Author: Bisnis.com

  • Bahlil Sebut Partai Golkar Bakal Kaji Isu-isu Global

    Bahlil Sebut Partai Golkar Bakal Kaji Isu-isu Global

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Golkar bakal memfokuskan diri pada perkembangan isu geopolitik dan geostrategi yang seringkali terjadi belakangan ini sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan ke pemerintahan.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap isu internasional, kemudian dirumuskan jadi strategi yang tepat untuk diimplementasi ke kebijakan pemerintahan.

    “Inilah bentuk kehadiran Partai Golkar agar mengikuti perkembangan dunia sekaligus merumuskan strategi untuk pemerintahan,” tutur Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dia optimistis Partai Golkar bisa memberi solusi untuk pemerintah dalam menghadapi situasi global saat ini, terutama masalah perang dagang yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan China.

    “Saya pikir masalah perang dagang ini pun harus didiskusikan dan dicarikan formula yang tepat untuk menghadapinya,” katanya

    Bahlil berpandangan bahwa situasi dunia belakangan ini sangat sulit untuk ditebak, maka dari itu Indonesia harus siap dengan segala perubahan situasi global.

    “Kita tahu semua kalau dunia saat ini susah untuk ditebak dan penuh ketidakpastian, jadi kita harus memperjelas posisi kita di mata dunia,” ujarnya.

  • Menteri HAM Pigai Puji Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

    Menteri HAM Pigai Puji Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambut positif kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang “mendidik” anak-anak bermasalah di Jabar ke barak militer.

    Pigai mengaku seusai dirinya berdialog dengan Dedi, dirinya banyak mendapat informasi untuk memajukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, terkhusus dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    “Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada Pemerintah Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur [Dedi Mulyadi] dengan gagasan-gagasan yang visioner,” ungkapnya di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dia beranggapan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi ini dapat memajukan SDM yang unggul dalam pendidikan, keterampilan, peningkatan kompetensi, mental karakter, kualitas, hingga tanggung jawab.

    Pigai melihat peningkatan sumber daya tersebut sebenernya menyertai target pemerintah, yakni menuju Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

    “Dalam Indonesia Emas itu kita bagi 3 segmen atau 3 rentang waktu. Rentang waktu pertama 2025-2035 adalah transformasi bangsa menyiapkan SDM yang unggul,” bebernya.

    Maka demikian, pria yang vokal dalam memperjuangkan isu HAM ini menekankan pendidikan yang dicanangkan oleh Dedi Mulyadi ini orientasinya adalah peningkatan kualitas SDM dalam pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan peningkatan mental, produktivitas, disiplin, hingga tanggung jawab.

    “Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan Hak Asasi Manusia, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia,” tegasnya.

    Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan kebijakannya ini dimaksudkan untuk membentuk pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas hidup yang disiplin dengan mengubah pola hidup menjadi lebih baik lagi.

    Menurut KDM, sapaan akrabnya, ada beberapa masalah anak yang sudah tak bisa lagi diselesaikan di internal sekolah maupun lingkungan keluarganya. Dengan demikian, harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. 

    “Inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kebupaten/kota di seluruh Jawa Barat sebagau bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045,” tutupnya dalam kesempatan yang sama.

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh kepala daerah untuk meningkatkan realisasi belanja dan pendapatan di daerah masing-masing.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya berpandangan bahwa peningkatan realisasi belanja dan pendapatan daerah diyakini bisa memperbesar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah bisa semakin berkembang.

    “Semangat dan ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi,” tutur Bima di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Bima mencatat bahwa rata-rata realisasi pendapatan di tiap daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang sudah ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja masih di bawah 17 persen dari target. 

    Maka dari itu, Bima meminta kepala daerah untuk lebih meningkatkan realisasi APBD di wilayah masing-masing. 

    “Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti, pemerintah pusat menargetkan agar semua Pemda, termasuk pemerintah kota, memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Langkah ini, kata Bima, bisa segera diwujudkan dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    “Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita,” ujarnya.

    Menurutnya, salah satu upaya menjaga ruang fiskal adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, kata Bima, langkah ini menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dengan cara mengutamakan program-program strategis.

    Di sisi lain, Bina juga mengapresiasi peran Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Menurutnya, setiap minggu, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh Pemda. Berkat upaya ini, inflasi Indonesia mampu terkendali.

    “Mari kita pertahankan, jangan pernah inflasi di atas 3,5 persen, lalu ketika Rakor Inflasi juga jangan sungkan-sungkan japri, kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan,” tuturnya.

  • Respons Bos Astra (ASII) soal Rencana Pemerintah Longgarkan TKDN

    Respons Bos Astra (ASII) soal Rencana Pemerintah Longgarkan TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Astra International Tbk. (ASII) Djony Bunarto Tjondro menanggapi rencana pemerintah untuk merelaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan impor.

    Djony mengatakan penerapan TKDN telah melalui jalan panjang. Alasan diterapkannya TKDN adalah agar Indonesia tidak hanya menjadi negara pasar dari produsen-produsen raksasa global. 

    Kebijakan TKDN dibangun juga agar industri bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri. Di industri otomotif, pemain-pemain otomotif global kemudian bergeliat membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

    “TKDN ini nyata-nyata menjadi driver atau pendorong daripada employment. Investor dipaksa harus berinvestasi dan investasi ini menimbulkan multiplier effect. UMKM kita terbangun, employment-nya semakin banyak,” kata Djony dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Astra pada Kamis (8/5/2025).

    Meski begitu, di tengah rencana relaksasi TKDN dan impor, dia mengatakan Astra akan mengikuti apapun keputusan pemerintah. Djony pun optimistis Astra masih bisa bersaing jika kebijakan relaksasi TKDN diterapkan.

    “Akan tetapi, saya ingin sampaikan bahwa TKDN itu justru menjadi marwah, menjadi nukleus atau inti daripada industrialisasi, di mana investor kita paksa investasi di negara ini, employment dapat, kalau dia mau export kita dapat devisa,” ujar Djony. 

    Adapun, Direktur ASII Henry Tanoto mengatakan Astra sebenarnya sudah cukup lama membangun industri lokal. Sekitar 90% produk-produk Astra merupakan produk lokal.

    “Jadi dibuat di tempat kita dan rasanya kalau kita lihat manfaatnya juga sangat banyak.

    Kita juga membangun industri, membangun employment, supply chain. Sehingga akhirnya competitiveness dari industri kita juga semakin baik dari waktu ke waktu,” tutur Henry.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah ancang-ancang menjalankan relaksasi TKDN dan impor. Pemerintah sendiri masih melakukan pematangan rencana dengan nantinya dibentuk Satgas Deregulasi.

    Rencana pelonggaran itu digulirkan pemerintah kala Indonesia akan dikenai tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) sebesar 32%. Pemerintah menilai dua kebijakan tersebut pada momen tertentu justru membuat industri kalah saing di pasar.

    Mengacu ketentuan di Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 29/2017, terdapat setidaknya tiga opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.

    Di industri otomotif terdapat ketentuan TKDN, di mana kendaraan roda empat secara bertahap dikenakan TKDN mulai dari 35% dari 2019 sampai 2021. Kemudian, TKDN 40% diberlakukan mulai dari 2022 sampai dengan 2026. 

    Lalu, TKDN 60% akan diberlakukan mulai 2027 sampai 2029. Sementara, TKDN 80% akan diberlakukan mulai dari 2030.

  • Zulhas Klaim 9.835 Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk

    Zulhas Klaim 9.835 Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan perkembangan signifikan dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Zulkifli menjelaskan bahwa hampir 10.000 Kopdes telah terbentuk dan dirancang sebagai ujung tombak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. 

    “Sehingga sudah terbentuk sampai tadi [Kamis] sore 9.835 Kopdes. Sampai tadi sore, karena tiap hari berkembang terus,” katanya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan, percepatan pembentukan koperasi ini mengacu pada arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2025 soal Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menurut Zulkifli, koordinasi lintas kementerian dan kunjungan lapangan telah dilakukan intensif.

    “Kami sudah sepuluh kali rakor, tujuh di Menko Pangan, tiga di lapangan. Selain kementerian juga jalan masing-masing,” ungkapnya.

    Zulkifli menjelaskan tujuan utama pembentukan koperasi ini yakni untuk memotong rantai pasok yang panjang. Sehingga, peran badan ini bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung ke Kopdes.

    Selain sembako, Kopdes juga akan menjadi saluran distribusi berbagai kebutuhan dasar lainnya.

    “Nanti koperasi ini yang akan menyalurkan seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako, kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai ke Kopdes. Kerja sama-sama pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya,” paparnya.

    Fungsi Kopdes tak berhenti di sana. Dia juga akan memiliki layanan keuangan dan simpan pinjam, bekerja sama dengan bank milik negara.

    “Jadi ada ongkosnya, sekaligus juga menjadi BRI Link dan BNI. Bisa di situ ada simpan pinjam,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Zulhas mengatakan bahwa keberadaan Kopdes juga ditujukan untuk mengatasi persoalan klasik di pedesaan yakni ketergantungan pada rentenir dan tengkulak.

    “Juga akan memotong selain rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ. Kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk koperasi-koperasi langsung kepada rakyat. Sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” tegasnya.

    Meskipun saat ini sudah ada sekitar 130.000 koperasi di Indonesia, tetapi Zulkifli menilai banyak yang stagnan. Oleh karena itu, dia menegaskan ke depan akan ada pembentukan kopdes baru, selain menjadikan koperasi lama sebagai koperasi desa. 

    “Nanti terserah kepada MUSDESUS apakah yang lama atau bikin baru, terserah kepada mereka. Atau kerja sama silakan saja,” pungkas Zulhas.

  • Begini Antisipasi Pertamina Amankan Stok Avtur untuk Penerbangan Haji

    Begini Antisipasi Pertamina Amankan Stok Avtur untuk Penerbangan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan 95.700 kiloliter (kL) avtur khusus untuk penerbangan haji 2025 di 13 bandara embarkasi haji seluruh Indonesia.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional di keberangkatan pada 2 Mei – 1 Juni dan kepulangan 10 Juni – 11 Juli 2025.

    “Per 5 Mei kemarin telah terserap 10% atau sekitar 9.570 kL avtur oleh para maskapai haji,” kata Heppy melalui keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Selain memastikan ketersediaan stok dan sarana prasarana, Pertamina Patra Niaga juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci.

    Heppy mengatakan, lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional haji. Seluruh proses juga didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

    “Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” katanya.

    Tahun ini, penerbangan haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

    Mulai tahun ini, pemerintah meresmikan terminal khusus penerbangan haji di Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Banten. Peresmian itu dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (4/5/2025).

    Terminal tersebut diproyeksikan mampu melayani hingga 94 juta jemaah setiap tahunnya.

    “Kami bangga fasilitas ini bagus, modern, nyaman luas dan kemampuan kapasitas ini cukup membanggakan dilaporkan mencapai 94 juta kapasitas per tahun,” ujar Prabowo.

  • Sat Nusapersada (PTSN) Khawatir Tarif Trump & Relaksasi TKDN Pukul Penjualan

    Sat Nusapersada (PTSN) Khawatir Tarif Trump & Relaksasi TKDN Pukul Penjualan

    Bisnis.com, BATAM – Emiten bidang elektronika, PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) mengkhawatirkan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atas produk impor asal Indonesia sebesar 32% serta rencana pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat berdampak pada kinerja perusahaan. 

    Asst. General Manager PTSN Stanley Rocky mengatakan, saat ini pangsa pasar produk elektronika mencakup 50% kebutuhan domestik dan 50% untuk ekspor ke berbagai negara, termasuk didominasi AS dan Eropa. 

    “Jadi TKDN kalau dicabut, 50% sales kita hilang, tarif resiprokal kalau enggak dicabut 50% sales kita hilang, kalau dua-duanya dihilangkan, hilanglah semua,” kata Stanley saat ditemui di pabrik Sat Nusa, Batam, Kamis (8/5/2025). 

    Dia menerangkan bahwa sejak 2019, saat perang dagang jilid I AS-China, ada banyak perusahaan China yang memindahkan mesin-mesin produksi elektroniknya ke Indonesia, termasuk ke Batam untuk memproduksi permintaan produk dari AS. 

    Dengan adanya perang dagang jilid II lewat pengenaan tarif resiprokal AS saat ini, pihaknya khawatir efek rambatannya juga akan signifikan terhadap perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor ke AS. 

    Namun, karena saat ini penundaan tarif resiprokal masih berlangsung dan pemerintah masih bernegosiasi, Sat Nusapersada berharap agar ada kabar baik untuk tarif tinggi tersebut dibatalkan. 

    “China tetep barangnya walaupun tablet, HP, segala macem masih kena 20% yang tarif jilid pertama, jadi kita yang tarif jilid kedua ini tetep di nol kan untuk sementara, kita masih beruntung,” terangnya. 

    Adapun, saat ini Sat Nusapersada memiliki 15 gedung termasuk fasilitas manufaktur elektronik di Batam. Pihaknya tengah berencana menambah gedung karena saat ini 15 gedung tersebut telah penuh untuk lini produksi yang memasok berbagai brand produk. 

    Perusahaan elektronik ini memproduksi berbagai komponen seperti surface mount technology, metal stamping, plastic injection, dan final assembly. Selain itu, perseroan juga dapat memberikan berbagai pilihan finishing seperti powder coating, anodizing, dan pelapisan elektroplatin. 

    Selain menawarkan proses produksi yang efisien, Sat Nusapersada juga mendapatkan fasilitas insentif pajak dari pemerintah untuk manufaktur yang dibangun di Batam berupa pembebasan pajak impor. 

  • OpenAI Tawarkan Bantu Negara-negara Bangun Infrastruktur AI

    OpenAI Tawarkan Bantu Negara-negara Bangun Infrastruktur AI

    Bisnis.com, JAKARTA — OpenAI, perusahaan kecerdasan buatan terkemuka asal Amerika Serikat, meluncurkan program OpenAI for Countries.

    Program ini merupakan bagian dari upaya OpenAI untuk memperluas jangkauan dan penggunaan teknologi AI di berbagai negara. 

    Melansir dari Techcrunch, Kamis (8/5/2025), melalui inisiatif ini, OpenAI ingin bekerja sama langsung dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur lokal yang mendukung layanan AI, termasuk ChatGPT.

    Program ini bertujuan memfasilitasi pembangunan pusat data lokal dan adaptasi produk AI OpenAI untuk memenuhi kebutuhan bahasa dan konteks budaya di masing-masing negara. 

    OpenAI menyatakan bahwa pendanaan untuk proyek-proyek ini akan bersumber dari kombinasi dana perusahaan dan kontribusi dari pemerintah mitra.

    OpenAI menargetkan peluncuran awal 10 proyek internasional. Namun, belum mengumumkan negara mana saja yang akan menjadi lokasi tahap pertama program tersebut.

    Strategi ini juga diyakini sebagai cara untuk mendorong negara-negara agar mengadopsi model AI dari Barat, khususnya dari OpenAI dibandingkan model pesaing dari China.

    Menurut laporan Bloomberg, OpenAI for Countries dirancang sebagai pelengkap Project Stargate, proyek pusat data AI skala besar yang sedang dikembangkan perusahaan. 

    Proyek ini diperkirakan akan diperluas ke luar Amerika Serikat dan dapat menjadi fondasi infrastruktur bagi pelaksanaan program negara tersebut.

  • Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut penurunan daya beli masyarakat memicu sejumlah gerai ritel di Indonesia berguguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

    Sebelumnya, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut, mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu biang kerok gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya, tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia.

    Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi, termasuk mempermurah pajak dan bantuan langsung tunai (BLT) sehingga bisa menyelamatkan industri ritel.

    Belakangan sejumlah ritel modern dikabarkan tutup. Terbaru, ada Lulu Hypermarket yang dikabarkan bakal menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia per 30 April.

    Selain itu, ada GS Supermarket yang disebut memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Ritel asal Korea Selatan itu kabarnya akan diambil alih (take over) oleh investor baru. Nantinya, seluruh gerai GS The Fresh akan tutup pada 31 Mei 2025.

  • Daftar Toko Ritel Tutup di RI: Ada Lulu Hypermarket & GS Supermarket

    Daftar Toko Ritel Tutup di RI: Ada Lulu Hypermarket & GS Supermarket

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap sebanyak tiga ritel yang tutup dalam lima bulan pertama 2025. Mereka di antaranya Lulu Hypermarket dan teranyar GS Supermarket.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengaku baru mengetahui ada tiga ritel supermarket yang memutuskan untuk menghentikan operasinya di Indonesia. Selain skala besar, Budihardjo menyebut ada pula ritel skala kecil yang memutuskan menutup cabangnya.

    “Lulu [Lulu Hypermarket] kan mau tutup juga, GS Supermarket. Ada scan and go, itu supermarket kecil ada 3 cabang. Yang saya tahu baru 3 brand itu [yang tutup]. Yang luar Pulau belum tahun saya,” ujar Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Untuk GS Supermarket, dia menjelaskan alasan GS akan diambil alih oleh investor yang tengah masih dalam proses negosiasi. Sayangnya, Budihardjo tak memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” ujarnya.

    Seiring dengan adanya penutupan gerai cabang ritel, Budihardjo memproyeksikan tren bisnis ritel akan mengalami fluktuasi alias pasang-surut. Menurutnya, fenomena ini merupakan siklus yang normal.

    Meski demikian, dia juga tak memungkiri penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan bagi ritel menutup bisnisnya. Namun, sejatinya bisnis ritel tengah dalam situasi yang kompleks, bukan hanya perihal daya beli yang melemah.

    “Tetapi juga ada yang buka, ada yang tutup, ada yang ramai, ada yang sepi. Kalau kami bilang saat ini lebih ke kompleks juga, bisa juga karena itu [penurunan daya beli], bisa karena persaingan usaha, bisa juga karena pergeseran orang belanja [pola gaya hidup],” ungkapnya.

    Saat ditanya lebih lanjut proporsi ritel yang akan tetap bertahan dan tutup, dia menyebut masih ada banyak ritel yang belum membuat laporan untuk membuka toko.

    “Saya nggak bisa jawab itu, itu terlalu sulit. Karena yang buka toko juga belum lapor. Jadi banyak yang belum lapor mau buka toko. Intinya banyak yang buka, banyak yang tutup juga,” terangnya.

    Daya Beli

    Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan penutupan gerai ritel ini merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang tidak akan terangkat alias melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.