Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Dudung Ingatkan Eks Jenderal soal Wacana Pemakzulan Gibran

    Dudung Ingatkan Eks Jenderal soal Wacana Pemakzulan Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman berpesan agar para mantan jenderal tidak mengatasnamakan Forum Purnawirawan untuk kepentingan pribadi.

    Hal itu disampaikan olehnya sebagai respons terhadap polemik tuntutan sejumlah anggota Forum Purnawirawan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 

    Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025) malam, Dudung mengakui bahwa dirinya memandang sejumlah pensiunan jenderal TNI yang menyuarakan soal pemakzulan Gibran dari kursi Wakil Presiden itu mengatasnamakan wadah organisasi Forum Purnawirawan. 

    “[Pemakzulan Gibran] Mengatasnamakan Forum Purnawirawan iya kalau menurut saya. Forum Purnawirawan itu sendiri tidak menyampaikan seperti itu,” ujarnya, dikutip Selasa (6/5/2025). 

    Dudung pun menyebut Presiden Prabowo Subianto tetap memilih untuk tetap berada di jalur konstitusional mengenai tuntutan para eks jenderal itu.

    Kepala Negara pun membuka peluang untuk bertemu langsung dengan para eks jenderal yang ingin memakzulkan wakil presidennya itu. 

    “Bahkan beliau [Prabowo] tadi akan beri peluang untuk bertemu dengan mereka mereka, enggak ada masalah,” tuturnya. 

    Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu pun menyampaikan pesan kepada para eks jenderal yang mewacanakan pemakzulan Gibran. Dia meminta agar situasi politik saat inj dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. 

    “Situasi saat ini kan menurut saya situasi yang sangat cepat terjadi perubahan l. Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba ganggu persatuan bangsa itu yang jangan sampai terjadi,” pesan Dudung. 

    Pria yang pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya itu juga merespons soal polemik batalnya mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, dari jabatan Pangkogabwilhan I ke Staf Khusus KSAD. 

    Mutasi yang sudah dibatalkan itu ditengarai berkaitan dengan polemik pemakzulan Gibran, lantaran Kunto adalah putra dari mantan Wakil Presidem Try Sutrisno. Try adalah salah satu purnawirawan yang mendukung pencopotan Gibran. 

    Namun, Dudung menilai batalnya mutasi Kunto adalah hal yang biasa dan tidak berkaitan dengan polemik pemakzulan Gibran. 

    “Lazim dulu pernah juga zaman Pak Gatot [Nurmantyo], Pak Hadi [Tjahjanto] itu biasa. Bahkan kemarin ada salah tulis itu kan, AL kemudian pindah jadi Pati Mabes AD, itu kan karena salah tulis aja,” terangnya. 

    Sebagaimana diketahui, sejumlah purnawirawan pati TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan menyuarakan delapan poin tuntutan salah satunya yakni pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. 

  • Mantan Pemain Sirkus OCI Datangi Bareskrim, Tagih Kejelasan Kasus Eksploitasi

    Mantan Pemain Sirkus OCI Datangi Bareskrim, Tagih Kejelasan Kasus Eksploitasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan pemain sirkus pada kelompok Oriental Circus Indonesia (OCI) mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (6/5/2025).

    Kuasa Hukum Pelapor, Muhammad Sholeh menyampaikan kedatangan pihaknya itu dilakukan untuk meminta kejelasan soal SP3 perkara dugaan eksploitasi sejak 1997.

    “Hari ini kita datang ke Mabes Polri terkait mempertanyakan surat SP3 terhadap laporan Saudara Vivi tahun 1997. Yang mana menurut informasi dari Komnas HAM tahun 1999 sudah dikeluarkan SP3,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa (6/5/2025).

    Dia menyayangkan bahwa informasi itu justru diperoleh dari Komnas HAM, bukan dari kepolisian. Oleh karena itu, pihak pelapor ingin mengetahui terkait alasan kepolisian menetapkan SP3 terkait kasus tersebut.

    Oleh karena itu, kubu pelapor mendesak agar Mabes Polri bisa menjelaskan soal keputusan SP3 terkait laporan yang teregister nomor LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997.

    “Terkait dengan yang di Mabes Polri harapan kita mestinya Mabes Polri harus membuka kembali SP3 itu,” imbuhnya.

    Sholeh menekankan, pihaknya tidak akan membuat laporan baru terkait dengan perkara ini. Sebab, apabila dibuatkan laporan baru maka akan muncul persoalan lain terkait pasal kadaluarsa.

    “Sebab, kalau kita laporan hari ini tentu akan tersangkut dengan pasal kadaluarsa, sebab kasus ini sudah lebih dari 20 tahun,” pungkasnya.

  • Harga Impor LPG Masih Lebih Murah Jadi Alasan Proyek DME Mandek

    Harga Impor LPG Masih Lebih Murah Jadi Alasan Proyek DME Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengungkap alasan dibalik mandeknya proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) atau pengganti LPG yakni nilai ekonomis yang belum tercapai. 

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan ongkos produksi proyek DME ini masih lebih tinggi dibandingkan harga jual yang dipatok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lebih tinggi dari ongkos impor LPG. 

    “Estimasi harga DME hasil produksi masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025).

    Menurut perhitungan, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton atau lebih besar dari harga patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton yang merupakan harga pasar, namun belum termasuk subsidi. 

    Dengan demikian, masih terdapat gap atau selisih yang kurang lebih mencapai US$300 per ton DME yang berpotensi memperbesar nilai subsidi dari pemerintah. 

    Di samping itu, Arsal memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebuh besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun. 

    Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan teknis yang disampaikan oleh Pertamina sebagai offtaker proyek DME dalam Forum Satgas Hilirisasi yang kami lakukan rapat pada tanggal 19 Maret 2025. 

    Adapun, tantangan dari Pertamina yakni terkait dengan kebutuhan konversi infrastruktur seperti jalur distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME. 

    “Jadi jaraknya itu kurang lebih 172 kilometer serta perlunya kesiapan jaringan niaga dan distribusi ban bakar alternatif ini secara luas,” imbuhnya. 

    Pihaknya berharap seluruh tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui kajian yang komprensif, objektif dan melibatkan semua pihak secara menyeluruh. 

    “Kami PTBA tentunya terbuka terhadap evaluasi dan arahan lanjutan agar proyek ini dapat dikembangkan secara terukur, akuntabel dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” jelansya. 

  • Pelanggan XLSMART Pra-Merger Tumbuh 1,2 Juta Kuartal I/2025, ARPU Rp40.000

    Pelanggan XLSMART Pra-Merger Tumbuh 1,2 Juta Kuartal I/2025, ARPU Rp40.000

    Bisnis,com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mencatatkan pertumbuhan signifikan terlihat pada jumlah pelanggan mobile yang mencapai 1,2 juta pelanggan secara year-on-year (YoY) pada kuartal I/2025.

    Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Rajeev Sethi, mengungkapkan bahwa pencapaian kinerja yang baik ini merupakan hasil dari fokus perusahaan pada bisnis FMC yang stabil. 

    Selain pertumbuhan pelanggan mobile, layanan Fixed Broadband (FBB) XL Axiata juga menunjukkan stabilitas dengan mempertahankan lebih dari 1 juta pelanggan.

    “Hal tersebut merupakan faktor penting untuk terus mendorong dan memperkuat pertumbuhan bisnis FMC kami saat ini dan ke depan,” ujar Rajeev dalam keterangan resminya, Selasa (6/5/2025).

    Hingga akhir Maret 2025, total pelanggan XL Axiata mencapai 58,8 juta. Rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) campuran tercatat stabil di kisaran Rp40.000, sejalan dengan fokus perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang produktif.

    Dari sisi operasional, XL Axiata berhasil menjaga stabilitas biaya meskipun terdapat beberapa peningkatan. 

    Beban biaya penjualan dan pemasaran berhasil dioptimalkan berkat implementasi strategi digitalisasi. Sementara itu, beberapa komponen biaya seperti interkoneksi dan pengeluaran langsung lainnya, termasuk beban biaya regulasi, mengalami kenaikan secara YoY. Namun, secara keseluruhan, beban biaya operasional YoY masih dapat dipertahankan di bawah pertumbuhan pendapatan.

    Strategi transformasi digital XL Axiata melalui pengembangan aplikasi MyXL dan AXISNet terus menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. 

    Kedua aplikasi ini mencatatkan pertumbuhan Monthly Active User (MAU) sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan lebih dari 35,7 juta pelanggan aktif.

    Peningkatan penggunaan MyXL dan AXISNet berkontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan, mencapai 21%. Fitur-fitur seperti XL Circle di aplikasi MyXL semakin memperkuat keterikatan pelanggan dan mendorong monetisasi.

    Personalisasi penawaran dan layanan menjadi salah satu kunci pertumbuhan XL Axiata. Strategi ini terus diterapkan sepanjang kuartal pertama 2025, menghasilkan peningkatan signifikan pada Net Promoter Score (NPS). 

    Peningkatan NPS ini menunjukkan loyalitas pelanggan yang semakin kuat, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan pendapatan.

    Pemanfaatan data analytics dalam strategi digital memungkinkan XL Axiata untuk berinvestasi secara tepat sasaran dalam pembangunan jaringan dan memenuhi kebutuhan seluruh segmen pelanggan. 

    Analisis data juga membantu perusahaan dalam mengevaluasi Key Performance Indicator (KPI) di berbagai aspek, mulai dari pelanggan hingga kampanye pemasaran, sehingga memungkinkan perumusan strategi yang lebih efektif.

    Perseroan berhasil meraih total pendapatan sebesar Rp8,6 triliun, meningkat 2% di banding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY), EBITDA sebesar Rp4,32 triliun dengan EBITDA margin 50,2%, dan laba bersih setelah pajak (PAT) sebesar Rp388 miliar. Sementara itu, kontribusi pendapatan layanan data dan digital pada total pendapatan mencapai lebih dari 91%.

  • BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menerpa 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

    “Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” jelasnya dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

    Dia merinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa.

    Kemudian, kejadian keracunan juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa. Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

    Kejadian siswa keracunan Makan Bergizi Gratis kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Di mana, pada hari itu terdapat 3 kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

    “Di Batang ini kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tapi kemudian di sekolah ada acara. Sehingga, makanan itu terlambat dimakan oleh siswa,” tegasnya. 

    Terbaru, kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

    Namun demikian, dia belum dapat menjelaskan seperti apa kronologi kejadian keracunan di Bandung itu. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil dari evaluasi di lapangan.

    “Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa hanya terdapat sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan pasca-keracunan, dengan total lima orang yang memerlukan perawatan inap.

    Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif. 

    Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata. 

    “Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

  • Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konsumsi atau belanja pemerintah akan terus dipercepat dan mitigasi dampak ketidakpastian terus dilakukan, usai ekonomi tumbuh 4,87% secara tahunan pada kuartal I/2025. 

    Sri Mulyani menyampaikan dari sisi domestik, pemerintah terus memperluas cakupan implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025). 

    Sebagaimana diketahui, program MBG telah ditambah anggarannya menjadi Rp171 triliun. Sementara realisasinya mulai terjadi percepatan sejak Maret dan mencapai Rp2,3 triliun per April. Sebelumnya dalam dua bulan pertama tahun ini, realisasi hanya mencapai Rp300 miliar. 

    Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000.

    Adapun, belanja pemerintah memang sempat tertahan akibat efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pada awal tahun. Alhasil, belanja K/L tertahan sejak Januari hingga Sri Mulyani membuka blokir anggarannya pada Maret 2025. 

    Pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi 1,38% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Sementara dalam menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi domestik, Sri Mulyani mengamini perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian. 

    Di antaranya melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

    Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan Asean+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar Asean+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

    “Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global,” ujarnya. 

    Termasuk, kata Sri Mulyani, kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

  • Berkshire Hathaway, Pabrik Tekstil yang Disulap Warren Buffett Jadi Raksasa Investasi

    Berkshire Hathaway, Pabrik Tekstil yang Disulap Warren Buffett Jadi Raksasa Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor legendaris Warren Buffett akan mengundurkan diri dari posisi CEO di perusahaan miliknya, Berkshire Hathaway, yang dia pimpin selama lebih dari enam dekade.

    Berkat Buffett, Berkshire Hathaway kini memiliki kapitalisasi pasar hingga US$1,16 triliun dan menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia.

    Namun, mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa perusahaan ini awalnya merupakan produsen tekstil yang nyaris bangkrut sebelum diakuisisi Buffett.

    Sejarah Berkshire Hathaway berawal pada merger dua perusahaan abad ke-19, Berkshire Fine Spinning Assicoates dan Hathaway Manufacturing Company, pada tahun 1955. Perusahaan ini awalnya berfokus pada manufaktur tekstil.

    Merger tersebut ternyata tidak berjalan baik. Buffett mengatakan hasil merger ini sempat menjadi raksasa tekstil di New England, AS, namun nyatanya menjadi perjanjian yang merugikan. Dalam tujuh tahun setelah penggabungan, perusahaan merugi secara keseluruhan, dan nilai bersihnya tergerus 37%.

    ”Di sisi lain, perusahaan mulai menutup pabrik demi pabrik, dan sebagian hasil likuidasi digunakan untuk membeli kembali saham. Pola itu yang menarik perhatian saya,” ungkap Buffett dalam suratnya, dilansir dari Berkshirehataway.com.

    Melalui perusahaan investasi yang dia kelola, Buffett Partnership Ltc. (BPL), Buffett tertarik membeli saham Berkshire pada Desember 1962 di harga US$7,50, jauh di bawah nilai per saham yang sebesar US$10,25 dan nilai buku Us$20,20.

    ”Membeli saham tersebut ibarat memungut puntung cerutu di trotoar—jelek, basah, dan tak menarik, tapi masih ada satu hisapan gratis di dalamnya,” katanya.

    Tipe investasi Buffett di masa lalu berbeda dengan saat ini. Dahulu, dia lebih suka mencari saham dengan valuasi rendah dan menjualnya kembali dengan lebih tinggi.

    Pada 1964, Berkshire Hathaway yang saat itu dipimpin oleh Seabury Stanton menawarkan buyback 225.000 saham perusahaan dengan harga US$11,375 per saham.

    Tawaran tersebut membuat Buffett kecewa. Hal ini karena sebelum penawaran dikirim ke para pemegang saham, Stanton bertanya ke dirinya, di harga berapa BPL bersedia melepas sahamnya? Buffett menjawab US$11,50 dan Stanton mengiyakan.

    “Namun, karena kecewa terhadap tindakan Stanton yang mencoba mengakali kesepakatan, saya menolak tawaran tersebut dan justru mengambil langkah berani: membeli saham Berkshire dengan lebih agresif,” ungkap Buffett.

    Kantor pusat Berkshire Hathaway Inc. di Omaha, Nebraska, AS./Reuters-Brendan McDermid

  • CATL Dikabarkan Cari Pinjaman Rp16,4 Triliun untuk Ekspansi Pabrik di RI

    CATL Dikabarkan Cari Pinjaman Rp16,4 Triliun untuk Ekspansi Pabrik di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen baterai kendaraan listrik Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) asal China sedang mencari pinjaman sekitar US$1 miliar atau setara Rp16,4 triliun untuk mendanai investasi di Indonesia.

    Dilansir Bloomberg pada Selasa (6/5/2025), informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak ingin diungkapkan identitasnya. Sumber menyebutkan pendanaan tersebut bisa dalam jangka waktu 5 hingga 7 tahun.

    “Dana itu akan membiayai usaha patungan perusahaan, yang berencana membangun fasilitas produksi sel baterai di Karawang, Jawa Barat,” ungkap sumber.

    Pembicaraan dengan calon pemodal saat ini juga disebutkan sedang berlangsung dan rincian pinjaman dapat berubah. Saat dihubungi Bloomberg, CATL tidak menanggapi permintaan komentar.

    Adapun, upaya CATL untuk meningkatkan fasilitas produksi baterainya di Indonesia dilakukan saat raksasa baterai kendaraan listrik China itu mulai mengukur minat investor untuk penjualan saham senilai US$5 miliar yang berpotensi menjadi pencatatan terbesar di Hong Kong dalam beberapa tahun.

    Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan melihat sedikit dampak dari tarif yang dikenakan pemerintahan Trump terhadap China karena eksposur perusahaan di AS cukup kecil.

    Pada bulan Oktober, CATL, melalui anak perusahaannya CBL International Development, membentuk JV dengan Indonesia Battery Corp milik pemerintah.

    Usaha patungan tersebut berencana untuk menginvestasikan US$1,2 miliar di negara Asia Tenggara tersebut, meningkatkan produksi baterai perusahaan yang berbasis di Fujian tersebut menjadi 15 gigawatt per tahun.

  • Eks Dirut Pertamina Nicke Penuhi Panggilan Kejagung Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

    Eks Dirut Pertamina Nicke Penuhi Panggilan Kejagung Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan Nicke tiba di kompleks Korps Adhyaksa sejak 09.00 WIB.

    “Sudah tiba sejak 09.00 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

    Dia menambahkan, Nicke diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung sebelumnya telah memeriksa eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan dalam perkara ini.

    Adapun, Karen diperiksa soal kebijakannya dalam membuat kontrak kerja sama dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM) selama 10 tahun.

    “Pada 2014 itu, yang bersangkutan [Karen] memberikan persetujuan terhadap kontrak yang berlangsung selama kalau nggak salah 10 tahun, terhadap kontrak storage,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (23/4/2025).

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peluang untuk menarik investor merelokasi bisnis sektor manufaktur ke Indonesia masih terbuka lebar di tengah ketidakpastian imbas perang tarif global. 

    Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan prospek penanaman modal asing (PMA) tetap terbuka luas, utamanya bagi sektor strategis seperti manufaktur di bidang elektronik, otomotif, hingga tekstil. 

    “Namun, untuk benar-benar menjadi tujuan utama relokasi industri, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).

    Saleh menuturkan terdapat beberapa langkah kunci agar Indonesia dapat menangkap peluang relokasi pabrik dari sejumlah negara yang terkena tarif tinggi resiprokal dari AS. 

    Pertama, Indonesia disebut harus segera melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan dan kepastian hukum investasi. Kedua, penguatan infrastruktur dari sisi logistik, kawasan industri, pelabuhan. 

    Ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas ketenagakerjaan,m. Terakhir, konsistensi dan sinergi kebijakan pusat-daerah, serta jaminan gangguan keamanan disekitar lokasi pabrik. 

    “Jika reformasi struktural yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja dan transformasi kelembagaan bisa direalisasikan secara konsisten, PMA berpotensi tumbuh lebih besar,” kata Saleh.  

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi porsi PMA pada kuartal I/2025 mencapai Rp 230,4 triliun. Sementara PMDN mencapai angka Rp 234,8 triliun. Biasanya, porsi realisasi dari PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

    Namun, kondisi tersebut tidak berarti realisasi investasi PMA menyusut. Sebab, pertumbuhan kinerja PMDN mengalami peningkatan yang cukup pesat.

    Capaian nilai investasi PMDN di kuartal I-2025 mengalami peningkatan 19,1% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan pertumbuhan PMA pada periode kali ini hanya berada di angka 12,7%.

    “Pertumbuhan investasi dapat dikatakan cukup inklusif karena disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 594.104 orang atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap biang kerok mandeknya rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil(TPT) dari China ke Indonesia.

    APSyFI menyebut kendala relokasi pabrik dan investasi sektor TPT dari China ke Indonesia utamanya diadang masalah perizinan birokrasi. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan potensi peningkatan investasi TPT ke dalam negeri sangat besar dari China imbas perang tarif antara negara tersebut dengan AS. 

    “Namun investasi ini terkendala perizinan akibat dipermainkan oknum birokrasi, jadi masalah utamanya adalah birokrasi yang kotor,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (24/3/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai negara potensial untuk ditanami modal perusahaan asal China yang kabur demi terhindar dari tarif bea masuk tinggi ke AS.