Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Pembangunan Infrastruktur LNG Dinilai Bukan Investasi Strategis, Ini Alasannya!

    Pembangunan Infrastruktur LNG Dinilai Bukan Investasi Strategis, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA —Pengembangan infrastruktur gas LNG berpotensi memerangkap Indonesia dalam berbagai konsekuensi, seperti krisis iklim, korupsi, hingga terjerat utang.

    Laporan terbaru dari debtWATCH dan Trend Asia mencatat, tak hanya menghambat Indonesia memenuhi Perjanjian Paris akibat emisi gas rumah kaca yang tinggi dari proyek gas, pengembangan infrastrukturnya menerima pembiayaan tidak langsung maupun dalam bentuk utang.

    Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia menilai pengembangan proyek gas yang investasinya mencapai US$32,4 miliar bukan investasi strategis, melainkan skema utang yang membahayakan kedaulatan energi dan ekonomi nasional. 

    Pasalnya beberapa pengembangan proyek gas disokong oleh institusi keuangan dari Multilateral Development Banks (MDBs), seperti seperti Asian Development Bank (ADB), Asia Infrastructure International Bank (AIIB), dan World Bank Group.

    Proyek-proyek gas, seperti infrastruktur Liquified Natural Gas dinilainya justru menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan pada skema pembiayaan global yang merugikan. “Kami melihat bahwa pendanaan LNG adalah bagian dari strategi global yang menunda transisi energi sejati dan mempertahankan kontrol korporasi terhadap sumber daya alam Indonesia,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, dikustip Sabtu (3/5/2025).

    Laporan Investasi LNG Indonesia Jalan Mundur Komitmen Iklim menemukan 18 proyek gas, baik LNG maupun PLTG, dengan berbagai tahapan operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya, Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat yang menerima sokongan dana dari ADB, JBIC, dan IFC dengan estimasi US$8 miliar. 

    Secara umum, pengembangan proyek gas itu mencerminkan ambiguitas komitmen iklim bank-bank yang telah menerbitkan kebijakan untuk menyetop pembiayaan proyek berbahan bakar fosil.

    Upaya transisi energi bersih pun terancam sebab gas masih dipromosikan sebagai bentuk transisi energi yang didukung Kebijakan Energi Nasional (KEN), dengan pemanfaatan dalam bauran energi primer akan terus meningkat hingga 2060. 

    Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pendanaan proyek migas dalam gelombang pertama BPI Danantara sebagai langkah mempercepat pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

    Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia menilai di saat urgensi dunia untuk mencapai Perjanjian Paris dengan bertransisi ke energi terbarukan yang berkeadilan pemerintah malah melakukan sebaliknya, mendorong penggunaan gas hingga berdekade ke depan. “Upaya kita mencapai tujuan tersebut terancam gagal,” katanya.

  • Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tengah berencana untuk menaikkan gaji para hakim. 

    Hal itu diungkap oleh Prabowo saat menghadiri acara peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Prabowo menyebut rencana untuk meningkatkan gaji para halim untuk memotong mata rantai korupsi dalam struktur hakim. “Saya sedang merencanakan menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum ditegakkan dengan baik,” kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo sudah sejak 2024 lalu melemparkan wacana untuk menaikkan gaji hakim. Saat itu, sebelum dilantik menjadi presiden, para hakim sempat beraudiensi dengan DPR soal gaji mereka. 

    Prabowo, saat masih presiden terpilih,  berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.  

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim,” tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

    Di sisi lain, institusi Mahkamah Agung (MA) yang membawahi para hakim belum lama ini menjadi sorotan usai terdapat sejumlah hakim yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan suap penanganan perkara. 

    Kasus itu bermula saat majelis hakim yang dipimpin Hakim Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi di kasus korupsi  minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Panglima TNI Batalkan Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Panglima TNI Batalkan Mutasi Letjen Kunto Putra Try Sutrisno

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk anak Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan Kunto sejatinya telah dimutasi dalam Keputusan Panglima TNI Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. 

    Namun, keputusan itu diubah selang satu hari kemudian oleh Kep/554.a/IV/2025 yang ditetapkan 30 April 2025.

    “Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025,” ujar Kristomei kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

    Kristomei menyampaikan alasan dibatalkan surat Keputusan Panglima TNI itu karena terdapat sejumlah Pati TNI yang masih belum bisa dimutasi atau dirotasi. Dengan demikian, Panglima TNI meralat keputusan Nomor Kep/554/IV/2025.

    “Ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Sehingga didiskusikan lah untuk meralat atau menanggungkan rangkaian itu, dan dikeluarkan KEP 554A/IV 2025 tanggal 30 April,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tujuh Pati TNI yang dibatalkan mutasinya yaitu Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Stafsus KSAD.

    Alhasil, Arief masih menduduki posisi jabatan lama Pangkogabwilhan I. Kemudian, Laksda TNI Hersan yang tadinya akan menggeser posisi Kunto, kini masih menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

    Selanjutnya, Laksda TNI Krisno Utomo masih menjabat sebagai Pangkolinlamil; Laksda TNI Rudhi Aviantara menjabat Kas Kogabwilhan II; dan Laksma TNI Phundi Rusbandi tetap di jabatan Waaskomlek KSAL.

    Adapun. Laksma TNI Benny tetap di jabatan Kadiskomlekal dan Laksma TNI Maulana masih menduduki posisi Staf Khusus KSAL.

  • Siap-siap! Prabowo Bakal Beri Guru Honorer Rp300.000 per Bulan

    Siap-siap! Prabowo Bakal Beri Guru Honorer Rp300.000 per Bulan

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan sejumlah program bantuan di bidang pendidikan untuk siswa, guru hingga sarana dan prasarana fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah bantuan kepada guru honorer setiap bulannya. 

    Rencana pemerintah untuk menyalurkan bantuan ke setiap guru honorer sebesar Rp300.000 itu merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang diluncurkan sore ini, Jumat (2/5/2025), bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. 

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut, bantuan itu akan diberikan per bulan kepada para guru honorer. 

    “Program bantuan guru honorer itu senilai Rp300.000 untuk masing-masing guru per bulan,” jelas Mu’ti kepada wartawan usai peluncuran PHTC Presiden di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Pria yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa program tersebut akan dimulai pada tahun ajaran baru, yakni Juli 2025. Target penerimanya adalah sekitar 310.000 guru honorer. 

    Selain bantuan ke guru honorer, terdapat tiga bantuan lain yang akan disalurkan pemerintahan. Misalnya, revitalisasi pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun. Targetnya yakni 11.440 satuan pendidikan. 

    Kemudian, digitalisasi pendidikan. Bentuk konkretnya, pemerintah akan menyediakan televisi di setiap sekolah. Anggaran yang disediakan mencapai Rp2 triliun untuk 15.000 satuan pendidikan di Indonesia.

    Lalu, bantuan pendidikan untuk studi D4 dan S1 para guru-guru yang belum mengenyam pendidikan hingga tingkat D4 maupun S1. Bantuan yang disalurkan adalah Rp3 juta untuk per semester program pendidikan, untuk 12 juta guru di Indonesia.

    Mu’ti lalu menyebut anggaran untuk program-program tersebut akan disiapkan dari anggaran Kemendikdasmen. “Ya itu anggaran dari kita,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Prabowo pun menyampaikan bahwa bantuan untuk sekolah dasar dan menengah yang diluncurkannya sore ini belum mencakup keseluruhan satuan pendidikan. 

    Bantuan untuk revitalisasi pendidikan, terang Prabowo baru menyasar 11.440 sekolah. Padahal, terdapat sekitar total 330.000 sekolah yang ada di Indonesia. 

    “Yang sekolah negeri, 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000 mungkin butuh 30 tahun semua sekolah ini diperbaiki. Kita tidak boleh menyerah, 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah ini oleh sebab itu saya melakukan penghematan,” terang Kepala Negara.

  • Tahun Ajaran Baru, Gibran Ungkap AI Bakal Masuk Kurikulum SD-SMA

    Tahun Ajaran Baru, Gibran Ungkap AI Bakal Masuk Kurikulum SD-SMA

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pembelajaran kecerdasan buatan alias AI bakal masuk ke kurikulum SD hingga SMK.

    Dia menyampaikan, pembelajaran AI itu juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana.

    “Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI [atau] pelajaran AI di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK,” ujarnya di BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat (2/5/2025).

    Dia menambahkan, AI sangat penting bagi sektor teknologi di masa depan. Oleh sebab itu, Gibran menilai bahwa pembelajaran AI ini sudah harus diberikan sejak dini.

    Di samping itu, menurutnya, generasi muda nantinya diharapkan dapat menciptakan solusi inovatif melalui pemanfaatan AI untuk kemajuan bangsa maupun dunia.

    “Jasa Marga sudah pakai AI [di sana] stafnya anak-anak muda semua. Mereka bisa melihat trafik di sepanjang ruas-ruas tol, jadi bisa tahu kapan harus dibikin one way atau contraflow. Di KAI ada kamera canggih pakai AI face recognition. Jadi, kalau ada pencuri [bisa] ketahuan,” jelasnya.

    Adapun, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu optimistis bahwa generasi muda bisa memanfaatkan AI agar bisa menghadapi tantangan ekonomi dan industri ke depannya.

    “Indonesia ini tidak pernah kehabisan anak-anak pintar. Semuanya kreatif dan kalian harus bisa meng-embrace teknologi-teknologi terkini salah satunya AI, crypto, blockchain, dan yang lainnya,” pungkas Gibran.

  • Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

    Menhan Sebut Pembelian BBM untuk TNI dan Alutsista Dipusatkan ke Kemhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional TNI akan dipusatkan ke Kementerian Pertahanan.

    Dia menerangkan, pemerintah sudah melakukan perubahan kebijakan, yang disebut dengan sentralisasi untuk penetapan peralatan alutsista strategis bersamaan dengan pemeliharaan dan perawatannya.

    Adapun, hal tersebut Sjafrie sampaikan guna merespons soal masalah tunggakan pembayaran BBM TNI AL kepada PT Pertamina (Persero) yang mencapai triliunan. 

    “Jadi untuk bahan bakar itu akan kita sentralisasi ke kementerian pertahanan,” bebernya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (2/4/2025).

    Menteri tertua ini melanjutkan, untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi dalam hal tersebut, pihaknya memanfaatkan sistem digitalisasi yang nantinya bisa melacak (tracking) penggunaan BBM.

    “Jadi kita bisa tau kemana perginya bahan bakar yang dikeluarkan oleh negara yang dipergunakan oleh TNI. Nah, ini format yang kita lakukan sejalan dengan kebijakan sentralisasi yang baru dikeluarkan,” jelas dia.

    Akibat adanya kebijakan baru tersebut, imbuh Sjafrie, akan ada revitalisasi organisasi di Kementerian Pertahanan dan ada validasi organisasi di lingkungan TNI. 

    “Ini akan dilakukan secara internal, di pemerintah dan sekarang sedang berproses kepada Peraturan Presiden,” tutupnya.

    TNI AL Tunggak Bayar BBM

    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membeberkan pihaknya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) hingga Rp3,2 triliun. 

    Hal itu dia sampaikan langsung saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).  

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” katanya. 

    Ali memandang hal ini jelas mengganggu operasional TNI AL. Oleh karena itu, dia berharap utang yang mencapai triliunan itu dapat diputihkan alias dilakukan penghapusan tunggakan.

    “Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ucap dia.

  • Prabowo Sentil Pemda Soal Anggaran Pendidikan Jumbo Tapi Tak Tepat Sasaran

    Prabowo Sentil Pemda Soal Anggaran Pendidikan Jumbo Tapi Tak Tepat Sasaran

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyoroti anggaran pendidikan yang jumbo namun seringkali manfaatnya tidak sampai ke target penerima. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    “Apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun, sampai atau tidak ke alamat yang seharusnya ditujukan? Kita masih melihat begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak, padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya, WC-nya satu, bagaimana bisa,” ujarnya di di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Prabowo memaparkan  anggaran pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar di APBN dari tahun ke tahun. Apalagi, dia mengeklaim besaran anggaran pendidikan pada APBN pertama pemerintahannya merupakan tertinggi dalam sejarah, atau mencapai 22%. 

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran yang telah disediakan. “Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemda, wali kota, bupati, gubernur bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, saya kira cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah tapi tidak cukup,” jelasnya. 

    Jika diperinci, empat PHTC Presiden bidang pendidikan yang diluncurkan sore ini meliputi berbagai program. Pertama, revitalisasi pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun. Targetnya yakni 11.440 satuan pendidikan. 

    Kedua, digitalisasi pendidikan. Bentuk konkretnya, pemerintah akan menyediakan smartboard dan televisi di setiap sekolah. Anggaran yang disediakan mencapai Rp2 triliun untuk 15.000 satuan pendidikan di Indonesia. 

    Ketiga, bantuan kepada setiap guru honorer sebesar Rp300.000 per bulan. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran baru yakni Juli 2025, untuk 310.000 guru di Indonesia. 

    Keempat, bantuan pendidikan untuk studi D4 dan S1 para guru-guru yang belum mengenyam pendidikan hingga tingkat D4 maupun S1. Bantuan yang disalurkan adalah Rp3 juta untuk per semester program pendidikan, untuk 12 juta guru di Indonesia.

    “Kita akan mulai dalam waktu tidak terlalu lama, saya harap dua bulan sekolah-sekolaj pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap sasaran saya dalam satu tahu, pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapatkan layar televisi tersebut,” ucap Prabowo. 

    Adapun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut anggaran yang disiapkan berasal dari anggaran kementeriannya. “Ya itu anggaran dari kita,” kata Mu’ti di tempat yang sama. 

  • Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto, tidak akan menyentuh 5% pada kuartal I/2025. 

    Sementara pemerintah telah memasang target pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk keseluruhan tahun ini. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditanya apakah masih akan optimistis tumbuh 5% pada kuartal pertama, dirinya hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran 5%. 

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan estimasi dari 21 ekonom yang Bloomberg himpun, konsensus proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 menunjukkan nilai tengah (median) di angka 4,93%. 

    Estimasi terendah sebesar 4,7% dari Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian dan ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi tertinggi yang menunjukkan optimisme, adalah ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjadja dengan angka 5,1%. 

    Bank pelat merah, dalam hal ini Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri pun memproyeksikan pertumbuhan yang tidak mencapai 5%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,91% YoY pada kuartal I/2025, lebih rendah dari 5,02% pada kuartal IV/2024.

    “Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melambat di bawah 4,9% YoY, yang mencerminkan kecenderungan pengeluaran defensif karena rumah tangga mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk berjaga-jaga,” kata Asmo dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025). 

    Sementara belanja pemerintah diperkirakan akan melambat menjadi 3,3% YoY pada kuartal I/2025, dari 4,3% pada kuartal sebelumnya, di tengah penyesuaian kebijakan dan lambatnya pencairan anggaran pada awal tahun. 

    Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% YoY pada kuartal I/2025, turun dari 4,9% di kuartal sebelumnya. 

    Asmo menilai tertundanya pencairan fiskal, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut.

    Adapun kinerja perdagangan eksternal diperkirakan akan melemah pada awal tahun 2025, yang mencerminkan melemahnya momentum perdagangan global.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93%. Dirinya mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Adapun, BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Kereta Tanpa Rel di IKN Akhirnya Dikembalikan ke China, Kenapa?

    Kereta Tanpa Rel di IKN Akhirnya Dikembalikan ke China, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengembalikan Unit Autonomous Rail Transit (ART) atau kereta tanpa rel yang sempat diuji coba di Ibu Kota Nusantara ke CRRC Qingdao Sifang setelah melakukan uji coba. 

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan unit ART telah dibawa kembali oleh perusahaan manufaktur penyedia ART ke China. Pengembalian ini dilakukan karena uji coba Proof of Concept atau PoC telah selesai dilaksanakan. 

    “Hingga saat ini, belum ada rencana untuk menggantinya dengan unit baru,” kata Troy, Jumat (2/5/2025). 

    Troy juga mengatakan sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan perusahaan manufaktur penyedia yaitu CRRC Qingdao Sifang. 

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, hasil evaluasi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selama 2 bulan, ditemukan bahwa kereta otonom khususnya sistem autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN.

    Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan memastikan kereta Autonomous Rapid Transit (ART) atau Kereta Otonom tidak akan dikembalikan ke China. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal menjelaskan kereta otonom tidak akan dikembalikan ke China. Adapun evaluasi yang ditemukan Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara diharapkan dapat diperbaiki. 

    “Enggak [dikembalikan ke China], jangan dulu lah. Kita masih butuh,” kata Risal kepada awak media, Kamis (14/11/2024).

    Otorita IKN melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital telah menyelesaikan kegiatan Proof-of-Concept (PoC) untuk Trem Otonom Terpadu atau Autonomous Rapid Transit (ART) di kawasan Nusantara. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan teknologi otonom ART dalam lingkungan IKN, yang masih dalam tahap pembangunan.

    PoC ini dilakukan berdasarkan kerja sama antara OIKN dan Norinco International Cooperation Ltd., menggunakan teknologi ART dari CRRC Qingdao Sifang. Ali menyatakan bahwa rekomendasi ini akan diteruskan kepada pihak terkait, dengan permintaan kepada Norinco dan CRRC untuk melakukan penyempurnaan operasional, sesuai dengan kesepakatan dalam PoC.  

    Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2024, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan showcase Trem Otonom oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada November–Desember mendatang, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dan Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN.

  • PLN Klaim 50% Listrik di Bali Telah Menyala

    PLN Klaim 50% Listrik di Bali Telah Menyala

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengklaim 50% listrik di Bali telah menyala kembali pada Jumat (2/5/2025) malam.

    Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menuturkan, pemadaman listrik di Bali terjadi sejak pukul 16.00 WITA. Menanggapi itu, PLN pun melakukan pemulihan sesegera mungkin.

    “Kurang dari 30 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah kembali masuk secara bertahap. Pada Pukul 18.30 WITA sebesar 50% pelanggan terdampak sudah berhasil normal kembali,” kata Gregorius melalui keterangan resmi.

    Dia menyebut, ratusan personel PLN disertai peralatan lengkap telah diterjunkan untuk fokus melakukan perbaikan secara bertahap agar sistem kelistrikan dapat segera normal kembali.

    “Hingga saat ini penyebab terjadinya gangguan masih dalam penelusuran,” katanya.

    Saluran listrik di seluruh Pulau Dewata tiba-tiba padam pada sore ini. Gangguan kabel bawah laut di selat Bali diduga sebagai pemicunya.

    Padamnya listrik di Pulau Bali terjadi hampir merata di seluruh pulau mencakup Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, hingga Buleleng.

    Humas PLN UID Bali Anom Silaparta menjelaskan pemadaman disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan Bali. Anom tidak menjelaskan secara detail soal gangguan sistem tersebut.  

    “Saat ini lagi ada gangguan sistem Bali, dan sedang dilakukan recovery,” ucap Anom saat dikonfirmasi.

    Spekulasi soal dugaan blackout pun muncul di media sosial. Akan tetapi PLN tidak menjelaskan lebih jauh isu yang berkembang di media sosial.

    Pemadaman menjelang malam hari ini mengganggu aktivitas warga Bali, terutama di kawasan vital jalan raya, daerah pariwisata.

    Data operasional PLN menunjukkan kapasitas daya mampu pembangkit di Bali mencapai 1.388 Megawatt (MW), sementara beban puncak tertinggi terjadi saat Idulfitri hari kedua yang menyentuh 1.030,4 MW.

    Artinya, cadangan daya aman masih tersedia hingga 358 MW, memberikan jaminan pasokan yang masih cukup bagi seluruh masyarakat.

    Pembangkit utama meliputi PLTU Celukan Bawang dan PLTD/G Pesanggaran, dengan pembangkit cadangan seperti PLTG Gilimanuk dan PLTG Pemaron.