Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Awal Mula Kasus Korupsi PDNS yang Seret Eks Dirjen Kominfo Semuel Pangerapan

    Awal Mula Kasus Korupsi PDNS yang Seret Eks Dirjen Kominfo Semuel Pangerapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah menetapkan bekas Direktur Jenderal Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Semuel A Pangerapan. Selain Semuel,adapula eks Direktur Layanan Aptika Kominfo Bambang Dwi Anggono (BDA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek PDNS, Nova Zanda (NZ), mantan Direktur Bisnis pada PT Aplikanusa Lintasarta, Alfi Asman (AA) dan eks Account Manager PT Docotel Teknologi, Pinie Panggar Agustie (PPA).

    Kajari Jakarta Pusat, Safrianto mengemukakan bahwa kasus ini bermula saat Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik diterbitkan. Perpres itu  mengamanatkan agar dibentuk sebuah Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pengelolaan data terintegrasi secara mandiri dan sebagai infrastruktur SPBE Nasional.

    Namun, Kemenkominfo malah membentuk PDNS dengan nomenklatur dalam DIPA 2020 untuk proyek penyediaan jasa layanan komputasi awan IaaS 2020. Namun, proyek itu tidak sesuai dengan Perpres No.95/2018. “Dimana dalam pelaksanaan dan pengelolaannya akan selalu tergantung kepada pihak swasta. Perbuatan tersebut dilakukan demi memperoleh keuntungan oleh para tersangka,” ujarnya di Kejari Jakpus, Kamis (22/5/2025).

    Dia menambahkan, perbuatan itu dilakukan dengan melalui pemufakatan untuk mengondisikan proyek pelaksanaan PDNS. Hanya saja, dalam pelaksanaan itu, perusahaan pelaksana pemenang tender yakni PT Docotel pada 2020.

    Pada 2021-2024, proyek PDNS ini dimenangkan oleh PT Aplikasinusa Lintasarta (AL). Namun, perusahaan pemenang tender ini diduga malah mensubkon kan kepada perusahaan lain. “Dalam pelaksanaannya perusahaan pelaksana justru mensubkon kan kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis,” tambah Safrianto.

    Adapun, perbuatan pemufakatan ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan atau kickback melalui suap di antara pejabat Kominfo atau Semuel Cs. Pemufakatan itu dilakukan antara pejabat Kominfo mulai dari Semuel, Bambang hingga Alfi Asman dengan membuat kerangka acuan proyek PDNS.

    “Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui Suap di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan,” pungkasnya.

    Pemenang Tender PDNS 

    Dalam penelusuran Bisnis, anggaran untuk proyek PDNS telah dialokasikan pemerintah sejak tahun 2021. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo bahkan telah mengadakan tender layanan komputasi awan (cloud) PDNS senilai Rp119 miliar. 

    Pemenang tender proyek pada waktu itu adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan harga kontrak senilai Rp102 miliar. Setahun kemudian (2022), PT Aplikanusa Lintasarta juga memenangkan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp197,9 miliar. Namun, harga kontrak yang disepakati senilai Rp188,9 miliar.

    Sekadar catatan PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi. Perusahaan ini berlokasi di sekitar jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Jika merujuk kepada profil perusahaan tercatat di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) sebanyak 72,36%. 

    Pada saat pelaksanaan tender 2021-2022, Lintasarta itu berhasil menyisihkan sejumlah kompetitor, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau Telkom (TLKM).

    Beralih ke TLKM

    Namun demikian, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom (TLKM) pada tahun 2023. Telkom menyisihkan Aplikanusa yang dua tahun sebelumnya memenangkan proyek tersebut.

    Menariknya anggaran untuk proyek layanan cloud PDNS melonjak menjadi sebanyak Rp357,5 miliar atau hampir dua kali lipat dari proyek sebelumnya. Setelah proses tender berlangsung, harga kontrak proyek tersebut senilai Rp350,9 miliar.

    Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS tahun 2024. Pagu anggaran proyek tersebut senilai Rp287,6 miliar. Sementara itu, harga kontrak yang telah disepakati senilai Rp256,5 miliar.

    Sementara itu, dari penjelasan resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)  Juni 2024 lalu, anak usaha mereka yakni PT TelkomSigma menjadi bagian dari kemitraan Telkom-Lintasarta-Sigma-NeutraDC.

    Kemitraan ini ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia layanan komputasi awan pusat data nasional sementara (PDNS) tahun 2024. TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. 

    Penjelasan Komdigi 

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membentuk tim khusus untuk membenahi tata kelola proyek pusat data. Wujud komitmen dukungan kepada Aparat Penegak Hukum dalam proses hukum yang tengah berlangsung terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

    “Kementerian mendukung penuh proses hukum, dan kami segera membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terkait tata kelola proyek pusat data,” ujar Meutya Hafid dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

    Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo. 

    “Terkait dua pegawai Komdigi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kami telah memberhentikan keduanya dari tugas dan fungsinya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” lanjut Meutya.

    Menkomdigi menegaskan bahwa komitmen terhadap kedaulatan digital nasional tidak boleh terganggu oleh kasus itu. Justru Komdigi ingin memastikan bahwa semua anggaran publik digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, dengan prinsip integritas sebagai fondasi utama.

    “Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kelembagaan digital harus dibangun di atas integritas. Kami jadikan ini sebagai momen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki prosedur, dan menegakkan akuntabilitas di seluruh lini. Reformasi tata kelola digital adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Meutya.

  • Tips Meningkatkan Nilai Jual Mobil Bekas

    Tips Meningkatkan Nilai Jual Mobil Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA – Dibandingkan mobil baru, mobil bekas cenderung lebih terjangkau. Tapi, agaknya salah kaprah jika menganggap semua mobil bekas murah. Nyatanya, harga mobil bekas terbilang lebih stabil daripada mobil baru.

    Penurunan harga (depresiasi) pada mobil bekas berkisar antara 10–15 persen. Sementara depresiasi mobil baru di tahun pertama menyentuh 15–20 persen, lalu 8–10 persen di tahun berikutnya. 

    Agar harga mobil yang hendak dijual tidak anjlok, lakukan tips di bawah ini.  

    1. Pertahankan warna dasar

    Mengganti warna mobil sesuai selera memang sah-sah saja. Meski begitu, mobil dengan warna dasar hitam, putih, dan perak cenderung lebih banyak dicari dan punya nilai depresiasi yang lebih rendah. 

    2. Tambah fitur mobil

    Tak sedikit yang memodifikasi mobil untuk meningkatkan performa atau mempercantik tampilan mobil. Jadi, lakukan modifikasi sesuai rekomendasi jenis dan merek mobil. Pembeli cenderung melirik mobil penggerak empat roda dengan snorkel, lift kits, dan bull bar. Sebagai tambahan, berikan sentuhan modern dengan menambahkan Apple CarPlay dan Android Auto untuk fitur hiburan. 

    3. Hindari modifikasi asal-asalan

    Modifikasi yang salah sasaran justru menurunkan harga jual mobil, misalnya penggantian body kit, penggunaan onderdil murah, pemilihan velg ceper, dan modifikasi mesin. Modifikasi semacam ini bisa jadi PR bagi pembeli karena harus mengembalikan kendaraan ke kondisi semula. Belum lagi masalah perawatan. Pembeli umumnya lebih berminat pada mobil standar dibandingkan mobil modifikasi.  

    4. Simpan kelengkapan asli mobil

    Kelengkapan aksesori pabrikan juga memengaruhi nilai jual mobil bekas, termasuk buku servis, buku manual, dan kunci serep. Jadi, simpan semua kunci kendaraan, pastikan surat kendaraan lengkap, dan servis mobil di bengkel resmi.

    5. Gunakan aksesori asli

    Alih-alih onderdil murah yang tidak asli, pilih onderdil aftermarket asli pabrikan sebagai aksesori mobil, misalnya tub liners, paket derek, dan roof racks. Pemasangan aksesori tambahan akan menambah kualitas kendaraan sekaligus harga jualnya. 

    Selain dealer dan marketplace, jual beli mobil bekas bisa dilakukan di IBID – Balai Lelang Serasi. Nikmati promo titip jual kendaraan via lelang online di IBID sepanjang tahun 2025. 

    Beragam keuntungan menanti, seperti gratis pendaftaran, biaya lelang spesial, dan unit cepat terjual. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web www.ibid.astra.co.id dan ikuti akun media sosial resmi IBID.

  • Airlangga dan Marty Natalegawa Terima Penghargaan dari Jepang: Order of the Rising Sun

    Airlangga dan Marty Natalegawa Terima Penghargaan dari Jepang: Order of the Rising Sun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri periode 2009—2014 Marty Natalegawa menerima penghargaan Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang.

    Penghargaan bintang jasa tersebut diberikan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito di Tokyo pada Jumat (9/5/2025) waktu setempat.

    Airlangga merasa terhormat dengan perhargaan tersebut. Menurutnya, perhargaan tersebut merupakan penghargaan atas jasanya meningkatkan hubungan kerja sama antara para pemegang kepentingan di Jepang dengan pemerintah Indonesia terutama selama 2016—2019.

    “Pada saat itu saya sebagai Menteri Perindustrian dan kemudian menjadi Menko Perekonomian,” ujar Airlangga dalam sambutannya di KBRI Tokyo Jepang, seperti yang disiarkan secara daring pada Jumat (9/5/2025).

    Dalam kunjungannya ke Jepang, Airlangga juga mengaku bertemu dengan pemerintah dan sosialisasi bisnis setempat. Politisi Partai Golkar itu mengaku berbicara mengenai kondisi geopolitik seperti terkait tarif Trump hingga peluang peningkatan investasi Jepang di Indonesia.

    Sementara itu, Marty mengungkap salah satu alasan pemerintah Jepang memberikan penghargaan bintang jasa kepadanya karena bantuan Indonesia usai Negeri Matahari Terbit itu mengalami bencana tsunami pada 2011.

    Kendati demikian, dia menyatakan upaya bantuan Indonesia saat itu bukanlah upaya sendiri melainkan kerja tim. Oleh sebab itu, berterima kasih kepada para diplomat lain yang membantunya selama menjabat sebagai menteri luar negeri.

    “Jadi apa yang telah dicapai selama ini dalam hubungan Indonesia dan Jepang tentunya adalah hasil dari kerja keras terutama teman-teman di KBRI di Tokyo ini. Jadi saya ingin mendedikasikan penghargaan ini lebih kepada rekan-rekan semua,” ucap Marty pada kesempatan yang sama.

  • Prabowo Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Paus Leo XIV

    Prabowo Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Paus Leo XIV

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu lalu.

    Meskipun belum menyampaikan pernyataan langsung, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sikap resmi pemerintah dalam menyambut pemilihan Paus baru.

    “Kalau boleh saya mewakili presiden, mewakili pemerintah tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo ke-14 untuk menggantikan Paus Franciskis yang wafat beberapa waktu yang lalu,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Presiden dan pemerintah Indonesia adalah pesan moral yang dibawa oleh Paus Leo XIV, terutama seruan akan pentingnya perdamaian dan keadilan sosial.

    Pesan tersebut, menurut Prasetyo, sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

    “Salah satu yang menurut saya menjadi penting terhadap terpilihnya Paus Leo adalah pesan beliau, yaitu tentang perdamaian dan keadilan sosial,” kata Prasetyo.

    Dia juga mengaitkan pesan tersebut dengan falsafah dasar bangsa Indonesia, khususnya Pancasila.

    Menurut Prasetyo, sila kedua—Kemanusiaan yang adil dan beradab—merupakan cerminan langsung dari nilai-nilai yang diusung oleh Paus Leo XIV 

    “Nah kita sebagai orang Indonesia mesti tidak boleh, tidak hafal tidak boleh tidak mengayati sila kedua dari Pancasila kita,” tegas Prasetyo.

  • Istana Bantah Hasan Nasbi Mundur Gara-gara Belanja Pegawai Belum Cair

    Istana Bantah Hasan Nasbi Mundur Gara-gara Belanja Pegawai Belum Cair

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pengunduran diri Hasan Nasbi berkaitan dengan isu belanja pegawai yang belum cair.

    Dia mengamini keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ternyata tidak direspons dengan penerimaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu justru memilih mempertahankan Hasan untuk tetap menjalankan tugasnya.

    “Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai,,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

    Terkait proses administrasi pengunduran diri, Prasetyo menjelaskan bahwa Hasan memang sempat mengirim surat resmi ke Mensesneg.

    Namun, surat tersebut akhirnya tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan karena Presiden Prabowo telah mempelajari dan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. 

    “Secara prosedur kan, beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan, tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi ke Presidennya,” terangnya. 

    Ketika ditanya alasan spesifik mengapa Presiden memilih mempertahankan Hasan Nasbi di posisinya, Prasetyo menambahkan bahwa keputusan Presiden tentu disertai pertimbangan yang matang, baik secara pribadi maupun profesional.

    “Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

    Lebih jauh, dia menegaskan bahwa pilihan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.

    “Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah,” pungkas Prasetyo.

  • Adik Ipar Jokowi Serahkan Ijazah ke Bareskrim, Harap Kasus Cepat Selesai

    Adik Ipar Jokowi Serahkan Ijazah ke Bareskrim, Harap Kasus Cepat Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik ipar Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Wahyudi Andrianto memberikan penjelasan terkait penyerahan dokumen ijazah yang dilakukan atas perintah Jokowi. 

    Ketika ditanya apakah keluarga melihat adanya indikasi kriminalisasi terkait dengan kasus ini, Wahyudi menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses selanjutnya.

    “Kami enggak bisa [jawab itu], kami serahkan ke pihak kepolisiannya aja nanti. Hanya itu aja,” ujarnya di gedung Bareskrim Polri, Jumat (8/5/2025).

    Wahyudi juga diminta untuk menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi terkait penyerahan dokumen tersebut.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya dan keluarga hanya ditugaskan untuk membawa dokumen ijazah dan menyerahkannya ke Bareskrim.

    “Ya, kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah. Membawa dok ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja. Karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen itu, ini. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim,” jelas Wahyudi.

    Menurut Wahyudi, pihaknya tidak berwenang untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus tersebut, dan untuk penjelasan lebih mendalam akan disampaikan oleh penasehat hukum yang menangani perkara ini.

    “Dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasehat hukum atau di Bareskrim. Hanya itu aja,” tuturnya.

    Ketika ditanya mengenai harapan keluarga terkait dengan perkembangan kasus ini, Wahyudi berharap agar semuanya dapat segera selesai dan jelas.

    “Ya cepat selesai ini, gitu. Ya kan,” ujarnya dengan harapan agar proses hukum segera menemui titik terang. 

    Menanggapi pertanyaan tentang apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelum dia mengutusnya untuk mengantarkan dokumen, Wahyudi menyatakan bahwa tidak ada pesan khusus selain instruksi untuk menyerahkan dokumen tersebut ke Bareskrim.

    “Tidak ada. Hanya membawakan dokumen ini aja gitu. Untuk diserahkan ke Bareskrim,” pungkas Wahyudi Andrianto.

  • Kemendagri Minta Pemda Papua Tengah Jangan Andalkan Transferan Pemerintah Pusat

    Kemendagri Minta Pemda Papua Tengah Jangan Andalkan Transferan Pemerintah Pusat

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minta pemerintah provinsi Papua Tengah jangan hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa pemerintah provinsi Papua Tengah harus lebih proaktif dan inovatif dalam menggali potensi penerimaan lokal, sehingga fiskal di Papua Tengah bisa lebih kuat.

    “Jadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak semata hanya soal menambah pendapatan, melainkan juga membangun kemandirian dan ketahanan fiskal daerah dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan,” tuturnya di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Pasalnya, kata Yusharto, peningkatan PAD serta tata kelola fiskal yang baik menjadi kunci mempercepat pembangunan daerah, menurunkan ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Maka dari itu, dia meminta pemerintahan provinsi Papua Tengah perkuat kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat lokal untuk memperkuat PAD.

    “Kami harap melalui komitmen yang kuat dan kerja sama antarpemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal, ekonomi Papua Tengah dapat tumbuh secara konsisten,” katanya.

    Yusharto juga mengingatkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi belanja daerah sangat penting guna menghindari defisit kas serta memastikan anggaran digunakan bisa tepat sasaran. 

    Dia mendorong Pemprov Papua Tengah untuk menyusun perencanaan jangka menengah maupun tahunan yang saling terintegrasi serta didukung pengelolaan sumber daya aparatur dan keuangan secara optimal.

    “Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat mengatur alokasi baik sumber daya aparatur pemerintah maupun keuangannya dalam rangka menyusun berbagai perencanaan baik jangka menengah dan tahunan agar dapat saling terintegrasi,” ujarnya.

  • Ini Alasan Jokowi Absen Serahkan Ijazah ke Bareskrim

    Ini Alasan Jokowi Absen Serahkan Ijazah ke Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa hukum Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Yakup Hasibuan mengungkap alasan kliennya tidak hadir langsung dan memilih untuk menunjuk iparnya sebagai perwakilan ke Bareskrim Polri.

    Dia menekankan bahwa tidak ada alasan khusus karena memang agendanya hanya penyerahan dokumen, sehingga bisa dilakukan oleh perwakilan keluarga yang bersangkutan.

    Menurutnya, meskipun Jokowi tidak hadir, tetapi penyerahan dokumen tetap berjalan lancar dan pihaknya siap untuk menghadapi proses hukum tersebut.

    “Tentunya siap, tapi kami semua kembali lagi menyerahkannya kepada pihak kepolisian jika nanti penyelidik melihatnya seperti apa. Tentunya kami akan kooperatif dan tentunya Pak Jokowi siap dan dibuktikan hari ini, ijazah aslinya dibawakan langsung,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jumat (8/5/2025).

    Yakup menjelaskan lebih lanjut bahwa ijazah yang diserahkan kepada pihak penyelidik adalah dokumen pribadi yang sangat sensitif dan telah disimpan selama puluhan tahun.

    Dokumen tersebut dibawakan oleh orang yang sangat dipercayai oleh Jokowi, termasuk keluarga dan ajudan pribadinya.

    “Ini kan sebenarnya kembali lagi, ijazah ini kan adalah dokumen pribadi dan sensitif yang sudah disimpan berpuluh-puluh tahun, sehingga dibawakan langsung oleh tentunya orang yang dipercayanya, yaitu ada keluarga juga dan juga ajudan pribadi juga. Itu dibawa hari ini dan langsung diserahkan,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Yakup menegaskan bahwa pihaknya kini menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai.

    “Nah, ini sekarang kami juga menyerahkannya kepada pihak penyelidik untuk melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hukum acara, sehingga nanti setelah selesai, infonya kami akan diberitahukan dan nanti kita biarkan penyelidikan berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

    Ketika ditanya apakah Presiden Jokowi sendiri memperbolehkan untuk menampilkan ijazah tersebut kepada publik, Hasibuan menegaskan bahwa sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa menunjukkan ijazah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

    “Jadi dari awal itu, memang kami sudah sampaikan bahwa untuk menunjukkan ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Sudah berkali-kali juga dikonfirmasi ini dari pihak UGM, dari pihak kawan-kawan, dan sebagainya. Sehingga pada saat kita memutuskan untuk mengambil langkah hukum, maka biarkanlah proses hukum yang berjalan,” ujar Yakup 

    Dia menambahkan bahwa jika nantinya dalam persidangan ijazah tersebut memang perlu ditampilkan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya. 

    “Apakah nanti di persidangan perlu ditunjukkan, ya itu kalau memang perlu kami dukung,” katanya.

    Terkait dengan masalah ijazah yang juga pernah dibahas di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Hasibuan memberikan klarifikasi bahwa bukan pihaknya yang menangani perkara tersebut, dan mereka menghormati rekan yang menangani kasus tersebut.

    “Nah untuk yang PN Solo, kebetulan bukan kami yang menangani, jadi kami menghormati rekan kami yang menangani perkara tersebut. Jadi mungkin pertanyaan itu bisa ditanyakan langsung ke penasehat yang menangani,” pungkas Yakup.

  • Kesaksian Penyidik KPK Mau OTT Hasto, Malah Ditangkap di PTIK

    Kesaksian Penyidik KPK Mau OTT Hasto, Malah Ditangkap di PTIK

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti menceritakan kebuntuan saat melakukan OTT terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

    Hal itu disampaikan Rossa saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara suap dan perintangan terdakwa Hasto di PN Tipikor, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Rossa menjelaskan OTT KPK itu bermula saat pihaknya mendapatkan informasi soal adanya tindak korupsi berupa suap dan gratifikasi terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sekitar Januari 2020.

    Kala itu, Rossa dan tim menangani proses OTT untuk penangkapan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah. Setelah ditangkap, penyidik KPK kemudian menelusuri aliran dana dalam perkara suap dan gratifikasi itu.

    Dari alat bukti yang ada, aliran suap dan gratifikasi itu bersumber dari Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku. Dengan demikian, penyidik langsung melakukan pengejaran terhadap keduanya.

    “Pada saat itu dengan alat bukti bahwa ada keterangan dan juga ada percakapan WhatsApp dan petunjuk barang bukti elektronik bahwa uang itu berasal dari terdakwa [Hasto],” ujar Rossa di persidangan.

    Selanjutnya, penyidik mendapatkan informasi kalau Hasto telah bergerak dari kantor DPP PDIP menuju arah Jakarta Selatan atau tepatnya di sekolah kepolisian atau PTIK.

    Sesampainya di PTIK, Rossa mengaku bahwa dirinya menemui sejumlah hambatan dalam pengejaran Hasto. Sebab, penyidik KPK sempat tertahan di halaman PTIK.

    “Kami tertahan di depan kompleks PTIK. Jadi dalam posisi saya pernah sekolah di situ selama dua tahun, jadi tidak mungkin juga saya mencari masalah di situ,” ujar Rossa.

    Selain itu, dia juga mengungkap bahwa dilokasi juga terdapat tim yang melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku dan sama-sama tertahan di PTIK.

    Sembari menunggu, Harun dan Hasto keluar, penyidik KPK itu kemudian didatangi, diinterogasi oleh gerombolan orang dan langsung dibawa ke sebuah ruangan.

    “Kami didatangi oleh beberapa orang, diinterogasi, dan kami diamankan dalam posisi kami dibawa ke dalam suatu ruangan. Rombongan kami ada 5 orang, sehingga itu menyebabkan kami kehilangan jejak Harun Masiku dan terdakwa pada saat itu,” pungkas Rossa.

  • Harga Pangan Hari Ini Jumat (9/5): Cabai Rawit Merah Turun, Bawang Putih Mahal

    Harga Pangan Hari Ini Jumat (9/5): Cabai Rawit Merah Turun, Bawang Putih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga aneka cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting mulai mengalami penurunan. Sementara itu, harga bawang putih bonggol masih melambung di tingkat konsumen.

    Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (9/5/2025) pukul 10.49 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional tembus Rp56.543 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya hampir mendekati batas atas harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Aneka cabai lainnya juga mengalami penurunan, yakni harga rata-rata cabai merah keriting yang dibanderol Rp52.401 per kilogram. Harganya berada di rentang HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata cabai merah besar adalah Rp47.657 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp39.719 per kilogram, atau harganya berada di rentang Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp42.993 per kilogram secara nasional, sedangkan HAP nasional adalah Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Beralih ke beras, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp15.587 per kilogram secara nasional, sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya Rp14.900 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras medium dibanderol Rp13.747 per kilogram secara nasional. Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.635 per kilogram, atau sedikit melampaui dari HET nasional Rp12.500 per kilogram.

    Panel harga Bapanas juga menunjukkan, rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dibanderol seharga Rp135.831 per kilogram. Untuk rata-rata daging kerbau segar lokal dibanderol seharga Rp140.517 per kilogram dan daging kerbau beku impor seharga Rp105.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Masih di tingkat konsumen, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp34.395 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp29.031 per kilogram di tingkat konsumen.

    Untuk harga pangan lainnya seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng secara nasional rata-ratanya dibanderol Rp41.546 per kilogram, Rp34.364 per kilogram, dan Rp34.349 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.845 per liter dan Rp17.841 per liter. Harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.553 per liter atau masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

    Untuk harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.532 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.643 per kilogram di tingkat konsumen.

    Lebih lanjut, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing seharga Rp12.983 per kilogram dan Rp9.794 per kilogram.

    Lalu, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp6.223 per kilogram, sedangkan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp10.685 per kilogram.