Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kuasai Lahan BMKG, Ketua Ormas Grib Jaya Tangsel Jadi Tersangka dan Ditahan

    Kuasai Lahan BMKG, Ketua Ormas Grib Jaya Tangsel Jadi Tersangka dan Ditahan

    Bisnis.com, Jakarta — Polda Metro Jaya menetapkan M. Yani Tuanaya (MYT) selaku Ketua DPC Grib Jaya Tangerang Selatan dan seorang warga berinisial Y menjadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa keduanya telah ditetapkan jadi tersangka karena menduduki lahan milik BMKG Kota Tangerang Selatan.

    Dia menjelaskan warga berinisial Y yang mengaku ahli waris lahan milik BMKG itu berperan memberikan kuasa ke Ormas Grib Jaya Tangerang Selatan untuk menguasai lahan tersebut.

    “Y ini mengklaim memiliki tanah itu dengan status tanah girik, namun Y tidak memiliki nomor girik dan tidak mengetahui berapa luas tanah itu,” tuturnya di Jakarta, Senin (26/5).

    Sementara itu, kata Ade, peran tersangka M Yani Tuanaya selaku Ketua DPC Grib Jaya Tangerang Selatan adalah menduduki dan menyewakan lahan tersebut ke pedagang seafood seharga Rp11,9 juta per bulan dan ke pedagang hewan kurban seharga Rp22 juta.

    “MYT perannya menduduki dan menguasai lahan milik BMKG,” katanya.

    Tidak hanya itu, Ade juga membeberkan bahwa tersangka Ketua DPC Grib Jaya Tangerang Selatan M. Yani Tuanaya juga terbukti menggunakan narkotika setelah dilakukan tes urin oleh penyidik Polda Metro Jaya.

    “Tahun 2021 lalu, MYT ini juga telah divonis untuk kasus yang sama yaitu penggunaan narkoba dan ditangkap Polres Bandara Soetta,” ujarnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 17 orang terkait dengan dugaan pendudukan lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan.

    Ade Ary Syam Indradi mengatakan 11 dari 17 orang yang ditangkap itu merupakan anggota ormas Grib Jaya.

    “17 tadi yang diamankan. Ada 17, 11 diantaranya oknum ormas GJ, kemudian 6 lainnya adalah dari ahli waris,” ujarnya.

    Dia menambahkan satu orang yang telah diamankan itu berinisial Y selaku Dewan Pimpinan Cabang GRIB Jaya Tangerang Selatan.

    Di samping itu, oknum anggota ormas Grib Jaya itu diduga telah melakukan pungutan secara liar di kawasan lahan milik BMKG tersebut. Sasarannya, yakni pedagang UMKM setempat.

    “Itu dipungut secara liar, pengusaha pecel lele dipungut Rp 3,5 juta per bulan,” ujar Ade.

  • Kejagung Menaikkan Status Kasus Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun ke Penyidikan

    Kejagung Menaikkan Status Kasus Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun ke Penyidikan

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook dengan nilai proyek Rp9,9 triliun di Kemenristekdikti meski tidak diikuti penetapan tersangka.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa perkara korupsi itu terjadi pada tahun 2019-2023, ketika Indonesia tengah terjangkit covid-19.

    Harli mengungkapkan bahwa ada dugaan persekongkolan antara pihak pejabat pada Kementistekdikti dengan pihak swasta saat menggarap proyek pengadaan chromebook untuk siswa se-Indonesia.

    “Jadi dalam perkara korupsi ini, itu diduga ada pemufakatan jahat dari berbagai pihak dengan cara mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK, jadi ada persekongkolan di sini,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Senin (26/5) malam.

    Padahal, menurut Harli, chromebook belum dibutuhkan pada saat itu, mengingat akses Internet juga masih belum merata di Tanah Air. Bahkan, menurut Harli, penerapan 1.000 chromebook sempat dilakukan pada tahun 2019, namun tidak efektif, sehingga terjadi kerugian negara.

    “Jadi pada tahun 2019 itu sudah dilakukan penerapan chromebook itu 1000 unit, tapi tidak efektif karena kita tahu bahwa itu kan berbasis internet ya. Padahal di Indonesia ini Internetnya belum merata, jadi diduga bahwa ada persekongkolan di situ,” katanya

    Harli menjelaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook tersebut naik ke tahap penyidikan sejak 21 Mei 2025, namun belum ada tersangkanya.

    Kendati belum ada tersangka, kata Harli, tim penyidik langsung gerak cepat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti agar tidak hilang saat perkara tersebut diselidiki.

    “Ada dua lokasi yang kami geledah yaitu di Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra World 2,” ujarnya.

  • Freeport Bidik Sejumlah Industri Ini Serap Katoda Tembaga dari Smelter Barunya

    Freeport Bidik Sejumlah Industri Ini Serap Katoda Tembaga dari Smelter Barunya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) menangkap sejumlah peluang pasar industri di dalam negeri yang dapat menyerap produksi katoda tembaga dari smelter barunya di Gresik, Jawa Timur. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pihaknya menargetkan hingga akhir tahun smelter tersebut akan beroperasi dengan kapasitas penuh dengan produksi 600.000 ton katoda tembaga. 

    “Kami melihat sudah mulai masuk beberapa perusahaan di Indonesia yang mau memanfaatkan tembaga sebagai bahan baku, katoda tembaga,” ujar Tony dalam agenda Energi Mineral Forum 2025, Senin (26/5/2025). 

    Dia menyebutkan, terdapat potensi penyerapan dari perusahaan asal China, Hailiang Group yang membangun pabrik foil tembaga di Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik. Perusahaan tersebut memiliki potensi kebutuhan katoda tembaga sebanyak 100.000 ton. 

    Tak hanya itu, Tony juga menyebut ada minat dari perusahaan China lainnya dan perusahaan lokal yang akan memproduksi copper rod atau batang tembaga sehingga membutuhkan raw material yang besar.

    “Masih ada peluang lain, contoh, selongsong peluru. Itu kalau PT Pindad atau mitranya, selongsong peluru masih impor dan itu sebagian besar tembaga selongsong peluru. Jadi kalau dibutuhkan 5 miliar selongsong peluru, itu kan besar,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyoroti kebutuhan tembaga untuk pembangunan proyek jalur transmisi oleh PT PLN (Persero) sepanjang 40.000 kilometer sirkit (kms). Peluang tersebut yang dapat menjadi penyerap industri katoda tembaga nasional. 

    Tony menyebut, permintaan katoda tembaga dalam negeri saat ini masih di kisaran 300.000–400.000 ton per tahun. Sementara itu, produksi nasional mencapai 350.000 ton, di mana 150.000 ton diekspor. 

    PTFI lewat smelter barunya akan menyumbang tambahan produksi tembaga sebesar 600.000 ton mulai akhir tahun ini. Artinya, kapasitas produksi katoda tembaga Indonesia akan mencapai 800.000 ton.

    “Jadi akan ada 800.000 ton tembaga, belum termasuk smelternya Amman Mineral, mungkin sekitar berapa, 300.000 ton. Jadi akan ada hampir 1 juta ton lebih, sementara demand domestiknya itu masih sekitar 300.000–400.000 ton. Jadi 700.000 ton itu akan keluar negeri,” jelasnya. 

  • Prabowo Dorong Negara Asean Terapkan Sistem Pembayaran QR Code

    Prabowo Dorong Negara Asean Terapkan Sistem Pembayaran QR Code

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong agar sistem pembayaran QR Code bisa diterapkan lintas negara Asean.

    Penerapan QR Code menjadi salah satu isu yang didorong oleh Presiden RI di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Tentu kalau Bapak Presiden mencatat pentingnya untuk mendorong juga QR Code payment antara negara-negara Asean. Sekarang kan sudah ini terus untuk didorong,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari keterangan resmi, Senin (26/5/2025).

    Adapun, saat ini secara nasional Indonesia sudah memiliki sistem pembayaran dimaksud yakni Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sistem tersebut dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI). 

    Di sisi lain, lanjut Airlangga, Prabowo juga mendorong pembahasan isu bisnis yang meliputi aspek rantai pasok, sustainability report, serta inventory share daripada seluruh bisnis, agar seluruh masing-masing negara Asean bisa mengetahui.

    Secara umum, kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu, beberapa hal yang dibahas dalam sidang pleno KTT Asean hari ini meliputi Digital Economic Framework Agreement hingga isu-isu seputar kawasan. 

    Presiden Prabowo pun turut membawa usulan agar Papua Nugini juga ikut bergabung ke organisasi kawasan itu. 

    Selain itu, negara-negara Asean turut menyoroti soal perdagangan di dalam kawasan yang masih rendah. Padahal, penduduk Asean mencapai 600 juta jiwa, dengan size perekonomian sebesar US$4,2 triliun. 

    “Asean perlu memperdalam intra-Asean trade, karena Asean sebagai negara yang 600 juta penduduk dengan ekonomi US$4,2 triliun itu tentu menjadi kekuatan sendiri. Tetapi sekarang, intra-trade Asean itu relatif masih terlalu rendah,” terangnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, saat ini QRIS antarnegara telah berjalan di tiga negara, yakni Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Sementara itu, Jepang, China, Arab Saudi, dan India dalam antrean untuk implementasi QRIS cross-border tersebut. 

  • Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka tersebut pun lebih tinggi dari RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Lebih terperinci, dalam RUPTL teranyar, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun, komposisi porsi EBT itu terdiri atas 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sementara itu, penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW dalam RUPTL 2021-2030 terdiri atas 20,9 GW EBT dan 19,7 GW energi fosil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034 itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun.

    Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sedangkan 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

    Menurut Bahlil, tambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya menghitung akan ada tambahan konsumsi listrik per kapita. Hal ini tak lepas dari ekspansi hilirisasi yang didorong pemerintah. 

    Bahlil menuturkan, selama ini industri pelaku hilirisasi masih menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power. Dia pun memastikan ke depan industri akan diwajibkan memakai listrik dari PLN.

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

  • Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Telan Biaya Rp9 Miliar

    Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Telan Biaya Rp9 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon membeberkan anggaran yang dibutuhkan untuk menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia mencapai Rp9 miliar.

    Fadli Zon pun menyebut bahwa penulisan ini sudah pihaknya lakukan sejak Januari 2025 dan kini progresnya sudah mencapai lebih dari 50%. 

    “Ada [anggarannya], saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, Kementerian Kebudayaan berharap bahwa buku sejarah yang memuat penulisan ulang tersebut dapat menjadi pembelajaran nasional di sekolah-sekolah.

    Sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Dia ingin di sekolah ada mata pelajaran sejarah lagi dan itu wajib.

    Bahkan, dia mencontohkan di Amerika saja seluruh jenjang pendidikan memiliki mata pelajaran US History. Bila anak sekolah tidak lolos mata pelajaran itu, maka tidak akan lolos juga jenjang pendidikannya (SD, SMP, dan SMA).

    “Nanti kita akan berkoordinasi supaya masyarakat kita, rakyat kita itu mengerti sejarah dan tidak melupakan atau meninggalkan sejarah kita,” ujar Fadli Zon.

    Lebih jauh, politikus Gerindra ini memastikan pihaknya akan berusaha menulis ulang sejarah seusai 26 tahun lamanya Indonesia tidak pernah lagi menulis soal sejarah.

    “Jadi kalau kita ingin juga tone-nya lebih positif kepada seluruh pemimpin negara kita, kalau dicari kelemahan, kekurangan ya selalu ada. Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli Zon membeberkan ada 11 jilid dalam buku penulisan sejarah. Berikut daftarnya: 

    Sejarah Awal Nusantara
    Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
    Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
    Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
    Respons terhadap Penjajahan
    Pergerakan Kebangsaan
    Perang Kemerdekaan Indonesia
    Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
    Orde Baru (1967-1998)
    Era Reformasi (1999-2024)
    Faktaneka dan Indeks

  • Pidato Perdana Prabowo di KTT Asean Soroti Soal Konflik Sesama Negara Anggota

    Pidato Perdana Prabowo di KTT Asean Soroti Soal Konflik Sesama Negara Anggota

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya pada Sidang Pleno (Plenary Session) Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025). 

    Prabowo hadir di KTT Asean secara perdana sebagai Presiden RI. Pada pembukaan pidatonya, Kepala Negara menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim atas terselenggarakannya KTT Asean di bawah kepemimpinan Malaysia. 

    Tidak hanya itu, Prabowo juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali PM Singapura Lawrence Wong, serta duka cita atas bencana yang melanda Myanmar dan Thailand. 

    Presiden ke-8 RI itu lalu menyampaikan bahwa Asean selama lima dekade telah berperan sebagai pilar perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan Asia Tenggara. Namun, dia menyebut sesama negara anggotanya masih berkonflik satu sama lain. 

    “Selama lima dekade, Asean telah berdiri sebagai pilar perdamaian, stabilitas, kesejahteraan di Asia Tenggara. Namun, kita harus mengakui, bahwa wilayah kita terbagi. Banyak dari negara-negara kita berkonflik dengan satu sama lain,” ujarnya, dikutip melalui naskah tertulis yang dibagian Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (26/5/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti bahwa Asean dipadangan sebagai salah satu organisasi kewilayahan yang paling berhasil dalam hal perdamaian hingga pertumbuhan ekonomi. 

    Meski demikian, sekali lagi dia mengingatkan bahwa banyak tantangan ke depannya. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Asena berada di persimpangan jalan, di mana terdapat persaingan antara negara-negara besar di dunia yang menguji solidaritas dan persatuan Asean. Sementara itu, dinamika eksternal berrubah dengan cepat. 

    “Tantangan-tantangan ini harus kita hadapi. Dengan lebih menatap ke depan, serta adaptif dan berorientasikan kepada hasil, Asean harus meningkatkan kerja sama kita. Dengan semangat ini, indoensia secara penuh mendukung keketuaan Malaysia dan tema KTT ini, inklusivitas dan keberlanjutan,” terang Prabowo. 

    Pada kesempatan itu pula, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap adopsi Asean Community Vision 2025 dan rencana-rencana strategisnya. Dia berpesan agar visi itu berperan sebagai peta jalan yang konkret dan dapat direalisasikan, bukan hanya dokumen aspirasi. 

  • Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bocoran soal nilai bantuan subsidi upah atau BSU, yang menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

    Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Bantuan subsidi upah itu sama dengan skema bansos saat pandemi Covid-19. Hanya saja, saat pandemi setiap orang mendapatkan bantuan Rp600.000, kini jumlahnya menjadi lebih kecil.

    Airlangga menyebut bahwa pemeritnah menyiapkan payung regulasi untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu pada 5 Juni 2025. Regulasi disiapkan dengan kementerian-kementerian teknis terkait.

    “Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK [Peraturan Menteri Keuangan], kemudian yang terkait dengan bansos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian ESDM,” ujar Airlangga.

    Enam Paket Kebijakan Ekonomi mulai Juni 2025

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan adanya enam paket kebijakan ekonomi setelah rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025).

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Skemanya diskon tarif listrik sama seperti yang berlaku Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya hingga 1.300 VA.

    Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, kepastian besaran tarif hingga lama waktu enam insentif tersebut akan terungkap usai aturan teknis di masing-masing kementerian terbit.

    Airlangga mengungkapkan bahwa enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran sekolah yang berlangsung Juni hingga Juli 2025.

    “Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan Lebaran, tahun baru kemarin kan terlalu dekat [beri insentifnya] itu di Q1 [kuartal I/2025] sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3 [kuartal II/2025 dan kuartal III/2025],” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso menambahkan bahwa paket insentif tersebut untuk menjaga ekonomi tetap bisa tumbuh di angka psikologis 5%.

    Susi menjelaskan, perlu insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Pilar kita utamanya kan di pasar domestik itu konsumsi, [berkontribusi] 55% sendiri [terhadap pertumbuhan ekonomi]. Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan segala macam skema insentif tadi,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/5/2025) malam. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

  • Korupsi di Kemnaker, Tersangka Peras Agen Pengurus Izin Pegawai Asing Sejak 2019

    Korupsi di Kemnaker, Tersangka Peras Agen Pengurus Izin Pegawai Asing Sejak 2019

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga para tersangka dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan perbuatannya sejak 2019.

    Pemerasan itu dilakukan terhadap agen Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mengurus dokumen perizinan di Kemnaker. Hal tersebut didalami dari keterangan empat orang saksi yang diperiksa KPK hari ini, Senin (26/5/2025).

    Empat orang saksi dimaksud adalah Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan TKA 2021–2025 Gatot Widiartono, Petugas Hotline RPTKA periode 2019–2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2024–2025 Putri Citra Wahyoe, Analis TU Direktorat PPTKA Kemnaker 2019–2024 dan Pranata Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA 2024–2025 Jamal Shodiqin serta Pranata Kerja Ahli Muda Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2018 Alfa Eshad.

    “KPK mendalami aliran uang hasil pemerasan dari para agen TKA yang mengurus dokumen izin TKA di Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Menurut Budi perhitungan sementara bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil tindak pidana ini sekitar Rp53 miliar. Sejalan dengan proses penyidikan, lembaga antirasuah meminta para pihak yang dipanggil untuk pemeriksaan agar kooperatif.

    “KPK meminta kepada para tersangka dan para saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif,” kata Budi.

    Senada dengan keterangan resmi Kemnaker, kasus terkait dengan dugaan pemerasan itu sudah berlangsung sejak 2019, utamanya di lingkungan Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA atau PPTKA, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK).

    Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menyebut KPK sudah melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi itu setelah masuknya laporan masyarakat pada Juli 2024.

    “Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kemnaker,” ujarnya melalui keterangan resmi pekan lalu (20/5/2025).

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut pihaknya telah mencopot pejabat di lingkungan kementeriannya yang diduga terlibat dalam kasus dimaksud.

  • Herry Jung Bungkam usai 11 Jam Diperiksa KPK di Kasus PLTU Cirebon

    Herry Jung Bungkam usai 11 Jam Diperiksa KPK di Kasus PLTU Cirebon

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa General Manager (GM) Hyundai Engineering & Construction (HDEC) Herry Jung dalam kasus suap izin pembangunan PLTU Cirebon 2, Senin (26/5/2025). Namun, lembaga antirasuah ternyata belum menahan Herry.

    Herry diketahui masuk ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 08.10 WIB pagi ini. Kemudian, dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.20 WIB. Padahal, dia sudah ditetapkan tersangka sejak beberapa tahun yang lalu.

    Pria itu tidak mengutarakan sepatah kata pun kepada awak media kendati ditanyakan ihwal pemeriksaannya selama seharian itu. Dia hanya bungkam dan berjalan menuju pintu keluar bersama dengan penasihat hukumnya. 

    “Permisi ya. Sudah fotonya, ya, terima kasih,” kata penasihat hukum Herry kepada awak media sambil berjalan keluar area KPK. 

    Herry enggan merespons pertanyaan apabila dia mengetahui soal proyek PLTU Cirebon 2, yang dikerjakan oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Dia juga tak merespons pertanyaan ihwal dugaan yang disangkakan kepadanya ihwal pemberian suap ke Bupati Cirebon saat itu, Sunjaya Purwadisastra. 

    Dia tetap bungkam sampai berjalan keluar KPK menuju arah Hotel Kuningan, Jakarta Selatan. 

    Adapun Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik akan mendalami keterangan Herry terkait dengan kasus yang sudah diusut sejak 2019 itu. Namun, Budi masih enggan memerinci lebih lanjut soal pengembangan kasus bekas Bupati Cirebon Sunjaya itu. 

    Budi juga masih enggan memastikan dalam kapasitas apa pemeriksaan Herry hari ini oleh tim penyidik KPK. 

    “Hal ini [kapasitas pemeriksaan sebagai apa] belum bisa kita konfirmasi. KPK juga tentu melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak lain dalam perkara ini di hari ini juga,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Herry telah dipanggil pada 9 Mei 2025 lalu. Namun, dia kemudian mengirimkan permohonan penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK. 

    Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK juga memeriksa sejumlah pihak di antaranya Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima suap dari Herry terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon, yang digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

    Kemudian, terdapat dua saksi lainnya yang diperiksa yaitu mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono, serta mantan Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto. 

    Kronologi Perkara 

    Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

    Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.

    Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.

    Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno. 

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.

    Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.