Author: Bisnis.com

  • BGN Bakal Usut Tuntas Insiden Keracunan MBG di Sekolah

    BGN Bakal Usut Tuntas Insiden Keracunan MBG di Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengusut tuntas insiden keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Teranyar, salah satu insiden keracunan MBG terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya tengah melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden keracunan guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

    “Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” kata Dadan dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Dadan menyebut kolaborasi lintas pihak merupakan suatu hal yang penting, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

    “Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Dadan memastikan siswa yang terdampak insiden keracunan program MBG telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

    Dadan menuturkan insiden keracunan MBG juga menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan.

    “Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” terangnya.

    Adapun, Dadan menyatakan BGN berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat.

    “Kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

  • Hadiri Musda DPD Golkar Jateng, Bahlil Minta Kader Konsolidasi Pengurus hingga Tingkat Desa

    Hadiri Musda DPD Golkar Jateng, Bahlil Minta Kader Konsolidasi Pengurus hingga Tingkat Desa

    Bisnis.com, SEMARANG – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah di Semarang, Jumat (2 Mei 2025). Musda ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. 

    Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris dan kader Golkar se-Jawa Tengah. Para kader dan simpatisan dinilai berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 serta meningkatkan perolehan kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada.

    “Ini merupakan hasil kerja struktural dan non-struktural, termasuk para simpatisan. Golkar menunjukkan soliditas dan kekuatan nyata di Jawa Tengah,” kata Bahlil dalam pidatomya di acara Musda XI DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel PO Semarang, Jumat (2 Mei 2025).

    Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah ini menegaskan, Golkar sebagai partai besar yang selalu jadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan sejak reformasi ini secara konsisten akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga akhir masa jabatan.

    “Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dan dinamis. Kami siap mengawal program prioritas Prabowo-Gibran seperti kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tegasnya.

    Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mengawal secara utuh program-program tersebut, sebagaimana telah menjadi keputusan resmi partai dalam Munas.

    Musda ke-11 DPD Golkar Jateng ini digelar pada 2–4 Mei 2025 sebagai forum lima tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya sekaligus memilih ketua DPD baru. Menurut Bahlil, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar Musda dengan pertimbangan matang. Dia pun menyinggung posisi strategis Jateng dalam percaturan politik nasional.

    “Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot, bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan pada zaman, itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Penambahan kursi Golkar di 2029 harus dimulai dari Jawa Tengah. Ini adalah provinsi kunci,” Ucap Bahlil.

    Oleh sebab itu, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta kepada seluruh kader beringin di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa untuk terus membesarkan partai.

    “Tidak ada partai yang hebat, yang menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Dalam proses konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa,” imbau Bahlil.

    Bahlil mengatakan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kecamatan yang sudah tidak aktif untuk direvitalisasi agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik. “Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita. Harus kita melakukan revitalisasi,” katanya.

    Bahlil juga berharap pelaksanaan musda Golkar di Jateng bisa menjadi percontohan bagi pengurus Golkar di provinsi-provinsi yang lain ke depan.

  • Hong Kong Borong Dolar AS demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar

    Hong Kong Borong Dolar AS demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Hong Kong turun tangan memborong dolar AS dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah untuk mempertahankan sistem patokan mata uang, setelah dolar Hong Kong menguat ke batas atas kisaran perdagangannya.

    Melansir Bloomberg, Sabtu (3/5/2025), Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) menggelontorkan HK$46,539 juta atau setara US$6 miliar (Rp96 triliun), yang merupakan intervensi satu hari terbesar sejak pencatatan dimulai pada 2004.

    Seorang pejabat HKMA di kantor perwakilan New York membenarkan intervensi ini melalui sambungan telepon. Aksi ini menjadi yang pertama sejak 2020.

    Langkah tersebut menyusul pelemahan dolar AS yang membuat dolar Hong Kong nyaris menyentuh batas atas kisaran perdagangannya di level 7,75–7,85 per dolar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, HKMA justru lebih sering menjual dolar AS, termasuk pada 2022 dan 2023, untuk menjaga nilai tukar agar tidak tergelincir ke batas bawah kisaran tersebut.

    Intervensi Hong Kong terjadi di tengah gelombang volatilitas nilai tukar yang juga mengguncang kawasan Asia. Pada hari yang sama, bank sentral Taiwan turut memasuki pasar valuta asing setelah dolar Taiwan melonjak 3% terhadap dolar AS, kenaikan harian terbesar sejak 1988.

    Penguatan mata uang Asia dipicu harapan munculnya kembali dialog dagang antara Washington dan Beijing. Ini menjadi sinyal awal bahwa negosiasi bisa kembali dibuka, menyusul keputusan Presiden Donald Trump yang baru saja menaikkan tarif impor bulan lalu.

    Kebijakan dagang Trump telah menciptakan guncangan di pasar keuangan global dan memunculkan keraguan atas peran dolar sebagai mata uang pelindung nilai (safe haven). Investor pun mulai menjauhi aset-aset Amerika Serikat setelah bertahun-tahun mengandalkannya.

    Indeks Bloomberg Dollar Spot—yang melacak kinerja dolar terhadap sejumlah mata uang utama—mencatat performa terburuk sejak 2022 pada bulan April lalu, dan sepanjang tahun ini sudah turun 6,5%.

    Sistem patokan dolar Hong Kong diberlakukan sejak 1983 untuk mengendalikan gejolak nilai tukar saat proses penyerahan kedaulatan dari Inggris ke China. Pada 2005, pemerintah memperlebar kisaran perdagangan menjadi 7,75 hingga 7,85 per dolar AS.

    Meskipun kerap jadi incaran para spekulan, sistem patokan ini tetap kokoh bertahan. Dua nama besar di dunia hedge fund, Kyle Bass dari Hayman Capital dan Bill Ackman dari Pershing Square, diketahui pernah mempertaruhkan modalnya untuk menjatuhkan dolar Hong Kong—namun sejauh ini belum membuahkan hasil.

     

  • Kejagung Ungkap Alasan Periksa Miss Indonesia 2010 di Kasus Pertamina

    Kejagung Ungkap Alasan Periksa Miss Indonesia 2010 di Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Miss Indonesia 2010, Asyifa Syafningdyah Putriambami dalam perkara dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan Asyifa telah diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Senior Officer External Comm Media PT Pertamina International Shipping.

    “Benar [diperiksa],” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).

    Dia menambahkan, Asyifa diperiksa lantaran diduga menerima dana dari tersangka Gading Ramadhan Joedo (GRJ). GRJ merupakan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    “Diduga dalam kurun waktu 2022-2024 menerima aliran dana dari GRJ,” imbuhnya.

    Sekadar informasi, Kejagung juga telah memeriksa delapan saksi lainnya mulai dari AB selaku VP Crude & Product Trading & Commercial; WB selaku Direktur PT Chevron Pacific Indonesia; dan SA selaku Manager Tonnage Management PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian, MG selaku Manager Treasury PT Pertamina International Shipping; RP selaku Staf pada PT Pertamina International Shipping; dan HASM selaku VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping tahun 2021-2023.

    Selain itu, AS selaku VP Tonnage Management & Service PT Pertamina International Shipping tahun 2022-2023 dan ATW selaku Staf pada Fungsi Crude Trading ISC juga turut diperiksa dalam perkara ini.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

  • Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mempertanyakan tuntutan buruh yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menilai pembentukan Satgas PHK tidak secara langsung bisa menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan gelombang PHK di Tanah Air.

    “Buruh menuntut Presiden membentuk Satgas PHK? Apa tugasnya? Mampukah Satgas itu meningkatkan produktivitas pekerja supaya perusahaan mampu bertahan tidak melakukan PHK?” ujar Payaman ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Terlebih, Payaman menjelaskan gelombang PHK terjadi lantaran ekonomi yang melesu. Alhasil, perusahaan dengan produktivitas dan daya saing yang rendah terpaksa memutus hubungan kerja sebagian karyawannya.

    Namun sebelum melakukan PHK, lanjutnya, biasanya perusahaan harus memberitahukan maksudnya dulu kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

    Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan akan memeriksa kondisi perusahaan, termasuk bantuan untuk menyelamatkan perusahaan supaya tidak perlu melakukan PHK.

    Namun, jika PHK terpaksa harus dilakukan, Dinas Ketenagakerjaan harus memastikan kompensasi atau pesangon harus dibayar, dan kayawan korban PHK diusahakan untuk mengisi lowongan kerja di tempat lain.

    Sementara itu, jika tidak ada kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi kerjanya, Payaman menuturkan bahwa para buruh yang ter-PHK harus dipersiapkan untuk bekerja mandiri.

    “Jadi sebenarnya tidak perlu membentuk Satgas PHK atau badan baru untuk menangani PHK. Yang perlu dilakukan adalah memberdayakan sarana yang telah ada, yaitu Dinas Ketenagakerjaan di semua provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

    Payaman mengatakan setiap Dinas Ketenagakerjaan harus memiliki informasi pasar kerja yang lengkap seperti lowongan kerja dan persyaratannya. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga harus memiliki data jumlah pencari kerja, termasuk penganggur dan tenaga ter-PHK dengan kompetensinya.

    Dia menambahkan bahwa setiap Dinas Ketenagakerjaan juga harus berperan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang sesuai, serta memantau perusahaan bermasalah dan membantu memberikan solusi supaya tidak perlu melakukan PHK.

    “Dinas Ketenagakerjaan juga harus memastikan pemberian hak-hak pekerja ter-PHK dan bekerja sama dengan instansi lain terkait seperti Kementerian UMKM mempersiapkan pencari kerja untuk bekerja mandiri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengumumkan akan segera membentuk Satgas untuk menangani kasus PHK.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” kata Prabowo.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

  • Google Izinkan Anak di Bawah 13 Tahun Gunakan Chatbot Gemini, ini Syaratnya

    Google Izinkan Anak di Bawah 13 Tahun Gunakan Chatbot Gemini, ini Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI), Google Gemini akan bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun mulai minggu depan.

    Melansir dari Techcrunch, Sabtu (3/5/2025) kebijakan ini berlaku bagi anak yang memiliki akun Google yang dikelola orang tua melalui layanan Family Link.

    Berdasarkan laporan The New York Times, anak-anak yang terdaftar dalam sistem Family Link kini dapat menggunakan Gemini, dengan pengawasan dan pengaturan dari orang tua. 

    Google menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan pembatasan khusus guna memastikan penggunaan chatbot tetap aman bagi pengguna muda.

    Seorang juru bicara Google menjelaskan, Gemini untuk anak-anak akan dilengkapi dengan pembatasan konten dan pengawasan yang sesuai, serta tidak akan menggunakan data interaksi anak-anak untuk melatih model AI.

    Langkah ini menunjukkan bahwa raksasa teknologi mulai menargetkan audiens yang lebih muda di tengah persaingan ketat dalam pengembangan teknologi AI generatif. 

    Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait potensi risiko penggunaan chatbot oleh anak-anak, mengingat teknologi ini belum sepenuhnya sempurna.

    Sebelumnya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk menerapkan regulasi penggunaan AI generatif di sektor pendidikan. 

    Salah satu rekomendasinya adalah menetapkan batas usia pengguna dan memperkuat perlindungan data serta privasi anak-anak.

  • Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) bakal dilakukan Juni 2025. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa PDN yang terletak di Cikarang telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap penilaian (assessment) keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” kata Meutya dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/5/2025).

    Meutya mengatakan operasional PDN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

    “PDN adalah pondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai penguatan infrastruktur digital. 

    Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi. Meutya juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional. 

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara [PDNS], tetapi anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” ujarnya.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    PDN juga berfungsi memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang awalnya ditarget beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Harga Pangan Hari Ini 3 Mei: Cabai Rawit Merah Tembus Rp61.475 per Kilogram

    Harga Pangan Hari Ini 3 Mei: Cabai Rawit Merah Tembus Rp61.475 per Kilogram

    Bisnis.com, JAKARTA — Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan harga sejumah komoditas pangan bergerak naik pada Sabtu (3/5/2025).

    Melansir Panel Harga Pangan Bapanas, Sabtu (3/5/2025) pukul 07.28 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional mencapai Rp61.475 per kilogram di tingkat konsumen. 

    Harga rata-rata tersebut masih melampaui harga acuan penjualan (HAP) nasional yang semestinya berada di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Adapun, harga cabai rawit merah paling mahal menembus Rp116.667 per kilogram di Kalimantan Utara dan harga terendah terpantau dibanderol Rp25.000 per kilogram di Jawa Timur.

    Untuk aneka cabai lainnya, harga rata-rata cabai merah keriting dan cabai merah besar masing-masing dibanderol Rp54.172 per kilogram dan Rp45.839 per kilogram di tingkat konsumen secara nasional

    Adapun untuk komoditas pangan lainnya, data Panel Bapanas menunjukkan harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional dibanderol Rp15.578 per kilogram dan Rp13.693 per kilogram di tingkat konsumen.

    Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.558 per kilogram, atau sedikit melampaui dari harga eceran tertinggi (HET) nasional Rp12.500 per kilogram.

    Rata-rata daging sapi murni dipatok seharga Rp133.524 per kilogram. Harga daging sapi murni termahal mencapai Rp162.500 per kilogram di Kalimantan Tengah dan terendah di Maluku seharga Rp96.000 per kilogram.

    Secara nasional, daging kerbau segar lokal dibanderol seharga Rp150.000 per kilogram dan daging kerbau beku impor seharga Rp100.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Lalu, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp34.858 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp28.918 per kilogram di tingkat konsumen.

    Harga rata-rata ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng di tingkat konsumen secara nasional berada di level Rp41.352 per kilogram, Rp34.397 per kilogram, dan Rp35.606 per kilogram.

    Untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah, harga rata-rata masing-masing adalah Rp20.165 per liter dan Rp17.198 per liter. Sementara itu, harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.329 per liter atau masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

    Harga rata-rata bawang merah terpantau berada di angka Rp39.575 per kilogram, sedangkan harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp43.102 per kilogram secara nasional.

    Kemudian, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.556 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.174 per kilogram di tingkat konsumen.

    Untuk harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing dipatok Rp12.772 per kilogram dan Rp9.482 per kilogram.

    Panel harga pangan juga menunjukkan, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.718 per kilogram dan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp10.823 per kilogram.

  • Kemenlu: 152 WNI yang Dideportasi Arab Saudi Telah Tiba di Tanah Air

    Kemenlu: 152 WNI yang Dideportasi Arab Saudi Telah Tiba di Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri RI melaporkan sebanyak 152 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi telah tiba di Tanah Air pada Kamis (1/5/2025). 

    Kemenlu menyebutkan 152 WNI itu kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan penerbangan komersial.

    Berdasarkan keterangan resmi Kemenlu, Sabtu (3/5/2025), 152 WNI yang dideportasi Arab Saudi sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara nonprosedural.

    Hal itu menyebabkan mereka menghadapi masalah hukum dan keimigrasian di Arab Saudi, sehingga ditahan di fasilitas detensi imigrasi (Tarhil) Syumaisi di Makkah.

    WNI yang dideportasi Arab Saudi itu terdiri atas 130 perempuan, 13 laki-laki, dan 9 anak-anak atau balita. Sebagian besar berasal dari provinsi dengan angka migrasi tinggi, seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

    Menurut Kemenlu RI, proses deportasi tersebut berlangsung melalui koordinasi intensif antara pemerintah RI dengan otoritas setempat serta kerja sama dengan instansi terkait. 

    Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah turut memberikan pendampingan langsung, termasuk dalam pengurusan dokumen perjalanan dan koordinasi dengan aparat lokal, dalam menjamin keselamatan dan kepulangan mereka hingga tiba di Indonesia.

    Sejak awal tahun hingga saat ini, pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi pemulangan hingga 1.304 WNI karena melanggar izin tinggal di Arab Saudi dalam tujuh gelombang repatriasi.

    Kemenlu RI turut mengimbau supaya para WNI yang hendak bekerja di luar negeri untuk mengikuti prosedur resmi yang berlaku demi menghindari risiko hukum dan pelanggaran keimigrasian di negara tujuan.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa sekitar 70% Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang ada di negara Timur Tengah adalah perempuan.

    Dia mengatakan, kondisi tersebut akan menjadi perhatian penuh pemerintah dalam menangani dan mengatasi kasus-kasus pekerja migran ilegal.

    “Jadi, sekarang ini kementerian sedang buat profil dan kita sudah berkoordinasi dengan polisi, BIN, TNI dan imigrasi. Kemarin, kita sudah membentuk meja khusus perlindungan pekerja migran Indonesia dan TPPO (tindak pidana perdagangan orang),” ungkapnya pada 15 Maret 2025.

  • Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah mengamankan 14 orang dalam kegiatan hari buruh atau may day yang telah diselenggarakan di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (1/5/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Indradi mengatakan bahwa sejatinya kegiatan may day itu dilakukan di Monas dan sekitar DPR RI.Demo di Monas berjalan aman. Namun, di sekitar DPR telah terjadi aksi unjuk rasa yang dinilai tidak tertib, sehingga dilakukan penangkapan.

    “Mereka ini adalah penyusup ya,” ujar Ade, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Dia menjelaskan, alasan 14 orang itu ditangkap lantaran diduga telah mengganggu keamanan masyarakat dengan melempari kendaraan yang melintas di Jalan Tol depan Gedung DPR.Adapun kronologisnya, kejadiannya berawal pada 16.12 WIB. Terduga penyusup melakukan pelemparan dan dinilai mengganggu ketertiban. Kemudian pada 17.30 WIB, aparat keamanan melakukan imbauan namun diklaim tidak diindahkan.

    “Sehingga pukul 17.30 diamankan beberapa orang di sekitar Flyover Senayan, karena mereka sudah berbuat rusuh ya, melakukan tindakan anarkis dan saat ini sejak tadi malam masih terus dilakukan pendalaman,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ade mengungkap bahwa saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman soal korban baik secara fisik atau kerugian harta benda seperti mobil dalam peristiwa itu.

    “Ini masih perlu dilakukan pendalaman apabila masyarakat ada yang merasa menjadi korban baik secara fisik ataupun harta benda, mobil atau kendaraannya, kami pasti akan dalami,” pungkasnya.