Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Lompatan Inovasi Berani Pada Ponsel Lipat

    Lompatan Inovasi Berani Pada Ponsel Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah menjadi bahan pembicaraan, Huawei akhirnya merilis ponsel lipat tiga, Huawei Mate XT | Ultimate Design, dan ponsel lipat dua, Huawei Mate X6, di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kedua ponsel ini menetapkan standar baru dalam desain, fitur kamera, dan performa.

    Huawei Mate XT | Ultimate Design: Membuka Dimensi Baru

    Huawei Mate XT | Ultimate Design adalah ponsel lipat tiga pertama di dunia dengan layar tambahan, mengubah cara kita berinteraksi dengan ponsel. Dikenal dengan layar 10,2 inci, ponsel ini memiliki ketebalan hanya 3,6 mm saat dibuka. Menggunakan material fluida non-Newtonian dan UTG (kaca ultra-tipis), Mate XT | Ultimate Design memiliki struktur komposit ultra-tangguh yang memastikan daya tahan tinggi terhadap benturan.

    Huawei Mate X6: Revolusi Desain Ponsel Lipat

    Huawei Mate X6 hadir dengan desain yang lebih ramping dan kuat berkat penggunaan pelat serat karbon dan engsel multidimensi. Layar eksteriornya menggunakan kaca Kunlun generasi kedua yang tahan goresan, meningkatkan daya tahan sekaligus menjaga desain tetap tipis dan ringan.

    Fleksibilitas Engsel Huawei Mate X6

    Huawei Mate XT | Ultimate Design menawarkan sistem engsel presisi yang memungkinkan perangkat dilipat ke dalam dan ke luar. Ini menciptakan pengalaman multitask baru dengan berbagai konfigurasi layar yang mendukung berbagai aktivitas, dari penjelajahan horizontal hingga pengalaman layar terbagi.

    Engsel trifold yang terbuat dari baja ultra-tinggi memberikan ketahanan terhadap deformasi, bahkan setelah membuka dan menutup ponsel berkali-kali.

    Pengalaman Multilayar Interaktif

    Huawei Mate XT | Ultimate Design memungkinkan pengguna menikmati layar besar dalam tiga mode: layar tunggal, ganda, dan tiga layar. Dengan kemampuan beradaptasi yang mulus, ponsel ini memungkinkan pengalaman multimedia yang tak tertandingi.

    Sementara itu, Huawei Mate X6 menawarkan fitur Live Multi-Task, yang memungkinkan pengguna menjalankan hingga tiga aplikasi sekaligus dalam tampilan layar yang lebih besar, meningkatkan efisiensi multitasking.

    Kamera Ultra Aperture XMAGE: Fotografi Tanpa Batas

    Kedua ponsel ini dilengkapi dengan teknologi kamera canggih dari XMAGE, termasuk Aperture Fisik yang Dapat Disesuaikan, memungkinkan pengguna memotret dalam berbagai kondisi cahaya, dari yang gelap hingga latar belakang buram. Mate XT | Ultimate Design juga dilengkapi dengan teknologi Ultra Speed Snapshot, memungkinkan pengguna menangkap momen cepat dengan presisi tinggi.

    Memilih Ponsel Lipat Terbaik Sesuai Gaya Hidup

    Bagi pengguna yang menginginkan perangkat multitasking dengan layar besar dan pengalaman Multiview yang luas, Huawei Mate XT | Ultimate Design adalah pilihan terbaik. Ponsel lipat tiga ini mewakili inovasi generasi baru yang mengubah industri ponsel.

    Sedangkan bagi mereka yang lebih menyukai ponsel pintar dengan desain lebih simpel namun tetap canggih, Huawei Mate X6 adalah pilihan utama, dengan kamera kelas atas dan performa yang handal.

    Huawei Mate XT | Ultimate Design Hadir di Indonesia

    Huawei resmi meluncurkan Huawei Mate XT | Ultimate Design di Indonesia pada 30 April 2025, di Huawei Innovation Foldable Exhibition di Grand Indonesia. Pameran ini akan berlangsung hingga 4 Mei 2025 dan memberikan pengunjung kesempatan untuk merasakan pengalaman langsung dengan ponsel lipat pertama di dunia ini, serta mengeksplorasi berbagai teknologi inovatif Huawei lainnya. Acara ini juga menghadirkan program Discover Huawei dan berbagai hadiah eksklusif, menjadikannya kesempatan berharga bagi para penggemar teknologi.

    Dengan kehadiran Huawei Mate XT | Ultimate Design dan Huawei Mate X6, Huawei semakin mendefinisikan masa depan ponsel lipat di Indonesia.

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Trafik Digital Meningkat, Jaringan 4G Indosat di Sumatra Tumbuh 16%

    Trafik Digital Meningkat, Jaringan 4G Indosat di Sumatra Tumbuh 16%

    Bisnis.com, PEKANBARU – PT Indosat Tbk. (ISAT)  mencatat pertumbuhan penggunaan jaringan 4G sebesar 16% di wilayah Sumatra Selatan pada kuartal I 2025 (YoY), menandai peningkatan signifikan seiring ekspansi infrastruktur dan transformasi digital yang digencarkan perusahaan di kawasan barat Indonesia.

    Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan pertumbuhan tersebut merupakan bagian dari komitmen IOH dalam memperluas akses digital inklusif dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh lapisan, termasuk daerah yang sebelumnya kurang terlayani. 

    Selain wilayah Sumsel, pertumbuhan jaringan juga tercermin dari peningkatan jumlah BTS 4G di Sumatra bagian Utara sebesar 9%, dan Sumatra bagian Tengah sebesar 11% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    “Ini merupakan wujud nyata dari upaya kami untuk menghadirkan koneksi yang cepat dan stabil di seluruh penjuru Sumatra, terutama di tengah akselerasi kebutuhan digital masyarakat,” ungkapnya Rabu (30/4/2025).

    Dia menjelaskan lonjakan penggunaan jaringan juga berkontribusi pada peningkatan trafik digital di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) sebesar 4,4%, menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konektivitas digital dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga bisnis.

    Selama kuartal ini, IOH mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar Rp2,62 triliun, dengan 90,4% di antaranya untuk pengembangan bisnis seluler. Investasi tersebut menopang peningkatan jumlah BTS 4G secara nasional menjadi 202.179 unit—naik 10% dibanding tahun sebelumnya.

    Adapun secara nasional pada kuartal I/2025, pertumbuhan ARPU yang positif disertai dengan peningkatan berkelanjutan dalam jumlah pelanggan menjadi bukti ketangguhan Indosat dalam menghadapi dinamika pasar. 

    ARPU Indosat tercatat mencapai hampir Rp40.000 atau Rp39.200, tumbuh sebesar 4,6% YoY, sementara jumlah pelanggan seluler bertambah sebanyak 700.000 dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga total pelanggan mencapai 95,4 juta.

    Indosat mencatat pendapatan yang stabil sebesar Rp13,57 triliun, dengan EBITDA sebesar Rp6,41 triliun—tumbuh 0,6% secara kuartalan (QoQ), didukung oleh fokus berkelanjutan perusahaan terhadap disiplin biaya dan eksekusi yang efisien. 

    Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk meningkat sebesar 27% secara kuartalan menjadi Rp1,31 triliun menandai kinerja laba positif selama 17 kuartal berturut-turut. Pencapaian ini semakin memperkuat komitmen Indosat dalam menciptakan nilai jangka panjang di tengah persaingan industri yang kian intensif.

    Ke depan, IOH Circle Sumatra akan terus memperluas cakupan jaringan, meningkatkan kapasitas, serta menghadirkan layanan digital baru yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Upaya ini sejalan dengan visi besar IOH menjadi AI-TechCo dan memperkuat kedaulatan digital nasional.

  • Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

    Menhan Tegaskan Pemerintah Solid, Hormati Usul Purnawirawan TNI Ganti Wapres

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak mengganggu soliditas pemerintah.

    Menurut dia, soliditas pemerintahan bisa terlihat saat semua masyarakatnya bersatu, karena saat ini yang paling penting adalah rakyat.

    “Enggak ada [ganggu soliditas pemerintahan]. Soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Kementerian Pertahanan, lanjutnya, akan mengkaji lebih dalam usulan-usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sjafrie menghormati pemikiran-pemikiran dari para senior purnawirawan TNI.

    “Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin, belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh,” jelas dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.    

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).    

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.    

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.    

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.    

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Google Play Store Catat Penurunan Jumlah Aplikasi hingga 47%, Ada Apa?

    Google Play Store Catat Penurunan Jumlah Aplikasi hingga 47%, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Google Play Store, toko aplikasi milik Google,  mengalami penurunan sekitar 47% dalam jumlah aplikasi yang tersedia di platform sejak tahun 2024.

    Melansir dari Techcrunch, Rabu (30/4/2025) berdasarkan laporan terbaru dari penyedia intelijen aplikasi Appfigures, jumlah aplikasi di Google Play turun dari sekitar 3,4 juta menjadi hanya 1,8 juta atau sekitar 47%.

    Laporan ini menunjukkan bahwa penyusutan tersebut bukan bagian dari tren industri secara umum. Sebagai perbandingan, Apple App Store justru mengalami sedikit peningkatan jumlah aplikasi dalam periode yang sama, dari 1,6 juta menjadi 1,64 juta.

    Penurunan tajam di Google Play diperkirakan merupakan hasil dari kebijakan baru yang mulai diberlakukan pada pertengahan 2024. 

    Google meningkatkan standar kualitas minimum untuk aplikasi, dengan menargetkan aplikasi-aplikasi yang dianggap tidak memiliki fungsi jelas, konten terbatas, atau sekadar salinan dari file statis seperti teks dan PDF. 

    Aplikasi yang hanya menawarkan satu wallpaper atau tidak memiliki fitur khas aplikasi pun kini dilarang oleh Google Play.

    Selain standar kualitas yang diperketat, Google juga memperluas proses verifikasi pengembang, menerapkan uji coba aplikasi wajib untuk akun baru, dan memperbesar proporsi peninjauan manusia dalam proses evaluasi aplikasi.

    Google mengonfirmasi bahwa kebijakan barunya berkontribusi langsung pada penurunan jumlah aplikasi.

    Google juga mengklaim bahwa mereka telah mencegah 2,36 juta aplikasi melanggar kebijakan untuk dipublikasikan sepanjang tahun 2024. Lebih dari 158.000 akun pengembang juga telah diblokir karena mencoba menerbitkan aplikasi berbahaya.

    Tak hanya itu, perubahan kebijakan di Uni Eropa juga menjadi salah satu faktor yang memicu penghapusan aplikasi, khususnya aturan baru yang mengharuskan pengembang untuk mencantumkan informasi status pedagang seperti nama dan alamat. 

    Aplikasi yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan akan otomatis dihapus dari Google Play Store di wilayah UE.

    Meski jumlah aplikasi menurun, Appfigures mencatat bahwa volume rilis aplikasi baru justru meningkat sebesar 10.400 atau naik 7,1% dibandingkan tahun lalu hingga April 2025.

  • Komdigi Kerahkan Satelit Satria-1 Kikis Blank Spot di Aceh Barat

    Komdigi Kerahkan Satelit Satria-1 Kikis Blank Spot di Aceh Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanfaatkan Satelit Satria-1 untuk menyediakan akses internet di blank spot area di Provinsi Aceh.

    Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan jaringan internet satelit akan dapat mengikis blank spot yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

    “Jadi pakai Satria-1, nanti akan dibangun ground segment, di titik-titik yang memang dibutuhkan. Kapasitasnya mungkin tidak terlalu besar, tapi bisa mengatasi komunikasi yang sifatnya darurat atau emergency,” kata Nezar dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Nezar menjelaskan kapasitas jaringan internet Satria-1 bisa mencapai kecepatan antara 4 sampai 5 Mbps. Menurutnya, dari total kapasitas Satria-1 sebesar 150 GB telah dibagi ke puluhan ribu titik yang tersebar di Indonesia.

    Bahkan, Pemkab Aceh Barat memiliki alokasi dua atau tiga titik untuk mendukung  layanan pendidikan dan kesehatan.

    “Kalau memang dibutuhkan cukup emergency, terutama untuk pendidikan di tempat anak-anak sekolah. Saya kira mungkin bisa dikasih sampai dua titik di tempat itu. Jadi dapatlah sekitar 4 MB. Saya kira mungkin bisa dikasih sampai dua titik di tempat itu,” tuturnya.

    Mengenai pembangunan Base Transceiver Station (BTS), Nezar menyatakan akan memerlukan waktu untuk pemetaan dan alokasi anggaran untuk pengadaan BTS. 

    Oleh karena itu, saat ini anggaran pembangunan BTS lebih banyak digunakan untuk maintenance BTS yang sudah ada. Secara khusus, untuk daerah yang tidak termasuk 3T, Kementerian Komdigi akan berkoordinasi dengan operator seluler dalam penyediaan BTS.

    “Nanti kita akan minta ke Indosat, Telkomsel, atau ini yang baru merger XL Smart. Saya kira XL Smart mungkin akan ambil itu, karena dia kan mau memperluas jangkauan. Kita bisa bersurat dengan mereka untuk membangun BTS-BTS di daerah yang komersial tapi masih blank spot,” ungkapnya.

    Sementara itu Bupati Aceh Barat Tarmizi menjelaskan saat ini masih terdapat lima kecamatan dari total 12 kecamatan di Aceh Besar yang masih blank spot. 

    “Pada saat listrik padam, masa sinyalnya juga ikut padam bersamaan. Dan di sana dalam satu hari, pasti 2 sampai 5 kali mati lampu, kemudian sinyalnya hilang. Ini yang menjadi kendala,” tuturnya.

  • Kejagung Kembali Terima Berkas Pagar Laut Tangerang dari Bareskrim

    Kejagung Kembali Terima Berkas Pagar Laut Tangerang dari Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah kembali menerima berkas perkara pemalsuan dokumen area pagar laut di Tangerang dari Bareskrim Polri.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan berkas perkara terkait Kades Kohod Arsin Dkk itu telah diterima pihaknya sejak Senin (28/4/2025).

    “Benar [berkas perkara Arsin Cs diterima] sejak 28 April 2025,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (30/4/2025).

    Sebagai tindak lanjut, kata Harli, pihaknya bakal melakukan analisis untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan berkas perkara tersebut.

    “Dan saat ini berkas perkaranya masih sedang diteliti JPU,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berkas perkara pagar laut sempat diterima Kejagung pada (13/3/2025). Namun, setelah diteliti Kejagung, berkas itu dikembalikan kepada Bareskrim Polri karena tidak mencantumkan unsur pidana korupsi.

    Pengembalian berkas perkara dari Kejagung dilakukan pada (25/3/2025). Adapun, Bareskrim kembali melimpahkan kembali berkas perkara itu ke Kejagung lantaran kasus pemalsuan dokumen itu tidak memiliki unsur korupsi pada (10/4/2025).

    Hanya saja, berkas perkara itu telah dikembalikan lagi ke Bareskrim dengan petunjuk yang sama agar dilengkapi dengan unsur korupsi pada (16/4/2025).

    Penahanan Kades Kohod Ditangguhkan 

    Di lain sisi, Bareskrim telah menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohod Arsin Cs terkait perkara ini.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan alasan penangguhan itu lantaran masa penahanan Arsin dkk sudah habis.

    “Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada ke 4 tersangka [Arsin Cs] sebelum tanggal 24 April,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

  • Ada Peringatan Hari Buruh 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 9 Titik Jakarta

    Ada Peringatan Hari Buruh 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 9 Titik Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk agenda hari buruh atau may day di Jakarta.

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menyampaikan bakal ada sekitar 200.000 buruh bakal berkumpul di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

    “Kami lakukan berbagai upaya rekayasa arus lalu lintas sehingga diharapkan aktivitas 1 Mei nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (30/4/2024).

    Dia menyampaikan, aturan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional dan bergantung pada eskalasi kendaraan di lokasi.

    Namun demikian, dia mengungkap proyeksi perjalanan buruh yang bakal datang dari luar Jakarta. Misalnya, buruh dari Tangerang dan Banten bakal menggunakan Tol Kebun Jeruk.

    Kemudian, rombongan buruh itu bakal underpass masuk Tomang Harmoni dan masuk lapangan Banteng atau Monas.

    Sementara untuk roda 2, bakal menggunakan jalur Danmogot, Grogol, Gajah Mada, Harmoni lanjut ke Pasar Baru, lapangan Banteng, dan ke Monas.

    Selanjutnya, peserta dari Bekasi bakal menggunakan akses Tol Cawang dan masuk ke Cempaka Putih hingga akhirnya sampai di Monas. Sementara, motor bakal melalui Jalur Kalimalang.

    “Inilah spot-spot ataupun titik yang nantinya dimungkinkan akan ada kepadatan termasuk ruas jalan Sudirman-Tamrin,” imbuhnya.

    Adapun, Komarudin juga mengimbau agar masyarakat bisa menghindari ruas jalan terkait dengan rangkaian acara May Day di Monas, Jakarta Pusat.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan yang tadi kami sebutkan, kami sampaikan sehingga aktivitas Jakarta seluruhnya bisa berjalan baik,” pungkas Komarudin.

    Nah, berikut 9 wilayah Jakarta yang perlu dihindari selama rangkaian Hari Buruh pada Kamis (1/5/2025) :

    1. Monas

    2. Sudirman

    3. Thamrin

    4. Tomang

    5. Harmoni

    6. Rawamangun

    7. Senen

    8. Tugu Tani

    9. DPR/MPR RI

  • Mabes Polri Bakal Patuhi Putusan MK Terkait UU ITE

    Mabes Polri Bakal Patuhi Putusan MK Terkait UU ITE

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri memastikan akan mematuhi 2 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemaknaan beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya bakal sejalan dengan apapun yang diputuskan oleh MK.

    “Tentu Polri akan beradaptasi atau menyesuaikan serta tunduk pada putusan MK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Dia juga menekankan, korps Bhayangkara memastikan bakal terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Putusan MK merupakan aturan berlaku untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, MK telah memutus dua gugatan terkait UU ITE. Pertama, dilayangkan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, dengan nomor perkara 105/PUU-XXII/2024.

    Daniel meminta agar MK dapat mengubah pasal pasal 27A UU ITE, Pasal 45 ayat (4) UU ITE, Pasal 28 ayat (2) UU ITE hingga pasal 45A ayat (2) UU ITE.

    Dalam putusannya, MK menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

    Pasal itu juga tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

    MK juga menilai terdapat ketidakjelasan batasan pada frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE, sehingga norma pasal tersebut rentan untuk disalahgunakan.

    Selain itu, Pasal 27A UU ITE merupakan tindak pidana dengan delik aduan. Artinya, tindakan tersebut dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana atau yang dicemarkan nama baiknya. 

    Dengan begitu, ketentuan aturan tersebut dapat dikecualikan apabila bukan menyangkut individu atau perseorangan.

    Kedua, perkara yang diputuskan MK berkaitan dengan gugatan Jovi Andrea Bachtiar dengan nomor perkara 115/PUU-XXII/2024.

    Jovi meminta MK untuk mengubah sejumlah pasal dalam UU ITE yaitu, Pasal 310 ayat 3 KUHP, Pasal 27 ayat 1 UU ITE 2024, Pasal 28 ayat 3, Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, Pasal 45 ayat 7, dan Pasal 45A ayat 3.

    Pada intinya, MK hanya mengabulkan sebagian gugatan dari pihak pemohon yaitu Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat 3.

    Dalam putusannya, MK menyatakan kata “kerusuhan” dalam tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945. Alhasil, aturan itu tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

  • Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan jumlah rumah dinas prajurit TNI di masih jauh dari kata ideal.

    Pasalnya, rumah dinas prajurit TNI yang ada di Indonesia saat ini hanya mencapai 224.756 unit. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Kita itu baru memiliki rumah dinas itu 224.756 unit. Jadi sekitar 45%, sedangkan kalau kita lihat kebutuhan idealnya hampir 500.000 unit rumah,” beber dia.

    Sjafrie melanjutkan, angka tersebut tentu menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan kondisi nyata di lapangan. Meski demikian, Kementerian Pertahanan selaku yang mengurusi kebijakan TNI selalu berusaha untuk mencukupi kekurangan rumah dinas prajurit TNI.

    Adapun, terkait hal tersebut, Sjafrie mengaku pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

    Kendati demikian, pihaknya juga sedang mempertimbangkan pembangunan rumah dinas baru bagi prajurit, supaya jangan sampai menggunakan lahan milik TNI yang digunakan untuk kebutuhan operasional.

    “Kita perlu perhitungkan bahwa kalau ingin menggunakan menambah rumah prajurit, dan menggunakan rumah dinas lahan yang dimiliki TNI, ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan itu justru dibutuhkan kita untuk kebutuhan operasional,” pungkasnya.