Author: Bisnis.com

  • Jaksa yang Sempat Kabur dan Tabrak Petugas saat OTT Tiba di Gedung KPK

    Jaksa yang Sempat Kabur dan Tabrak Petugas saat OTT Tiba di Gedung KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi yang sempat menabrak petugas saat operasi tangkap tangan akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, Tri Taruna tiba di KPK pukul 12.50 WIB. Dia mengenakan jaket bewarna biru dan dikawal oleh dua orang TNI. Kepada wartawan, Taruna mengaku tidak pernah menabrak petugas KPK.

    “Tidak pernah saya nabrak,” katanya.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Tri Taruna diserahkan dari Kejagung untuk setelahnya dilakukan pemeriksaan secara intensif.

    “Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan,” jelas Budi dalam keterangan tertulis.

    Tri Taruna diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di HSU. Saat konferensi pers Sabtu (20/12/2025), KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB) sebagai tersangka.

    Pada konferensi pers itu, Tri Taruna tidak dihadirkan karena dirinya kabur dan sempat menabrak petugas saat petugas KPK melakukan tangkap tangan di wilayah HSU.

    “Benar, pada saat sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri,” ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

  • Harga Beras Melambung di Maluku-Papua Jelang Nataru, Ini Biang Keroknya!

    Harga Beras Melambung di Maluku-Papua Jelang Nataru, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap harga beras di zona III mengalami lonjakan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan beras di wilayah Maluku dan Papua perlu mendapat perhatian serius.

    “Beras khususnya ini beras medium maupun premium di zona 3, wilayah Maluku-Papua yang masih menjadi perhatian. Ini memang karena faktor distribusi yang memang membutuhkan biaya tidak sedikit, terutama di daerah-daerah yang remote,” kata Maino dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (22/12/2025).

    Adapun, pemerintah mengandalkan peran Satgas Pengendalian Harga Beras untuk menekan harga beras. Maino mengeklaim langkah pengendalian harga beras tersebut sudah mulai terlihat di sebagian wilayah.

    “Semenjak ada Satgas Pengendalian Harga Beras, harga beras medium, premium, baik di zona 1 dan 2 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sebetulnya sudah di bawah HET. Namun khusus di zona 3, di Maluku—Papua memang trennya masih tetap stabil tinggi,” ujarnya.

    Di samping itu, Bapanas juga mengambil langkah lain dengan menyewa gudang-gudang di Papua untuk memperkuat distribusi beras.

    “Kami sudah menyewa gudang-gudang filial di seluruh wilayah Kabupaten Papua yang saat ini mungkin tidak tersedia gudang Bulog, sehingga diharapkan dengan rencana gudang-gudang tersebut, supply pasokan maupun ketersediaan beras di semua wilayah ini akan meningkat,” pungkasnya.

    Selain harga beras, pemerintah juga memantau pergerakan harga cabai di sejumlah wilayah di Indonesia menjelang Hari Raya Nataru.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah memantau kenaikan harga komoditas pangan yang terdampak faktor cuaca, di samping tingginya permintaan saat momentum hari besar keagamaan nasional.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa menjelang periode libur Natal dan tahun baru (Nataru), terdapat fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, meskipun masih terkendali.

    “Sepertinya sejauh ini masih baik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah komoditas seperti cabai segala macam karena faktor cuaca,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2025).

    Menurutnya, potensi kenaikan harga komoditas pangan tersebut akan berkurang saat musim hujan diperkirakan berakhir pada Maret 2026, bertepatan dengan momentum hari raya Idulfitri.

  • OPINI: Memperkuat Manufaktur, Menggapai Indonesia Emas

    OPINI: Memperkuat Manufaktur, Menggapai Indonesia Emas

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaan, yang dikenal dengan visi Indonesia Emas 2045.

    Pendapatan per kapita ditarget US$23.000–30.300 pada 2045, setara dengan negara-negara maju, dengan kontribusi PDB manufaktur meningkat menjadi 28%. Sebagai pijakan, PDB per kapita pada 2038 ditargetkan US$15.700. Ini butuh pertumbuhan ekonomi 6%–7% per tahun, dengan penguatan produktivitas dan transformasi struktural di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

    Sejalan dengan itu, Asta Cita Kabinet Merah Putih menekankan pentingnya penghiliran dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat fondasi industrialisasi dan memastikan nilai tambah dinikmati di dalam negeri.

    Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Pada 2024, PDB per kapita hanya US$4.810, dengan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%. Kontribusi PDB manufaktur hanya 18%–19%. Adapun negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Jerman, berhasil melakukan lompatan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi selalu didukung kontribusi manufaktur kuat di level 30%–40% terhadap PDB.

    Karena itu, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan manufaktur sebagai penggerak utama.

    Pengalaman Jepang memberi pelajaran penting. Chalmers Johnson dalam bukunya MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925–1975 (1982), menunjukkan bahwa peran MITI (Ministry of International Trade and Industry) sangat menentukan dalam merumuskan arah industrialisasi.

    MITI mendorong proteksi selektif, kredit murah, dan promosi ekspor, dengan fokus pada pengembangan industri strategis seperti otomotif dan elektronik yang padat karya. Prof. G.C. Allen, ekonom University of London, menulis faktor-faktor pemacu ekonomi Jepang, surplus pertanian dialihkan untuk membiayai industri baru, sementara ekspor sutra menjadi devisa penting untuk mengimpor mesin dan teknologi.

    Hasilnya, ekonomi Jepang berhasil take-off. PDB per kapita meningkat dari US$860 (1950) menjadi US$2.000 (1970). Pada fase ini, ekonomi tumbuh 9%–10% per tahun, dan kontribusi manufaktur terhadap PDB mencapai 35%. Kini, dengan PDB per kapita US$33.950 (World Bank, 2023), Jepang tetap menjadi negara maju dengan kekuatan manufaktur yang bertransformasi ke sektor jasa berteknologi tinggi.

    Korsel, yang awal 1960-an, tergolong negara agraris dan miskin, telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi global.

    Alice Amsden dalam bukunya Asia’s Next Giant (1989) menekankan, keberhasilan Korsel terletak pada peran pemerintah dalam membangun ekosistem industri sehingga manufakturnya tumbuh pesat dengan kontribusi PDB lebih dari 30% pada 1980-an, dan ekonomi bertumbuh 8%–10% per tahun. Kini, PDB perkapita-nya US$35.410 (2023).

    China memulai reformasi ekonomi sejak 1978. Kebijakan Reform and Opening-Up menjadi tonggak perubahan struktur ekonomi yang didominasi pertanian menuju industrialisasi dan manufaktur modern. Pemerintah gencar membentuk zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing, mempercepat transfer teknologi, dan memperkuat infrastruktur skala besar.

    Hasilnya, China bertransformasi menjadi “pabrik dunia”, dengan PDB manufaktur konsisten di atas 30%, dan pertumbuhan ekonomi melonjak 10% per tahun (1980–2010). GDP per kapita pun meningkat pesat dari US$195 (1980) menjadi US$4.500 (2010), dan kini mencapai US$12.720 (2023).

    Transformasi ini tidak hanya mengangkat lebih dari 800 juta penduduk keluar dari kemiskinan, tetapi juga menjadikan China salah satu kekuatan manufaktur dan ekonomi terbesar di dunia.

    Jerman telah menjadi nega-ra industri maju jauh sebelum Perang Dunia II. Jerman juga berhasil melakukan Wirtschaftswunder (Keajaiban Ekonomi), yakni mengubah negara yang hancur akibat perang menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia.

    Awal 1950-an, PDB per kapita Jerman sekitar US$2.300 (1950), dan PDB manufakturnya lebih dari 40%. Pertumbuhan ekonomi 1950–1973 sangat tinggi, 7%–8% per tahun, didorong ekspor industri dan efisiensi produksi. Motor utamanya adalah sektor manufaktur teknologi tinggi, terutama otomotif, mesin, dan rekayasa teknik.

    Keunikan Jerman terletak pada konsistensinya menjaga kualitas dan inovasi industri, didukung sistem pendidikan vokasi dual system yang menghubungkan sekolah kejuruan dengan industri, termasuk kolaborasi dalam penyusunan kurikulum. Dengan GDP per kapita US$52.820 (2023), Jerman menempati posisi ke-18 tertinggi dunia, dan ketiga di Eropa, setelah Swiss dan Norwegia.

    Meski sektor jasa menyumbang lebih dari 70% terhadap GDP, kekuatan manufaktur berteknologi tinggi tetap menjadi fondasi utama.

    Berdasarkan evidensi pengalaman negara-negara maju, Indonesia perlu segera menempuh langkah-langkah strategis untuk memperkuat kembali basis industrinya. Pertama, penerapan kebijakan industri kompetitif, proinvestasi, dan konsisten, yang memberi arah jelas bagi sektor prioritas.

    Kedua, penciptaan iklim investasi yang sehat dan transparan, dengan kepastian regulasi dan penegakan hukum yang mendorong kepercayaan pelaku usaha.

    Ketiga, pemberian insentif fiskal tepat sasaran untuk mendorong investasi baru, adopsi teknologi mutakhir, dan riset yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Keempat, pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang andal, efisien, dan kompetitif untuk daya saing industri.

    Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keahlian yang terintegrasi dengan dunia industri dan penguasaan teknologi terkini yang berorien-tasi pada inovasi dan digitalisasi proses produksi.

    Sinergi dari seluruh kebijakan tersebut menjadi fondasi utama dan kunci keber-hasilan agar reindustrialisasi Indonesia dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat dasar bagi pencapaian Indonesia Emas 2045.

  • Pembahasan UMP Jakarta 2026 Ditargetkan Rampung Hari Ini, Naik Berapa?

    Pembahasan UMP Jakarta 2026 Ditargetkan Rampung Hari Ini, Naik Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembahasan terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 bisa rampung pada hari ini, Senin (22/12/2025).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditagretkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

    Pramono mengatakan, hari ini pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

    Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP 2026.

    “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan Pemerintah Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 lebih cepat dari target pemerintah pusat.

    Pramono meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan.

    Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik. “Pasti ada kenaikan. Karena ‘alfa’-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Pramono.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

    Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

    Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

    Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

    Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

    Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat. Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

  • Tes Kemampuan Akademik SD dan SMP 2026 Segera Digelar, Cek Jadwalnya

    Tes Kemampuan Akademik SD dan SMP 2026 Segera Digelar, Cek Jadwalnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan jadwal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs/sederajat yang dijadwalkan pada 2026. 

    Adapun, TKA ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemetaan capaian akademik peserta didik sejak pendidikan dasar.

    Berdasarkan dokumen resmi Kemendikdasmen, pelaksanaan TKA SD dan SMP akan diawali dengan tahapan pendaftaran yang berlangsung pada 19 Januari hingga 28 Februari 2026. Seluruh satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan administrasi dan data peserta didik sebelum tahapan berikutnya dimulai.

    Setelah pendaftaran, Kemendikdasmen akan menggelar simulasi TKA sebagai bagian dari mitigasi risiko teknis. Simulasi untuk jenjang SMP dijadwalkan pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, sedangkan simulasi TKA SD akan dilaksanakan pada 2 hingga 8 Maret 2026.

    Tahapan simulasi ini bertujuan memberikan pengalaman awal bagi peserta didik sekaligus menguji kesiapan infrastruktur teknologi, jaringan internet, serta mekanisme pengawasan. Pemerintah menilai simulasi menjadi krusial untuk menekan potensi kendala teknis yang sempat muncul pada pelaksanaan TKA jenjang pendidikan menengah.

    “Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan satuan pendidikan dan murid dalam menghadapi TKA berikutnya,” demikian isi dokumen tersebut dikutip Senin (22/12/2025).

    Adapun pelaksanaan TKA utama untuk jenjang SMP direncanakan berlangsung pada 6 hingga 16 April 2026. Sementara itu, TKA SD dijadwalkan digelar pada 20 hingga 30 April 2026. 

    Kemendikdasmen juga menyiapkan jadwal susulan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti TKA utama. Pelaksanaan TKA susulan direncanakan berlangsung pada 11 hingga 17 Mei 2026, dengan prosedur dan standar pelaksanaan yang sama seperti jadwal utama.

    Setelah seluruh tahapan tes selesai, proses pengolahan hasil akan dilakukan pada 18 hingga 23 Mei 2026. Pemerintah menargetkan pengumuman hasil TKA SD dan SMP dapat dilakukan secara nasional pada 24 Mei 2026.

    Jadwal Pelaksanaan TKA Jenjang SD dan SMP 2026

    1. Pendaftaran

    19 Januari–28 Februari 2026

    2. Simulasi

    * SMP: 23 Februari–1 Maret 2026

    * SD: 2–8 Maret 2026

    3. Gladi Bersih

    9–17 Maret 2026

    4. Pelaksanaan Utama

    * SMP: 6–16 April 2026

    * SD: 20–30 April 2026

    5. Pelaksanaan Susulan

    11–17 Mei 2026

    6. Pengolahan Hasil

    18–23 Mei 2026

    7. Pengumuman Hasil

    24 Mei 2026

  • Semringah Pelaku Usaha Hotel & Restoran Sambut Musim Libur Akhir Tahun

    Semringah Pelaku Usaha Hotel & Restoran Sambut Musim Libur Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha perhotelan dan restoran menaruh harapan besar pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendongkrak kinerja bisnis yang sepanjang 2025 masih berada dalam tekanan.

    Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut momen Nataru menjadi salah satu periode krusial di akhir tahun yang diharapkan mampu mendorong tingkat hunian dan perputaran ekonomi sektor pariwisata.

    Maulana menuturkan, peningkatan pergerakan wisatawan selama Nataru berpotensi terjadi seiring dengan berbagai insentif pemerintah, seperti diskon tarif tol dan potongan harga tiket pesawat. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong mobilitas masyarakat dan berdampak langsung pada kenaikan okupansi hotel dan kunjungan ke restoran.

    “Harapannya tentu dengan berbagai insentif itu benar-benar terjadi peningkatan okupansi, setidaknya selama tiga sampai lima hari puncak liburan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (20/12/2025).

    Secara historis, tingkat hunian hotel pada periode akhir tahun di destinasi favorit bisa menembus 90%. 

    Namun, dengan kondisi saat ini, PHRI menilai capaian tersebut cukup berat secara nasional. Maulana memperkirakan okupansi di kisaran 70%–80% sudah tergolong positif, terutama mengingat adanya sejumlah daerah yang terdampak bencana dan gangguan akses, khususnya di beberapa wilayah Sumatra.

    “Beberapa daerah seperti Sumatra Barat yang biasanya menjadi tujuan wisata domestik mengalami kendala karena bencana dan akses jalan terputus. Ini tentu memengaruhi pergerakan wisatawan,” jelasnya. 

    Sebaliknya, situasi di Pulau Jawa relatif lebih kondusif, meski tetap dihadapkan pada risiko cuaca ekstrem yang bisa menahan mobilitas.

    Lebih jauh, Maulana mengakui bahwa sepanjang 2025 industri hotel dan restoran belum menunjukkan pemulihan. Secara year-on-year hingga awal Oktober 2025, okupansi industri perhotelan masih tertekan hampir 5% dan bahkan lebih rendah dibandingkan capaian 2022. Penurunan tersebut berdampak signifikan terhadap pendapatan, dengan rata-rata penurunan revenue yang disebut mencapai sekitar 60%.

    Tekanan itu tak lepas dari kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran pemerintah yang berimbas pada minimnya aktivitas perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah di daerah. Padahal, selama ini belanja pemerintah menjadi salah satu penopang utama industri hotel, khususnya di daerah.

    Menatap 2026, PHRI melihat tantangan masih berlanjut. Efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah dikhawatirkan membuat aktivitas ekonomi daerah tetap terbatas. Oleh karena itu, PHRI berharap pemerintah mulai mendorong belanja lebih awal di tahun depan serta memikirkan program alternatif untuk menggantikan pasar pemerintah, termasuk menghidupkan kembali kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

    “Selama ini MICE sangat membantu industri hotel dan pariwisata daerah. Dampaknya besar, bukan hanya untuk hotel, tetapi juga ekonomi kreatif dan UMKM,” kata Maulana.

    Di tengah tekanan tersebut, libur Nataru tetap dipandang sebagai momentum penting. Bersama libur Lebaran dan libur sekolah, Nataru menjadi salah satu periode yang paling dinanti pelaku usaha karena berpotensi memicu lonjakan kinerja. Pelaku industri pun didorong untuk mengoptimalkan promosi, mengangkat keunikan daerah, serta menawarkan konsep liburan khas Nataru yang berfokus pada kebersamaan dan rekreasi keluarga.

    “Kalau dimaksimalkan, Nataru bisa memberi dampak positif, terutama untuk wisatawan domestik dan daerah-daerah yang sudah siap menyambut kunjungan,” katanya.

  • Lebih Cepat dari Kamboja dan Laos

    Lebih Cepat dari Kamboja dan Laos

    Bisnis.com, JAKARTA — Kecepatan interne Indonesia makin baik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Meski rerata kecepatan internet bergerak masih di bawah 100 Mbps, namun secara posisi lebih baik dari Kamboja dan Laos.

    Berdasarkan laporan SpeedTest by Ookla, dikutip Senin (22/12/2025) Indonesia menduduki posisi ketujuh dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps. Sementara itu Kamboja, dengan wilayah yang lebih kecil, mencatatkan kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,18 Mbps.

    Adapun, Laos menempati posisi kesembilan karena memiliki median kecepatan unduh internet mobile sebesar 47,18 Mbps. Nilai tersebut adalah yang terendah dalam laporan Speedtest kali ini. Speedtest Global Index tidak mencatat data kecepatan unduh internet mobile di Myanmar dan Timor Leste.

    Lebih lanjut, DataIndonesia menyebut Brunei Darussalam masih menjadi negara dengan jaringan internet mobile tercepat di wilayah Asia Tenggara per November 2025. Pasalnya, median kecepatan unduh atau download internet mobile di negara tersebut mencapai 226,92 megabit per second (Mbps) pada bulan kesebelas tahun ini.

    Singapura juga tetap menduduki posisi kedua lantaran memiliki median kecepatan unduh internet mobile sebesar 195,65 Mbps. Lalu, Vietnam mengikuti di posisi ketiga dengan kecepatan sebesar 160,5 Mbps.

    Malaysia berada di posisi selanjutnya dengan kecepatan unduh internet mobile 141,18 Mbps. Kemudian, kecepatannya di Thailand dan Filipina berturut-turut sebesar 136,91 Mbps dan 54,39 Mbps pada November 2025.

    Sebagai informasi, Speedtest Global Index membandingkan data kecepatan internet di seluruh dunia dengan datanya diperbarui setiap pertengahan bulan. Data dalam indeks ini berasal dari pengujian di lebih dari 15.000 server yang tersebar di lebih dari 190 negara.

    Sebelumnya,  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kecepatan internet rata-rata nasional menjadi 100 Mbps pada 2029.

    Target tersebut melonjak signifikan dari angka saat ini yang masih berkisar di 47,2 Mbps. 

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan Indonesia tengah berupaya keras mengejar ketertinggalan infrastruktur digitalnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas teknologi. 

    “Kita mau secepatnya 2029 sudah mencapai rata-rata nasional itu di 100 Mbps,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta dikutip Rabu (10/12/2025).

    Dia juga menuturkan, berdasarkan data terbaru, kecepatan mobile broadband Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN, dan berada di posisi ke-79 dari 104 negara di dunia. 

    Kondisi serupa terjadi pada sektor fixed broadband yang memiliki kecepatan unduh rata-rata 42,79 Mbps; menempatkan Indonesia kembali di peringkat ke-9 ASEAN dan peringkat 115 dari 156 negara menurut data Ookla.

    Strategi utama untuk mencapai angka tersebut ialah dengan memperluas jangkauan infrastruktur fisik.

    Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan cakupan serat optik (fiber optic) di tingkat kecamatan. Pemerintah menargetkan cakupan ini mencapai 90% pada tahun 2029, meningkat dari posisi 70,88% pada tahun 2024.

    Namun, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri yang membuat cakupan 100% serat optik tidak mungkin dicapai secara efisien. 

    Untuk mengatasi hal ini, Ismail mengatakan 10% sisa wilayah yang sulit dijangkau kabel fisik akan dihubungkan melalui backbone alternatif, termasuk teknologi terestrial mobile dan satelit. 

    Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan inklusivitas konektivitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Selain kecepatan internet, pemerintah juga fokus pada pengembangan ekosistem digital yang produktif. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengembangan 38 “Giga City” selama periode perencanaan hingga tahun 2029. 

  • Pengamat Minta Pemerintah Tunjuk Koordinator Nasional Bencana Sumatra

    Pengamat Minta Pemerintah Tunjuk Koordinator Nasional Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai persoalan utama penanganan bencana alam, khususnya banjir Sumatra, saat ini adalah absennya figur koordinator nasional yang memiliki otoritas dan kepemimpinan kuat di lapangan.

    “Dari awal sampai hari ini, pemerintah belum menunjuk siapa koordinator penanganan bencana [banjir Sumatra]. Padahal dalam kasus besar sebelumnya selalu ada figur sentral,” ujar Agus saat dihubungi Bisnis, Senin (22/12/2025). 

    Dia mencontohkan usai tsunami Aceh 2004 pemerintah menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator utama, sementara pada masa pandemi Covid-19 peran serupa dijalankan Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas.

    Menurut Agus, penanganan bencana membutuhkan kepemimpinan yang hadir langsung di lapangan selama 24 jam untuk memastikan distribusi bantuan, pengelolaan pengungsian, rehabilitasi, hingga penyampaian data riil secara berkala 

    “Tidak bisa hanya mengandalkan pejabat struktural yang datang sebentar lalu kembali ke Jakarta. Harus ada leadership yang mengoordinasikan semuanya. Selama tidak ada koordinator, penanganan akan selalu kesulitan,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa bencana bukan semata urusan nasional, tetapi kerap melibatkan bantuan lintas negara sehingga diperlukan figur yang memahami tata kelola kebencanaan secara komprehensif.

    “Sekarang yang bergerak justru masyarakat. Bangsa sebesar ini tapi tidak terorganisasi. Memang terlambat menunjuk koordinator, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujarnya. 

    Senada, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai masalah utama pemerintah bukan pada kerja penanganan di lapangan, melainkan pada cara komunikasi kepada publik.

    “Saya melihat kerja pemerintah sebenarnya tidak buruk. Masalahnya wilayah terdampak sangat luas. Namun komunikasinya problematik,” kata Trubus. 

    Menurutnya, pemerintah seharusnya menyampaikan realitas lapangan secara jujur dan terukur, bukan sekadar pernyataan normatif atau defensif. Dia menilai publik belum mendapatkan gambaran perkembangan situasi secara real time.

    “Publik tidak tahu sebenarnya sampai di mana penanganan di masing-masing kabupaten dan kota. Dulu saat Covid-19 ada juru bicara yang rutin menyampaikan update harian. Sekarang itu tidak ada,” ujarnya. 

    Trubus juga menyoroti minimnya penjelasan terkait fase rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti kerusakan rumah, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya, termasuk wilayah yang masih terisolasi.

    “Harus dijelaskan secara rinci. Mana rumah rusak ringan, sedang, berat, bahkan yang hilang tertimbun atau terseret arus. Akses mana yang sudah terbuka dan mana yang masih terisolasi. Itu yang ingin diketahui publik,” jelasnya.

    Selain itu, dia menilai pemerintah perlu lebih transparan mengenai mekanisme distribusi bantuan, siapa koordinatornya, serta kesesuaian bantuan dengan kebutuhan korban.

    “Jangan sampai bantuan tidak tepat guna. Ada daerah yang lebih butuh air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, atau dukungan psikologis, bukan sekadar selimut atau pakaian,” katanya. 

    Trubus juga mengingatkan agar komunikasi penanganan bencana tidak berubah menjadi ajang pencitraan pejabat.

    “Jangan datang hanya untuk foto-foto. Fokusnya harus pada korban. Kalau komunikasi terkesan pencitraan, kritik publik pasti makin tajam,” ujarnya.

    Sementara itu, Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menegaskan pemerintah tetap wajib menjelaskan seluruh capaian dan langkah yang telah dilakukan dalam penanganan bencana.

    “Pemerintah punya hak jawab dan kewajiban mensosialisasikan semua hal yang sudah dilakukan. Rakyat wajib tahu,” kata Pangi.

    Namun, ia mengingatkan agar penjelasan tersebut disampaikan dengan cara yang santun dan terkelola, bukan emosional.

    “Jangan sampai terkesan sinis atau anti kritik. Pemerintah harus berhati-hati memilih diksi dan frasa agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya. 

    Menurut Pangi, gaya komunikasi pemerintahan sipil berbeda dengan militer dan membutuhkan pendekatan dialogis.

    “Ini pemerintahan sipil, bukan garis komando tunggal. Aspirasi dan daya kritis masyarakat harus direspons dengan strategi komunikasi yang sesuai dengan tradisi masyarakat sipil,” pungkasnya.

  • Wacana Pilkada Lewat DPRD, Said Abdullah Khawatir Sistem Demokrasi Mundur: Hati-hati Kita Sudah Maju

    Wacana Pilkada Lewat DPRD, Said Abdullah Khawatir Sistem Demokrasi Mundur: Hati-hati Kita Sudah Maju

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah angkat suara terkait wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, yang disebut-sebut ingin diubah lewat mekanisme pemilihan tidak langsung lewat DPRD.

    Menurut Said, wacana untuk mengembalikan sistem pilkada tak langsung tersebut padahal hal yang gegabah karena berpotensi menarik mundur demokrasi Indonesia yang selama ini disebutnya sudah berjalan maju.

    “Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” tegas Said di Surabaya, dikutip Senin (22/12/2025).

    Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini juga menyatakan, pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Oleh sebab itu, ia menilai wacana pengembalian pilkada ke DPRD perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.

    “Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?,” katanya.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga menyatakan, alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan sebagai alasan tunggal untuk mengubah sistem pemilihan yang telah berjalan sejak 2005 itu. Dirinya justru mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui legislator di masing-masing daerah akankah dapat meminimalkan biaya dan bebas dari persoalan serupa.

    “Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” jelasnya.

    Ia mengingatkan, persoalan utama menjalankan demokrasi bukan terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung. Namun, bertumpu pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan oleh masing-masing partai kepada masyarakat.

    “Problemnya bukan itu. Seharusnya problemnya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” pungkas Said.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, partainya bakal mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu), khususnya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Menurut Cak Imin, sistem pemilihan itu tidak berjalan efektif.

    Pernyataan itu disampaikan Cak Imin, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Agenda tersebut dihadiri segenap jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

    “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” ucap Cak Imin.

    Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja. Namun, menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.

    “Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.

  • Ekspor Semikonduktor Korsel Melonjak, Tutupi Pelemahan di Sektor Lain

    Ekspor Semikonduktor Korsel Melonjak, Tutupi Pelemahan di Sektor Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor semikonduktor Korea Selatan yang kuat terus menutupi pelemahan ekspor di sektor-sektor lain. Hal itu pun menopang pertumbuhan ekspor Negeri Ginseng pada akhir tahun ini ketika efek tarif AS mulai terasa.

    Berdasarkan data yang dirilis oleh kantor bea cukai Korea Selatan, ekspor yang disesuaikan dengan perbedaan jumlah hari kerja tumbuh 3,6% dibandingkan setahun sebelumnya dalam 20 hari pertama Desember 2025. Realisasi ini dibandingkan dengan kenaikan 13% (yang telah direvisi) untuk keseluruhan bulan November.

    Pengiriman yang tidak disesuaikan juga naik 6,8%, sementara impor secara keseluruhan meningkat 0,7%, sehingga menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$3,8 miliar.

    Adapun, ekspor semikonduktor tercatat melonjak hampir 42%, melanjutkan pemulihan yang didorong oleh permintaan kecerdasan buatan dan pusat data. Pengiriman peralatan komunikasi nirkabel juga meningkat hampir 18%.

    Kenaikan tersebut membantu mengimbangi penurunan di sektor-sektor lain. Ekspor otomotif turun 13% dan sektor petrokimia menunjukkan pelemahan yang terkait dengan kenaikan biaya input serta langkah-langkah proteksionis AS.

    Ekonom Barclays Bank Plc, Bumki Son mengatakan apabila semikonduktor dikeluarkan, angka ekspor Korsel ini akan terlihat lemah.

    “Saya tetap berpikir kita perlu waspada terhadap risiko bahwa sikap kebijakan moneter mungkin tidak netral bagi sebagian besar sektor ekonomi selain semikonduktor,” kata Son seperti dikutip Bloomberg pada Senin (22/12/2025).

    Pada akhir November 2025, bank sentral Korsel (Bank of Korea) beralih dari sikap yang jelas condong pada “pemangkasan suku bunga” ke posisi kebijakan yang lebih netral, dengan mempertahankan suku bunga acuan di 2,5% dan menaikkan proyeksi pertumbuhan 2026 menjadi 1,8%.

    Bank sentral juga mengutip penguatan ekspor dan pemulihan konsumsi swasta yang stabil. Meski demikian, Gubernur BOK Rhee Chang Yong mencatat bahwa sebagian besar perbaikan prospek pertumbuhan didorong oleh kinerja chip dan TI.

    Barclays memperkirakan ekspor Korsel akan tumbuh 2,1% pada 2026. Namun, jika mengecualikan ekspor terkait semikonduktor, impor, dan investasi, pertumbuhannya akan hanya sekitar 1,1%.

    Perbedaan kinerja yang berkelanjutan ini menambah tantangan bagi perumusan kebijakan di Bank of Korea, yang sudah diperumit oleh pelemahan mata uang serta harga properti yang memanas di ibu kota Korea Selatan.

    Seoul mencapai kesepakatan tarif bersejarah dengan Washington pada akhir Oktober setelah tiga bulan negosiasi, yang membatasi bea masuk AS atas barang-barang Korea di level 15%. Tarif atas mobil dan suku cadang otomotif Korea juga diturunkan secara retroaktif menjadi 15% per 1 November, menyusul publikasi pemberitahuan resmi di Federal Register awal bulan ini.

    Meski kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari level yang diumumkan Presiden Donald Trump pada musim semi, tarifnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat yang dinikmati negara tersebut di bawah perjanjian perdagangan bebas sebelumnya.

    Berdasarkan tujuan ekspor, pengiriman ke China naik 6,5%, sementara ke AS turun 1,7%. Pengiriman ke Taiwan dan Vietnam masing-masing meningkat 9,6% dan 20,4%.