi gitu lho. Nah, apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Doli kemudian mengatakan bahwa penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebagai jubir presiden sudah tepat. Apalagi, Prasetyo setiap hari sehari-harinya bersama Prabowo.

    “Makanya waktu itu saya sarankan, dengan pak Prasetyo Hadi itu juga sebagai juru bicara, saya kira itu menjadi jembatan antara teman-teman Kantor Komunikasi Presiden dengan presiden,” jelasnya.

    Di lain sisi, anggota Komisi II DPR RI ini mengaku tidak tahu persis alasan pengunduran diri Hasan Nasbi. Namun, dia yakin keputusannya itu diambil berdasarkan keputusannya sendiri alias mandiri tanpa intervensi siapapun.

    “Saya tidak tahu apakah kemudian pengunduran ini misalnya disebabkan kemarin ketika Pak Prabowo juga meminta Pak Mensesneg untuk menjadi juru bicara juga gitu, saya tidak tahu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur. 

    Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak. 

    “[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.

  • Smartcom Ekspansi ke Indonesia, Incar Pasar Logistik hingga Keamanan

    Smartcom Ekspansi ke Indonesia, Incar Pasar Logistik hingga Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Smartcom, penyedia solusi push-to-talk (PTT) mission-critical berbasis di Singapura, memperluas layanan ke Indonesia dengan menyasar sektor logistik, minyak & gas dan keamanan. 

    Director PT Smartcom Indonesia, Imran Jaffar mengatakan pemilihan pasar tersebut menyelaraskan dengan spesialisasi pasar perusahaan selama ini. 

    “Untuk Indonesia, kami memiliki beberapa vertikal yang selalu kami incar. Baik itu logistik, keamanan, manajemen perhotelan, khususnya minyak dan gas, dan juga transportasi,” kata Iman di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Namun demikian, Iman menyebut Smartcom terbuka untuk mengeksplorasi pasar lain yang mungkin relevan dengan kebutuhan pasar lokal, 

    Hal ini bakal dilakukan, karena Iman sadar bahwa Smartcom masih tergolong pemain baru di Indonesia.

    Seiring dengan peluncuran layanan, Smartcom memulai sejumlah uji coba dengan beberapa perusahaan lokal. Namun, Imran belum menyebutkan nama-nama perusahaan secara spesifik.

    “Kami mengizinkan uji coba untuk layanan kami, solusi kami, dan pembuktian konsep untuk solusi kami agar pelanggan benar-benar memahami produk kami dengan lebih baik,” ujarnya.

    Di sisi lain, Business Development Lead Smartcom Indonesia, Asri Ariani Fauziah menuturkan saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang tertarik menggunakan layanan Smartcom. 

    Asri menyebutkan, beberapa perusahan yang berminat di antaranya berasal dari sektor minyak dan gas serta logistik.

    “Ada perusahaan dari oil dan gas, serta perusahaan logistik,” ucap Asri.

    Smartcom menjadi satu-satunya penyedia layanan PTT mission-critical bersertifikasi yang beroperasi di berbagai pasar Asia.

    Smartcom menggabungkan perangkat tangguh bersertifikasi ATEX dengan perangkat lunak TASSTA bersertifikasi ETSI/3GPP untuk menciptakan sistem komunikasi tingkat operator yang berfungsi mulus di berbagai jaringan Indonesia.  

    Kehadiran Smartcom di Indonesia didukung oleh kesuksesan implementasi sebelumnya bersama Korlantas (Korps Lalu Lintas Polri) dan Kereta Api Indonesia (KAI), yang membuktikan kinerja sistem ini di berbagai kondisi operasional Tanah Air.

    Implementasi awal Smartcom di Indonesia akan menggunakan smartphone dan tablet ATEX yang telah teruji di berbagai proyek berbasis Singapura, termasuk Ion Orchard, Takashimaya, dan properti Marriott. 

    Rencana pengembangan produk mencakup penyempurnaan khusus untuk Indonesia, seperti pelacakan GPS real-time untuk manajemen tenaga kerja.

    Kemudian, fitur video push untuk inspeksi peralatan dan integrasi drone untuk pemantauan area berbahaya.

    Solusi ini dibangun berdasarkan pengalaman Smartcom dalam menghadapi lingkungan operasional yang kompleks, dan kini disesuaikan dengan kebutuhan industri Indonesia.

    Perusahaan menargetkan 10.000 pengguna di Indonesia dalam 12 bulan sebelum berekspansi ke Malaysia dan Vietnam pada 2026.