Author: Bisnis.com

Harga Pangan Hari Ini Jumat (9/5): Cabai Rawit Merah Turun, Bawang Putih Mahal

Bisnis.com, JAKARTA — Harga aneka cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting mulai mengalami penurunan. Sementara itu, harga bawang putih bonggol masih melambung di tingkat konsumen.

Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (9/5/2025) pukul 10.49 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional tembus Rp56.543 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya hampir mendekati batas atas harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Aneka cabai lainnya juga mengalami penurunan, yakni harga rata-rata cabai merah keriting yang dibanderol Rp52.401 per kilogram. Harganya berada di rentang HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata cabai merah besar adalah Rp47.657 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp39.719 per kilogram, atau harganya berada di rentang Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp42.993 per kilogram secara nasional, sedangkan HAP nasional adalah Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

Beralih ke beras, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp15.587 per kilogram secara nasional, sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya Rp14.900 per kilogram.

Di sisi lain, harga rata-rata beras medium dibanderol Rp13.747 per kilogram secara nasional. Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.635 per kilogram, atau sedikit melampaui dari HET nasional Rp12.500 per kilogram.

Panel harga Bapanas juga menunjukkan, rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dibanderol seharga Rp135.831 per kilogram. Untuk rata-rata daging kerbau segar lokal dibanderol seharga Rp140.517 per kilogram dan daging kerbau beku impor seharga Rp105.000 per kilogram di tingkat konsumen.

Masih di tingkat konsumen, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp34.395 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp29.031 per kilogram di tingkat konsumen.

Untuk harga pangan lainnya seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng secara nasional rata-ratanya dibanderol Rp41.546 per kilogram, Rp34.364 per kilogram, dan Rp34.349 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.845 per liter dan Rp17.841 per liter. Harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.553 per liter atau masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

Untuk harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.532 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.643 per kilogram di tingkat konsumen.

Lebih lanjut, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing seharga Rp12.983 per kilogram dan Rp9.794 per kilogram.

Lalu, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp6.223 per kilogram, sedangkan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp10.685 per kilogram.

09/05/2025 11:38
AKBP Rossa Sindir Febri Diansyah: Ikut Pengusutan, tapi Bela Hasto

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti menyindir pengacara Febri Diansyah di persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sindiran itu dilontarkan Rossa saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi atas terdakwa Hasto Kristiyanto di PN Tipikor, Jumat (9/5/2025).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendalami soal riwayat Rossa selama menjadi penyidik di komisi antirasuah. Namun, sebelum menjawab itu, Rossa menyatakan bahwa dalam sidang kali ini terdapat penyidik KPK yang berpindah kubu.

“Sebelum menjawab itu saya izin menyampaikan bahwa ada mantan pegawai KPK yang pada saat itu ikut ekspose, bahkan menandatangani daftar hadir pada saat ekspose,” ujar Rossa di persidangan.

Selanjutnya, Rossa menuturkan bahwa penyidik KPK yang saat ini di kubu Hasto itu bahkan sempat memberikan usulan dan menyusun konstruksi perkara Harun Masiku bersama-sama.

“Kemudian memberikan saran usulan dan juga menyusun pointers atas terkait dengan konstruksi perkara yang saat ini juga tergabung dalam tim penasihat hukum dari terdakwa. Kami menyampaikan bahwa itu adalah conflict of interest,” tutur Rossa.

Pernyataan Rossa itu kemudian memicu respons dari salah satu pengacara Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy.

“Anda maksudnya apa?” respons Ronny.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto langsung menengahi keduannya. Singkatnya, Ronny kemudian menuturkan bahwa pihaknya ingin mengawal persidangan ini menjadi berkualitas tanpa mendiskreditkan pihak manapun.

“Terima kasih yang mulia. Agar persidangan ini menjadi persidangan yang berkualitas, bukan hanya sekedar asumsi-asumsi, narasi yang mendiskreditkan seseorang atau terdakwa,” pungkas Ronny.

Sekadar informasi, kuasa hukum Hasto Kristiyanto diisi oleh pengacara senior Maqdir Ismail. Dari salah satu kuasa hukum itu, terdapat pejabat KPK sebelumnya, yakni Febri Diansyah.

09/05/2025 11:37
Fenomena Bulan Purnama 12 Mei dan Potensi Banjir Rob di Pesisir Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena bulan purnama akan muncul pada Senin 12 Mei 2025.

Bulan purnama ini akan tampak penuh pada pukul 12:57 siang EDT pada hari Senin, 12 Mei 2025.

Bulan akan tampak penuh pada malam sebelum dan setelah secara resmi 100% diterangi oleh matahari, tetapi waktu terbaik untuk menyaksikannya adalah saat bulan terbit saat senja pada tanggal 12 Mei.

Menurut EarthSky, bulan purnama bulan Mei dikenal sebagai bulan bunga, bulan tanam, dan bulan susu. Namun, nama-nama budaya untuk bulan purnama sangat bervariasi di seluruh dunia.

Bulan purnama selalu terlihat paling indah bukan saat berada tinggi di langit pada malam hari, tetapi saat pertama kali muncul di atas cakrawala timur saat senja. Pemandangan terbaik terjadi saat bulan terbit sesaat setelah matahari terbenam — dan waktunya sangat tepat bulan ini untuk Amerika Utara, dengan bulan terbit sekitar 30 menit setelah matahari terbenam.

Untuk melihat bulan purnama pada saat terbaiknya, cari lokasi yang tinggi, lapangan terbuka, atau garis pantai yang menghadap ke timur dengan pemandangan cakrawala timur yang jelas. Mata telanjang saja sudah bagus, tetapi teropong atau teleskop kecil dapat melihat lebih dekat kawah dan maria gelapnya aliran lava purba.

Picu pasang air laut

Fenomena bulan purnama yang akan terjadi pada Senin, 12 Mei 2025, diperkirakan dapat memicu peningkatan pasang air laut yang berpotensi menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampaknya, khususnya bagi yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

Dilansir dari bmkg.go.id pada Kamis (8/5/2025), fase bulan purnama pada 12 Mei akan bersamaan dengan konfigurasi perigee, yaitu saat jarak bulan dengan Bumi berada pada titik terdekatnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah perigee-syzygy atau lebih populer disebut supermoon.

Dalam kondisi ini, gravitasi bulan yang meningkat akan memicu gelombang pasang maksimum yang bisa menyebabkan air laut meluap ke daratan, terutama di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, pesisir selatan Pulau Sumatra, dan wilayah timur Indonesia seperti Ambon dan Papua.

Dampak fenomena bulan purnama

Banjir rob adalah peristiwa meluapnya air laut ke daratan akibat pasang tinggi, yang kerap menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, serta memicu masalah kesehatan lingkungan. Di Jakarta Utara, Semarang, dan Pekalongan, banjir rob telah menjadi langganan tahunan yang tidak hanya merusak jalan dan perumahan, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian nelayan dan pengusaha kecil.

Dilansir dari semarangkota.go.id, banjir rob pada April lalu telah menyebabkan lebih dari 1.200 rumah warga terendam dan akses jalan utama terganggu selama beberapa hari. Dengan adanya potensi peningkatan pasang air laut pada 12 Mei, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah antisipatif, seperti penyiagaan pompa air, penutupan sementara tanggul air laut, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat RT/RW.

Upaya Mitigasi BMKG

BMKG telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi dan pasang maksimum sejak awal Mei. Selain itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga menyampaikan bahwa fenomena ini merupakan siklus alamiah yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi dengan cukup akurat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menerbitkan edaran bagi nelayan dan petambak garam agar mengatur jadwal aktivitasnya berdasarkan kalender pasang surut. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa daerah rawan rob akan dipantau selama sepekan penuh dari 10 Mei hingga 17 Mei.

Fenomena bulan purnama pada 12 Mei 2025 bukan hanya menjadi tontonan langit malam yang menarik, tetapi juga pengingat penting akan dinamika alam yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Dengan kesiapsiagaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, potensi kerugian akibat banjir rob diharapkan dapat diminimalisasi. (Siti Laela)

09/05/2025 11:36
DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen siap membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memungut PPh Badan alias pajak perusahaan jasa digital multinasional seperti Netflix hingga Meta.

Misbakhun melihat PPh Badan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional, tetapi pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

“Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun usai rapat dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (9/5/2025).

Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

“Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan, makanya kan saya tawarkan tadi mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yang dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku akan meninjau potensi untuk memungut PPh Badan perusahaan jasa digital multinasional.

Sebagai informasi, perusahaan jasa digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah sulit menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

“Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern [kekhawatiran] pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review [tinjau],” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

Cara Tarik Pajak Netflix, Meta, dkk.

Suryo mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021, agar mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

Caranya, lewat dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar (seperti Netflix dan Meta), kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain.

Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1. Permasalahan makin pelik usai Presiden AS Donald Trump menolak terapkan Pilar 1, padahal AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional.

Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta akan menjadi semakin sulit.

09/05/2025 11:31
Polri Catat Telah Tuntaskan 3.326 Perkara Terkait Premanisme

Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengklaim telah menuntaskan 3.326 perkara terkait operasi pemberantasan premanisme yang dilakukan serentak sejak (1/5/2025).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan operasi ini menyasar praktik premanisme yang meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

“Polri mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).

Dia merincikan sejumlah kasus yang menonjol dalam operasi ini. Misalnya, penangkapan preman di kawasan industri oleh Polres Subang.

Kemudian, penangkapan 85 preman oleh Polresta Tangerang; penangkapan 146 oleh Polda Banten; dan penangkapan 10 preman yang dilengkapi sajam dan senjata api di Jakarta Selatan.

Selain itu, kata Sandi, dalam operasi ini Polda Kalteng telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP.

“Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif,” imbuhnya.

Di samping itu, Sandi menekankan bahwa operasi pemberantasan preman ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” pungkasnya.

09/05/2025 11:16
Menag Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia dan mengapresiasi pesan pertamanya seusai dikukuhkan sebagai Paus Leo XIV.

“Pesan damai sejahtera dari Paus Leo XIV dalam pidato perdananya patut kita apresiasi. Ini merupakan pesan universal yang harus kita upayakan bersama agar kehidupan dunia ini semakin damai di masa mendatang,” kata Menag Nasaruddin dilansir dari Antara, Jumat (9/5/2025).

Kardinal Robert Francis Prevost terpilih dalam proses konklaf yang berlangsung sejak 7 Mei 2025. Dia merupakan orang Amerika Serikat pertama yang menjadi Paus.

Kardinal Robert Francis Prevost akan menggunakan nama kepausan Paus Leo XIV. Dia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik baru menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025.

Menag mengapresiasi Paus Leo XIV yang berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan mendiang Paus Fransiskus. Menurut dia, banyak hal yang telah diukir oleh Paus Fransiskus dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Selain Dokuman Persaudaraan Manusia yang ditandatangani bersama Grand Syekh Al Azhar pada 2019, Paus Fransiskus juga telah menandatangani Deklarasi Istiqlal bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada September 2024.

Deklarasi ini lahir sebagai diplomasi lintas iman yang berfokus pada isu kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Deklarasi ini antara lain menegaskan bahwa nilai-nilai agama adalah sumber solusi atas tantangan global, mulai dari dehumanisasi, perubahan iklim, hingga ketimpangan sosial.

“Kami berharap, komitmen atas Deklarasi Istiqlal akan terus terbangun dan terjalin dengan baik dalam kepemimpinan Paus Leo XIV untuk dunia yang lebih humanis, alam yang makin lestari, serta kohesi sosial yang makin kuat dan tidak timpang,” kata Menag.

09/05/2025 10:55
OPINI : Menanti Insentif Pajak UMKM

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak sedang menggodok beleid pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) secara lebih menyeluruh.

Upaya ini bertujuan untuk mendorong ekstensifikasi peningkatan pajak ke kalangan UMKM. Dalam aspek perpajakan yang termasuk dalam pengusaha yang digolongkan UMKM adalah mereka yang memiliki omzet (peredaran bruto) sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Sudah menjadi viral di media online secara terbuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pada Senin, (16/12/2024) akan diumumkan perpanjangan periode pemanfaatan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM.

Kebijakan ini akan diumumkan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian hukum soal perpanjangan pajak UMKM yang dihitung dengan PPh Final tarif 0,5% dari omset (peredaran bruto).

Fungsi UMKM

Sejatinya perkembangan perekonomian di Indonesia dijiwai konsep pembangunan yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting.

Semangat ini telah menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi berbasis kerakyatan atau UMKM, padahal seharusnya pemerintah memperhatikan sektor UMKM. Mengingat saat ini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah unit usaha yang mencapai sekitar 66 juta, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Jika 66 juta UMKM dirata-ratakan mendapatkan omzet atau peredaran bruto Rp100.000 per UMKM dikalikan dengan jumlah UMKM maka akan diperoleh Rp6,6 triliun per hari dan Rp2.376 triliun per tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 2025 yang sekitar Rp24.479 triliun maka dari estimasi ini omzet UMKM menyumbang 9,7% ke PDB, angka yang cukup siginifikan.

Perhitungan tersebut adalah analisa penulis semata sedangkan berdasarkan penelitian yang yang lebih akurat yang diteliti oleh dua ekonom senior kelahiran Jerman, Enste dan Scheneider, persentase ekonomi UMKM di negara maju bisa mencapai 14%—16% dari PDB.

UMKM juga merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bukan sekadar omong kosong. Pada saat kemelut ekonomi di kurun waktu 1997—1999, keberadaan UMKM yang membuat perekonomian Indonesia tetap berjalan. Pada saat itu denyut perekonomian terus berdetak karena adanya andil besar kalangan UMKM.

Dari data ini, seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus dan membayar lunas kesetiaan para pengusaha UMKM yang telah membantu perekonomian Indonesia, salah satu nya dengan memberikan insentif perpajakan dengan tarif rendah sehingga mereka bisa bertahan dalam menjalankan praktek bisnis yang penuh persaingan ketat.

Beleid Pajak UMKM

Sebenarnya pemerintah telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu atau untuk UMKM. Sehingga UMKM memungkinkan WP hanya perlu melakukan pencatatan atas omzet yang diterima setiap bulannya tanpa harus membuat pembukuan yang rumit dan memakan biaya adminstrasi. Tarif 0,5% yang diberlakukan untuk UMKM dapat dinilai adil, sehingga dapat diterapkan dalam semua sektor UMKM tanpa mengganggu.

Sejatinya beleid pemberian tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM merupakan manifestasi pemerintah mendukung masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi nonformal. Kebijakan tersebut direalisasikan melalui upaya pemberian kemudahan dan keadilan untuk wajib pajak yang memiliki omzet tertentu selama jangka waktu tertentu.

Sejarah pada mulanya tarif UMKM adalah sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Setelah itu diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 23/2018 (PP 23/2018), tarif tersebut disesuaikan menjadi 0,5%.

Dilanjutkan PP 55/2022 yang memberikan fasilitas pajak tambahan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas (pengusaha) dibebaskannya pembayaran PPh atas omzet sampai dengan Rp500 juta pertahun. Guna menerapkan petunjuk pelaksanaan (Jutlak) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Mengapa beleid insentif pajak UMKM perlu diperpanjang? Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 55/2022, WP OP mendapatkan fasilitas pemanfaatan PPh Final diberi waktu selama 7 tahun. Apabila orang pribadi telah terdaftar sejak 2018 atau sebelum diberlakukan PP 23/2018 maka WP OP hanya dapat memanfaatkan tarif 0,5% hingga 2024.

Dampaknya setelah tahun 2024 WP OP tersebut harus menggunakan pembukuan atau menggunakan pencatatan omzet dan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Sehingga menyebabkan UMKM membayar pajak lebih tinggi atau menggunakan tarif normal, jika menggunakan pembukuan harus menggunakan Undang-Undang PPh pasal 31 E dengan tarif 11 % dari laba dan jika menggunakan NPPN harus dikenakan tarif progresif sesuai UUN PPh pasal 17 sebesar 5%, 15%, 25%, 30% dan 35 % sesuai dari jumlah laba yang didapati. Bukankah hal ini akan memberatkan wajib pajak UMKM.

Dari analisa di atas sudah seyogianya beleid insentif pajak UMKM dengan tarif 0,5% segera diperpanjang agar sektor UMKM dapat menarik napas lega dalam membayar pajak tanpa menganggu cash flow dan UMKM dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau dan dapat bersaing dengan produk impor. Semoga cepat terealisasi.

09/05/2025 10:45
Kemana Triliunan Uang Korupsi yang Disita Kejagung? Ini Penjelasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan uang yang disita dalam perkara rasuah selalu disimpan di rekening penitipan bank persepsi.

Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menyimpan sepeserpun uang hasil sitaan ke rumah atau kantor.

“Ini [uang sitaan] tidak dibawa ke rumah atau disimpan di kantor. Tetapi langsung berpindah dititipkan di rekening penitipan lainnya di bank persepsi,” ujarnya di Kejagung, Kamis (8/5/2025).

Dia menekankan uang yang telah disita tersebut juga nantinya bakal digunakan dalam rangka pemulihan keuangan negara akibat dari perkara korupsi.

Sebagai contoh, uang triliunan yang sudah masuk dalam rekening penitipan yakni terkait dengan perkara dugaan TPPU Duta Palma Group.

Dalam perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita uang Rp6,8 triliun serta berbagai jenis valuta asing (valas). Perinciannya, SGD 12.859.605; US$13.274.490,57 dan Yuan China 2.005.

Kemudian, Yen Jepang 2.000.000, Won Korea 5.645.000 dan RM 300.000. Jika di total, uang asing yang disita mencapai Rp383,9 miliar.

“Supaya masyarakat juga bisa memahami bagaimana upaya-upaya yang secara keras dan serius dilakukan oleh kejaksaan khususnya jajaran jampidsus dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara,” pungkasnya.

Sekadar informasi, bank persepsi merupakan bank umum yang telah ditunjuk oleh negara untuk menerima setoran negara.

09/05/2025 10:45
Kubu Hasto Protes Soal Tiga Penyidik KPK jadi Saksi di Persidangan

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memprotes dijadikannya tiga penyidik KPK sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap dan perintangan kasus Harun Masiku.

Penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail menyatakan pihaknya keberatan lantaran keterangan dari penyidik ini bisa jadi tidak berasal dari pengalamannya secara langsung.

“Menurut hemat kami ini sangat tidak tepat mereka menjadi saksi dalam perkara ini apalagi kita kembali ke Pasal 153 KUHAP bahwa keterangan seperti yang akan disampaikan oleh saksi ini adalah keterangan bukan karena melihat sendiri,” ujar Maqdir di PN Tipikor, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Kemudian, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan bahwa ketiga penyidik KPK ini dihadirkan untuk menjelaskan fakta pada peristiwa OTT dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto.

“Untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara Harun Masiku,” tutur jaksa.

Namun, kubu Hasto masih belum puas. Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy menekankan bahwa keterangan penyidik ini seharusnya sudah dituangkan ke dalam berkas perkara yang diuji di persidangan.

Dengan demikian, menurut Ronny, dihadirkannya tiga penyidik komisi antirasuah menjadi saksi ini dinilai kurang tepat.

“Kami rasa tidak tepat untuk persidangan ini ketika menghadirkan penyidik yang memeriksa berkasnya sendiri, apakah mereka nanti menjadi saksi yg kita anggap netral atau tidak terlibat dalam conflict of interest,” tutur Ronny.

Adapun, Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto memutuskan agar persidangan ini agar tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya, dihadirkannya tiga saksi ini tidak akan mempengaruhi proses pembuktian dan penilaian hakim.

“Kami memahami permintaan PH terdakwa dan kaki catat keberatan saudara. Karena ini proses pembuktian ya kita beri kesempatan kita uji dulu keterangan saksi, alat bukti semuanya. Dan hakim pun kita belum tahu kok substansi apa yg akan disampaikan nanti,” tegas Hakim.

Sekadar informasi, dalam sidang lanjutan perkara Hasto ini, jaksa menghadirkan tiga penyidik KPK sebagai saksi. Tiga penyidik KPK itu yakni Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo.

09/05/2025 10:39
Bursa Asia Bergerak Variatif jelang Pertemuan AS-China Bahas Perang Dagang

Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham Asia menguat pada perdagangan Jumat (9/5/2025) seiring dengan rencana pembicaraan antara AS dan China soal perdagangan pada akhir pekan ini.

Sebelumnya, AS dan Inggris telah menyepakati perjanjian dagang yang menimbulkan keyakinan perang dagang mereda.

Dilansir Bloomberg, Jumat (9/5/2025), indeks Jepang Topix menguat 1,5% selama 11 hari, yang merupakan reli paling panjang sejak Oktober 2017, bursa Hong Kong meningkat 0,5%. Bursa Australias S&P ASX 200 juga menguat sebesar 0,5%.

Namun, saham di Korea Selatan mengalami pelemahan usai Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyampaikan kesepakatan dagang antara AS dengan Korsel dan Jepang butuh lebih banyak waktu ketimbang Inggris. The Shanghai Composite juga turun 0,5%.

Pasar saat ini fokus pada hasil perundingan dagang akhir pekan setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan yakin negosiasi tersebut dapat menghasilkan kemajuan nyata, dengan China membuat konsesi.

Pasar merasa sedikit lega dan saham AS menguat pada perdagangan Kamis kemarin, saat Trump mengajukan kerangka kerja perdagangannya dengan Inggris sebagai langkah pertama dalam upayanya untuk merombak ekonomi global.

“Terdapat tingkat optimisme yang lebih tinggi bahwa akan ada beberapa pembatalan kenaikan tarif yang sangat ekstrem yang telah diberlakukan,” kata Marc Franklin, seorang manajer portofolio senior di Manulife Investment Management.

Dia menambahkan jika optimisme telah sampai pada titik di mana orang berpikir akan ada solusi yang cepat dan mudah untuk negosiasi atau keterlibatan China-AS, maka hal itu mungkin terbukti tidak berdasar. Dalam skenario seperti ini, volatilitas pasar akan kembali, katanya.

Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa berita perdagangan yang menjanjikan yang dipadukan dengan upaya Partai Republik untuk meloloskan undang-undang yang memperpanjang dan memperluas pemotongan pajak seharusnya menjadi alasan untuk optimisme investor.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer akan bertemu di Swiss dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng. Trump mengatakan bahwa jika pembicaraan berjalan dengan baik, dia dapat mempertimbangkan untuk menurunkan tarif 145% yang telah dikenakannya pada banyak barang China.

“Kita juga dapat mengharapkan beberapa kemajuan dalam perjanjian mendatang dengan negara-negara lain. Sentimen risiko menyebar sebagai respons terhadap kinerja saham AS yang kuat,” kata Hideyuki Suzuki, seorang manajer umum di SBI Securities di Tokyo.

09/05/2025 10:32