Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Samsung Umumkan Peluncuran Galaxy S25 Edge, Catat Tanggalnya!

    Samsung Umumkan Peluncuran Galaxy S25 Edge, Catat Tanggalnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Samsung dikabarkan akan meluncurkan Galaxy S25 Edge pada pekan depan, Selasa (13/5/2025).

    Dalam sebuah teaser berdurasi 15 detik yang diposting di akun Youtube Samsung, nampak bocoran tanggal perilisan dari Samsung Galaxy S25 Edge ini.

    “Siap untuk tampil lebih ramping? Bergabunglah dengan kami pada tanggal 13 Mei 2025 untuk melihat Galaxy S Series paling ramping yang pernah ada,” tulis deskripsi video tersebut.

    Adapun, berdasarkan artikel The Verge, Kamis (8/5/2025), Samsung akan meluncurkan Galaxy S25 Edge saat gelaran Unpacked Virtual.

    Dalam sebuah postingan blog yang diterbitkan bersamaan dengan pengumuman tersebut, Samsung tidak menyembunyikan bahwa S25 Edge adalah bintang utama acara. 

    Perusahaan menggambarkan perangkat ini sebagai ponsel yang menetapkan standar baru sekaligus membuka era pertumbuhan baru bagi industri seluler.

    Salah satu fitur utama yang diungkap adalah kamera utama 200 megapiksel, sama seperti yang terdapat di Galaxy S25 Ultra, menandakan bahwa S25 Edge akan hadir sebagai perangkat premium meski mengusung desain ramping. 

    Samsung juga menyebutkan bahwa S25 Edge akan menggabungkan kinerja tingkat unggulan dengan portabilitas yang unggul.

    Hal ini membedakan S25 Edge dari iPhone 17 Air yang dirumorkan akan mengusung pendekatan ponsel ramping, tetapi dengan spesifikasi campuran antara kelas atas dan menengah.

    Soal harga dan wilayah peluncuran, Samsung masih merahasiakan detailnya. Namun, spekulasi menyebutkan bahwa peluncuran awal bisa saja dimulai di Korea Selatan. 

    Di sisi lain, tanda-tanda peluncuran di Amerika Serikat cukup kuat, terutama dengan adanya penawaran kredit senilai US$50 untuk pre-order dari Samsung AS.

  • Asus Catat Penjualan Laptop Segmen B2B Melonjak 150% pada Kuartal I/2025

    Asus Catat Penjualan Laptop Segmen B2B Melonjak 150% pada Kuartal I/2025

    Bisnis.com, BATAM — Asus Indonesia mencatatkan pertumbuhan penjualan segmen komersial (business to business/B2B) hingga 150% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2025 untuk lini produk ExpertBook dan ExpertCenter. 

    Raksasa teknologi itu kini makin fokus di segmen pasar komersial usai mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 40% untuk berbagai Expert series. Serial laptop ini khusus ditawarkan untuk sektor pemerintah dan bisnis. 

    Country Commercial Product Marketing at ASUS Indonesia Aldy Ramadiansyah mengatakan, kenaikan penjualan segmen tersebut didorong permintaan dari berbagai sektor usaha, tak hanya di kalangan pemerintah, tetapi bisnis secara umum.

    “Kalau B2B secara general, year-on-year itu naik sekitar 150%. Overall tapi kalau itu enggak government saja, termasuk enterprise,” kata Aldy saat ditemui wartawan di Batam, Kamis (8/5/2025). 

    Dia mencontohkan beberapa pendorong pertumbuhan penjualan tahun lalu karena permintaan yang meningkat dari salah satu perbankan pelat merah dengan kisaran kebutuhan 8.000-12.000 unit. 

    Tak hanya itu, terdapat transaksi pembayaran rutin atau recurring dari sejumlah klien enterprise yang juga menopang penjualan melesat lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya. 

    Di samping itu, Aldy menuturkan, Asus kini menyasar potensi dari segmen di ranah pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya menggenjot nilai TKDN lebih dari 40% untuk memenuhi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

    “Untuk [TKDN] 40% sebenernya sudah dari tahun lalu, cuma yang sekarang baru itu, yang line up yang barunya kayak all-in-one sama desktop,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, dia menerangkan terdapat tantangan pemenuhan TKDN dari sisi shipment atau pengiriman sejumlah part atau bagian untuk dirakit di Indonesia melalui mitranya, yaitu PT Sat Nusapersada Tbk. (PTSN). 

    “Untuk TKDN 40% itu content dari apa aja? Pertama, labour [tenaga kerja] karena kan assemble-nya di sini, jadi semua part-nya yang udah dikirim, itu disusun disini, MCB [miniature circuit breaker] kita bikin disini, di lokal, PCB [printed circuit board] itu bikin di lokal, kardus cetak-cetak, headset, charger itu juga udah dibikin di lokal,” tuturnya. 

  • Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Inggris dalam konferensi pers pada Kamis (8/5/2025) waktu setempat. 

    Trump membocorkan pengumuman itu di sebuah postingan media sosial pada Rabu (7/5/2025) malam, dengan mengatakan dia akan mengadakan konferensi pers Oval Office untuk membahas kesepakatan perdagangan besar dengan perwakilan negara besar dan sangat dihormati. 

    Rincian perjanjian tidak segera jelas. Orang-orang yang akrab dengan rencana menggambarkan mereka dengan syarat anonim.

    Trump menghadapi tekanan politik untuk mencari jalan keluar dari rencananya untuk menaikkan tarif AS ke level tertinggi dalam satu abad, karena jajak pendapat menunjukkan orang Amerika kecewa dengan pengelolaan ekonominya.

    Dia mengisyaratkan kesepakatan yang akan dibahasnya akan menjadi yang pertama dari banyak kesepakatan karena ia ingin menghapuskan hambatan ekspor AS dan menenangkan gejolak pasar yang didorong oleh cakupan tarifnya yang luas. 

    Namun, kesepakatan apa pun akan disertai dengan peringatan yang signifikan. Pakta perdagangan skala penuh biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan, dan pembicaraan dengan beberapa negara berpusat pada kesepakatan garis atas tentang komitmen dan niat yang mungkin meninggalkan banyak detail yang secara tradisional termasuk dalam perjanjian perdagangan komprehensif untuk dinegosiasikan nanti.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang negara yang terlibat atau cakupan kesepakatan potensial apa pun. Kedutaan Besar Inggris di Washington juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Jadwal publik Gedung Putih untuk hari Kamis, yang dirilis Rabu malam setelah unggahan Trump, hanya menjelaskan acara tersebut dengan mengatakan Presiden membuat Pengumuman Perdagangan. The New York Times pertama kali melaporkan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan dengan Inggris.

    Pejabat pemerintahan Trump tengah melakukan serangkaian negosiasi simultan dengan sejumlah negara, setelah presiden menghentikan tarif menyeluruh terhadap lebih dari 50 negara yang memiliki defisit perdagangan substansial dengan AS serta pungutan global sebesar 10% yang diterapkan pada hampir semua mitra dagang AS. 

    Gedung Putih juga telah mengeluarkan tarif sektoral termasuk pada baja dan mobil, dan mengancam lebih banyak lagi pada berbagai industri mulai dari farmasi hingga kayu hingga film buatan luar negeri.

    Kesepakatan Kerangka Kerja 

    Trump telah memberikan sedikit indikasi tentang garis besar kesepakatan perdagangan yang dapat diterima, meskipun para pembantunya telah mengindikasikan bahwa pengumuman awal kemungkinan akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk negosiasi tambahan di kemudian hari.

    Inggris dan AS telah melakukan diskusi intensif tentang perjanjian ekonomi yang akan mengurangi dampak beberapa tarif, dengan tim pejabat Inggris di Washington untuk merundingkan persyaratan minggu ini, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris mengatakan awal minggu ini bahwa pembicaraan masih berlangsung, tetapi mereka tidak akan memberikan komentar tentang rincian diskusi yang sedang berlangsung atau menetapkan jadwal apa pun.

    “Kami akan terus mengambil pendekatan yang tenang dan mantap terhadap pembicaraan dan bertujuan untuk menemukan resolusi guna membantu meredakan tekanan pada bisnis dan konsumen Inggris,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Inggris mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan India pada Selasa lalu, yang merupakan kesepakatan dagang terbesar yang ditandatangani Inggris sejak meninggalkan Uni Eropa, karena negara itu berupaya memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di tengah dampak tarif Trump.

    Negara-negara lain yang melakukan pembicaraan di tingkat tinggi termasuk Jepang, India, dan Israel. Trump mengejutkan negosiator Jepang dengan secara pribadi bergabung dalam pembicaraan bulan lalu, sementara Wakil Presiden JD Vance melakukan perjalanan ke India untuk berdiskusi yang mencakup perdagangan. Presiden AS juga menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk membicarakan masalah perdagangan.

  • Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait potensi transhipment alias ekspor barang yang diproduksi dari China ke Indonesia untuk dikirim ke AS guna menghindari tarif tinggi yang dikenakan Presiden Donald Trump.

    Untuk diketahui, produk transhipment merupakan barang dengan bahan baku dari luar, dalam hal ini China, yang kemudian dikirim ke Indonesia hanya untuk dijahit sebelum diekspor ke AS.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag telah mengantisipasi potensi transhipment dengan menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) imbas dari kebijakan Trump.

    “Sudah kami antisipasi dan kami juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan [transhipment],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menjelaskan nantinya Kemendag akan mengontrol barang yang masuk melalui KSA. Ini artinya, SKA akan digunakan sebagai barang bukti bahwa barang tersebut diproduksi dari Indonesia.

    “Kami akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kami bisa mengontrol melalui itu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah harus membuktikan Indonesia bukan menjadi pintu ekspor perdagangan China untuk masuk ke AS dengan menjadi transphiment, di tengah masih bergulirnya proses negosiasi antara AS—China dan negosiasi AS—Indonesia.

    “Indonesia harus membuktikan bahwa negara kita itu tidak menjadi transhipment dari China, artinya kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan pintu China masuk ke AS,” kata Andry kepada Bisnis,Rabu (7/5/2025).

    Menurut dia, jika Indonesia bisa membuktikan hal tersebut, maka ada peluang Presiden AS Donald Trump akan menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

    Selain itu, Andry meminta agar pemerintah berhati-hati jika ada investasi asing yang masuk ke Indonesia, termasuk dari China.

    “Karena tarif resiprokal itu diberikan karena ketakutan akan berpindahnya pabrik dan pusat produksi dari China ke Indonesia,” tuturnya.

    Di samping itu, dia menyebut pemerintah juga harus menjaga dan memproteksi pasar dalam negeri agar tak terjadi banjir impor barang dari China.

  • RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengusulkan kebijakan tarif pungutan ekspor dan moratorium ekspor kelapa bulat seiring dengan terjadinya krisis kelapa bulat di dalam negeri.

    Untuk diketahui, kondisi kelapa bulat di dalam negeri tengah dilanda krisis, ditambah dengan lonjakan ekspor ke China dan produksi yang hanya mencapai 40–50%. Alhasil, harga kelapa bulat melambung di pasar tradisional.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mulai membahas kebijakan tarif PE kelapa bulat paling lambat pekan ini.

    “Kami minggu ini atau besok rapat, jadi kami usulkan ada PE, pungutan ekspor [kelapa bulat] kita usulkan,” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, kebijakan ini diharapkan dapat segera diputuskan pada rapat tersebut. “Minggu ini rapat ya, dirapatkan. Mudah-mudahan langsung bisa diputuskan [ada pungutan ekspor kelapa bulat],” imbuhnya.

    Selain pungutan ekspor, Budi mengungkap Kemendag juga mengusulkan agar diberlakukannya moratorium sementara untuk ekspor kelapa. Hal ini sebagaimana permintaan asosiasi yang menginginkan kebijakan ini.

    Sebelumnya, Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja menilai pemerintah perlu memberikan moratorium ekspor kelapa dengan jangka waktu paling lambat 6 bulan.

    Sebab, menurut dia, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.

    Sayangnya, Rudy mengaku pengajuan moratorium ekspor kelapa yang bergulir sejak September tahun lalu ini belum mendapatkan respons dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kami mengajukan moratorium saja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ujar Rudy saat dihubungi Bisnis.

    Selain itu, Hipki juga berharap pemerintah perlu mengenakan PE kelapa di kisaran 100–200% untuk menekan laju ekspor kelapa. Sebab, kata dia, selama ini komoditas kelapa bulat tidak dikenakan tarif pajak.

    Padahal, kelapa bulat tengah dalam krisis dan ditambah dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Berdasarkan data Hipki, harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang melonjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50%.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya. 

  • Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) membawa posisi industri padat karya RI semakin terjepit. Pemerintah pun mengaku sedang mengodok insentif baru, demi mengantisipasi agar sektor riil tak makin lesu.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menjelaskan kebijakan Presiden AS Donald Trump itu akan memberikan dampak nyata buat geliat industri padat karya nasional dari sisi pelemahan permintaan ekspor maupun domestik. 

    Terlebih, sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, hingga produk olahan daging dan ikan, betul-betul mengandalkan pasar AS sebagai tujuan ekspor utama.

    “Jadi kebanyakan yang kena adalah industri padat karya, dan memang yang saat ini terbilang sedang susah karena mengalami pelemahan daya saing,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai contoh, produk pakaian dan aksesori pakaian rajutan mengapalkan sampai 61% dari total ekspornya buat pasar Negeri Paman Sam. Begitu juga dengan produk furnitur, lampu, dan lain-lain (59%); olahan daging, ikan, krustasea, dan mollusca (56%); barang-barang dari kulit (56%), tercatat mengirim lebih dari separuh porsi ekspornya buat AS.

    Di samping itu, produk lain yang mengandalkan porsi ekspor ke pasar AS secara signifikan, antara lain pakaian dan aksesori pakaian bukan rajutan (49%); mainan, permainan, dan perlengkapan olahraga (45%); alas kaki (33%); produk dari bahan anyaman (33%); karet dan barang dari karet (30%); serta barang dari batu, semen, asbes, dan mika, dll (30%).

    Berikutnya, di samping potensi penurunan permintaan ekspor, melemahnya permintaan domestik juga menjadi ancaman. Terlebih, karena pasar lokal dibanjiri produk impor dari negara-negara kompetitor.

    “Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Jangan sampai justru Indonesia menjadi tempat buangan produk-produk negara kompetitor yang tak bisa lagi ke AS, karena mereka melihat pasar di sini sangat besar,” ungkapnya.

    Dampak-dampak itu pun belum ditambah peningkatan beban produksi akibat volatilitas nilai tukar, turunnya minat investasi dan ekspansi bisnis sektor padat karya, hingga pelemahan ekonomi akibat minimnya penyerapan tenaga kerja.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap bahwa pemerintah tengah berupaya menjawab berbagai tantangan tarif Trump tersebut lewat guyuran insentif, demi mendukung dunia usaha menjadi semakin kompetitif.

    “Kemarin, baru saja kami evaluasi skema insentif untuk industri padat karya kita. Mulai dari TPT, furnitur, alas kaki, dan sebagainya, dari skema insentif fiskal yang sebelumnya kita berikan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai pengingat, beberapa insentif tersebut, antara lain pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah, subsidi kredit modal kerja untuk revitalisasi mesin industri, juga bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ada empat sampai lima jenis insentif fiskal yang kita dedikasikan untuk industri padat karya, kemarin kita evaluasi kembali dan kita gulirkan di kuartal II/2025,” tambahnya.

    Pelaku Industri Waswas

    Sisi lain, pelaku industri RI kompak ketar-ketir dengan kondisi ketidakpastian global terkini, terutama mereka yang terdampak langsung oleh potensi pelemahan ekspor ke AS, maupun efek tak langsung dari fenomena perang dagang AS-China.

    Mewakili sektor TPT, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menekankan kepastian hukum dari pemerintah merupakan kunci, terutama dalam rangka membendung impor ilegal.

    “Pasar TPT domestik Indonesia sangat besar, sehingga penguatan market buat industri dalam negeri sangat penting. Kepastian sangat ditunggu dunia usaha. Terlebih, negara lain produsen TPT dan pakaian jadi pun akan terus membidik market domestik Indonesia,” ungkapnya.

  • PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkap progres revitalisasi Stasiun Tanah Abang Tahap 1 berjalan sesuai target yang ditetapkan.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyebut saat ini realisasi pembangunan revitalisasi Stasiun Tanah Abang telah mencapai 98,88% atau lebih cepat 0,13% dari target yang telah ditentukan.

    “Proyek strategis ini bertujuan mengubah Stasiun Tanah Abang menjadi pusat integrasi transportasi modern, mampu melayani hingga 300.000 penumpang setiap harinya,” jelas manajemen PTPP tersebut, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Adapun, peningkatan kapasitas Stasiun Tanah Abang tersebut merupakan respon terhadap tingginya volume penumpang harian di kawasan Jabodetabek. 

    Joko merinci, proyek revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu nilainya mencapai lebih dari Rp280 miliar. Mencakup pembangunan gedung stasiun baru serta rel kereta api baru dan revitalisasi jalur eksisting sepanjang 1.489 meter single track (msp).

    Proses revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu melibatkan tiga kontraktor utama, yakni PTPP yang mengerjakan bangunan serta jalur rel, PT Chikal Prima Rasa mencakup pembangunan sistem listrik dan sinyal, serta PT KAPM untuk penataan lanskap dan fasilitas umum.

    “Mengingat Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun tersibuk, pekerjaan dilakukan pada window time (00.00– 04.00 WIB) demi menjaga kelancaran perjalanan KRL,” pungkasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, KAI Commuter mencatat bahwa rata-rata jumlah pengguna yang naik dari Stasiun Tanah Abang mencapai 54.000–55.000orang per hari kerja dan 41.000–43.000 orang pada hari libur. 

    Sementara itu, volume pengguna transit di stasiun ini tercatat sekitar 145.000–146.000 orang pada hari kerja dan 124.000–125.000 orang pada hari libur. 

    Mengacu pada data tersebut, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menuturkan, pembangunan stasiun baru di Tanah Abang memang sudah seharusnya dilaksanakan. 

    Selain itu, posisi Stasiun Tanah Abang juga terbilang strategis karena berdekatan dengan kawasan komersial, seperti Pasar Tanah Abang dan kantor-kantor dinas Pemprov DKI Jakarta.

    “Dengan faktor-faktor itu, revitalisasi Stasiun Tanah Abang memang sebuah keharusan dan patut diapresiasi,” jelasnya saat dihubungi pada Rabu (3/5/2023).

  • Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo belakangan getol mendorong terwujudnya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, Hashim nampak mempromosikan rencana ambisius RI untuk memiliki PLTN dengan kapasitas 10 gigawatt (GW) pada 2040. Rencana tersebut terungkap dalam wawancaranya bersama Reuters baru-baru ini.

    Hashim mengatakan bahwa kontrak pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk PLTN akan mulai diberikan dalam 5 tahun ke depan guna mengejar target netralitas karbon sebelum 2050.

    “Sebagian besar kontrak akan diberikan dalam 5 tahun ke depan… terutama kontrak nuklir, karena pembangunannya yang memerlukan waktu panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters dari New York, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Pada 2040, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 103 GW, yang terdiri atas 75 GW tenaga surya, angin, panas bumi dan biomassa; 10 GW dari tenaga nuklir; dan 18 GW sisanya dari gas.

    Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hashim pun aktif meminta pandangan berbagai tokoh global, seperti pengusaha dan filantropis Bill Gates. Dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha nasional dengan Bill Gates, Rabu (7/5/2025), Hashim meminta pendapat Bill soal energi nuklir, lantaran filantropis itu dinilai tertarik pada bidang energi baru dan terbarukan.

    “Saya tahu Anda berinvestasi pada energi nuklir di Wyoming. Anda mungkin tahu bahwa pemerintah kami akan mulai menjajaki program pembangkit listrik tenaga nuklir yang ambisius,” ujarnya kepada Bill di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hashim bertanya kepada Bill ihwal apa yang akan dilakukannya pada pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya. Dia juga bertanya soal pandangannya terhadap solusi berbasis alam dan isu-isu lingkungan.

    Atas pertanyaan Hashim, Bill mengaku mulai menyadari perlunya negara-negara untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan biaya rendah untuk bisa berkembang. Di samping itu, dia menyebut juga teredukasi soal perubahan iklim dan harusnya negara-negara mengurangi emisinya hingga level 0.

    Bill lalu menceritakan sejarah berdirinya TerraPower, perusahaan reaktor nuklir generasi keempat miliknya yang berdiri pada 2006.

    Meski demikian, Bill mengaku bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan reaktor nuklir masih tinggi. Dia menyebut, akan sulit memulai desain baru, meski itu akan memberikan keuntungan yang besar.

    Dia pun menyadari banyak negara yang membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya membuat ongkos pembangunan reaktor nuklir murah.

    “Dan kami harus menunjukkan bahwa rancangannya sangat aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, mereka memiliki rencana dan keinginan untuk memggunakan energi nuklir. Namun, saat ini rancangannya mahal,” kata Bill.

    Ke depan, lanjut Bill, perusahaannya berharap bisa membangun 20 reaktor nuklir berbiaya rendah. Caranya dengan membangun kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan global seperti Hyundai dan SK.

    “Pada 2030, reaktor pertama akan menyala. Dan selama dekade tersebut, kami berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatts listrik [dari nuklir],” terangnya.

    Sebelumnya, bersama Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Hashim juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan PLTN. Dalam pertemuan pada Selasa (22/4/2025) di Jakarta tersebut, Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular dengan kapasitas kecil di Indonesia.

    Pendekatan Rusia, China, & AS

    Pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

    Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.

    “Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.

    Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    “Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.

    Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.

    Ambisi RI Bangun PLTN

    Adapun, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pertama Indonesia paling cepat pada 2032. Pada tahap awal, rencananya akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt (MW).

    Pembangunan PLTN pun disebut telah masuk dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.

    Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.

    “Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.

    “Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan,” tutur Agus.

    Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.

    Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.

    Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PLN. Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.

    “Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita,” jelas Agus.

    Dalam rapat DEN pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, pembangunan PLTN harus rampung pada 2030 atau 2032.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

  • Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya nggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sebelumnya menyebut mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu penyebab gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki gerai.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Nggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” ungkap Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia. Dia pun meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Meski begitu, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.

  • Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih dalam tahap pembahasan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Permendag 8/2024 akan rampung pada pekan ini.

    “Sekarang masih dilakukan pembahasan, mudah-mudahan selesai minggu ini. Nanti kami sampaikan isi-isinya apa ya kalau sudah selesai [revisi Permendag 8/2024],” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi mengungkap revisi Permendag 8/2024 nantinya akan memuat deregulasi terhadap produk tertentu untuk menarik investasi investor asing ke Indonesia.

    Di samping itu, Budi menjelaskan revisi Permendag 8/2024 juga akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk berusaha di Tanah Air. Dia menambahkan bahwa sejumlah poin dalam revisi Permendag 8/2024 itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan melakukan deregulasi terhadap produk-produk tertentu untuk menarik investasi, untuk menghasilkan kemudahan berusaha. Jadi deregulasi itu tidak hanya kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri,” tuturnya.

    Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut revisi Permendag 8/2024 telah rampung dan tinggal menunggu diteken oleh Mendag Budi Santoso.

    Airlangga menuturkan bahwa revisi dalam aturan impor ini mencakup relaksasi sejumlah pertimbangan teknis (Pertek) dan service level agreement (SLA). 

    Adapun, revisi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta regulasi tersebut dicabut karena dinilai tidak menguntungkan pelaku usaha.