Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Proses Visa Haji 2025 Ditutup, Dirjen PHU: 41 Tak Terbit

    Proses Visa Haji 2025 Ditutup, Dirjen PHU: 41 Tak Terbit

    Bisnis.com, JEDDAH — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief memastikan Pemerintah Arab Saudi sudah menutup proses pemvisaan jemaah haji. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jenis visa haji, baik reguler, haji khusus, mujamalah, dan lainnya.

    Hilman menerangkan dari total kuota reguler sebesar 203.320 jemaah, ada 203.279 visa haji yang sudah terbit ketika proses itu ditutup, menyisakan 41 lainnya yang tidak bisa dilanjutkan prosesnya.

    “Saat pemvisaan ditutup, ada 203.279 visa jemaah yang sudah terbit dan siap berangkat, termasuk di dalamnya batal ganti. Saat ditutup, masih ada 41 visa yang masih dalam proses pemvisaan. Ini artinya sudah tidak memungkinkan dilanjutkan prosesnya,” kata Hilman di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (28/5/2025).

    Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, lanjutnya, menutup proses pemvisaan haji per 26 Mei 2025 pukul 13:50 Waktu Arab Saudi. Penutupan ini berlaku bagi seluruh jenis visa haji, termasuk haji reguler dan haji khusus.

    Diketahui, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Menurut Hilman, untuk haji reguler, Kementerian Agama telah memproses visa bagi 204.770 jemaah.

    “Jadi meski kuota haji reguler hanya 203.320, visa yang diproses mencapai 204.770. Ini karena ada jemaah yang sudah terbit visanya tapi batal berangkat karena berbagai alasan,” paparnya.

    Jumlah yang batal berangkat ini mencapai 1.450 jemaah reguler. Dia menuturkan, sampai dengan penutupan, pihaknya dalam penyiapan visa berkejar-kejaran dengan proses batal ganti. Setiap ada jemaah yang sudah terbit visanya namun membatalkan keberangkatan, segera diproses penggantinya.

    Hal ini terus dilakukan sampai pada titik di mana tidak dimungkinkan lagi dilakukan proses penggantian. Karena saat ini sudah ditutup, berarti peluang pengurusan visa bagi pengganti jemaah yang batal berangkat juga sudah tidak memungkinkan.

    Hilman berharap, jemaah yang sudah tervisa bisa berangkat ke Tanah Suci. Artinya, tidak ada lagi yang membatalkan keberangkatan sampai akhir masa pemberangkatan jemaah haji reguler pada 31 Mei 2025.

    “Sehingga kuota haji tahun ini terserap maksimal, per hari ini tersisa 41 visa,” katanya.

    Sementara itu untuk haji khusus, Hilman menjelaskan dari 17.680 kuota yang tersedia, telah terbit 17.532 visa. Proses pengajuan visa haji khusus dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pemegang user id e-hajj. Ada enam pemegang user id, diantaranya PT Makassar Toraja Internasional, PT Patuna Mekar Jaya, PT Penata Rihlah, PT Aruna, PT Kafilah Maghfirah Wisata, dan PT Mega Citra Intinamandiri.

  • Tingkatkan Akurasi, Kemnaker Gunakan Data PHK dari BPJS & Pusdatin Mulai Juni

    Tingkatkan Akurasi, Kemnaker Gunakan Data PHK dari BPJS & Pusdatin Mulai Juni

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai bulan depan akan menggunakan sumber baru untuk data pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Langkah ini dilakukan di tengah maraknya keraguan sejumlah pihak terhadap data PHK yang dikeluarkan oleh Kemnaker.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, setelah sebelumnya data PHK hanya mengandalkan laporan dari Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, Kemnaker kini akan menggunakan sumber data baru dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kita akan menggunakan data baru, basisnya itu adalah dari Pusdatik dari Kemnaker, data dari BPJS Ketenagakerjaan, yang terintegrasi dengan Kemnaker,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Dia mengatakan, selama ini banyak pihak yang mempertanyakan kebenaran dari data PHK yang dikeluarkan oleh Kemnaker. Untuk itu, pemerintah melakukan integrasi data PHK agar data yang disampaikan ke masyarakat lebih lengkap.

    Selain memuat data PHK, Kemnaker juga akan mengumpulkan data serapan tenaga kerja di Indonesia. Adapun data-data yang telah dikumpulkan akan dikelola langsung oleh Kemnaker.

    Yassierli mengatakan, data-data tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di sektor ketenagakerjaan, termasuk langkah-langkah mitigasi.

    “Jadi sistem yang kita miliki sudah semakin baik,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, ada perbedaan data PHK 2025 yang dirilis Kemnaker dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, adanya perbedaan tersebut lantaran sumber data yang berbeda.

    Dalam hal ini, Apindo merujuk pada klaim dari BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Kemnaker berasal dari laporan perusahaan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing provinsi.

    “Kalau data yang diambil kebanyakan dari kami itu memang melihat data dari klaim BPJS. Nah, itu bisa diperdebatkan seperti apapun. Kita kan melihat kenyataan di lapangan,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Kemudian, serikat pekerja mencatat setidaknya sudah ada sekitar 70.000 pekerja yang ter-PHK sepanjang Januari-April 2025.

    Sementara, Kemnaker mencatat angka berbeda. Kemnaker melaporkan korban PHK mencapai 26.455 orang hingga per 20 Mei 2025. Korban PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah yakni sebanyak 10.695 orang di PHK sepanjang Januari-Mei 2025.

    Provinsi dengan kasus PHK terbanyak kedua ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta dengan total kasus sebanyak 6.279 orang, dan Kepulauan Riau 3.570 orang.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri juga telah buka suara mengenai perbedaan data PHK tersebut.

    Dia mengatakan, data tersebut perlu dilihat apakah sudah inkrah PHK, dalam arti kedua belah pihak dalam hal ini pekerja dan pemberi kerja telah menyepakati proses PHK tersebut.

    “Data Kemnaker adalah data yang valid dari dinas-dinas tenaga kerja, mereka yang sudah inkrah PHK, jadi resmi,” kata Indah di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

  • Ini Dua Jalur Resmi Pembayaran Dam bagi Jemaah Haji RI, Jangan Tempuh Cara Ilegal!

    Ini Dua Jalur Resmi Pembayaran Dam bagi Jemaah Haji RI, Jangan Tempuh Cara Ilegal!

    Bisnis.com, MAKKAH — Kemen Agama RI mengumumkan dua jalur resmi pembayaran atau penyembelihan hewan yang merupakan dam alias denda, yakni melalui platform Adahi di Arab Saudi atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

    Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Hanafi menegaskan pelaksanaan penyembelihan hewan dam hanya dapat dilaksanakan melalui dua jalur resmi tersebut. Dia mengimbau jemaah calon haji Indonesia untuk tidak menempuh jalur ilegal di luar yang telah ditetapkan. 

    “Proyek Adahi ditetapkan sebagai satu-satunya mekanisme resmi sah dan legal dalam penyembelihan hewan dam dan kurban di Tanah Suci,” kata Muchlis saat konferensi pers di Makkah, Rabu (28/5/2025). 

    Segala bentuk transaksi dan keterlibatan pihak lain di luar proyek Adahi dalam pelaksanaan kurban dan dam, lanjutnya, dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Arab Saudi.

    Adapun, demi kemudahan dan kepastian ibadah bagi jemaah haji Indonesia, PPIH Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan. Pertama, penyembelihan di tanah suci. Jemaah haji reguler baik mandiri maupun melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) didata oleh ketua kelompok terbang (kloter), dilaporkan kepada ketua sektor dan kemudian difasilitasi teknis pembayaran ke proyek Adahi oleh PPIH arab saudi

    Sementara itu, jemaah haji khusus dikoordinir oleh masing-masing Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan dilaporkan kepada PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Makkah. Batas pengumpulan terakhir data pembayaran dam ditetap hingga Jumat, 30 Mei 2025 pukul 15:00 Waktu Arab Saudi. Kedua, penyembelihan di Tanah Air. 

    “Bagi jemaah yang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penyembelihan hewan dam di Indonesia pelaksanaan dapat dilakukan melalui Baznas. Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi yang telah ditetapkan oleh Baznas,” jelasnya. 

    Muchlis menggarisbawahi para jemaah Indonesia untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi demi ketertiban, kenyamanan, serta kemabruran ibadah di Tanah Suci. 

    “Kami mengimbau kepada seluruh jemaah, yang pertama agar tidak bertransaksi di luar proyek Adahi termasuk dengan pedagang musiman atau calo, individu tak dikenal, atau rumah potong hewan tidak resmi. Kedua, mematuhi seluruh aturan dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi demi kemabruran ibadah, keamanan pribadi, dan ketertiban bersama,” katanya. 

  • Indonesia Mulai Krisis Batu Bara Kalori Tinggi

    Indonesia Mulai Krisis Batu Bara Kalori Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan total cadangan batu bara kalori tinggi di Indonesia kian menipis.

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Herjuna menuturkan, total cadangan batu bara saat ini berada di kisaran 31 miliar ton dengan sumber daya yang ditaksir sekitar 97 miliar ton.

    Namun, dari total cadangan itu, hanya sekitar 5% batu bara dengan kalori tinggi atau 6.000 kcal/GAR. Kemudian, untuk kalori 5.000 kcal/GAR sekitar 8% dan batu bara dengan kalori 4.200 kcal/GAR mencapai 73%.

    “Cadangan mungkin zaman dulu kalori 6.000 kcal/GAR masih banyak. Sekarang ini Indonesia hampir 70% kalorinya di bawah 4.200 kcal/GAR,” tutur Surya dalam acara FGD ‘Batu Bara dan Kedaulatan Energi Nasional’ di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Oleh karena itu, pemerintah bakal terus mendorong kegiatan eksplorasi supaya Indonesia bisa terlepas dari krisis batu bara berkalori tinggi. Tanpa ada eksplorasi, kata Surya, cadangan batu bara, khususnya kalori tinggi tidak akan bertambah.

    “Memang kalau bicara cadangan masih 31 miliar ton, sumber daya 97 miliar ton. Tapi tanpa ada eksplorasi lanjutan, akan cukup sulit terkait dengan cadangan kita,” katanya.

    Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku usaha tengah menggodok rencana ke depan di tengah menipisnya batu bara kalori tinggi.

    “Bahkan, teman-teman di PT PLN sudah saya sampaikan harus berubah paradigma terkait dengan penggunaan batu bara di pembangkit mereka,” kata Surya.

    Menurutnya, jika pelaku usaha masih berharap menggunakan batu bara dengan kalori di kisaran 5.000 kcal/GAR hingga 6.000 kcal/GAR, mereka bakal kesulitan untuk mengembangkan bisnis. Ini terutama bagi PLN yang membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

    Lebih lanjut, Surya mengatakan bahwa pemerintah tetap berharap nilai ekonomi batu bara dengan kalori 4.200 kcal/GAR masih bisa dipertahankan. Apalagi, masih banyak industri yang mengandalkan komoditas tersebut.

    Dengan mempertahankan nilai ekonomi itu, batu bara akan tetap memiliki sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kami berharap nilai ekonomi batu bara masih bisa kita pertahankan supaya penggunaan di PLTU, maupun di semen, pupuk, dan lainnya masih bisa kita sumbangsih untuk peningkatan ekonomi kita,” ucap Surya.

  • Kebut Penyelesaian IEU-CEPA, RI Minta Dukungan Prancis

    Kebut Penyelesaian IEU-CEPA, RI Minta Dukungan Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta dukungan Prancis untuk segera merampungkan perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berjalan lebih dari 9 tahun.

    Airlangga menuturkan, proses perundingan IEU-CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa masih terus berlangsung. Dia menyebut, kedua pihak masih membahas beberapa isu yang menjadi titik permasalahan dalam perjanjian kemitraan.

    Menurutnya, negosiasi perjanjian kemitraan itu harus dirampungkan dengan segera. Pasalnya, proses perundingan I-EU CEPA hingga saat ini telah berjalan selama 9 tahun lebih dan mencapai 19 putaran negosiasi. 

    Seiring dengan hal tersebut, Indonesia pun meminta dukungan Prancis sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa untuk mengakselerasi penyelesaian perjanjian kemitraan tersebut.

    “Sudah saatnya bagi kita untuk mengesampingkan perbedaan dan melanjutkan filosofi kesinambungan. Kita telah mendiskusikan hal ini selama sembilan tahun,waktunya untuk menyelesaikan perundingan ini,” katanya dalam Indonesia-France Business Forum di Jakarta pada Rabu (28/5/2025).

    Adapun, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dia menjelaskan, Indonesia telah menyampaikan memorandum awal untuk kemudian diaudit oleh tim OECD. Airlangga menuturkan, proses audit dokumen Indonesia tersebut akan dibahas dalam OECD Ministerial Council Meeting pada 3-4 Juni 2025 mendatang di Paris, Prancis.

    “Dan mudah-mudahan dari situlah kemudian proses aksesi Indonesia selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebelumnya, Uni Eropa mengungkap beberapa poin pembahasan yang masih dirundingkan dalam negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). 

    Ketua Komite Perdagangan Internasional Komisi Eropa atau European Parliament’s Committee on International Trade (INTA) Bernd Lange memaparkan perundingan I-EU CEPA saat ini telah memasuki putaran ke-19 dan masih terus berlangsung.  

    Lange menyebut, progres perundingan tersebut telah mencapai sekitar 80% seiring dengan pemahaman bersama yang dicapai kedua pihak dalam berbagai bidang. 

    “Saya katakan sekitar 80% dari semua masalah telah terpecahkan. Kami juga memiliki banyak pemahaman bersama mengenai investasi dalam layanan, dalam pengakuan standar, dan penurunan tarif,” jelas Lange.

  • Badai PHK Intai Industri Perhotelan & Ritel, Ini Kata Menaker

    Badai PHK Intai Industri Perhotelan & Ritel, Ini Kata Menaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara mengenai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini tengah mengintai industri perhotelan dan ritel Tanah Air.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Kemnaker telah memperkirakan bahwa PHK akan menjadi tantangan strategis pada 2025. 

    “Kami sudah memprediksi bahwa PHK itu akan menjadi sebuah tantangan strategis pada 2025. Jadi tidak hanya di perhotelan tapi di industri padat karya dan seterusnya,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Untuk itu, diperlukan kerja sama lintas kementerian/lembaga dalam mengatasi tantangan tersebut. Dia mencontohkan, Kemnaker bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi kasus PHK di lingkungan industri media.

    Adapun, kata dia, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menghadapi gelombang PHK, di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 tentang Perubahan atas PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Melalui beleid itu, pemerintah menetapkan besaran manfaat uang tunai JKP yakni 60% dari upah untuk 6 bulan.  

    Selain itu, lanjut Yassierli, Kemnaker telah menyiapkan sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan pekerja untuk meningkatkan kemampuannya.

    Pemerintah dalam waktu dekat juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertujuan untuk menangani persoalan PHK dari hulu ke hilir, utamanya dari sisi kebijakan. 

    Dilaporkan bahwa industri perhotelan dan ritel tengah dihantui PHK. Hal tersebut tercermin dari tutupnya sejumlah ritel di Tanah Air hingga adanya rencana pengusaha hotel untuk memangkas karyawan, seiring menurunnya tingkat okupansi dan pendapatan.

    Dalam survei yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian. 

    Sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi ini terus berlangsung. Selain itu, lanjutnya, 90% responden melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% akan melakukan pengurangan staf.

    “Itu akan berkisar sekitar 10%-30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/5/2025). 

  • BPK Ungkap Ada Pemborosan Belanja Subsidi Pupuk Rp2,92 Triliun

    BPK Ungkap Ada Pemborosan Belanja Subsidi Pupuk Rp2,92 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan indikasi pemborosan belanja subsidi pupuk pemerintah selama periode 2020 hingga 2022 senilai Rp2,92 triliun.

    Adapun, temuan itu termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2024. Temuan pemborosan tersebut terdapat dalam pemeriksaan terhadap pendapatan, biaya, dan investasi badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.

    BPK menyoroti pengalokasian pupuk urea bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia. Dari pemborosan belanja subsidi pupuk pemerintah sebesar Rp2,92 triliun, sebanyak Rp2,83 triliun karena pengalokasian urea oleh PT Pupuk Indonesia.

    “Sebesar Rp2,83 triliun karena pengalokasian pupuk urea bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi operasional masing-masing anak perusahaan produsen pupuk,” demikian tulis BPK dikutip, Rabu (28/5/2025).

    Menurut BPK, kebijakan alokasi produksi pupuk bersubsidi masih menitikberatkan pada produsen dengan biaya produksi paling tinggi, sedangkan produsen dengan biaya produksi paling rendah lebih diprioritaskan untuk produksi pupuk nonsubsidi.

    Selain itu, hasil perbandingan antara alokasi pada kontrak dengan rata-rata tertimbang kapasitas operasional menunjukkan bahwa pembagian alokasi produksi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi masing masing produsen pupuk.

    BPK pun merekomendasikan kepada dewan komisaris PT Pupuk Indonesia agar memberikan peringatan dan arahan kepada direktur utama dan direktur pemasaran perusahaan.

    Sebab, BPK menilai direksi PT Pupuk Indonesia tidak cermat dan melanggar tata kelola yang sehat. Selain itu, BPK juga menilai direksi perusahaan kurang mempertimbangkan efisiensi dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi kepada anak perusahaan.

    “Direktur utama dan direktur pemasaran PT Pupuk Indonesia yang tidak cermat melanggar tata kelola yang sehat dan kurang mempertimbangkan efisiensi dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi kepada anak perusahaan,” tulis BPK.

  • Prabowo-Macron Sepakati 27 Kerja Sama, Total Hampir Rp180 Triliun

    Prabowo-Macron Sepakati 27 Kerja Sama, Total Hampir Rp180 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati 27 kerja sama dengan total mencapai US$11 miliar, setara Rp179,3 triliun (asumsi kurs JISDOR per 28 Maret 2025 Rp16.300 per dolar AS).

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia-France Business Forum 2025 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Airlangga melaporkan bahwa kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ditandatangani sejak pagi tadi, total sebanyak 26 kerja sama. Sebanyak 16 MoU sudah ditandatangani dan disaksikan oleh Presiden Macron dan Presiden Prabowo, sementara sisanya dalam forum tersebut.

    “Dan saya hitung total dari MOU yang ditandatangani, paling tidak US$11 miliar. Jadi betul-betul esensi dari pidato kedua pemimpin kita yang akan membawa Indonesia dan Prancis ke tingkat berikutnya. Selain pemerintah dengan pemerintah [G2G], tapi juga dari pebisnis dengan pebisnis [B2B],” tuturnya.

    Dalam forum yang turut dihadiri Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Prancis Eric Lombard, Airlangga menyepakati 10 kerja sama.

    Pertama, kesepakatan antara Mouvement des entreprises de France (Medef) International dengan Kadin terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Kedua, kesepakatan antara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Hydrogene de France (HDF) Energy Indonesia. Ketiga, kesepakatan antara PT Pertamina New and Renewable Energi dan MGH Energy soal pengembangan bahan bakar rendah karbon dan terbarukan. Keempat, kesepakatan antara PT Bio Farma (Persero) dan Bionet France.

    Kelima, kesepakatan antara Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keenam, kesepakatan antara Medef Internasional dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait memperkuat kerja sama bisnis keluarga antara Indonesia dan Prancis.

    Ketujuh, kesepakatan antara PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (PT SMART Tbk.) dengan Pacemar. Kedelapan, kesepakatan antara PT Istana Karang Laut dan SEAOWL SAS terkait Proyek Pengilangan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF).

    Kesembilan, kesepatakan PT SMART Tbk. dengan Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (Cirad) terkait penelitian kelapa sawit. Terakhir, kesepakatan antara Alstom dan PT MRT Jakarta. 

  • Ekspor Batu Bara RI Turun jadi 160 Juta Ton, ESDM Bantah Gegara HBA

    Ekspor Batu Bara RI Turun jadi 160 Juta Ton, ESDM Bantah Gegara HBA

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor batu bara Indonesia turun menjadi 160 juta ton sepanjang periode Januari-April 2025. Angka ini susut 6,43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 171 juta ton. 

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai terkoreksinya ekspor batu bara tersebut tak lepas dari ketegangan geopolitik yang membuat permintaan dari pasar ekspor utama, China dan India, melemah. 

    “Karena masalah perang dagang saja sebenarnya sehingga mesin produksinya di China dan di India itu sedang berhenti lah sekarang ini,” ucap Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Surya Herjuna dalam acara FGD ‘Batu Bara dan Kedaulatan Energi Nasional’ di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Belakangan ekspor batu bara RI memang merosot. Terlebih ekspor ke China. Beberapa pihak menyebut penurunan volume ekspor itu terjadi lantaran pemerintah mewajibkan transaksi ekspor dengan merujuk harga batu bara acuan (HBA).

    Produsen China disebut urung membeli batu bara dari Indonesia lantaran HBA dinilai lebih tinggi dibanding harga pasar global.

    Kendati demikian, Surya membantah turunnya ekspor gara-gara kebijakan HBA. Dia bersikukuh turunnya ekspor karena pelemahan permintaan.

    Bahkan, dia menyebut permintaan batu bara untuk pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) juga turun. Surya memerinci, penjualan untuk DMO pada kuartal I/2025 mencapai 12 juta ton. Angka tersebut turun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 16 juta ton.

    “Menurut saya, kalau bicara HBA juga enggak pas sebenarnya karena toh nyatanya DMO-nya juga turun,” kata Surya. 

    Sebelumnya, Bea Cukai China mencatat impor batu bara Indonesia ke Negeri Tirai Bambu mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Jumlah impor itu anjlok 20% dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Melansir Reuters, penurunan impor emas hitam dari RI itu turun lantaran China menolak HBA yang terlalu tinggi. Di sisi lain, harga batu bara domestik China tengah jatuh ke level terendah dalam 4 tahun terakhir. 

    Kewajiban penggunaan HBA sebagai dasar penjualan batu bara di pasar global berlaku mulai 1 Maret 2025. Aturan itu tertuang Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadilia pada 24 Februari 2025. 

    Aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara di pasar global maupun dalam negeri.

    Bahlil menginginkan agar eksportir batu bara menggunakan HBA sebagai acuan transaksi ekspor. Hal ini lantaran penjualan ekspor batu bara Indonesia masih menggunakan harga acuan yang disepakati dengan pembeli dari negara lain. 

    Menurut Bahlil, hal ini cukup merugikan. Sebab, terkadang batu bara Indonesia dihargai lebih murah dibandingkan negara lain. 

    “Nah, kita ini kan harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain harganya rendah. Aku enggak mau itu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025) lalu.

    Oleh karena itu, dia pun menilai menjadikan HBA sebagai acuan ekspor merupakan keniscayaan. Dengan begitu, harga jual batu bara Indonesia di pasar internasional lebih menguntungkan. 

    “Jadi kita sekarang membuat HBA adalah agar harga kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tuturnya.

  • Pengurusan Visa Haji 2025 Hampir Rampung, Kemenag Sebut 99% Sudah Terbit

    Pengurusan Visa Haji 2025 Hampir Rampung, Kemenag Sebut 99% Sudah Terbit

    Bisnis.com, MAKKAH — Pengurusan visa haji jemaah reguler Indonesia hampir rampung. Kementerian Agama RI mencatat sebanyak 203.279 visa jemaah reguler telah terbit. 

    Direktur Layanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Muhammad Zain mengatakan masih ada 41 visa haji lainnya sedang dalam proses pemvisaan.  Artinya, sampai dengan H-3 penutupan pemberangkatan jemaah dari Tanah Air, penerbitan visa haji telah mencapai 99,98%. 

    “Hingga saat ini, ada 203.279 visa yang terbit dan 41 lainnya dalam proses pemvisaan. Sehingga total 203.320 visa,” sebut Muhammad Zain saat konferensi pers di Makkah, Rabu (28/5/2025).

    Tahun ini, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. 

    Sementara itu, total visa haji yang diterbitkan Pemerintah Arab Saudi untuk jemaah Indonesia sejumlah 204.770. Angka itu juga mencakup 1.450 visa reguler jemaah yang batal berangkat karena berbagai sebab. 

    “Visa yang kami proses memang jika ditotal jumlahnya sudah melebihi kuota jemaah haji reguler. Ini karena dalam proses nya ada jemaah yang sudah tervisa namun tidak jadi berangkat karena berbagai sebab. Sehingga kami harus memproses visa penggantinya sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya.  

    Upaya ini dilakukan, sebagai upaya Kementerian Agama untuk memaksimalkan serapan kuota haji tahun ini dan memperpendek masa tunggu jemaah.

    Proses keberangkatan jemaah haji reguler akan berlangsung hingga 31 Mei 2025. Muhammad Zain berharap tidak ada lagi jemaah haji Indonesia yang sudah terbit visanya lalu membatalkan keberangkatan. Sebab, proses pemvisaan sudah ditutup sehingga tidak bisa lagi diproses penggantinya.

    “Semoga tidak ada lagi yang membatalkan keberangkatan sampai akhir masa pemberangkatan jemaah haji reguler pada 31 Mei 2025. Kita berharap kuota haji tahun ini terserap maksimal,” kata Zain.