Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Perjanjian Dagang Indonesia-EAEU Resmi Diteken, 90,5% Produk Bebas Tarif

    Perjanjian Dagang Indonesia-EAEU Resmi Diteken, 90,5% Produk Bebas Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia resmi menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) di St. Petersburg, Rusia, pada Minggu, (21/12/2025).

    Mendag Budi menyampaikan bahwa Indonesia-EAEU FTA bukan hanya gestur politik atau ekonomi, tetapi FTA ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia. 

    Kesepakatan ini juga menjadi pintu yang membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia mengirim komoditasnya ke Eurasia. 

    “Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru terkait sektor manufaktur dan pertanian,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/12/2025). 

    Bagi Indonesia, persetujuan ini akan menciptakan peluang perluasan pasar nontradisional di kawasan Eurasia yang memiliki populasi 180 juta penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB) US$2,56 triliun. 

    Sedangkan bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dengan PDB US$1,4 triliun dan kelas menengah yang terus tumbuh secara eksponensial. 

    Perundingan Indonesia-EAEU FTA mulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, rasa saling percaya, serta komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan. 

    Indonesia-EAEU FTA sendiri terdiri atas 15 bab yang mencakup, antara lain, pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi. 

    Hal penting dalam kesepakatan ini, Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5% dari total pos tarif, atau mencakup 95,1% dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia. 

    “Dengan preferensi tarif hingga 90,5% dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk  unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif,” lanjut Busan.

    Hal ini turut mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik. 

    Mendag memandang, preferensi berbagai kemudahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar dari negara pesaing.

    Untuk itu, dia mendorong para eksportir Indonesia agar segera memanfaatkan berbagai fasilitas dalam perjanjian tersebut.

    Semakin terbuka lebarnya pasar Uni Ekonomi Eurasia juga akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha di kawasan tersebut. Para importir di kawasan ini akan semakin mudah memasukkan produk-produk Indonesia ke pasar Uni Ekonomi Eurasia, bahkan berpotensi menyentuh pasar wilayah sekitarnya, seperti negara-negara di Asia Tengah. 

    Dalam hal ini, Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sepakat memandang kerja sama ekonomi sebagai pilar penting dengan mendorong kolaborasi di berbagai bidang strategis. Bidang-bidang ini, antara lain, pertanian, industri, energi, transportasi, logistik, ekonomi digital, serta pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan.

    Adapun, total perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia pada Januari—Oktober 2025 tercatat sebesar US$4,4 miliar dengan ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,76 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,64 miliar. 

    Pada 2024, Uni Ekonomi Eurasia merupakan tujuan ekspor ke-24 dan sumber impor ke-17 bagi Indonesia dengan total perdagangan kedua pihak mencapai US$4,52 miliar. Ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,89 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,63 miliar.

    Produk ekspor utama Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, produk pertanian dan kehutanan seperti minyak sawit, minyak kelapa, kopi, dan produk kakao. Sementara itu, produk utama impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, batu bara, pupuk kalium, gandum, dan besi baja. 

    Indonesia-EAEU FTA menjadi perjanjian dagang kedua yang dimiliki Indonesia dengan kawasan Eropa setelah European Free Trade Association (EFTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA sendiri telah diimplementasikan sejak 1 November 2021.

  • Paparkan Kinerja 2025, KPK Gelar 11 Kali OTT dan Pulihkan Keuangan Negara Rp1,53 Triliun

    Paparkan Kinerja 2025, KPK Gelar 11 Kali OTT dan Pulihkan Keuangan Negara Rp1,53 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melaksanakan 11 kegiatan tertangkap tangan (OTT) hingga memulihkan keuangan negara Rp1,53 triliun sepanjang 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat konferensi pers Laporan Kinerja KPK Akhir Tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025). Fitroh mengatakan penindakan ini akan membuka jalan bagi perbaikan sistem birokrasi di Indonesia.

    “Ada sebelas penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi atau lazim dikenal di masyarakat sebutan OTT yang KPK lakukan tahun ini,” katanya.

    Upaya ini, kata Fitroh, sekaligus mengungkap praktik korupsi sistematis di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di bidang kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan.

    Penindakan berasal dari laporan masyarakat sehingga sejumlah kasus terungkap di permukaan publik. Fitroh menyampaikan sepanjang akhir tahun 2025, lembaga antirasuah telah menetapkan 118 tersangka dan pemulihan aset negara Rp1,53 triliun.

    “Dari penindakan, selama satu tahun ini KPK menetapkan 118 tersangka, memproses ratusan perkara dan memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun,” ujarnya.

    Menurutnya angka tersebut adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, Fitroh menyampaikan bahwa KPK telah menyerahkan Rp883 miliar ke PT Taspen dan 6 unit efek ke rekening efek PT Taspen.

    “Bagi KPK, penindakan bukanlah akhir. Temuan, dan pembelajaran dari penindakan jadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola, dan pengawasan agar praktik korupsi yang sama tidak kembali berulang,” tandasnya.

  • Gibran Minta Maaf ke Korban Banjir Sumatra, Janji Optimalkan Penanganan Bencana

    Gibran Minta Maaf ke Korban Banjir Sumatra, Janji Optimalkan Penanganan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Hal itu disampaikan Gibran saat mengunjungi Desa Sibalangan, Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), pada Senin (22/12/2025).

    “Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penanganan pascabencana masih terdapat kekurangan,” ujar Gibran.

    Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan penanganan pasca bencana di lapangan melalui stakeholder terkait.

    Penanganan, kata Gibran, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga pemulihan infrastruktur wilayah terdampak bencana.

    “Saya pastikan, pemerintah akan terus memberikan upaya maksimalnya dalam mempercepat dan menyempurnakan penanganan di lapangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan kerja di Sumatra, Gibran sempat mengunjungi Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Petrus Ombulata di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025). 

    Eks Wali Kota Solo itu menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jemaat, disertai ucapan selamat Natal dan doa bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Gibran mengajak seluruh jemaat untuk turut mendoakan masyarakat yang tengah terdampak bencana alam di sejumlah wilayah. Dia berharap semangat Natal dapat menjadi penguat dan penghibur bagi mereka yang sedang menghadapi cobaan.

    “Dan tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, semoga bencana ini cepat selesai dan para korban keluarga semua bisa cepat pulih kembali,” tutur Gibran.

  • Pengguna E-Commerce jadi Sasaran Empuk, Peretas Tebar 6,7 Juta Serangan 2025

    Pengguna E-Commerce jadi Sasaran Empuk, Peretas Tebar 6,7 Juta Serangan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor ritel dan e-commerce menjadi sasaran empuk kejahatan siber sepanjang 2025. Pencurian data melalui aplikasi palsu, ransomware, aktivitas phising, hingga spam marak menyasar para pengguna yang mengandalkan belanja secara digital.

    Dalam Buletin Keamanan 2025 yang dirilis Kaspersky, sebanyak 14,41% pengguna di sektor ritel tercatat menghadapi ancaman berbasis web, sementara 22,20% lainnya mengalami ancaman langsung di perangkat (on-device). 

    Pada tingkat korporasi atau, sekitar 8,25% perusahaan ritel dan e-commerce tercatat terdampak serangan ransomware. 

    Adapun yang paling mencolok, jumlah pengguna B2B unik di sektor ritel dan e-commerce yang mengalami deteksi ransomware melonjak hingga 152% pada 2025 dibandingkan 2023. 

    Selain ransomware, phishing masih menjadi ancaman dominan. Kaspersky mengidentifikasi sekitar 6,7 juta serangan phishing yang menargetkan pengguna toko online, sistem pembayaran, dan perusahaan pengiriman sepanjang 2025. 

    Dari total tersebut, lebih dari separuh atau 50,58% secara spesifik menyasar toko online.

    Lebih terperinci, dari tren yang dicatat Kaspersky dalam Buletin Keamanan 2025, kebiasaan digital sehari-hari pengguna menjadi titik rawan baru serangan siber. 

    Berbelanja dan memesan makanan melalui aplikasi seluler dalam beberapa waktu terakahir menjadi rutinitas masyarakat.

    Kendati demikian, Kaspersky mengungkap bahwa bahkan aplikasi yang tampak sah dan diunduh dari toko aplikasi resmi tidak selalu menjamin keamanan data. 

    Sepanjang 2025, sejumlah insiden menunjukkan pencurian data dan kredensial keuangan dapat terjadi melalui aplikasi populer, termasuk layanan pemesanan makanan.

    Pada segmen B2B, peningkatan deteksi ransomware sebagian besar dipicu oleh satu aktor dominan. Jumlah pengguna unik di sektor ritel dan e-commerce yang mengalami deteksi ransomware meningkat sebesar 152% pada 2025 (November 2024 – Oktober 2025) dibandingkan dengan 2023 (November 2022 – Oktober 2023).

    Kaspersky mencatat penyebaran cepat keluarga Trojan-Ransom.Win32.Dcryptor sebagai faktor utama lonjakan kasus pada periode 2024–2025. 

    Varian ransomware ini memanfaatkan utilitas DiskCryptor yang sah untuk mengenkripsi partisi disk sistem korban, sehingga menyulitkan pemulihan dan meningkatkan dampak operasional bagi perusahaan ritel dan e-commerce.

    Aktivitas phishing yang masif juga menunjukkan bahwa teknik serangan lama tetap relevan. Dari November 2024 hingga Oktober 2025, produk Kaspersky memblokir 6,7 juta upaya untuk mengakses tautan phishing yang menargetkan pengguna toko online, sistem pembayaran, dan layanan pengiriman. 

    Dari upaya tersebut, 50,58% menargetkan pembeli online, 27,3% meniru sistem pembayaran, dan 22,12% menargetkan pengguna perusahaan pengiriman (delivery).

    Sementara itu, puncak belanja online terus menguntungkan para penyerang. 

    Periode peningkatan aktivitas promosi menurunkan kewaspadaan pengguna dan memungkinkan skenario phishing dan spam yang sudah dikenal untuk berbaur dengan lalu lintas pemasaran yang sah, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan serangan.

    Anna Larkina, pakar analisis data web dan privasi di Kaspersky menyampaikan, terjadi pergeseran bertahap dari kueri kata kunci sederhana ke cara yang lebih personal seperti percakapan dan visual untuk menemukan apa yang akan dibeli.

    “Karena model-model ini bergantung pada masukan pengguna yang lebih luas, penanganan data yang cermat akan tetap menjadi pertimbangan penting untuk menjaga kepercayaan pengguna,” tuturnya, Senin (22/12/2025).

    Untuk menjaga privasi dan keamanan data masyarakat, berikut langkah-langkah yang direkomendasikan Kaspersky:

    1. Jaga privasi dengan alat-alat pintar

    Berhati-hatilah dengan apa yang dibagikan dan hindari mengunggah gambar atau detail pribadi dalam pertanyaan. Interaksi Anda membantu membangun profil yang digunakan untuk iklan dan peningkatan layanan.

    2. Verifikasi pengirim dan tautan

    Jangan percaya diskon atau pemberitahuan pesanan dari sumber pihak ketiga. Selalu periksa kembali alamat pengirim dan ketik URL situs web toko secara manual ke browser daripada mengklik tautan apa pun yang diterima.

    3. Teliti toko sebelum membeli

    Jika berbelanja di toko online baru atau yang tidak dikenal, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa keabsahannya. Cari ulasan pelanggan, pastikan alamat situs web dieja dengan benar, dan konfirmasikan bahwa halaman situs terlihat profesional dan rapi.

    4. Pantau transaksi kartu perbankan secara teratur

    Jadikan kebiasaan digital (misalnya, seminggu sekali) untuk masuk ke perbankan online atau aplikasi seluler untuk meninjau semua transaksi terbaru. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, blokir kartu dan hubungi bank segera.

  • Kubu Ibrahim Arief Bantah Ikut Bentuk Tim Wartek dan Terima Keuntungan di Kasus Chromebook

    Kubu Ibrahim Arief Bantah Ikut Bentuk Tim Wartek dan Terima Keuntungan di Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa hukum Ibrahim Arief (IBAM) menegaskan kliennya tidak memiliki kedudukan istimewa saat menjadi tim teknis Kemendikbudristek era Nadiem Makarim.

    Pengacara Ibrahim, Bayu Perdana mengatakan kliennya merupakan profesional murni yang direkrut oleh yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK).

    “Ibrahim Arief adalah tenaga profesional murni yang direkrut melalui Yayasan PSPK, bukan staf organik kementerian atau penerima gaji ASN,” ujar Bayu kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

    Kemudian, dia menegaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembentukan tim teknologi Wartek besutan Nadiem Makarim pada (2/12/2019. Sebab, saat itu Ibrahim tengah melakukan wawancara kerja dengan Facebook di London.

    Adap, tujuan dibentuknya tim Wartek adalah untuk mendukung program dan project Pendidikan di Indonesia seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan program Merdeka Belajar melalui Digitalisasi Pendidikan.

    “Pada 2 Desember 2019, Ibrahim Arief sedang berada di London, Inggris untuk wawancara kerja dengan Facebook, sehingga tidak mungkin terlibat dalam pembentukan tim teknologi [Wartek] pada tanggal tersebut,” imbuhnya 

    Ibrahim, kata Bayu, Arief justru secara konsisten memberikan catatan kritis dan peringatan teknis mengenai kelemahan sistem Chromebook.

    “Tidak ada satu pun poin dalam dakwaan yang menyebutkan Ibrahim Arief memperoleh atau menikmati keuntungan materil sepeser pun dari perkara ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, dalam surat dakwaan terhadap tiga orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), Nadiem disebutkan telah menggaji tenaga ahli teknologi Ibrahim Arief sebesar Rp163 juta per bulan.

    Dalam sidang perdana perkara Chrome ini, Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek terungkap telah menunjuk langsung tenaga ahli Ibrahim Arief alias Ibam.

    “Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud mengangkat Ibrahim Arief Alias Ibam sebagai tenaga ahli teknologi dengan gaji sebesar Rp163 juta nett per bulan di bawah Yayasan PSPK,” ujar jaksa.

    Ibam kemudian membentuk tim teknologi nama tim Wartek. Tujuan dibentuknya tim Wartek adalah untuk mendukung program merdeka belajar menggunakan Os Chrome.

    “Membentuk tim wartek yang bertujuan untuk mendukung program dan project Pendidikan di Indonesia seperti asesmen kompetensi minimum dengan program Merdeka Belajar melalui digitalisasi pendidikan menggunakan sistem operasi Chrome,” imbuhnya.

    Selain itu, Nadiem juga telah menunjuk Jurist Tan dan Fiona Handayani sebagai staf khusus menteri. Menurut jaksa, penunjukan itu dilakukan untuk merealisasikan keinginan Nadiem bekeria sama dengan Google dalam pengadaan TIK di Kemendikbud.

    Tak main-main, Nadiem pun memberikan kekuasaan kepada Jurist dan Fiona untuk bisa mengatur anggaran, pengadaan, hingga SDM di Kemendikbud.

    “Hal tersebut dikarenakan Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud menyampaikan kepada pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 apa yang disampaikan oleh Jurist Tan dan fiona handayani adalah kata-kata Nadiem Anwar Makarim,” pungkas jaksa.

  • Raja Juli Tanam Bibit Trembesi hingga Durian di TN Tesso Nilo

    Raja Juli Tanam Bibit Trembesi hingga Durian di TN Tesso Nilo

    Bisnis.com, PEKANBARU – Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam memulihkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui program rehabilitasi hutan dan lahan.

    Raja Juli Antoni menyebutkan pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis bibit pohon untuk mendukung restorasi ekosistem kawasan konservasi tersebut.

    “Bibit yang disiapkan untuk ditanam kembali di TNTN meliputi trembesi, mahoni, kulim, sengon, aren, pulai, jengkol, petai, hingga durian. Penyiapan bibit kami lakukan secara paralel dengan proses penertiban dan penumbangan sawit ilegal di dalam kawasan taman nasional,” ujarnya dikutip Senin (22/12/2025).

    Dia menjelaskan pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan aturan di TNTN, tetapi juga memastikan adanya langkah lanjutan berupa pemulihan kawasan yang telah mengalami degradasi.

    Menurutnya, bibit-bibit tersebut akan langsung ditanam begitu lahan kembali ke fungsi kawasan konservasi.

    Dia berharap dengan penanaman kembali tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan tutupan hutan alami serta menjaga keseimbangan ekosistem di Tesso Nilo.

    Lebih lanjut, Menhut menekankan pentingnya kesiapan bibit pohon sebagai langkah antisipasi ketika proses dialog dengan masyarakat menghasilkan kesepakatan pengembalian lahan. 

    Dengan ketersediaan bibit yang memadai, kata dia, proses rehabilitasi hutan dan lahan dapat segera dilakukan tanpa menunggu waktu lama.

    “Pemerintah berharap upaya rehabilitasi ini dapat memulihkan fungsi ekologis TNTN sebagai habitat satwa liar sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan konservasi di Provinsi Riau,” imbuhnya.

  • Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Daftar Provinsi yang Umumkan Kenaikan UMP 2026, Sumut Naik 7,9%

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan upah minimum atau UMP 2026. Beberapa di antaranya yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Selatan (Sumsel).

    Adapun pemerintah memerintahkan kenaikan UMP paling lambat diumumkan pada Rabu, 24 Desember 2025.

    Kemudian penetapan UMP baru diberlakukan per 1 Januari 2026.

    Berikut ini daftar provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2026:

    1. Sumatra Utara (Sumut)

    Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution telah mengumumkan kenaikan UMP Sumut tahun 2026 sebesar 7,9% pada Jumat (19/12/2025) lalu.

    Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumut yang sebelumnya sebesar Rp2.992.559 bertambah sekitar Rp236.412 menjadi Rp3.228.971.

    2. Sumatra Selatan (Sumsel)

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10% atau sekitar Rp261.392, dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963.

    Kenaikan UMP ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025. Mengacu aturan tersebut, UMP Sumsel 2026 naik sekitar 7,10 persen dibandingkan UMP 2025.

    “Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

    3. Kalimantan Tengah (Kalteng)

    Kalimantan Tengah (Kalteng) juga sudah menetapkan kenaikan UMP pada Jumat (19/12). Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menetapkan UMP 2026 naik 6,12% atau sekitar Rp212.516, menjadi Rp3.686.138.

    4. Sulawesi Utara (Sulut)

    Kemudian Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP 2026 naik 6,01% atau sekitar Rp227.205, menjadi Rp4.002.630.

    5. Sulawesi Selatan (Sulsel)

    Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik Rp263.561 atau 7,21% dari Rp3.657.527. Dengan demikian, UMP Sulsel 2026 naik menjadi Rp3.921.088.

  • Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Rombak Struktur Laboratorium dan Pangkalan Operasi

    Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Rombak Struktur Laboratorium dan Pangkalan Operasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merombak dua unit pelaksana teknis yaitu Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO), sebagai respons atas dinamika modus pelanggaran yang kian kompleks serta tuntutan efisiensi pengawasan.

    Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan penataan ulang tersebut merupakan mandat dari dua aturan pelaksana terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 121/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana BLBC dan PMK No. 132/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana PSO Bea Cukai.

    Budi mengungkapkan restrukturisasi ini mendesak dilakukan untuk menjawab tantangan pengawasan yang semakin dinamis. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kompleksitas lalu lintas barang hingga berkembangnya modus penyelundupan.

    “Penataan BLBC dan PSO dilakukan agar dukungan pengawasan semakin terstruktur, efektif, dan mampu menjawab dinamika risiko yang terus berubah,” ujar Budi dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

    Berdasarkan beleid PMK 121/2024, terdapat perubahan signifikan pada klasifikasi unit laboratorium. Status BLBC Medan dan BLBC Surabaya ditingkatkan dari kelas II menjadi kelas I.

    Selain itu, otoritas kepabeanan membentuk Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai di berbagai wilayah operasi untuk mempercepat proses identifikasi barang secara laboratoris.

    Menurut Budi, penguatan fungsi laboratorium ini krusial sebagai backbone atau tulang punggung pengambilan keputusan pengawasan yang berbasis data ilmiah (scientific data-based).

    Di sisi lain, perombakan substansial juga menyasar unit Pangkalan Sarana Operasi (PSO) sebagai garda terdepan pengawasan laut. Implementasi PMK 132/2024 mencakup penataan ulang lokasi kantor, wilayah operasi, hingga bentuk organisasi.

    Evaluasi Bea Cukai menunjukkan sejumlah PSO eksisting di titik-titik vital seperti Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi eksternal maupun internal.

    Dari sisi eksternal, Budi menyoroti adanya pergeseran peta kerawanan penyelundupan. Salah satu atensi khusus tertuju pada wilayah Lhokseumawe yang teridentifikasi rawan menjadi pintu masuk Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dari jaringan Timur Tengah, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

    Melalui penambahan dan relokasi PSO serta sub-PSO, Bea Cukai menargetkan peningkatan kecepatan on water response, efisiensi biaya operasional, serta kejelasan rantai komando dalam patroli laut guna menghindari komando ganda.

    “Transformasi ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pengawasan kepabeanan dan cukai, serta memberikan perlindungan yang semakin optimal bagi masyarakat dan negara,” kata Budi.

    Adapun, tenggat waktu implementasi penuh restrukturisasi ini ditetapkan paling lambat satu tahun sejak beleid diundangkan. Menutup tahun anggaran 2025, Bea Cukai telah melantik pejabat BLBC dan meresmikan Gedung BLBC Kelas I Jakarta pada 11 Desember 2025, disusul pelantikan pejabat unit teknis PSO pada 19 Desember 2025.

  • Komdigi Prioritaskan Pemulihan Jaringan di Sumatra-Aceh

    Komdigi Prioritaskan Pemulihan Jaringan di Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons ramainya perbincangan pro dan kontra di media sosial terkait bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. 

    Dia menyebutkan, Komdigi sendiri memprioritaskan pemulihan konektivitas telekomunikasi agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

    “Jadi fokus kami sama-sama bekerja keras ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau masih ada yang kurang kami mohon maaf. Nah mudah-mudahan ini jaringan telekomunikasi di Sumatera ini bisa segera pulih,” kata Fifi dalam Kegiatan Pengiriman Bantuan 100 Genset, Bantuan Alat Komunikasi, dan Logistik ke Sumatra di Cargo Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (22/12/2025).

    Komdigi mencatat tingkat pemulihan jaringan telekomunikasi di Sumatra Utara telah mencapai 97%, Sumatra Barat sekitar 99%, sementara Aceh masih berada di kisaran 80%. Fifi menegaskan, upaya pemulihan di Aceh difokuskan pada wilayah yang masih terdampak berat, seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.

    “Fokusnya kami ingin segera memberikan pemulihan telekomunikasi ya agar masyarakat bisa berkomunikasi dengan orang-orang terkasihnya dengan baik dan tenang,” katanya.

    Di sisi lain, perbincangan publik di media sosial turut diramaikan oleh aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Melalui platform Kitabisa.com, aksi tersebut berhasil menghimpun donasi hingga Rp10 miliar.

    Aksi penggalangan dana tersebut sempat disinggung dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengkritik narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir di wilayah bencana.

    “Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” katanya.

    Isu lain yang turut memicu polemik di media sosial adalah soal perizinan penggalangan dana oleh influencer. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    “Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” kata Gus Ipul.

    Dia menekankan aturan perizinan bukan bentuk pembatasan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

    Gus Ipul juga mengapresiasi solidaritas publik serta memastikan koordinasi antara Kementerian Sosial, BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus berjalan untuk mempercepat penanganan darurat, termasuk distribusi logistik dan operasional dapur umum.

    Selain itu, beredar pula kabar di media sosial mengenai bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia yang disebut-sebut dikenakan pajak atau bea masuk. Isu tersebut dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya menegaskan bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk korban bencana di Sumatra tidak dikenakan pajak maupun bea masuk saat masuk ke Indonesia.

  • Jaksa yang Sempat Kabur dan Tabrak Petugas saat OTT Tiba di Gedung KPK

    Jaksa yang Sempat Kabur dan Tabrak Petugas saat OTT Tiba di Gedung KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi yang sempat menabrak petugas saat operasi tangkap tangan akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, Tri Taruna tiba di KPK pukul 12.50 WIB. Dia mengenakan jaket bewarna biru dan dikawal oleh dua orang TNI. Kepada wartawan, Taruna mengaku tidak pernah menabrak petugas KPK.

    “Tidak pernah saya nabrak,” katanya.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Tri Taruna diserahkan dari Kejagung untuk setelahnya dilakukan pemeriksaan secara intensif.

    “Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan,” jelas Budi dalam keterangan tertulis.

    Tri Taruna diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di HSU. Saat konferensi pers Sabtu (20/12/2025), KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB) sebagai tersangka.

    Pada konferensi pers itu, Tri Taruna tidak dihadirkan karena dirinya kabur dan sempat menabrak petugas saat petugas KPK melakukan tangkap tangan di wilayah HSU.

    “Benar, pada saat sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri,” ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.