Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Volvo Bakal PHK 3.000 Orang di Seluruh Dunia, dari Pekerja hingga Konsultan

    Volvo Bakal PHK 3.000 Orang di Seluruh Dunia, dari Pekerja hingga Konsultan

    Bisnis.com, JAKARTA — Volvo Car AB. akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK 3.000 orang, memangkas sekitar 7% tenaga kerjanya secara global.

    Dilansir dari Bloomberg, produsen mobil Swedia itu merencanakan PHK massal untuk mengurangi biaya produksi, demi mengimbangi permintaan yang lesu dan menjaga laba.

    Pihak Volvo menyampaikan pada Senin (26/5/2025) bahwa langkah itu akan memengaruhi sekitar 3.000 posisi, termasuk 1.000 konsultan. Pabrikan itu mempekerjakan sekitar 43.800 orang secara global, lebih dari setengahnya di Swedia.

    Volvo akan menanggung biaya restrukturisasi hingga 1,5 miliar kronor Swedia (sekitar US$140 juta) yang akan memengaruhi kinerja kuartal II/2025 perusahaan itu.

    Chief Executive Officer Volvo Hakan Samuelsson sedang mendorong program efisiensi sebesar 18 miliar kronor setelah perusahaan melaporkan penurunan pendapatan operasional hingga 60% pada kuartal I/2025. Langkah-langkah itu, yang diumumkan bulan lalu, bertujuan menstabilkan kinerja perusahaan karena harus menghadapi hambatan perdagangan yang meningkat dan permintaan tidak merata untuk kendaraan listrik.

    Dalam sebuah wawancara pada Jumat (23/5/2025), Samuelsson menepis kekhawatiran bahwa pemotongan tersebut menjadi tanda bahwa pemegang saham asal China ingin mengambil lebih banyak kendali atas pengembangan produk dan mengalihkan pekerjaan di bidang R&D ke Negeri Panda.

    Didukung oleh mandat tegas dari pendiri Zhejiang Geely Holding Group, Li Shufu, Samuelsson yang berusia 74 tahun ditugaskan untuk menegakkan integrasi yang lebih ketat dan mengekstraksi sinergi di seluruh grup Geely yang lebih luas.

    Dia telah mengganti kepala keuangannya dan berencana untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada wilayah China dan Amerika Serikat (AS) untuk bereaksi lebih cepat terhadap preferensi pelanggan lokal. Sebagai bagian dari program efisiensi yang diluncurkan bulan lalu, Volvo bertujuan untuk mengurangi biaya material, biaya personel, dan investasi.

    Pemotongan terbaru memengaruhi 1.200 karyawan di Swedia, 1.000 posisi saat ini diisi oleh konsultan—sebagian besar juga di Swedia—dan sisanya di pasar lain, kata perusahaan itu.

    “[Langkah tersebut] sangat penting bagi kami untuk menciptakan perusahaan yang secara struktural lebih efisien dan tangguh”, kata CFO Volvo, Fredrik Hansson.

    Terakhir kali Volvo mengumumkan pengurangan tenaga kerja pada 2023, ketika perusahaan memperingatkan bahwa sebanyak 1.300 pekerjaan kerah putih di Swedia terancam. Akhirnya, perusahaan tersebut menghilangkan sekitar 700 posisi, kata seorang juru bicara Senin (26/5/2025).

    Saham Volvo naik hingga 4,9% pada perdagangan hari ini di Stockholm. Sahamnya turun sekitar seperempat harga sepanjang tahun ini.

  • Nasib Pelanggan by.U Setelah Telkomsel Rilis New Simpati

    Nasib Pelanggan by.U Setelah Telkomsel Rilis New Simpati

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menegaskan bahwa layanan digital by.U tetap dipertahankan setelah dihidupkan kembali Simpati.

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan by.U tetap menjadi bagian dari strategi Telkomsel dalam menjangkau segmen pelanggan digital native, terutama generasi Z.

    “Jadi kita untuk Telkomsel Prabayar, Simpati menjadi evolusi brandnya dan By.u tetap ada sebagai digital brand kita,” kata Saki di Jakarta, Senin (26/7/2025).

    Dipertahankannya by.U, kata Saki karena pasar by.U sangat positif. Terbukti dengan jumlah pelanggan By.u yang telah mencapai sekitar 10 juta, mayoritas berasal dari kalangan Gen Z.

    Keberhasilan by.U ini juga menjadi alasan Telkomsel terus mengembangkan pendekatan yang lebih personal dan berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital.

    “Jumlah pelanggan by.U total jumlah pelanggan itu dan mostly di Gen Z dan mereka yang sudah benar-benar digital native ya,” ujar Saki.

    Diketahui, Telkomsel meluncurkan evolusi brand Simpati setelah empat tahun dilebur menjadi Telkomsel prabayar. Peluncuran ini dilakukan dalam peringatan hari ulang tahun ke-30 Telkomsel.

    Mengusung konsep pengalaman digital baru, Simpati kini menawarkan berbagai pilihan digital lifestyle benefit dan menjadi pembuka resmi rangkaian selebrasi 30 Tahun, 30 Kejutan dari Telkomsel.

    Direktur Utama Telkomsel, Nugroho mengatakan momen ulang tahun ke-30 menjadi persembahkan evolusi brand Simpati, yang namanya terus melekat di ingatan dan hati pelanggan.

    “Simpati kini kami hadirkan dengan pilihan-pilihan yang semakin mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan,” kata Nugroho di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Adapun, kartu perdana Simpati kink sudah tersedia seharga Rp35.000, sudah termasuk kuota dasar 3 GB untuk 30 hari. 

    Selain itu, terdapat 1 dari 24 pilihan digital lifestyle benefit yang bebas untuk pelanggan pilih sendiri melalui aplikasi MyTelkomsel

  • 89% Perusahaan Swasta RI Kurang Siap Hadapi Serangan Siber

    89% Perusahaan Swasta RI Kurang Siap Hadapi Serangan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Cisco, perusahaan teknologi global, mengungkap mayoritas perusahaan swasta di Indonesia belum siap menghadapi serangan siber di tengah disrupsi kecerdasan buatan (AI) yang makin masif. 

    Menurut laporan Cybersecurity Readiness Index tahun ini yang dirilis Cisco, hanya 11% organisasi Indonesia yang memiliki kesiapan untuk menghadapi ancaman keamanan siber secara efektif saat ini.

    Angka ini sedikit menurun dari indeks tahun lalu, di mana 12% organisasi di Indonesia dianggap sudah mencapai tingkat mature dalam kesiapan keamanan siber.

    Faktor Hyperconnectivity dan AI membawa kompleksitas baru bagi praktisi keamanan, sehingga angka kesiapan keamanan siber tetap rendah.

    Laporan tersebut juga mengungkap bahwa AI merevolusi keamanan dan menaikkan tingkat ancaman, dengan 9 dari 10 organisasi (91%) mengalami insiden keamanan yang berhubungan dengan AI tahun lalu. Namun, hanya 68% dari responden percaya bahwa karyawan mereka sepenuhnya memahami ancaman terkait AI, dan 65% yakin bahwa tim mereka sepenuhnya memahami bagaimana pelaku kejahatan berbahaya memanfaatkan AI untuk meluncurkan serangan mutakhir. 

    Director, Cybersecurity, Cisco ASEAN Koo Juan Huat mengatakan AI meningkatkan tantangan di lanskap ancaman. Pada tahun lalu, 61% organisasi menghadapi serangan siber namun dihambat oleh framework keamanan yang kompleks dengan solusi sistem yang tidak terintegrasi (disparate point solution). 

    “Seiring dengan transformasi organisasi yang ditimbulkan oleh AI, kita sedang menghadapi risiko terbaru di tingkat yang belum pernah ada sebelumnya – yang bahkan memberikan tekanan yang lebih besar pada infrastruktur kita dan mereka yang mempertahankannya,” kata Juan, Senin (26/5/2025). 

    Dia mengatakan organisasi sekarang harus memikirkan kembali strategi mereka mengenai cara adopsi AI dan cara melakukannya dengan aman, karena berisiko menjadi tidak relevan pada era AI.

    Sekadar informasi, dalam melakukan pengukuran kesiapan keamanan, Cisco melihat pada 5 pilar yaitu Identity Intelligence, mengenai  seberapa intelligence perusahaan dapat membaca sesuatu yang masuk ke jaringan mereka. Zero trust, termasuk. Misal, passwordless diukur, multifactor authentication. 

    Kemudian, mesin trustworthiness tentang device yang terhubung ke perusahaan, termasuk respons perusahaan 

    Selanjutnya, ketangguhan jaringan terkait kesiapan jaringan dalam menangkap permintaan termasuk memilah data yang aman dan kuran aman. Kemudian, penggunaan komputasi awan dan kebijakan perusahaan dalam memanfaatkan komputasi awan.

    Terakhir, benteng terhadap kecerdasan buatan. Terkait seberapa intens perusahaan sudah menggunakan AI dan mampu mengelola sistem operasi mereka dengan pendekatan AI. 

    Managing Director, Cisco Indonesia Marina Kacaribu mengatakan AI memberikan peluang baru tetapi juga menambah kompleksitas ke dalam lanskap keamanan yang sudah memiliki tantangannya sendiri. 

    “Di tahun lalu, kami sudah melihat perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia, terus berusaha mengatasi ancaman yang berkembang seperti meningkatnya shadow AI, kekurangan talenta dan infrastruktur keamanan yang rumit,” kata Marina. 

  • Soal Ledakan Amunisi Garut, Panglima TNI: Sudah Sesuai SOP, Kita Tak Libatkan Warga Sipil

    Soal Ledakan Amunisi Garut, Panglima TNI: Sudah Sesuai SOP, Kita Tak Libatkan Warga Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim bahwa proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

    Agus mengemukakan bahwa tempat pemusnahan amunisi kedaluwarsa itu sebenarnya sudah jauh dengan tempat tinggal masyarakat sekitar.

    Adapun belakangan proses peledakan amunisi memakan korban. Terdapat 13 korban tewas, 4 di antaranya personel TNI dan 9 warga sipil.

    “Saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP,” tegasnya seusai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Dia kemudian merincikan prosedur tersebut dimulai dari amunisi yang sudah kedaluwarsa harus didisposal (dihancurkan). Alurnya dari satuan pemakai amunisi ke slog Komandan Daerah Militer (Kodam), kemudian dilaporkan ke slog Angkatan Darat, selanjutnya ke Slog TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Setelah itu, apabila prosedur sudah sampai ke Kemhan, maka akan sampai pula ke satuan Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) dan nantinya amunisi kadaluarsa tersebut akan diledakkan di tempat yang sudah disiapkan. 

    “Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expired, dia itu sensitif terhadap, gerakan, apa gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan,” terangnya.

    Lebih jauh, Agus menekankan bahwa dalam memusnahkan amunisi kadaluarsa itu pihaknya tidak melibatkan warga sipil.

    “Kita tidak melibatkan warga sipil dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired. Sebenarnya masyarakat sipil itu tukang masak dan pegawai di situ,” ucapnya.

    Imbas dari adanya peristiwa tersebut, Agus menyebut pihaknya akan mengubah SOP yang ada supaya ke depannya tidak ada hal serupa yang terjadi. Namun, dia tidak membeberkan aspek apa yang akan pihaknya ubah dalam SOP.

    “Memang harus kehati-hatian dan memang ini jadi masukan buat kita, SOP-nya nanti akan kita ubah, supaya personil yang melaksanakan pemusnahaan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam nanti, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu,” pungkasnya.

  • Hasan Nasbi: Pemerintah Mau Sikat Premanisme, Bukan Ormas

    Hasan Nasbi: Pemerintah Mau Sikat Premanisme, Bukan Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan penegasan terkait maraknya pemberitaan dan kekhawatiran publik terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai kerap meresahkan, termasuk kasus penyitaan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dalam keterangannya, Hasan meminta agar istilah “ormas” tidak digunakan secara sembarangan karena dapat menimbulkan generalisasi yang merugikan banyak organisasi sah.

    “Mari samakan istilahnya. Jangan mudah menggunakan istilah Ormas. Karena Ormas itu banyak, teman-teman. Jadi Ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI, PWI itu Ormas. Kalau kalian bergabung di AJI, itu juga Ormas. Nahdlatul Ulama, Ormas. Muhammadiyah, Ormas. Apa lagi, sebut saja. Jadi, banyak,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Senin (26/5/2025). 

    Menurut Hasan, yang menjadi perhatian dan target penindakan dari pemerintah bukanlah ormas secara umum, melainkan tindakan-tindakan yang berbau kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan, atau yang disebutnya sebagai premanisme. 

    “Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme. Baik premanismenya individual, berkelompok, maupun organisasi.”

    Hasan menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung agar segala bentuk premanisme diberantas sesegera mungkin. Salah satu alasan utama dari sikap tegas ini adalah demi menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat dan kondusif. 

    “Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha. Banyak sekali investor-investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini. Sehingga investor, pengusaha itu harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak diperlukan,” tuturnya.

    Pemerintah, kata Hasan, memiliki tujuan jangka panjang untuk menyederhanakan proses bisnis di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan daya saing investasi meningkat. Dalam konteks ini, premanisme dipandang sebagai penghambat serius yang tidak bisa ditoleransi.

    Menindaklanjuti arahan Kepala Negara, aparat penegak hukum telah diminta untuk melakukan langkah-langkah konkret dan terukur.

    “Dan Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian, tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan.”

    Hasan pun mengingatkan agar publik dan media tidak serta-merta menyematkan label “ormas” pada setiap kelompok yang berbuat onar. Menurutnya, penggunaan istilah yang tidak tepat bisa merusak reputasi organisasi-organisasi sah yang justru memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

    “Lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, jangan terlalu mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas ini ada undang-undangnya, mereka dibolehkan untuk berdiri, dan banyak sekali ormas. Kalau kita menggunakan istilah ormas, maka kita akan memukul rata semua organisasi. Organisasi yang sebagian besar itu tidak melakukan premanisme,” pungkas Hasan.

  • Alasan Telkomsel Hidupkan Kembali Merek Simpati yang 4 Tahun ‘Menghilang’

    Alasan Telkomsel Hidupkan Kembali Merek Simpati yang 4 Tahun ‘Menghilang’

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan alasan menghidupkan lagi produk simpati setelah empat tahun dilebur menjadi Telkomsel prabayar. 

    Peluncuran ini dilakukan dalam peringatan hari ulang tahun ke-30 Telkomsel.

    Mengusung konsep pengalaman digital baru, Simpati kini menawarkan berbagai pilihan digital lifestyle benefit dan menjadi pembuka resmi rangkaian selebrasi 30 Tahun, 30 Kejutan dari Telkomsel.

    Direktur Utama Telkomsel, Nugroho mengatakan momen ulang tahun ke-30 menjadi persembahkan evolusi brand Simpati.

    “Simpati kini kami hadirkan dengan pilihan-pilihan yang semakin mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan,” kata Nugroho di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Di sisi lain, VP Brand & Marketing Communication Telkomsel, Abdullah Fahmi menyampaikan pelanggan lama akan langsung terintegrasi ke dalam produk Simpati tanpa perlu melakukan pergantian kartu atau kunjungan ke Grapari. 

    Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi produk Telkomsel untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

    “Jadi bagi pelanggan, secara seamless kita akan masuk ke produknya Simpati semua. Jadi pelanggan Lite akan jadi Simpati mulai hari ini dan mereka pun berhak mendapatkan benefit yang sudah kami siapkan,” ujarnya.

    Senada dengn Fahmi, VP Prepaid Consumer Marketing Telkomsel Adhi Putranto menegaskan bahwa proses transisi dilakukan secara otomatis, tanpa perlu tindakan dari pelanggan.

    Dengan perpindahan ini, pelanggan lama dapat langsung menikmati berbagai paket unggulan dari Simpati, termasuk paket isi ulang dengan 24 jenis benefit.

    “Jadi pelanggan eksisting kami tidak perlu ke Grapari atau melakukan apapun untuk bisa menikmati semua benefit yang ada di pelanggan simpati,” ucap Adhi.

    Adapun, kartu perdana Simpati kink sudah tersedia seharga Rp35.000, sudah termasuk kuota dasar 3 GB untuk 30 hari. Selain itu, terdapat 1 dari 24 pilihan digital lifestyle benefit yang bebas untuk pelanggan pilih sendiri melalui aplikasi MyTelkomsel

    Merayakan hari jadi ke-30 untuk semua pelanggan, Telkomsel menghadirkan “30 Tahun, 30 Kejutan”, rangkaian hingga 30promo dan penawaran spesial selama 30 hari ke depan, periode 26 Mei – 26 Juni 2025. 

    Setiap segmen pelanggan, baik prabayar, pascabayar, fixed broadband, maupun enterprise, akan dapat menemukan benefit yang paling sesuai dengan minat dan kebutuhannya bersama Telkomsel.

    “Dengan konektivitas terpercaya, harga terjangkau, dan benefit yang relevan untuk setiap pelanggan, mulai streaming, gaming, hingga traveling, semoga inisiatif Telkomsel ini bisa memperkaya pengalaman pelanggan dan membuat hari-hari mereka lebih bermakna,” tutur Derrick Heng, Direktur Marketing Telkomsel.

  • Korupsi di Anak Usaha Pertamina (PGAS), KPK Sita Aset Rp94 Miliar

    Korupsi di Anak Usaha Pertamina (PGAS), KPK Sita Aset Rp94 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset yang diduga hasil korupsi senilai total Rp94 miliar, terkait dengan kasus jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

    Aset yang telah disita KPK itu meliputi uang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dan tujuh bidang tanah. Penyitaan dilakukan dalam kurun waktu April hingga Mei 2025.

    Secara terperinci, uang dalam bentuk dolar AS yang disita berjumlah sekitar US$1,5 juta. Nilainya setara sekitar Rp24 miliar. Kemudian, tujuh aset tanah yang disita mencapai sekitar Rp70 miliar.

    “Penyitaan tujuh bidang tanah di wilayah Bogor dan sekitarnya dengan luas 31.772 m², dengan nilai taksiran sekitar Rp70 miliar,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (26/5/2025).

    Adapun KPK mengusut dugaan korupsi jual beli gas antara PGN dan PT IAE selama kurun waktu 2017–2021. Terdapat dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Direktur Komersial PGN, Danny Praditya, serta Komisaris PT IAE, Iswan Ibrahim. Keduanya telah ditahan KPK.

    Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus jual beli gas tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar US$15 juta (setara sekitar Rp243 miliar berdasarkan kurs Jisdor BI Rp16.207 per dolar AS).

    Kerugian keuangan negara dalam kasus PGN itu berawal saat PGN menjalin kerja sama dengan PT IAE untuk membeli pasokan gas mereka. Atas kontrak yang dilakukan, emiten BUMN migas berkode PGAS itu telah membayarkan uang muka kepada PT IAE senilai US$15 juta.

  • KPK Sita 11 Mobil dan 2 Motor di Kasus Kemnaker, Ada Brio hingga BMW

    KPK Sita 11 Mobil dan 2 Motor di Kasus Kemnaker, Ada Brio hingga BMW

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil dan 2 sepeda motor terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

    Sebanyak 11 mobil dan 2 sepeda motor itu disita dari hasil penggeledahan yang dilakukan selama empat hari. Ada beberapa kendaraan juga yang disita saat pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pekan lalu. 

    “Seluruhnya hari ini akan dipindahkan ke Rupbasan [Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara]. Hal ini untuk memastikan pemeliharaan, perawatan, dan juga keamanan dari barang-barang yang diamankan tersebut tetap terjaga,” terang Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (26/5/2025).  

    Budi menyebut mobil dan motor yang disita itu didapatkan saat tim KPK menggeledah 7 lokasi rumah di Jabodetabek dan kantor Kemnaker, Jakarta. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, sore ini mobil dan motor tersebut akhirnya dibawa ke Rupbasan KPK. Mobil-mobil itu meliputi BMW Type Z3 Merah, BMW Type 3201 Putih, Honda Civic Abu-abu, Wulling Airev Pink serta Wulling Airev Putih. 

    Kemudian, ada juga Honda Brio Merah, Honda HRV Hitam, Mitsubishi Xpander Hitam, Toyota Innova Hitam, Mitsubishi Pajero Dakar Hitam serta Honda WRV Abu-abu. Lalu, dua motor yang ikut disita adalah Vespa Primavera Biru dan Honda ADV Putih.

    Setelah dibawa ke Rupbasan, KPK akan baru secara paralel menghitung nilai aset yang telah disita itu. Menurut Budi, penyitaan aset-aset itu ditujukan untuk optimalisasi pemulihan aset dan nantinya akan dirampas untuk negara. 

    “Sehingga ketika nanti misalnya dilakukan lelang ataupun dilakukan hibah dan PSP, nilai ekonomisnya bisa tetap terjaga sehingga aset recovery atau pemulihan keuangan negara dari penegakan hukum dan korupsi dapat kita lakukan secara optimal,” ujar Budi. 

    Adapun KPK telah menetapkan total delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Penyidikan kasus Kemnaker itu dimulai pada Mei 2025. 

    Lembaga antirasuah menduga para tersangka dari internal Kemnaker itu melakukan pemerasan terhadap calon TKA serta menerima gratifikasi. Pihak Kemnaker juga sudah melakukan pencopotan terhadap pejabat terkait. 

  • Penyelundupan Sabu Terbesar sepanjang Sejarah Terbongkar, Barang Bukti Capai 2 Ton

    Penyelundupan Sabu Terbesar sepanjang Sejarah Terbongkar, Barang Bukti Capai 2 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Badan Narkotika Nasional/BNN dan TNI AL menindak penyelundupan sabu terbanyak sepanjang sejarah, yakni mencapai dua ton di perairan Kepulauan Riau.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan penindakan yang dilakukan pada Kamis (22/5/2025) tersebut berawal dari joint analysis Bea Cukai dan BNN atas pergerakan sebuah kapal pengangkut yang diduga sebagai pembawa narkotika jaringan internasional.

    Diketahui kapal tersebut berjenis tanker dengan nama MT. Sea Dragon yang berlayar dari Thailand ke Selat Malaka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kami menemukan indikasi kuat bahwa kapal membawa muatan narkotika. Oleh karena itu, kami putuskan untuk menarik kapal menuju Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam guna dilakukan pemeriksaan menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (26/5/2025).

    Pada Selasa (20/5/2025) kapal patroli Bea Cukai dan TNI AL menemukan dan melakukan pengejaran terhadap kapal target, hingga akhirnya berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan awal terhadap MT. Sea Dragon yang berbendera Indonesia, di Perairan Karimun Anak, Kepulauan Riau.

    Dari pemeriksaan awal tersebut pula tim gabungan mengamankan 6 orang pelaku yang terdiri dari 4 orang WNI, berinisial HS, LC, FR, dan RH dan 2 orang WN Thailand berinisial WP dan TL.

    Selanjutnya, pada Rabu (21/5/2025) tim gabungan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menyeluruh terhadap kapal tersebut di Dermaga PSO Bea Cukai Batam, Tanjung Uncang dengan menggunakan Unit K9 Bea Cukai.

    Hasilnya, tim gabungan menemukan 67 kardus berwarna cokelat berisikan 2.000 bungkus sabu dengan berat bruto 2.000 kilogram atau 2 ton.

    Nirwala menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan pelaku, sabu tersebut berasal dari Phuket, Thailand dengan tujuan akhir Filipina.

    “Saat ini, kami telah melakukan penegahan atas barang bukti sabu, pelaku, dan kapal motor untuk selanjutnya diserahterimakan ke BNN Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

    Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penindakan ini telah menyelamatkan 8.000.000 jiwa dari ancaman bahaya narkoba.

    Nirwala menegaskan bahwa penindakan terhadap sindikat narkoba ini menjadi bukti nyata bahwa kerja bersama antarinstansi dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam menjaga Indonesia dari ancaman narkoba.

    Dirinya menyadari bahwa wilayah Kepulauan Riau memang rawan dijadikan jalur masuk, transit, dan peredaran narkoba.

    Untuk itu, wilayah tersebut terus menjadi fokus pemerintah di samping penindakan juga sejalan dengan Asta Cita Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan bgai masyarakat.

    “Dengan semangat kolaborasi, kami akan terus menggagalkan berbagai upaya penyelundupan demi masa depan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

  • Literasi AI Warga RI Masih Rendah

    Literasi AI Warga RI Masih Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil survei Luminate dan Ipsos menunjukkan tingkat literasi kecerdasan buatan (AI) warga Indonesia masih rendah seiring dengan ada ketidakmampuan membedakan dengan konten asli.

    Praktisi tata kelola data dari Luminate, Dinita Putri, mengatakan dalam survei ini, 75% responden percaya bahwa konten buatan AI bisa mempengaruhi pandangan politik publik. Sebagian besar juga merasa konten tersebut bisa mempengaruhi orang-orang terdekat mereka (72%), dan bahkan diri mereka sendiri (63%).

    “Namun menariknya, dari 33% responden yang merasa pandangan politiknya tidak akan terpengaruh, 42% justru mengaku tidak yakin bisa membedakan mana konten asli dan mana yang dibuat AI,” kata Dinita dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

    Dia menambahkan makin banyak orang memahami AI, makin besar kemungkinan mereka menyadari risikonya. Begitu pula dengan Indonesia.

    Survei tersebut, lanjutnya, juga menyoroti perbedaan cara pria dan wanita menilai kemampuan mereka sendiri. Walaupun secara umum keyakinannya hampir sama (70% pria dan 71% wanita mengaku cukup yakin), hanya 17% wanita yang merasa sangat yakin bisa mengenali konten AI, dibandingkan dengan 30% pria.

    Riset ini juga hadir di momen penting: Indonesia adalah salah satu negara paling aktif secara digital. Lebih dari 90% responden menggunakan WhatsApp setiap hari, dan penggunaan Instagram, Facebook, serta TikTok juga sangat tinggi. Dengan paparan sebesar itu, ditambah rendahnya literasi AI, risiko penyebaran disinformasi jadi semakin besar.

    “Pemahaman soal AI sangat penting untuk melindungi demokrasi. Warga Indonesia yang sangat aktif di dunia maya perlu memiliki literasi AI yang memadai,” ujarnya.

    Di sisi lain, Direktur Program ICT Watch, Prasasti Dewi turut menekankan pentingnya kesadaran komunitas. “Literasi AI adalah fondasi penting untuk memastikan masyarakat dapat berinteraksi dengan teknologi secara etis, inklusif, dan bertanggung jawab,” kata Dewi.

    Dia menambahkan melalui Kerangka Kerja Literasi AI Indonesia, kami menekankan nilai-nilai hak asasi manusia dan tiga dimensi inti, yakni kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, serta kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan.

    Penggunaan AI yang bermakna harus memberdayakan kelompok rentan, memperkuat partisipasi warga, dan mempromosikan keadilan digital di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat.

    ”Fenomena ini juga terlihat di negara lain, bahkan yang sudah maju sekalipun. Di Prancis, Jerman, dan Inggris, lebih dari 70% responden yang paham AI dan teknologi deepfake mengaku khawatir terhadap dampaknya bagi pemilu,” ujarnya.