Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Aset GBK Bakal Dikelola Danantara, Mensesneg Bilang Begini

    Aset GBK Bakal Dikelola Danantara, Mensesneg Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara terkait dengan rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

    Prasetyo Hadi menjelaskan, rencana tersebut didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahannya kepada manajemen Danantara dan segenap direksi BUMN pada Senin (28/4/2025).

    Namun demikian, Mensesneg menekankan bahwa realisasi akuisisi aset GBK oleh Danantara itu masih memerlukan waktu.

    “Kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini,” kata Hadi kepada media, Rabu (30/4/2025).

    Pasalnya, saat ini Kawasan GBK sendiri dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg yakni Pusat Pengelolaan Komplek gelora Bung Karno (PPK GBK). Di mana, pengalihan asetnya tentu akan berbeda dengan pengalihan aset BUMN.

    Mensesneg juga menegaskan, hingga saat ini belum ada aset di Kawasan GBK yang telah dikelola oleh Danantara. 

    “Bagaimana pun aset GBK di bawah Kemensetneg adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” tegasnya.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo. Dia menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman transformasi kawasan GBK usai disebut-sebut bakal dikelola BPI Danantara.

    “Tentunya, setiap proses perubahan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan prinsip tata kelola yang baik serta mengedepankan kepentingan nasional,” kata Rakhmadi kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025). 

    Lebih lanjut, Adi juga mengaku bakal terlebih dahulu menyelesaikan sengketa aset Blok 15 yang merupakan lahan ex-Hotel Sultan. Di mana, hotel itu sebelumnya dikelola oleh PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo. 

    Penyelesaian sengketa itu dilakukan guna memastikan seluruh aset di Kawasan GBK telah clean and clear. 

    “Untuk aset-aset tertentu yang saat ini masih dalam proses penyelesaian hukum, seperti Blok 15 atau lahan ex Hotel Sultan, kami percaya bahwa penyelesaiannya akan tetap mengacu pada prinsip pada kepentingan publik dan kepentingan negara,” tambahnya. 

  • Jokowi Laporkan 5 Orang ke Polisi soal Ijazah Palsu, Ini Identitasnya

    Jokowi Laporkan 5 Orang ke Polisi soal Ijazah Palsu, Ini Identitasnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah melaporkan 5 orang terkait dengan perkara tudingan ijazah palsu.

    Penasihat hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan lima orang yang telah dilaporkan pihaknya itu berinisial RS, ES, RS, T, dan K.

    “Ada lima yang kita duga paling tidak diduga terlibat dalam tindak pidana yang kami laporkan,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

    Dia menambahkan, alasan kliennya melaporkan kasus ini lantaran tudingan ijazah palsu ini terus berlarut meskipun sudah lengser dari jabatannya sebagai presiden.

    Menurutnya, tudingan ijazah palsu ini telah mencederai nama keluarga Jokowi hingga negara. Sebab, Jokowi yang telah menjabat 10 tahun jadi kepala negara malah diisukan memiliki ijazah palsu.

    “Kalau kata orang apa kata dunia? Jadi ini kan martabat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga,” imbuhnya.

    Adapun, Yakup melaporkan kelima orang itu dengan persangkaan Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27a, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.  

    “Jadi terlapor semua dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan ke penyidik. Semua barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan peristiwanya,” pungkas Yakup.

  • Kinerja Manufaktur China Anjlok Gara-Gara Tarif Trump, Butuh Stimulus Tambahan?

    Kinerja Manufaktur China Anjlok Gara-Gara Tarif Trump, Butuh Stimulus Tambahan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur di China merosot ke kontraksi terburuk sejak Desember 2023, menunjukkan dampak awal tarif Donald Trump dan mendorong seruan untuk peningkatan kebijakan yang cepat.

    Data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dilansir dari Bloomberg pada Rabu (30/4/2025) mencatat, Indeks purchasing managers’ index (PMI) manufaktur China pada April turun lebih dari ekspektasi menjadi 49 dari 50,5 bulan sebelumnya. Indeks nonmanufaktur menunjukkan aktivitas di bidang konstruksi dan jasa tumbuh kurang dari yang diperkirakan.

    Zhao Qinghe, seorang ahli statistik senior NBS, mengutip basis yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan perubahan cepat dalam lingkungan eksternal sebagai penyebab penurunan tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan yang menyertai rilis tersebut, analis resmi tersebut menegaskan kembali sikap pemerintah bahwa perang dagang tidak memiliki pemenang, dan menunjuk pada perlambatan aktivitas manufaktur di negara-negara ekonomi utama termasuk AS, Inggris, dan Jepang.

    Indikator tersebut memberikan gambaran resmi pertama yang mengkhawatirkan tentang kesehatan ekonomi China setelah pemerintahan Trump mengenakan tarif besar-besaran sebesar 145% pada produk-produk China, tingkat yang diperkirakan akan merugikan sektor yang berkontribusi terhadap hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi tahun lalu.

    “Ini jelas lebih buruk dari yang diharapkan. Ini menunjukkan tarif mulai berlaku,” kata Robin Xing, kepala ekonom China di Morgan Stanley.

    Dia memperkirakan perlambatan ekonomi yang signifikan pada kuartal ini yang dapat memicu lebih banyak stimulus.

    Perang dagang telah mendorong banyak lembaga keuangan besar, termasuk UBS Group AG dan Goldman Sachs Group Inc, untuk menurunkan perkiraan mereka untuk pertumbuhan China pada 2025 menjadi sekitar 4% atau lebih rendah dalam beberapa minggu terakhir. 

    Indikator yang suram untuk pabrik-pabrik mengikuti tanda peringatan sebelumnya bagi para eksportir China, dengan pengiriman kargo kemungkinan anjlok hingga 60%, menurut satu perkiraan.

    Pesanan ekspor baru turun ke level terendah sejak Desember 2022 dan mencatat penurunan terbesar sejak April tahun itu, ketika Shanghai memasuki karantina wilayah akibat pandemi di seluruh kota. Sebuah sub-pengukur menunjukkan bahwa lapangan kerja di sektor manufaktur mengalami kontraksi pada laju terburuk sejak Februari tahun lalu, menambah tekanan pada otoritas untuk menstabilkan pasar kerja.

    Untuk membantu meringankan tekanan pada eksportir, Beijing minggu ini menyusun rencana untuk membantu perusahaan yang kesulitan mendapatkan pinjaman dan meningkatkan konsumsi domestik, tetapi tidak mengumumkan stimulus ekonomi yang lebih agresif. Sebaliknya, para pejabat berfokus pada pelaksanaan paket stimulus yang disetujui pada awal Maret.

    Beijing juga tampaknya tidak terburu-buru untuk bernegosiasi dengan Washington. Menteri Luar Negeri Wang Yi  memperingatkan negara-negara agar tidak menyerah pada ancaman tarif AS, dengan mengatakan bahwa pelonggaran hanya akan membuat pengganggu semakin berani.

    Sementara itu, PMI manufaktur swasta dari Caixin untuk April 2025 adalah 50,4, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 49,7. Angka-angka tersebut menunjukkan pertumbuhan dari bulan sebelumnya meskipun pada kecepatan yang lebih lambat. 

    Indeks pengukur swasta cenderung mencerminkan aktivitas di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan lebih berorientasi ekspor.

    “Kenaikan tarif AS berdampak pada permintaan eksternal, dengan pesanan ekspor baru menurun pada tingkat tercepat sejak Juli 2023, yang menyebabkan hanya sedikit peningkatan pada total pesanan baru pada bulan April,” kata Wang Zhe, ekonom senior di Caixin Insight Group.

  • Jokowi Persilakan Polisi Uji Digital Forensik Keaslian Ijazahnya

    Jokowi Persilakan Polisi Uji Digital Forensik Keaslian Ijazahnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan penyidik melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode digital forensik untuk memastikan keaslian ijazahnya.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi usai melaporkan perkara tudingan ijazah palsu itu ke Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2024).

    “Kalau diperlukan ya silakan [digital forensik],” ujar Jokowi.

    Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan perkara tudingan ijazah palsu ini ke Polda Metro Jaya.

    Dia juga mengaku telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Total, ada 35 pertanyaan yang dilayangkan penyidik ke Jokowi.

    “Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaannya, 30-35,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Jokowi menjelaskan alasan dirinya melaporkan persoalan ini ke polisi lantaran tudingan ijazah itu masih berlarut meski dirinya sudah lengser dari jabatan presiden.

    “Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Jokowi tiba sekitar 09.50 WIB di Polda Metro Jaya. Dia tiba dengan menggunakan batik berkelir coklat dan didampingi oleh sejumlah kuasa hukum.

    Jokowi sendiri menggunakan mobil Toyota Innova bernopol B 2329 SXI. Mobil itu dikawal oleh tiga mobil lainnya termasuk milik pasukan pengamanan presiden alias Paspampres.

    Selanjutnya, setelah turun dari mobil, Jokowi dan rombongan langsung masuk ke gedung SPKT. Tak sampai satu jam, Jokowi dan rombongan kemudian keluar dari gedung SPKT sekitar 10.15 WIB.

    Tak ada ucapan dari Jokowi maupun kuasa hukumnya. Namun, Jokowi sesekali melambaikan tangan ke awak media. Rombongan Jokowi itu pun langsung bergegas ke gedung Direktorat Reskrimum (Ditreskrimum).

  • Lapor Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi Dicecar 35 Pertanyaan oleh Polisi

    Lapor Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi Dicecar 35 Pertanyaan oleh Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya langsung memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) usai melaporkan kasus tudingan ijazah palsu miliknya.

    Dalam pemeriksaaan itu, Jokowi mengaku telah dimintai untuk menjawab sekitar 30-35 pertanyaan dari penyidik kepolisian.

    “Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaannya, 30-35,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

    Di lain sisi, Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan pertanyaan itu berkaitan dengan identitas dan pengalaman kliennya saat menempuh pendidikan.

    Di samping itu, puluhan pertanyaan tersebut juga didominasi oleh pertanyaan terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh Jokowi.

    “Paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan,” ujar Yakup.

    Yakup menyampaikan bahwa alasan kliennya melaporkan persoalan ini ke polisi agar isu tudingan ijazah palsu ini tidak terus berlarut.

    Adapun, total ada lima terlapor dalam perkara ini yakni RS, RS, ES, K dan T. Pasal persangkaan yang dilaporkan terkait pidana pencemaran nama baik hingga UU ITE.

    “Jadi pasal yang kita duga dilakukan ada 310 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE antara lain 27a dan pasal 32 dan 35. Itu semua sudah disampaikan,” tutur Yakup.

  • Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Konferensi Pers APBN KiTa Dipantau Orang Istana, Perintah Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Istana Kepresidenan terpantau hadir dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari ini, Rabu (30/4/2025). Biasanya, paparan tersebut hanya diikuti jajaran Kementerian Keuangan.

    Sempat tertunda beberapa bulan pada awal 2025 ini, Kementerian Keuangan kembali menggelar konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) seperti jadwal biasanya, yakni setiap akhir bulan. Pada edisi April 2025 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan kondisi APBN per Maret 2025.

    Ada yang berbeda dalam gelaran itu, saat konferensi hendak dimulai Sri Mulyani terlebih dahulu memanggil dua orang yang bukan merupakan pejabat Kemenkeu.

    “Hari ini kita kedatangan tamu dari Istana,” kata Sri Mulyani, Rabu (30/4/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, tamu dari pihak Istana itu berjalan menghampiri Sri Mulyani dan para pejabat Kemenkeu lalu berpose untuk foto bersama.

    Salah satunya menggunakan seragam coklat lengkap dengan pin, satu lainnya mengenakan batik dominan hijau.

    Kedua orang tersebut berasal dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Pertama, yang berseragam coklat adalah Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fritz Edward Siregar. Lalu, yang mengenakan batik adalah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno.

    Setelah berfoto dengan Sri Mulyani dan jajarannya, mereka duduk di sisi samping bersama para Staf Ahli Menteri Keuangan. Keduanya turut memantau paparan Sri Mulyani soal kondisi APBN Maret 2025.

    Konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (30/4/2025). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

    Pada Maret 2025, APBN mencatatkan defisit Rp104,2 triliun atau setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Simak Konferensi Pers APBN KiTa edisi April 2025 sebagai berikut:

  • Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Defisit APBN Maret 2025 Melebar ke Rp104,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Maret 2025 mencatatkan defisit Rp104,2 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 senilai Rp23,5 triliun dan Februari sebesar Rp31,2 triliun.

    Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

    Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Maret 2025 mencapai Rp516,2 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun.

    “Dalam waktu satu bulan saja, pendapatan negara mengalami kenaikan Rp200 triliun sendiri,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (30/4/2025).

    Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Maret 2025 tercatat senilai Rp620,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp207,1 triliun.

    Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN Maret 2025 tercatat surplus Rp17,5 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Maret 2024 adalah surplus Rp122,1 triliun.

    Pendapatan negara telah mencapai 17,2% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai 17,1% dari pagu tahun ini.

    “Penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan pada Januari—Februari, sudah mulai menunjukkan suatu pemulihan yang cukup meyakinkan,” ujar Sri Mulyani.

  • Laporan Elsam: 68 Konflik Sawit di RI pada 2024, Sengketa Lahan Mendominasi

    Laporan Elsam: 68 Konflik Sawit di RI pada 2024, Sengketa Lahan Mendominasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mengungkap terdapat 68 konflik sawit sepanjang 2024. Angkanya naik dibandingkan dengan periode 2023 yang mencapai 60 konflik.

    Jika dilihat secara terperinci, laporan Elsam menunjukkan bahwa konflik sawit paling banyak terjadi pada Mei dan Desember 2024, dengan jumlah mencapai 9 kasus. Sementara itu, angka terendah terlihat pada April dan Februari 2024 yang masing-masing berjumlah satu dan dua kasus.

    Manajer Pengetahuan Elsam Sueb Zakaria mengatakan laporan data konflik sawit ini diperoleh dari pemberitaan media massa sepanjang 2024, mesin pencarian data, hingga validitas data diversifikasi.

    Sueb mengungkap mayoritas konflik sawit terjadi di daerah-daerah pusat produksi sawit. Kejadian konflik sawit tercatat paling banyak ditemukan di provinsi Riau, kemudian disusul Jambi dan Bengkulu.

    “Konflik terjadi di pusat-pusat produksi sawit, di Riau, Jambi, Bengkulu, dan sebagainya. Riau terbanyak yang kebetulan juga sebagai daerah sawit terluas di Indonesia,” kata Sueb dalam Forum Editor: Potret Konflik Sawit dan Pentingnya Penerapan Prinsip Keberlanjutan di Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Berdasarkan data Elsam, sengketa lahan menjadi konflik sawit utama sepanjang 2024 dengan porsi mencapai 70%. Kemudian konflik akibat persoalan kemitraan dan lingkungan menyusul dengan porsi terbesar kedua.

    “Kenapa konflik itu terjadi? Pemicunya 70% itu konflik lahan. Ada tumpang tindih lahan di sana, ada juga soal penyerebotan. Jadi ada yang legal, ada yang ‘tidak legal’,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan sengketa lahan legal mencakup situasi di mana perusahaan telah memperoleh izin usaha seluas yang digarap, tetapi lokasi lahan berbenturan atau tumpang tindih dengan kepemilikan oleh masyarakat setempat yang tidak memiliki kepemilikan. Pemicu lainnya adalah terkait isu lingkungan hingga ketenagakerjaan atau perburuhan.

    Alhasil, konflik sawit kerap berakhir pada penangkapan sebanyak 45 orang, kriminalisasi 34 orang, dan serangan fisik sebanyak 11 orang pada tahun lalu.

    “Kriminalisasi itu diproses lebih lanjut, kalau penangkapan jadi setelah kerusuhan, setelah bentrok misalnya, pasti ada banyak petani ataupun peserta demonstrasi itu ditangkap, tapi kemudian dilepas lagi,” tuturnya.

    Menurutnya, bergulirnya konflik sawit di Indonesia salah satunya dipicu oleh sengketa lahan dan ketimpangan akses terhadap tanah.

    “Misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah itu sering berkonflik dengan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Sisi lainnya adalah soal masyarakat adat,” ujarnya.

    Selain itu, dia memandang konflik sawit juga sering terjadi lantaran adanya penyerobotan tanah dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Adapula faktor kegagalan skema kemitraan, lemahnya implementasi dan penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian yang tidak efektif.

    Menurutnya, mekanisme penyelesaian seperti pengadilan acap kali memakan waktu, dengan hasil yang jarang memenangkan masyarakat.

    “Kalaupun ada kemenangan di pihak masyarakat, itu kasusnya sangat jarang sekali, itu eksekusinya juga tidak dapat dilakukan,” kata Sueb.

    Mekanisme lain yang seringkali digunakan di dalam penyelesaian konflik sawit adalah mediasi. Sayangnya, mediasi yang digunakan tidak dilakukan secara profesional. Sueb mengatakan masyarakat umumnya hanya memperoleh ganti rugi, dengan hasil yang tidak memuaskan

    “Akibatnya, karena persoalan yang tidak selesai itu, konflik terus terjadi karena penyelesaian itu tidak memuaskan,” kata dia.

  • Jokowi Ungkap Alasan Lapor Kasus Ijazah Palsu ke Polisi: Agar Tidak Berlarut

    Jokowi Ungkap Alasan Lapor Kasus Ijazah Palsu ke Polisi: Agar Tidak Berlarut

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasannya melaporkan tudingan ijazah palsu miliknya ke Polda Metro Jaya.

    Awalnya, Jokowi memang mengakui perkara tudingan ijazah palsu ini memang kasus ringan. Namun demikian, menurutnya, kasus ini perlu dilaporkan agar tidak berlarut.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

    Jokowi juga mengaku heran dengan tudingan ijazah ini masih berlangsung pasca lengser jadi Presiden RI. Oleh sebab itu, laporan ini dilakukan agar persoalan ijazah tersebut bisa jelas dan tidak dipertanyakan lagi.

    “Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Jokowi tiba sekitar 09.50 WIB di Polda Metro Jaya. Dia tiba dengan menggunakan batik berkelir coklat dan didampingi oleh sejumlah kuasa hukum.

    Jokowi sendiri menggunakan mobil Toyota Innova bernopol B 2329 SXI. Mobil itu dikawal oleh tiga mobil lainnya termasuk milik pasukan pengamanan presiden alias Paspampres.

    Selanjutnya, setelah turun dari mobil, Jokowi dan rombongan langsung masuk ke gedung SPKT. Tak sampai satu jam, Jokowi dan rombongan kemudian keluar dari gedung SPKT sekitar 10.15 WIB.

    Tak ada ucapan dari Jokowi maupun kuasa hukumnya. Namun, mantan Gubernur Jakarta itu sesekali melambaikan tangan ke awak media. Rombongan Jokowi itu pun langsung bergegas ke gedung Direktorat Reskrimum (Ditreskrimum) untuk agenda pemeriksaan

  • Momen Jokowi Dikawal dan Disambut Polisi Saat Laporkan Kasus Ijazah Palsu di Polda Metro

    Momen Jokowi Dikawal dan Disambut Polisi Saat Laporkan Kasus Ijazah Palsu di Polda Metro

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Polda Metro Jaya (PMJ) untuk melaporkan kasusnya sedikit berbeda dari kebanyakan orang.

    Pasalnya, sebelum ketibaan rombongan mantan Wali Kota Solo itu di Polda Metro Jaya, sejumlah personel polisi telah berjaga di depan gedung yang rencana digunakan untuk pelaporan. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, anggota Provos sudah disebar di sejumlah titik sebelum kehadiran Jokowi. Sesekali, petugas Provos berkoordinasi menggunakan protofon sebelum Jokowi tiba.

    Kemudian, Jokowi tiba sekitar 09.50 WIB. Dia tiba dengan menggunakan batik berkelir coklat dan didampingi oleh sejumlah kuasa hukum.

    Jokowi sendiri menggunakan mobil Toyota Innova bernopol B 2329 SXI. Mobil itu dikawal oleh tiga mobil lainnya termasuk milik pasukan pengamanan presiden alias Paspampres. 

    Mobil rombongan Jokowi kemudian terparkir di halaman gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT). Namun, hanya mobil tunggangan Jokowi yang terparkir tepat di depan gedung SPKT.

    Selanjutnya, setelah turun dari mobil, Jokowi dan rombongan langsung masuk ke gedung SPKT. Tak sampai satu jam, Jokowi dan rombongan kemudian keluar dari gedung SPKT sekitar 10.15 WIB.

    Tak ada ucapan dari Jokowi maupun kuasa hukumnya. Namun, mantan Gubernur Jakarta itu sesekali melambaikan tangan ke awak media.

    Rombongan Jokowi itu pun langsung bergegas ke gedung Direktorat Reskrimum (Ditreskrimum). Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada informasi lebih detail terkait dengan alasan Jokowi langsung ke gedung Ditreskrimum PMJ.

    Sebelumnya, Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan bahwa kehadiran kliennya ke Polda Metro Jaya ini untuk melaporkan langsung terkait tudingan ijazah palsu.

    “Betul [terkait tudingan ijazah palsu],” tutur Yakup saat dikonfirmasi, Rabu (30/4/2025).