Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkapkan sejauh ini bisa dikatakan Indonesia telah menggapai tahap swasembada pangan, seiring kebutuhan dipenuhi dari dalam negeri. 

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kategori swasembada pangan itu jika mengacu pada definisi Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO).

    “Kita sebetulnya masih swasembada kalau mengacu ke definisi FAO, karena 90% masih dipenuhi dari petani dalam negeri,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Namun, Eliza menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian adalah apakah swasembada ini akan berkelanjutan atau tidak. “Itu yang perlu dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.

    Adapun, Eliza menuturkan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras pada tahun ini, didorong aksi ‘jemput bola’ Perum Bulog, sehingga mampu menyerap langsung produksi petani.

    Dia menyebut kondisi ini berbeda dengan periode tahun lalu, pemerintah harus mengimpor beras sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Pemerintahan yang lalu impor [beras] itu karena Bulog nggak maksimal menyerap gabah petani karen nggak jemput bola, jadi quick win-nya, ya, impor,” tuturnya.

    Namun, Eliza menjelaskan agar pemerintah dapat memitigasi perubahan iklim, sehingga produksi yang mencukupi terus terjaga. Upaya itu ditambah dengan perbaikan infrastruktur irigasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, sekaligus jadi cadangan air sewaktu kemarau tiba.

    Di samping itu, Eliza menyatakan petani perlu menggunakan varietas dengan produktivitas tinggi, tetapi resilien terhadap perubahan iklim. “Kuncinya di pendampingan dan penyuluhan intensif. Gunakan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

    Menko Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini dinilai cukup bagi Indonesia hingga tahun depan. Berbeda dengan tahun lalu, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujar Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Adapun saat ini, pemerintah akan mulai memfokuskan pada komoditas pangan yang kaya akan protein mulai dari budidaya ikan, udang, hingga kampung nelayan.

    Selain itu, Zulhas juga meyakini pemerintah telah mengamankan sejumlah komoditas pangan yang bersumber dari karbohidrat.

    “Kita sekarang mulai fokus untuk protein. Protein itu budidaya ikan, tambak, udang, ikan tangkap, garam, kampung nelayan. Itu kita fokus ke sana. Karena kalau karbohidrat, beras, jagung, insya Allah sampai tahun depan kita sudah aman,” ucapnya.

    Dia memastikan Indonesia tak akan lagi mengimpor komoditas seperti beras di tahun ini dan tahun depan.

    “Nggak ada [impor] lagi pasti. Jangankan tahun ini, tahun depan nggak impor lagi. Nggak, nggak, insya Allah [tidak impor],” pungkasnya.

  • 6 Eks Pejabat Antam (ANTM) Divonis 8 Tahun Bui di Kasus Cap Emas Palsu

    6 Eks Pejabat Antam (ANTM) Divonis 8 Tahun Bui di Kasus Cap Emas Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 8 tahun kepada enam orang terdakwa perkara korupsi kegiatan bisnis pemurnian dan lebur cap emas Logam Mulia (LM) PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM).

    Pada sidang pembacaan putusan hari ini, Selasa (27/5/2025), enam bekas pejabat di Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) Antam periode 2010-2021 itu dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,3 triliun itu. 

    Enam terdakwa itu yakni Tutik Kustiningsih, Herman, Iwan Dahlan, Dody Martimbang, Abdul Hadi Aviciena serta Muhammad Abi Anwar. Berdasarkan catatan Bisnis, Dody sebelumnya juga sudah menjadi terpidana kasus korupsi kerja sama pengolahan anoda logam Antam dan PT Loco Montrado, yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan pada Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). 

    Beberapa hal yang memberatkan vonis terhadap enam terdakwa yakni karena telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, serta memperkaya orang lain. 

    Sementara itu, beberapa hal meringankan yakni faktor usia lanjut khususnya Terdakwa Herman dan Tutik, belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil tindak pidana, serta bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. 

    Atas pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena fakta hukumnya para terdakwa tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

    Sebelumnya, para terdakwa mantan pejabat UBPPLM didakwa melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022. Perbuatan ini didakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,3 triliun.

    Perbuatan rasuah itu dilakukan enam terdakwa bersama dengan tujuh orang terdakwa lainnya, yang di antaranya merupakan pelanggan cuci dan lebur emas dalam kegiatan ini. Vonis terhadap mereka akan dibacakan Majelis Hakim esok hari, Rabu (28/5/2025).

    Tujuh orang terdakwa itu adalah Lindawati Efendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawa, Ho Kioen Tjay,  Direktur PT Jardintraco Utama Djudju Tanuwidjaja, serta karyawan outsourcing di bagian perdagangan UBPPLM Antam periode 2006-2013, Gluria Asih Rahayu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu sempat menyita perhatian publik lantaran memicu dugaan korupsi 109 ton emas dengan cap atau stempel Antam. 

    Nico Kanter, Direktur Utama Antam, saat itu pernah memberikan klarifikasi ke DPR lantaran beredar isu bahwa 109 ton emas itu merupakan emas palsu. Menurutnya, publik telah salah sangka soal emas palsu, karena emas yang disebut tersebut adalah emas asli. 

    “Kami pertama tentu harus klarifikasi dulu ke publik. Publik membaca emas palsu 109 ton, padahal Direktur Penyidikan dari Kejagung tidak pernah menyebutkan adanya emas palsu,” kata Niko saat RDP Komisi VI dengan MIND, dikutip Senin (3/6/2024).  

    Niko mengatakan yang diperkarakan oleh Kejagung dianggap berkaitan dengan penggunaan merek logam mulia Antam secara tidak resmi. Proses lebur cap atau licensing emas tidak resmi tersebut dilihat merugikan negara.    

    “Ada beberapa hal di dalam proses lebur cap ini, ada branding atau licensing yang dilihat merugikan. Jadi diproses di Antam, tapi kami tidak membebankan biaya lisensinya atau branding. Jadi memang ada cap emas yang kami berikan dan itu meningkatkan nilai jual,” tambahnya.

  • RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Penambang Pasir Kuarsa (Hipki) menyambut potensi pengembangan industri panel surya seiring dengan rencana penambahan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang masif dalam 10 tahun ke depan. 

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, penambahan kapasitas PLTS ditargetkan mencapai 17,1 gigawatt (GW). Porsi ini menjadi yang terbesar di antara rencana penambahan pembangkit energi baru terbarukan yang ditarget mencapai 42,6 GW secara keseluruhan.

    Sebelumnya, pada RUPTL 2021-2030, kontribusi PLTS hanya sebesar 4.680 megawatt (MW) atau 12% dari total kapasitas listrik EBT baru sebesar 40,6 GW. 

    Ketua Umum Hipki Ady Indra Pawennari mengatakan, peluang tersebut mesti didorong bagi industri lokal untuk dapat mengolah pasir kuarsa sebagai bahan baku yang diolah dalam negeri.

    “Industri pengolahan material dari pasir kuarsa menjadi ingots dan silicon wafers sebelum diproses menjadi solar panel belum ada di Indonesia. Maka sampai saat ini, Hipki belum ada menerima permintaan dari industri dalam negeri,” kata Ady kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025). 

    Oleh karena itu, selama ini penambang pasir kuarsa masih seluruhnya menjual ke pemasok silika luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber dan cadangan pasir kuarsa yang besar untuk industri panel surya atau solar panel. 

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya dan cadangan pasir kuarsa pada 2023 berada di 478 lokasi dengan total sumber daya sebanyak 13,47 miliar ton dengan total cadangan 3,40 miliar ton.

    Namun, berdasarkan data dan informasi dari Kementerian Perindustrian per September 2023, pemanfaatan pasir kuarsa di sisi industri hulu telah mencapai 65,32% yang menghasilkan tiga jenis produk utama yaitu pasir silika, tepung silika dan resin coated sand. 

    Adapun, kapasitas pengolahan tersendiri (tidak terintegrasi dengan tambang) sebesar 738.536 ton/tahun yang telah dipasang oleh 21 perusahaan di bawah binaan Kementerian Perindustrian. 

    Sebagian besar pemanfaatan pasir kuarsa di dalam negeri digunakan untuk industri kaca, industri semen, industri keramik, dan industri barang dari semen. Sementara itu, untuk industri solar panel belum terhubung dengan sumber pasir kuarsa tersebut. 

    “Jadi memang yang kita punya adalah industri perakitan silicon wafers menjadi solar panel. Tapi yang mengolah pasir kuarsa menjadi silicon wafers kita belum punya,” ujar Ady. 

    Oleh karena itu, pihaknya masih fokus untuk ekspor pasir kuarsa untuk memasok industri solar panel, sembari mencari investor yang minat berinvestasi di industri solar panel dan photovoltaic yang terintegrasi sehingga mendorong permintaan pasar dalam negeri. 

    Tak dipungkiri, target RUPTL PLN dengan tambahan kapasitas PLTS yang cukup besar menjadi dorongan bagi pengembangan industri panel surya. Dia pun berharap hal ini dapat menjadi sinyal penyerapan pasir kuarsa yang ada di Indonesia. 

    “Karena kami juga berharap pasar domestik bisa segera terbuka agar kita bisa mengolah sumber daya alam kita juga secara domestik untuk meningkatkan nilai tambah dan terlebih lagi untuk membangun ekosistem energi terbarukan yang kompetitif,” jelasnya. 

  • Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) optimistis bisnis batu bara masih prospektif meski porsi penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ditekan untuk 10 tahun ke depan.

    Pengurangan kapasitas PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW).

    Angka itu lebih rendah dibanding penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih akan tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%. Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter [captive] diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih. Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Adapun, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • Jelang Rapat FOMC Juni 2025, Pejabat The Fed Beri Kode Soal Bunga Acuan

    Jelang Rapat FOMC Juni 2025, Pejabat The Fed Beri Kode Soal Bunga Acuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari menyebut penurunan suku bunga Fed pada pertemuan 17-18 Juni 2025 dipengaruhi ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

    Melansir Reuters pada Selasa (27/5/2025), Kashkari menyerukan agar suku bunga acuan tetap stabil hingga ada kejelasan lebih lanjut tentang dampak tarif yang lebih tinggi terhadap inflasi. Dia juga memperingatkan agar tidak mengabaikan dampak guncangan harga pasokan akibat keputusan dari pemerintah.

    Kashkari menuturkan, guncangan terhadap ekonomi dari tarif besar-besaran Presiden Donald Trump dan ketidakpastian atas kebijakan perdagangan AS akan memaksa bank sentral negara Paman Sam itu untuk memutuskan apakah akan fokus pada upaya memerangi inflasi atau mendukung aktivitas ekonomi.

    Dia menjelaskan, dalam debat yang sedang berlangsung di dalam Fed, beberapa pembuat kebijakan telah menyerukan untuk melihat dampak tarif sebagai guncangan inflasi sementara, dengan demikian memprioritaskan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi dengan memangkas suku bunga.

    Sementara itu, beberapa pejabat lain menentang melihat inflasi yang disebabkan tarif dengan pandangan bahwa negosiasi perdagangan AS tidak mungkin diselesaikan dengan cepat. Kashkari pun memasukkan dirinya sendiri dalam kategori itu.

    “Mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun agar negosiasi benar-benar selesai, dan mungkin ada kenaikan tarif yang saling berbalas saat mitra dagang saling menanggapi,” katanya.

    Menurutnya, dampak penuh tarif yang diterapkan pada barang setengah jadi akan memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan akhir.

    Dia menjelaskan, dengan inflasi AS yang telah melampaui target 2% Fed selama empat tahun, ada kekhawatiran mengenai seberapa lama ekspektasi inflasi jangka panjang dapat terhindar dari de-anchoring.

    “Argumen-argumen ini mendukung sikap mempertahankan suku bunga kebijakan, yang kemungkinan hanya sedikit membatasi sekarang, hingga ada kejelasan lebih lanjut tentang jalur tarif dan dampaknya terhadap harga dan aktivitas ekonomi,” kata Kashkari.

    Menurutnya secara pribadi, dia merasa argumen-argumen untuk meraih kejelasan lebih meyakinkan. “Ini mengingat pentingnya mempertahankan ekspektasi inflasi jangka panjang,” katanya.

    The Fed telah mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level 4,25%-4,50% sejak Desember 2024. Pejabat bank sentral tengah berjuang untuk memperkirakan dampak tarif Trump, yang telah meningkatkan prospek inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat tahun ini.

  • Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam mengembangkan produk halal di sektor kesehatan.

    Dante mengatakan, ketersediaan bahan baku halal masih menjadi tantangan, mengingat Indonesia masih mengimpor bahan baku obat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses produksi obat mulai dari bahan baku hingga menjadi obat harus dalam kondisi halal.

    “Kadang-kadang harus menemukan inovasi-inovasi khusus supaya menjadi produk halal, itu menjadi sangat penting,” kata Dante dalam sambutannya pada agenda Kumparan Halal Forum, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

    Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan sejumlah regulasi guna memastikan produk-produk kesehatan yang diproduksi dalam kondisi halal.

    Regulasi itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.6/2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal juga memberikan panduan lebih terperinci.

    Menurutnya, sertifikasi halal untuk obat, produk biologi, dan alat kesehatan menjadi penting dalam mengembangkan produk kesehatan halal di Indonesia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

    “Halal dan toyib ini menjadi penting,” ujarnya.

    Di sisi lain, State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2023 menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman halal, serta farmasi dan kosmetik halal, merupakan pilar utama dalam produk global yang halal.

    Di sektor farmasi, Dante mengatakan bahwa Indonesia telah berperan global dengan mengekspor vaksin di 153 negara, termasuk 53 negara Organisasi Kerjasama Islam (Organisation of Islamic Cooperation).

    Melihat hal ini, Dante menyebut bahwa kepercayaan ini perlu dipertahankan. Mengingat, Indonesia mempunyai aspek ekonomis dan kompetitif di pasar global, khususnya untuk negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

    “Jadi kepercayaan ini harus kita pertahankan,” pungkasnya. 

  • ADRO Pede Bisnis Batu Bara Masih Prospektif Meski Penambahan PLTU Makin Ciut

    ADRO Pede Bisnis Batu Bara Masih Prospektif Meski Penambahan PLTU Makin Ciut

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) memproyeksi prospek bisnis batu bara masih menjanjikan di tengah pengurangan porsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 10 tahun ke depan.

    Adapun, pengurangan target penambahan PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Terkait hal itu, Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida. 

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan. 

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sebelumnya, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • Hasil Sidang Isbat, Kemenag Tetapkan Iduladha 2025 Jatuh Pada 6 Juni

    Hasil Sidang Isbat, Kemenag Tetapkan Iduladha 2025 Jatuh Pada 6 Juni

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Hari Raya Iduladha 1446 Hijiriah atau 2025 jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Kemenag juga memutuskan bahwa 1 Zulhijah jatuh pada besok, Rabu 28 Mei 2025.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/5/2025).

    “Demikian bisa kita menyimpulkan bahwa awal Zulhijah ini setelah menerima laporan dari para pelaku rukyat dan berbagai titik di seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 Zulhijah pada hari Rabu 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijah atau nanti Iduladha bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025,” tuturnya.

    Sebelumnya, Nasarudin juga menyebutkan sebelum pihaknya dan para undangan menentukan tanggal awal Zulhijah, hilal masih belum terlihat.

    “Kami sudah mempersiapkan detik-detik yang menegangkan itu, eh last minutenya ada yang melihat hilal di Aceh,” ungkapnya.

    Adapun, ini artinya perayaan Hari Raya Iduladha 2025 sama dengan Muhammadiyah yang sebelumnya telah menentukan lebaran haji pada 6 Juni 2025.

    Sebelumnya, dilansir dari laman Kementerian Agama pada Senin (26/5/2025), Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat menjelaskan berdasarkan hasil perhitungan tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk. 

    Yaitu, antara 0° 44,15’ (nol derajat empat puluh empat koma lima belas menit) hingga 3° 12,29’ (tiga derajat dua belas koma dua puluh sembilan menit).  

    Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 5° 50,64’ (lima derajat lima puluh koma enam puluh empat menit) hingga 7° 6,27’ (tujuh derajat enam koma dua puluh tujuh menit). 

    “Kondisi tersebut telah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang menjadi acuan utama dalam penetapan awal bulan Hijriah di kawasan Asia Tenggara,” ungkapnya.

  • Sri Mulyani Sambangi Kantor Bahlil, Ternyata Ini yang Dibahas

    Sri Mulyani Sambangi Kantor Bahlil, Ternyata Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hasil rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sri Mulyani terpantau menyambangi Kantor Kementerian ESDM didampingi oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman.

    Bahlil mengatakan, Sri Mulyani datang untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas (Dewas) SKK Migas. Menurutnya, rapat yang dihadiri bendahara negara itu membahas mengenai peningkatan kinerja dan optimalisasi kegiatan usaha hulu migas, termasuk lifting migas.

    Dia mengatakan, realisasi lifting minyak pada kuartal I/2025 baru mencapai 580.000 barel per hari (bph). Sementara itu, target lifting mencapai 605.000 bph.

    “Secara realisasi, di kuartal pertama, itu sudah mencapai 96%,” kata Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil menuturkan, rezim bagi hasil kontrak migas kini tidak lagi mempersoalkan sistem pembagian hasil antara gross split dan cost recovery. Hal ini guna menggenjot kenaikan produksi migas.

    Menurutnya, pemilihan skema bagi hasil akan dikembalikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    “Kalau dia memilih untuk cost recovery-nya bagus, kita kasih juga. Jadi perdebatan terhadap konsep cost recovery atau gross split, saya pikir sudah enggak ada dan sekarang sudah fleksibel, sudah lebih ekonomis. Sekarang tinggal percepatan aja, agar KKKS mau kembali ke Indonesia,” ujarnya.

  • Menteri UMKM Bantah Omzet Pedagang Turun Gegara Daya Beli Lesu

    Menteri UMKM Bantah Omzet Pedagang Turun Gegara Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membantah penurunan omzet pedagang maupun pelaku UMKM disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku banyak orang mengeluhkan penurunan omzet UMKM hingga menyentuh 50%. Dia pun menepis penurunan ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat.

    “Banyak yang datang ke saya, tadi Pak Ketua Umum Ikappi [Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri] juga sampaikan omzet penjualan menurun [50%]. Yang selalu dikambinghitamkan salah satunya daya beli masyarakat kita menurun, saya ingin sampaikan bukan,” kata Maman dalam acara Peluncuran program Digitalisasi Tradisional Belanja AI di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Maman menuturkan bahwa saat ini dunia tengah dihadapi situasi arus globalisasi dan digitalisasi, termasuk di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada omzet yang turun drastis, lantaran pelaku UMKM terlambat mengadopsi teknologi alias digitalisasi.

    “Yang menyebabkan penjualan kita menurun karena kita terlambat untuk beradaptasi dengan situasi kekinian yang ada di Republik kita,” ujarnya.

    Untuk itu, Maman menilai pasar tradisional harus menambah pola penjualan melalui digital di tengah arus digitalisasi, di samping menggunakan penjualan berbasis konvesional. Terlebih, saat ini sebagian masyarakat sudah mulai beralih berbelanja di pasar digital.

    “Jadi sistem yang dibuat dengan mekanisme QRIS ataupun ini [MPStore] ini salah satu nanti akan kita dorong ke sana, supaya ibu-ibu jualan tradisional juga onboarding, masuk juga dengan mekanisme penjualan digital,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia menekankan bahwa KemenUMKM tidak meminta pelaku UMKM meninggal pola dagangan tradisional.

    “Jangan anggap pola ini sebagai musuh, jangan anggap pola ini akhirnya menjadi lawan atau segala macam, enggak,” tuturnya.

    Pasalnya, Maman menyampaikan bahwa dengan adanya penambahan pola belanja digital, pelaku UMKM bisa meraup omzet 100% kali lipat dari penjualan dengan pola tradisional.

    “Supaya kalau misalnya dengan pola tradisional, penjualan per hari ibu adalah Rp500.000. Mudah-mudahan dengan tambahan pola belanja digital, insya Allah jadi bertambah kurang lebih Rp1 juta, itu tujuannya,” pungkasnya.