Author: Bisnis.com

  • Polisi Bongkar Kasus Oplos Gas 3 Kg di Karawang-Semarang, Pelaku Cuan Miliaran

    Polisi Bongkar Kasus Oplos Gas 3 Kg di Karawang-Semarang, Pelaku Cuan Miliaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyalahgunaan gas LPG 3 kg di Karawang dan Semarang.

    Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan untuk di Karawang ada satu tersangka berinisial TN. Sementara di Semarang terdapat tiga tersangka yakni DS, KKI dan FZSW.

    “[Di kasus TKP Semarang, penyidik] meningkatkan status 3 orang terlapor dengan inisial FZSW alias A, DS, dan KKI menjadi tersangka,” ujarnya di Bareskrim, Senin (5/5/2025).

    Dia menambahkan, kasus pada dua TKP ini memiliki modus yang sama yakni menyuntikan gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung non-subsidi 12 Kg. Total, empat tabung gas yang diperlukan untuk mengisi tabung 12 kg.

    Dari para pelaku, Bareskrim telah menyita 4.495 tabung gas dengan varian 50 Kg, 12 Kg hingga 5,5 Kg. Selain itu, alat penyuntikan, mobil pikap hingga barang bukti elektronik juga turut disita.

    Di samping itu, untuk TKP Semarang, para pelaku diduga menerima keuntungan sebesar Rp3 miliar selama enam bulan. 

    Sementara itu, pelaku di Karawang mendapatkan untung Rp1,2 miliar setelah beroperasi satu tahun. Alhasil, total keuntungan tersangka dalam dua pengungkapan ini mencapai Rp4,2 miliar.

    “Selama kurun waktu 1 tahun selama tersangka bekerja tersebut [pangkalan di Karawang] mendapat keuntungan kurang lebih Rp1.276.272.000,” imbuhnya.

    Adapun, para tersangka dipersangkakan Pasal 40 angka 9 UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    “Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,” pungkas Nunung.

  • Trump Ungkap Sinyal Positif Negosiasi Tarif, Kesepakatan di Depan Mata?

    Trump Ungkap Sinyal Positif Negosiasi Tarif, Kesepakatan di Depan Mata?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan bahwa pemerintahannya dapat mencapai kesepakatan dagang dengan beberapa negara pekan ini.

    “Itu mungkin saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya apakah ada perjanjian dagang yang akan terjadi minggu ini, seperti dikutip Bloomberg, Senin (5/5/2025).

    Meski demikian, Trump tidak menyebutkan negara mana saja yang berpotensi mencapai kata sepakat dengan AS dalam waktu dekat. Trump menyebut, AS bernegosiasi dengan banyak negara, tetapi pada akhirnya, dia yang akan menetapkan kesepakatan sendiri.

    “Karena saya yang menetapkan kesepakatan, bukan mereka yang menetapkan kesepakatan. Anda terus menanyakan pertanyaan yang sama: ‘Kapan Anda akan setuju?’ Terserah saya, bukan mereka,” kata Trump di atas Air Force One.

    Trump juga memberi isyarat bahwa para para pejabat melakukan pembicaraan dengan rekan-rekan dari China. Pasar keuangan telah stabil dalam dua minggu terakhir di tengah tanda-tanda bahwa pembicaraan dengan negara-negara Asia sedang berlangsung dan ketegangan perdagangan antara China dan AS dapat menurun dari level saat ini. 

    China telah menjadi fokus kampanye tarif Trump, yang menyebabkan Beijing membalas pungutan AS, yang sekarang mencapai 145% untuk barang-barang asal Negeri Tirai Bambu. 

    China telah mengisyaratkan kemungkinan pencairan dalam beberapa hari terakhir, sementara Trump mengatakan kepada NBC News dalam komentar yang disiarkan hari Minggu bahwa dia bersedia menurunkan tarif AS di beberapa titik. 

    Menanggapi pertanyaan di Air Force One, Trump mengatakan ia tidak memiliki rencana saat ini untuk berbicara dengan Presiden China Xi Jinping.

    Beijing mengonfirmasi minggu lalu untuk pertama kalinya bahwa otoritasnya berkomunikasi dengan pejabat Amerika mengenai kesepakatan perdagangan. Diskusi telah berlangsung dengan para pembantu Trump dan beberapa negara lain, tetapi para pejabat tinggi terus memberi sinyal bahwa mereka pada akhirnya mungkin masih berniat untuk mengenakan bea pada mitra dagang.

    “Pada titik tertentu, saya akan menetapkan angka tarif tertentu. Pada titik tertentu dalam dua minggu atau tiga minggu ke depan, saya akan menetapkan kesepakatan,” kata Trump.

    “Saya akan mengatakan bahwa negara ini dan itu telah memiliki surplus perdagangan yang luar biasa — surplus dengan cara mereka — dengan kami dan mereka telah mengambil keuntungan dari kami dengan berbagai cara, dan kami sepenuhnya memahami apa yang mereka lakukan,” katanya. 

    Kebijakan tarif Trump yang luas telah mengguncang pasar global, memicu kekhawatiran akan kemerosotan ekonomi dan membebani dolar AS. Minggu lalu, data dari Biro Analisis Ekonomi menunjukkan produk domestik bruto AS berkontraksi untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

    Dalam wawancara dengan Fox News pekan lalu, Wakil Presiden JD Vance mengatakan kesepakatan dagang dengan India akan menjadi salah satu yang pertama.

    “Negosiasi juga sedang berlangsung dengan Jepang, Korea Selatan, dan Eropa,” kata Vance.

    Ekonomi Asia yang menghadapi beberapa tarif “timbal balik” AS tertinggi telah memimpin jalan di atas rekan-rekan barat dalam negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump. 

    Kepala negosiator perdagangan Jepang Ryosei Akazawa telah menyatakan harapan untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS pada bulan Juni, setelah putaran terakhir negosiasi di Washington minggu lalu.

    Namun, masih ada pertanyaan tentang seberapa substansial pengumuman kesepakatan jangka pendek tersebut, mengingat pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan yang komprehensif membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan.

  • Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 24.036 orang hingga 23 April 2025. Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak sepanjang 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap, jumlah PHK hingga April 2025 sudah mencapai sepertiga dari total kasus PHK yang terjadi di 2024 yang kala itu sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata adalah sekitar 24.000, jadi sudah sepertiga lebih dari 2024,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Dari total tersebut, Yassierli mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. 

    Yassierli mengungkap, ada berbagai faktor yang memicu PHK di Indonesia. Dia menyebut, setidaknya ada tujuh faktor dominan yang menyebabkan PHK.

    Pertama, kata dia, karena perusahaan mengalami kerugian atau tutup imbas kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang menurun. Kedua, relokasi usaha karena alasan tidak mampu bersaing dan mencari daerah yang upah minimumnya lebih rendah. 

    Ketiga, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial karena pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, yang berujung pada PHK terhadap pengurus serikat pekerja/buruh.

    Keempat, tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja. Kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Kemudian, kebijakan transformasi perusahaan, dan terakhir, pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

    “Jadi penyebabnya beragam. Ketika ditanya mitigasi seperti apa tapi kita harus lihat case by base,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli juga mengungkap langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, dia menyebut bahwa beberapa upaya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Diantaranya, kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi dan subsidi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, serta digitalisasi dan inovasi industri.

    Khusus untuk industri padat karya, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas tax allowance untuk 45 perusahaan di sektor padat karya, pembiayaan kredit investasi 2025, insentif PPh21 bagi pekerja, serta bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50%.

    “Tentu ini terus kita reviu dan sempurnakan,” pungkasnya. 

  • Ekspor RI Melejit di Tengah Ancaman Tarif Trump, Kontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Naik

    Ekspor RI Melejit di Tengah Ancaman Tarif Trump, Kontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan kontribusi ekspor ke pertumbuhan ekonomi meningkat pada kuartal I/2025, meski muncul ancaman penerapan tarif Trump.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan memaparkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp15.665,9 triliun atas harga berlaku atau Rp3.634,5 triliun atas harga konstan pada kuartal I/2025. Jika angka tersebut dibandingkan dengan kuartal I/2024, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% (year on year/YoY).

    Salah satu pembentuk PDB adalah ekspor. Amalia memaparkan ekspor berkontribusi sebesar 22,3% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025, tumbuh 6,78% (YoY).

    Sementara itu, impor berkontribusi sebesar -19,74% terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025. Angka tersebut tumbuh 3,96% (YoY).

    Jika dikalkulasikan maka 0,83% dari 4,87% pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 bersumber dari net ekspor (ekspor dikurangi impor). Adapun, jika dibandingkan dengan kinerja kuartal I/2024, tampak kontribusi net ekspor meningkatkan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Pada kuartal I/2024, net ekspor berkontribusi 0,06% terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Artinya ada kenaikan 0,77 poin persentase kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan (YoY).

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Sebagai catatan, tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada mitra-mitra dagangnya termasuk Indonesia sebesar 32% belum resmi berlaku. Meski sempat diumumkan pada awal April 2025, namun akhirnya Trump memutuskan menunda penerapannya hingga 90 hari.

    Dengan demikian, tarif resiprokal tersebut belum berpengaruh secara langsung terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia pada kuartal I/2025 (Januari—Maret 2025). Hanya saja, sejumlah analisis tetap mengingatkan ancaman tarif Trump terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia ke depannya.

    Berdasarkan laporan dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Economics Quarterly Economic Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI, tarif resiprokal Trump berpotensi menekan kinerja ekspor dan mendorong lonjakan impor Indonesia pada tahun ini meskipun efeknya belum terlihat pada kuartal I/2025.

    Masalahnya, Core menilai perdagangan Indonesia sangat rentan dengan tekanan eksternal. Kerentanan ekspor Indonesia tersebut tercermin dari peringkat economic complexity index yang mengukur tingkat diversifikasi dan kecanggihan produk yang dihasilkan oleh suatu negara.

    Dalam pemeringkatan itu, Indonesia berada di peringkat 70 atau kalah jauh dari Vietnam yang dalam 20 tahun terakhir telah merangsek dari peringkat 94 pada 2000 menjadi peringkat 53 pada 2023. Core menjelaskan, kini struktur ekspor Vietnam didominasi oleh produk bernilai tambah tinggi seperti elektronik.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan PMI manufaktur masih berada pada zona ekspansif untuk sektor-sektor utama seperti makanan dan minuman (53,81) dan logam dasar (53,65). Hanya saja, sektor tekstil, kulit, dan pakaian menunjukkan kontraksi.

    “[Kontraksi tersebut] konsisten dengan tekanan dari tarif AS pada komoditas tersebut,” ungkap Josua, Minggu (4/5/2025).

  • Masih Berlaku! Ini Daftar Kode Redeem FF Hari Ini, Senin 5 Mei 2025

    Masih Berlaku! Ini Daftar Kode Redeem FF Hari Ini, Senin 5 Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Garena memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada para pemain setia. Kode ini bisa langsung diklaim pada hari ini, Senin (5/5/2025).

    Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

    Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

    Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

    Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

    Cara Klaim Kode Redeem FF

    Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

    Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

    Klik “Confirm” untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

    Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

    Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

    Masuk ke info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

    Kode Redeem FF Hari Ini

    Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Senin (5/5/2025):

    XN7TP5RM3K49
    FFPRAPM9TURK
    GZAPM8753PLK 
    DM457HJKLOPU
    FF5XZSZM6LEF
    OSCARGANTENG
    FFX6DI2F3B7L8K9R
    FNYJ8X55GRTHY14G
    F9C8IU2Q2Q54E1FH 
    FFR3H6V9Z2J8FX4C
    FYHR56YR56G5R6FT 
    ZRW3J4N8VX56

  • BPS: Kontribusi Manufaktur Melambat ke 19,25% pada Kuartal I/2025

    BPS: Kontribusi Manufaktur Melambat ke 19,25% pada Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perlambatan kontribusi industri pengolahan atau manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke angka 19,25% (year on year/YoY) pada kuartal I/2025. 

    Angka tersebut mengalami penurunan tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya di angka 19,28% yoy. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara pertumbuhan industri pengolahan tumbuh positif sebesar 4,55% yoy pada kuartal I/2025 atau naik dari kuartal I/2024 sebesar 4,13% yoy. 

    “Pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang oleh lapangan usaha yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu industri pengolahan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/4/2025). 

    Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah pertanian pada periode ini. Adapun, industri pengolahan memberikan sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 0,93%. 

    Di samping itu, Amalia menerangkan industri pengolahan masih tumbuh positif ditopang oleh permintaan domestik dan luar negeri. 

    “Industri pengaban yg tumbuh relatif tinggi antara lain adalah industri makanan dan minuman tumbuh 6,04% ditopang oleh permintaan selama Ramadan dan idulfitri, serta peningkatan akrivitas industri penggilingan padi dan beras,” terangnya. 

    Selain itu, industri logam dasar tukbug 14,47% sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja. 

    Lebih lanjut, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh 6,95% didorong oleh peningkatan permintaan domestik pada momentum Ramadan dan Idulfitri serta peningkatan ekspor. 

  • BPS: Jumlah Pengangguran Bertambah Jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025

    BPS: Jumlah Pengangguran Bertambah Jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang.

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat. 

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, hal ini terjadi lantaran tingkat penyerap dan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi yakni 2,52%, dibandingkan dengan peningkatan pengangguran yang sebesar 1,11%.

    Amalia menuturkan, pengangguran pada Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni 4,76%.

    “Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82%,” ungkapnya.

    Adapun penurunan TPT juga terjadi pada perempuan yakni turun 0,19 basis poin menjadi 4,41% pada Februari 2025, sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 basis poin menjadi 4,98% pada Februari 2025. 

    Dia menambahkan, penurunan TPT juga konsisten di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam paparan yang disampaikan Amalia, TPT di tingkat perkotaan mencapai 5,73% atau turun 0,16 basis poin dibanding Februari 2024.

    Penurunan juga tercatat di tingkat pedesaan, dengan TPT mencapai 3,33% atau turun 0,04 basis poin dibanding Februari 2024 yang tercatat sebesar 3,37%. 

  • Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I/2025, yakni sebesar 1,38% secara tahunan (year on year/YoY). Hal itu turut memengaruhi struktur produk domestik bruto alias PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah.

    Amalia menuturkan kontraksi yang terjadi akibat adanya efek belanja pemilu yang dilakukan pada kuartal I/2024.

    “Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya [penyebab kontraksi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga buka suara soal dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang tertahan. Menurutnya, efisiensi atau realokasi anggaran itu membuat belanja tidak terjadi pada kuartal I/2025 tetapi akan tetap terealisasi.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan pada kuartal II/2025 dan seterusnya, karena kuartal I/2025 masih ada proses administrasi untuk direalokasi menjadi kegiatan pemerintah atau kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Amalia.

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Alhasil, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mecapai 4,87% atau lebih rendah dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.

    Meski demikian, perlambatan ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Baik akibat efek belanja Pemilu maupun efisiensi yang pemerintah Prabowo lakukan sejak awal tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY).

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah hingga 19,9% (YoY) dan memberikan kontribusi sebsar 6,25% pada kuartal I/2024.

    Sementara melihat pada kuartal sebelumnya atau kuartal IV/2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 4,17% (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,96% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada kuartal I/2025 akibat efek efisiensi belanja pemerintah.

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    David menyampaikan bahwa selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari akan adanya perlambatan ekonomi akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun.

    Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.

    Terdiri dari efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) seniali Rp50,6 triliun.

    “Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu, seperti yang ditayangkan sejumlah media, seperti Kompas dan Detik.

    Kini, Prabowo telah mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dari efisiensi tersebut. Harapannya, belanja yang sebelumnya tertahan dapat terakselerasi pada bulan-bulan berikutnya.

  • Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membuat layanan ibadah haji yang lebih murah dan terjangkau untuk jemaah pada masa pemerintahanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia. Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

    Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs Rp16.000 per US$ dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Besaran itu tercatat lebih rendah sekitar Rp4 juta jika dibandingkan dengan BPIH 2024.

    BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.

    BPIH yang dibayar jemaah pada 2025 adalah rata-rata sebesar Rp55,43  juta atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33,97 dialokasikan dari nilai manfaat.

    Mengacu pada pernyataan Prabowo, biaya haji di Malaysia pada 2025 untuk kategori paling murah yakni kategori B40, jemaah diwajibkan membayar RM15.000 atau setara dengan Rp60 juta jika mengacu pada kurs Rp4.000 per ringgit.

    Sementara itu, untuk kategori M40, jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM23.500 atau setara dengan Rp94 juta, sedangkan untuk kategori T20 jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM33.000 atau setara dengan Rp132 juta.

    Prabowo pun kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menekan biaya haji melalui berbagai cara, termasuk efisiensi di sektor transportasi dan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Kami berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji. Kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” katanya.

    Terkait upaya menurunkan ongkos ibadah haji, Prabowo mengatakan pemerintah akan meminta Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak diperlukan.

    Termasuk pemerintahannya juga akan kembali melakukan diskusi kepada pemerintahan Arab Saudi terkait dengan memangkas biaya haji tersebut.

    “Kami akan berangkat ke Arab Saudi, kami sudah minta waktu dengan pemimpin Arab Saudi. Kami juga mau bangun perkampungan Indonesia. Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan kesannya terhadap hasil peninjauan fasilitas haji terbaru. Dia menilai layanan yang kini diberikan jauh lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya.

    “Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini bersejarah. Kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” pungkas Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai cara untuk kembali menurunkan biaya perjalanan ibadah haji di masa mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto agar ongkos haji bisa ditekan lebih murah saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah Terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/5/2025).

    “Ya, permintaan Bapak Presiden itu minta supaya nanti akan datang biaya jemaah haji itu lebih diturunkan lagi, dan itu (biaya saat ini) terlalu besar karena banyak faktor yang membuat kita itu mahal,” ujar Nasaruddin.

    Salah satu penyebab tingginya biaya haji, menurutnya, adalah lamanya masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dia memaparkan bahwa biaya per hari di Arab Saudi sangat besar dan memberikan contoh potensi penghematan jika masa tinggal bisa dipangkas.

    “Pertama, lamanya kita berada di Saudi Arabia, satu hari itu bisa menghabiskan dana berapa yang bisa sampai Rp50 miliaran, kalau kita bisa menghemat lima hari, empat kali lima, Rp200 miliar. Belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Menag juga menjelaskan bahwa secara umum biaya haji tahun ini sudah jauh lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan biaya mencapai sekitar Rp4 juta per jemaah, meski di tengah tekanan kenaikan pajak di Arab Saudi dan pengurangan bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    “Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah. Setiap jemaah haji itu berkurang sekitar empat juta rupiah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa penghematan tersebut terjadi karena efisiensi di berbagai sektor. Ke depan, komponen yang bisa ditekan lebih lanjut mencakup negosiasi harga hotel, transportasi bus, dan penerbangan.

    “Komponen antara lainnya penghematan misalnya tawar-menawar hotel, tawar-menawar bus, tawar-menawar termasuk pesawat juga kita bisa negosiasi,” tuturnya.

    Dia juga mengakui bahwa masa tinggal jemaah sangat bergantung pada ketersediaan slot penerbangan di bandara Arab Saudi. Kepadatan lalu lintas udara selama musim haji menjadi faktor yang membuat jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, harus menunggu lebih lama.

    “Tergantung bandaranya yang membuat kita lama itu sebetulnya bukan karena pinginnya orang Indonesia lama-lama di sana, tapi karena begitu padatnya pesawat menjemput seluruh dunia,” jelasnya.

    Namun dia optimistis, jika Indonesia memiliki alternatif skema logistik dan jadwal penerbangan yang lebih baik di masa depan, maka penghematan lebih besar bisa dicapai.

    “Insyaallah ke depan kalau nanti kita punya alternatif lain, maka itulah nanti akan menjadi faktor penghemat,” pungkas Nasaruddin.

  • Dubes Inggris Bertemu dengan Prabowo, Bahas Apa?

    Dubes Inggris Bertemu dengan Prabowo, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Inggris untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan Asean Dominic Jermey bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut digambarkan sebagai pertemuan tertutup, tetapi bersifat hangat dan penuh penghormatan.

    “Itu rahasia. Sebuah privilese bisa datang ke sini dan bertemu langsung dengan Presiden serta para pejabat senior Istana,” ujar Jermey kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Saat ditanyakan mengenai, investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP) yang mencapai US$ 7 miliar, Jermey juga enggan secara eksplisit mengungkap isi pembicaraan tersebut.

    “Terima kasih, atas kesempatan berbicara hari ini,” pungkas Jermey.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto belum lama ini bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia. Salah satunya dengan British Petroleum (BP).

    “Total mereka sudah komit investasi sebesar US$ 8,5 miliar. Di mana, US$ 7 miliar dari BP (British Petroleum), dan US$ 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain,” ujar Prabowo dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11/2024).