Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan konsep kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua telah rampung. Pelaksanaannya pun tinggal menunggu waktu.

    Sejauh ini, lanjutnya, ada dua opsi tempat retret kepala daerah yaitu antara Magelang, Jawa Tengah atau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.

    “Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam acara retret Kepala Daerah mendatang.

    “Jadi ini tinggal menentukan waktunya saja, tapi konsepnya sudah selesai. Kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret Kepala Daerah ini akan dilangsungkan tanpa harus menunggu kepala-kepala daerah yang sudah dan akan berkontestasi di pemungutan suara ulang (PSU).

    “Yang PSU itu kan masih panjang. Jadi ini gelombang kedua ini yang tidak berlanjut di MK dan yang kemarin Kepala Daerah di Bali yang tidak ikut jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an,” jelasnya.

    Adapun, dia turut menyebut durasi untuk retret kepala daerah jilid II nantinya akan seperti retret sebelumnya, yaitu kurang lebih satu minggu.

    Sebelumnya, Bima juga memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai Lebaran 2025. 

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik. 

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

  • Hadapi Pelemahan Ekonomi, Rudiantara Singgung Urgensi Konsolidasi Industri Telko

    Hadapi Pelemahan Ekonomi, Rudiantara Singgung Urgensi Konsolidasi Industri Telko

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Periode 2014-2019 Rudiantara menekankan pentingnya konsolidasi di industri telekomunikasi dalam menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melambat ke angka 4,87% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2025 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,11% yoy.  

    Perlambatan pertumbuhan tersebut turut dirasakan oleh pengusaha telekomunikasi di dalam negeri.

    Untuk menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi, menurut Rudiantara, perusahaan telekomunikasi perlu meringankan ongkos operasional. Salah satu caranya dengan konsolidasi. 

    Merger antara XL Axiata dan Smartfren dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat untuk menjaga pertumbuhan di tengah kondisi yang makin menantang. 

    “Ya. Istilahnya kalau top line atau pendapatannya tidak bisa ngangkat, ya cost-nya yang harus dijaga. Ya cuman itu aja,” ujar Rudiantara kepada Bisnis di sela-sela acara Penjurian Bisnis Indonesia Award 2025, Senin (5/5/2025). 

    Diketahui, XLSMART, hasil merger antara XL Axiata dan Smartfren, resmi beroperasi pada 16 April 2025. Operator baru ini mulai melayani pelanggan dengan janji peningkatan layanan, termasuk pembangunan 8.000 site jaringan baru dalam 5 tahun ke depan. Kemampuan dalam memacu jaringan dapat dilakukan berkat kekuatan modal yang lebih besar. 

    Rudiantara menambahkan merger antara Smartfren dan XL Axiata merupakan langkah strategis jangka panjang untuk menurunkan biaya industri. 

    Dengan konsolidasi tersebut, lanjut Rudiantara, operator telekomunikasi memiliki skala ekonomi yang lebih tinggi dan industri yang lebih sehat.

    “Agar operatornya mempunyai skala ekonomi yang tinggi, lebih sehat, industrinya harus konsolidasi. Tiga operator, maka kekuatan industrinya lebih sehat,” katanya.

    Rudiantara menyinggung keberhasilan merger Indosat dan Tri Hutchison Asia (H3I) dalam meningkatkan kinerja kedua perusahaan. 

    Dia menyebut peningkatan EBITDA sebagai salah satu indikator positif, karena EBITDA yang lebih tinggi menghasilkan cash flow yang dapat digunakan untuk investasi ulang. EBITDA tinggi juga bisa membuat investor lebih tenang karena selalu berharap dividen yang besar. 

    Indosat mencatat laba bersih Rp1,3 triliun atau naik 1,2% secara tahunan pada  kuartal I/2025. Emiten berkode saham ISAT itu membukukan pendapatan kuartal I/2025 yang stabil sebesar Rp13,5 triliun, dengan EBITDA sebesar Rp6,4 triliun. 

    “Ya pastinya kalau pemegang saham itu maunya dividennya tinggi. Tapi kan dividen tinggi juga kalau misalkan dibayar semua, enggak ada untuk investasi ulang ya kasihan industrinya,” katanya.

  • MK Minta Calon Kepala Daerah Pemungutan Suara Ulang Segera Ajukan Gugatan PHPU

    MK Minta Calon Kepala Daerah Pemungutan Suara Ulang Segera Ajukan Gugatan PHPU

    Bisnis.com, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengimbau para calon kepala daerah yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara ulang (PSU) segera mengajukan permohonan gugatan.

    Juru Bicara MK, Mohammad Faiz menyebut bahwa MK sudah siap menerima seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah hasil PSU yang telah digelar di beberapa daerah di Indonesia.

    “Kami tentu dengan pengalaman panjang sudah siap menerima jika ada yang ajukan ke MK,” tuturnya di Jakarta, Senin (5/5).

    Menurutnya, sidang yang digelar MK terkait PHPU pada PSU kepala daerah juga akan berbeda dari sisi waktu, mengingat gelaran PSU juga dilakukan di waktu yang berbeda di tiap daerah.

    Namun, menurutnya, seluruh calon kepala daerah hanya memiliki waktu paling lama 180 hari kerja usai perhitungan suara hasil PSU di beberapa daerah.

    “Kan paling lama 180 hari, maka kita akan menunggu dan menanti apakah dari hasil PSU-PSU berikutnya itu ada yang ingin mengajukan ke MK atau tidak,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa sidang terkait PHPU PSU tersebut tidak akan menggangu sidang pengujian undang-undang lainnya di MK. 

    Faiz mengemukakan semua sidang akan dituntaskan oleh hakim konstitusi secara pararel agar tidak ada pekerjaan rumah di kemudian hari.

    “Kami tidak akan menunda sidang untuk pengujian undang-undang. Jadi semuanya akan dituntaskan secara pararel. Tapi untuk PHPU ini akan diprioritaskan sidangnya karena ada batasa waktu,” ujarnya.

  • Pansel Komisi Yudisial Pastikan Coret Figur yang Punya Rekam Jejak Buruk

    Pansel Komisi Yudisial Pastikan Coret Figur yang Punya Rekam Jejak Buruk

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) Dhahana Putra menegaskan komitmen timnya dalam mencari figur terbaik dan berintegritas tinggi untuk menjadi anggota lembaga pengawas hakim tersebut.

    Dia mengatakan bahwa pansel mengajak publik dan media massa untuk aktif memberikan informasi terkait rekam jejak para calon.

    “Banyak orang yang punya kemampuan, tapi mereka tidak mendaftar. Maka kami terbuka terhadap masukan, termasuk dari media. Bila ada individu yang punya kompetensi dan cocok, informasikan kepada kami,” ujar Dhahana di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Senin (5/5/2025).

    Dia menyebut proses seleksi dijalankan secara ketat dengan melibatkan berbagai lembaga seperti PPATK, BNN, BNPT, hingga KPK dan BIN untuk memverifikasi latar belakang para kandidat. Tujuannya adalah memastikan para calon benar-benar bersih dari rekam jejak yang meragukan.

    “Kami minta masukan dari PPATK, apakah penghasilan mereka wajar? Dari BNN, apakah ada persoalan narkotika? Dari KPK dan BIN, apakah pernah terlibat masalah hukum? Jika terbukti ada rekam jejak yang tidak baik, langsung kami coret,” tegasnya.

    Menurut Dhahana, proses seleksi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil guna memperluas ruang pengawasan publik. Semua informasi yang diterima akan dianalisis secara berbasis data.

    “Kami ingin figur yang tidak hanya cakap, tetapi juga bersih. InsyaAllah ini akan membawa kondisi yang lebih sehat bagi KY ke depan,” ujarnya.

    Pansel saat ini telah menerima 10 nama calon dan akan mengonfirmasi lebih lanjut kepada kementerian/lembaga terkait sebelum menyerahkannya kepada Presiden.

    Selain uji latar belakang, para calon juga diwajibkan menulis makalah dengan tema besar “Reformasi Pengawasan Hakim”, sebagai salah satu indikator pemahaman dan visi mereka terhadap peran KY.

    “Kami ingin melihat apakah para calon memiliki ide dan gagasan yang konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap hakim. Ini juga menjadi instrumen seleksi kami,” pungkas Dhahana.

  • Kejagung Tetapkan Ariyanto Bakri Cs Tersangka TPPU Korupsi Perkara CPO

    Kejagung Tetapkan Ariyanto Bakri Cs Tersangka TPPU Korupsi Perkara CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka TPPU pada tindak pidana awal (TPA) kasus dugaan suap vonis lepas crude palm oil (CPO) korporasi.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan tiga tersangka TPPU itu yakni advokat Ariyanto Bakri (AR) dan Marcella Santoso (MS), serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY).

    “Juga ditetapkan tersangka dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang, yaitu saudara MS, yang ditetapkan sejak tanggal 23 April 2025. Sedangkan untuk AR dan MSY sejak 17 April 2025,” ujarnya di Kejagung, Senin (5/5/2025).

    Dia menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga ada keterkaitan antara aset yang dimiliki Marcella Cs dengan tindak pidana yang tengah diusut korps Adhyaksa.

    Dengan demikian, penetapan tersangka ini diharapkan dapat membuat terang peristiwa dugaan suap vonis lepas CPO korporasi.

    “Sehingga, penyidik berketetapan, menetapkan yang tiga ini sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Kejagung sebelumnya telah menyita sejumlah mobil mewah milik Ariyanto seperti Ferrari, Nissan GTR, hingga Mercedes-Benz G-Class.

    Selain itu puluhan sepeda motor, dua kapal yacht dan juga 130 helm dari Ariyanto. Sementara itu, terhadap Marcella telah disita mobil Range Rover dan Lexus.

  • Pemerintah Ingin Terapkan AI untuk Sektor Pertanian, Tiru Belanda

    Pemerintah Ingin Terapkan AI untuk Sektor Pertanian, Tiru Belanda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) di sektor pertanian dengan  mengintegrasikan data. Teknologi terbaru itu telah digunakan di Belanda.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Belanda yang merupakan negara eksportir produk pertanian terbesar kedua mampu mengelola pertanian melalui rumah kaca (green house) maupun metode pertanian vertikal (vertical farming) yang diolah ke dalam bentuk AI.

    “Bagaimana Belanda mengintegrasikan semua komponen data, BMKG, kontur tanah, kesuburan, dan seterusnya dikumpulkan, di-AI-kan sehingga rekomendasi-rekomendasi itu bisa langsung diterima oleh petani-petani mereka,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Sudaryono menjelaskan data yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga tingkat kesuburan pertanian nantinya bisa memprediksi kapan dan di mana petani harus menanam sayur maupun buah. Bahkan, dia menyebut integrasi data ke AI ini bisa mengukur tingkat nutrisi suatu tanaman.

    Untuk green house, misalnya, Sudaryono menjelaskan Belanda membuat iklim buatan (artificial climate) untuk menciptakan kelembapan suhu sehingga ongkos produksi tak membengkak.

    Namun, dia menekankan pemerintah tak akan serta-merta meniru 100% teknologi AI di sektor pertanian seperti Belanda, melainkan akan membuatnya jauh lebih sederhana.

    “Tentu saja kita tidak mungkin plek-plek [seperti Belanda] kita bikin di Indonesia, kita akan lebih sederhana, karena kita tidak perlu ada [green house], kita kan tidak ada musim dingin yang di mana green house butuh pemanas, tidak butuh pendingin atau AC pada saat musim panas, jadi kita kan relatif stabil,” terangnya.

    Lebih lanjut, Sudaryono menuturkan Universitas Wageningen yang berlokasi di Belanda dan merupakan universitas agrikultur terbaik di dunia itu telah bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dia juga mengeklaim IPB, Kementan melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Pupuk Indonesia, hingga Perum Bulog tinggal selangkah lagi mengintegrasikan data di sektor pertanian ke AI.

    “Sesuai dengan rencana Pak Menteri [Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman], kami di Pusdatin sudah berusaha, karena memang membuat AI itu butuh waktu, karena kan harus belajar terus,” ujarnya.

    Dengan begitu, Sudaryono menyebut sistem pendataan itu akan digunakan untuk petani melalui penyuluh pertanian terkait masa tanam hingga volume pupuk.

    Lebih lanjut, Sudaryono juga menyatakan Kementan juga membawa delegasi Rektor IPB, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Dekan Fakultas Perikanan Universitas Padjajaran (Unpad).

    Selain itu, ungkap dia, Kementan juga membawa tiga Agro Industri Nasional (Agrinas) milik pelat merah, seperti Agrinas Palma, Agrinas Pangan, dan Agrinas Jaladri atau Agrinas Perikanan.

  • Artis Jonathan Frizzy jadi Tersangka Penyalahgunaan Vape Obat Keras

    Artis Jonathan Frizzy jadi Tersangka Penyalahgunaan Vape Obat Keras

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi telah menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka kasus cairan vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras.

    Sebelumnya, Jonathan sempat mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi dugaan kasus penyalahgunaan obat keras pada Senin (28/4/2025).

    “Betul, JF [Jonathan Frizzy tersangka],” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Senin (5/5/2025).

    Dia menuturkan, pemain sinetron Cinta Fitri itu juga telah ditangkap di sebuah rumah Jalan Bintaro Akasia, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Minggu (4/5/2025).

    “Dilakukan penangkapan pada hari Minggu, 04 Mei 2025, sekira pukul 17.00 WIB,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya, Jonathan dipersangkakan Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat 2 UU RI No.17/2023 tentang Kesehatan Juncto Pasal 55 KUHPidana.

    “Ancamannya penjara maksimal 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar,” pungkas Ade.

  • Bareskrim Ungkap Modus LPG 3 Kg Oplosan di Semarang, 4 Orang jadi Tersangka

    Bareskrim Ungkap Modus LPG 3 Kg Oplosan di Semarang, 4 Orang jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mengungkap pengoplosan tabung gas bersubsidi 3 kg di Semarang dan Karawang disamarkan dengan modus operasional pangkalan.

    Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan melalui modus tersebut, pelaku dapat menyamarkan tindakannya untuk mengumpulkan gas bersubsidi.

    “Tersangka [di Karawang] mendirikan pangkalan gas LPG yang digunakan sebagai kamuflase serta media dalam pengumpulan LPG 3 Kg subsidi pemerintah,” ujar Nunung, Senin (5/5/2025).

    Kemudian, untuk di Semarang, pelaku sekaligus tersangka FZSW memiliki gudang yang sebelumnya digunakan sebagai pangkalan gas. Hanya saja, pangkalan gas itu dicabut izinnya lantaran menjual gas di atas harga eceran tertinggi (HET) pada 2020.

    Namun, usut punya usut, gudang tersebut masih beroperasi dengan disamarkan melalui plang pangkalan gas tersebut masih menempel di TKP.

    “Sehingga masyarakat taunya itu masih berizin pangkalan sehingga gas 3 kg, maupun non subsidi yang banyak masuk dan keluar dari gudang tidak dicurigai,” imbuhnya.

    Adapun, dari keduannya memiliki modus yang sama dalam memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non-subsidi. Total, butuh empat gas 3 kg untuk memenuhi tabung 12 kg.

    “Setelah tabung 3 kg terkumpul kemudian disuntikkan ke tabung non subsidi 12 kg dengan menggunakan alat regulator modifikasi dan batu es,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, di TKP Karawang Bareskrim telah menetapkan satu berinisial TN. Sementara itu, di Semarang terdapat tiga tersangka yakni DS, KKI dan FZSW.

    Adapun, para tersangka dipersangkakan Pasal 40 angka 9 UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan hukuman maksimal pidana 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

  • MK Lanjutkan 2 PHPU PSU Pilkada ke Pembuktian

    MK Lanjutkan 2 PHPU PSU Pilkada ke Pembuktian

    Bisnis.com, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan dua permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pasca pemilihan suara ulang (PSU) kepala daerah ke tahap berikutnya.

    Juru Bicara MK, Mohammad Faiz menyebut bahwa dari total 7 PHPU PSU kepala daerah yang disidang hari ini, 5 di antaranya telah dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian.

    Kelima PHPU PSU kepala daerah yang telah dinyatakan tidak dilanjutkan itu di antaranya adalah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Kepulauan Taliabu. 

    “Iya dari 7 perkara, hari ini sudah diputus 5 perkara tidak diterima dan 2 perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah yang dilanjutkan ini Kabupaten Barito Utara dan Kepulauan Talaud,” tuturnya di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Faiz menjelaskan bahwa pemohon PHPU PSU kepala daerah yang diterima itu akan masuk babak berikutnya yaitu pembuktian dan boleh menghadirkan 4 orang saksi atau ahli untuk memperkuat permohonannya di sidang berikutnya.

    “Masing-masing pihak diberi kesempatan hadirkan saksi dan ahli sebanyak 4 orang. Jadi dipersilahkan bagi semua pihak, apa semua saksi apa semua ahli. Sidang nanti akan digelar tanggal 8 Mei 2025,” katanya.

    Jika sesuai dengan jadwal, menurut Faiz, putusan dari kedua permohonan tersebut akan digelar pada tanggal 14 Mei 2025 nanti. Namun, katanya, hal tersebut masih belum pasti karena para majelis hakim MK bakal melihat perkembangan dinamika di sidang nanti.

    “Apakah dinamika akan berkembang, nanti akan dilihat proses pembuktiannya seperti apa oleh majelis hakim,” ujarnya.

  • Bos Microsoft Mengaku 30% Kode Perusahaan Ditulis oleh AI

    Bos Microsoft Mengaku 30% Kode Perusahaan Ditulis oleh AI

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Microsoft Satya Nadella mengungkapkan bahwa sekitar 20% hingga 30% kode dalam repositori perusahaan ditulis oleh perangkat lunak kecerdasan buatan (AI). 

    Melansir dari Techcrunch, Senin (5/5/2025) pernyataan ini disampaikan dalam percakapan santai bersama CEO Meta Mark Zuckerberg di konferensi LlamaCon yang diselenggarakan oleh Meta beberapa hari lalu.

    Ketika ditanya oleh Zuckerberg mengenai sejauh mana AI telah digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak di Microsoft. Nadella menjelaskan kontribusi AI bervariasi tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. 

    Dirinya menyebutkan, hasil paling signifikan terlihat pada bahasa Python, sementara kemajuan pada bahasa seperti C++ masih relatif terbatas.

    CTO Microsoft, Kevin Scott, sebelumnya memperkirakan hingga 95% kode akan ditulis oleh AI pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap peran teknologi ini dalam masa depan pengembangan perangkat lunak.

    Dalam kesempatan yang sama, saat Nadella melemparkan pertanyaan yang sama kepada Zuckerberg selaku CEO Meta 

    Akan tetapi, Zuckerberg mengaku tidak mengetahui persis berapa banyak kode di perusahaannya yang dihasilkan oleh AI.

    Sementara itu, CEO Google Sundar Pichai juga menyatakan dalam panggilan pendapatan minggu lalu, ada lebih dari 30% kode di Google kini dihasilkan oleh AI. 

    Namun demikian, belum ada standar yang jelas mengenai cara perusahaan-perusahaan besar ini mengukur kontribusi AI dalam proses penulisan kode, sehingga data tersebut sebaiknya ditanggapi dengan hati-hati.

    Microsoft dikabarkan menunda pembangunan data center di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat (AS). Perusahaan khawatir terlalu cepat membangun infrastruktur pusat data. 

    Di sisi lain, kebijakan diterapkan bertepatan  dengan tarif timbal balik yang dijatuhkan AS kepada puluhan negara, termasuk Indonesia.

    Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif timbal balik tinggi di puluhan negara memicu kekhawatiran terhadap kestabilan global. 

    Sumber Bloomberg, Jumat (4/4/2025) melaporkan bahwa Microsoft telah menghentikan pembicaraan atau menunda pembangunan lokasi pusat data di Inggris, Australia, North Dakota, Wisconsin, dan Illinois. 

    Seorang juru bicara mengatakan Microsoft sebenarnya telah membuat merencanakan pembangunan data center tersebut beberapa lalu, sebelumnya akhirnya berubah pikiran untuk menunda pembangunan, yang mereka sebut sebagai strategi fleksibilitas. 

    Techcrunch melaporkan pada Februari 2025, Microsoft menegaskan kembali rencana mengalokasikan lebih dari US$80 miliar untuk belanja modal pada  2025, terutama pusat data AI. 

    Microsoft sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan fokus perluasan pusat datanya untuk  2025 dari konstruksi baru ke pemasangan fasilitas yang ada dengan server dan peralatan komputasi lainnya.

    Tidak dapat dipungkiri, langkah Microsoft melakukan strategi fleksibilitas bertepatan dengan pengumuman Trump mengenai kebijakan tarif timbal balik terhadap puluhan negara, yang dibalas oleh negara terdampak dengan perundingan ulang atau penerapan kebijakan serupa untuk produk-produk dari AS termasuk di sektor teknologi.