Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Spektrum 2,6 GHz Bakal Dongkrak Kecepatan dan Peringkat Internet Indonesia

    Spektrum 2,6 GHz Bakal Dongkrak Kecepatan dan Peringkat Internet Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Kehadiran spektrum frekuensi baru, termasuk pita 2,6 GHz, dinilai masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan sekaligus peringkat internet Indonesia di tingkat global. 

    Sejumlah pengamat telekomunikasi menilai, tambahan spektrum menjadi prasyarat penting di tengah lonjakan trafik data dan kebutuhan layanan digital berkecepatan tinggi. Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai spektrum merupakan elemen krusial dalam peningkatan kualitas jaringan seluler nasional.

    “Kehadiran spektrum frekuensi baru termasuk pita 2,6 GHz masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan serta peringkat internet Indonesia,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/12/2025). 

    Menurut dia, terdapat beberapa alasan utama. Pertama, dari sisi kapasitas dan kualitas jaringan. Spektrum disebut sebagai “bahan baku” utama jaringan seluler. 

    Pita 2,6 GHz menawarkan kapasitas lebih besar dibandingkan pita rendah, sehingga ideal untuk mengatasi lonjakan trafik data, khususnya di wilayah urban dan kawasan dengan kepadatan pengguna tinggi.

    “Dengan carrier aggregation dan optimalisasi LTE-Advanced maupun 5G, spektrum ini dapat langsung berdampak pada peningkatan kecepatan rata-rata pengguna,” jelasnya.

    Kedua, dari aspek efisiensi teknologi. Heru menilai, teknologi jaringan saat ini makin bergantung pada mid-band spectrum untuk mencapai keseimbangan antara jangkauan dan kapasitas. Tanpa tambahan spektrum yang memadai, peningkatan kecepatan akan cepat menemui batas meskipun infrastruktur radio dan core network telah ditingkatkan.

    Ketiga, terkait posisi Indonesia dalam pemeringkatan global. Indeks kecepatan internet global tidak hanya menilai cakupan, tetapi juga throughput aktual yang dirasakan pengguna. Dia mengatakan negara-negara dengan performa tinggi umumnya memiliki portofolio spektrum yang cukup, contiguous, dan dapat digunakan secara optimal oleh operator. 

    “Karena itu, penambahan spektrum tetap menjadi prasyarat penting meski bukan satu-satunya faktor untuk mendorong lonjakan peringkat Indonesia,” kata Heru.

    Meski demikian, Heru menekankan spektrum baru harus dibarengi kebijakan turunan yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk mendorong peningkatan posisi Indonesia pada 2026, Heru menyoroti sejumlah faktor kunci yang perlu menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Pertama, kebijakan spektrum yang pro-operator serta masyarakat dan tepat guna. Selain menyediakan spektrum baru, Komdigi perlu memastikan harga spektrum yang rasional, blok frekuensi yang cukup lebar (contiguous), serta kepastian regulasi jangka panjang. Tanpa hal tersebut, operator cenderung menahan ekspansi jaringan berkecepatan tinggi.

    Kedua, percepatan implementasi 5G yang bermakna atau use-case driven. Menurut Heru, peningkatan kecepatan tidak cukup hanya dengan label 5G, melainkan juga membutuhkan densifikasi BTS, fiberisasi backhaul, serta pengembangan use case industri, smart city, dan layanan publik digital. Ketiga, penguatan jaringan fiber optik nasional. Kecepatan seluler sangat bergantung pada kualitas jaringan tetap, baik fixed broadband maupun backbone. Integrasi jaringan fiber hingga ke site BTS harus menjadi prioritas agar kecepatan radio tidak terhambat oleh bottleneck backhaul.

    Selain itu, Heru juga menyoroti pentingnya reformasi perizinan dan tata ruang infrastruktur. Hambatan perizinan daerah, biaya sewa lahan, serta aturan pembangunan menara masih menjadi penghambat densifikasi jaringan. Penyederhanaan regulasi lintas sektor dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas jaringan.

    Tak kalah penting, peningkatan kualitas layanan dan pengawasan quality of service (QoS) juga perlu diperkuat. Menurut Heru, selain kecepatan puncak, konsistensi dan kualitas layanan seperti latency, jitter, dan reliability harus diawasi lebih ketat dengan pendekatan berbasis pengalaman pengguna.

    Pandangan serupa disampaikan Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward. Dia menilai, pita 2,6 GHz dengan bandwidth yang besar sangat relevan untuk mendorong kecepatan internet seluler dan fixed wireless access (FWA).

    “Tentu 2.6 GHz dengan bandwidth 190 Mhz akan mendorong internet seluler maupun bwa/fwa yg lebih cepat atau riil 5G. Jadi sangat relevan dalam meningkatkan kecepatan internet,” kata Ian kepada Bisnis pada Senin (22/12/2025). 

    Namun, dia menegaskan penambahan bandwidth saja tidak cukup. Menurutnya, penguatan jaringan backbone optik dan content delivery network (CDN) yang lebih dekat dengan pelanggan juga menjadi faktor penentu.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari ITB lainnya, Agung Harsoyo, menjelaskan tambahan spektrum akan langsung berdampak pada kecepatan data, terutama karena mayoritas layanan seluler di Indonesia masih menggunakan teknologi 4G.

    “Jadi, tentu saja, ketika pita frekuensi bertambah misal 2.6GHz), maka bertambah cepat transfer datanya,” kata Agung.

    Agung mengingatkan peningkatan kecepatan pada sisi radio, yang menghubungkan ponsel pelanggan dengan BTS, harus diimbangi dengan ketersediaan jaringan backhaul dan backbone yang cepat serta berkualitas, khususnya melalui dukungan jaringan fiber optik.

    “Jadi, pemerintah perlu men-support penyelenggara jaringan untuk menggelar fiber optik dan selular sekaligus. Inilah era fixed-mobile convergence (FMC),” katanya.

    Di tengah upaya peningkatan infrastruktur tersebut, kinerja internet Indonesia di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren membaik. 

    Berdasarkan laporan Speedtest by Ookla yang dikutip Senin (22/12/2025), Indonesia menempati posisi ketujuh di Asia Tenggara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps.

    Capaian tersebut menempatkan Indonesia di atas Kamboja dan Laos. Kamboja mencatatkan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,18 Mbps, sementara Laos berada di posisi kesembilan dengan kecepatan 47,18 Mbps. Speedtest Global Index tidak mencatat data kecepatan unduh internet mobile di Myanmar dan Timor Leste.

    Meski demikian, posisi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di kawasan. DataIndonesia mencatat Brunei Darussalam masih menjadi negara dengan jaringan internet mobile tercepat di Asia Tenggara per November 2025, dengan median kecepatan unduh mencapai 226,92 Mbps. Singapura berada di posisi kedua dengan 195,65 Mbps, disusul Vietnam sebesar 160,5 Mbps dan Malaysia dengan 141,18 Mbps. Adapun Thailand dan Filipina masing-masing mencatatkan kecepatan 136,91 Mbps dan 54,39 Mbps.

    Speedtest Global Index sendiri membandingkan data kecepatan internet di lebih dari 190 negara, dengan data yang diperbarui setiap pertengahan bulan berdasarkan pengujian di lebih dari 15.000 server di seluruh dunia.

  • IDAI Dorong Pendidikan Anak Tetap Berjalan di Pengungsian Pascabencana Sumatra

    IDAI Dorong Pendidikan Anak Tetap Berjalan di Pengungsian Pascabencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anak-anak di wilayah terdampak bencana di Sumatra terpantau masih menjalani aktivitas sehari-hari di lokasi pengungungsian. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus agar hak-hak anak, terutama akses terhadap pendidikan, tetap terpenuhi.

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mendorong agar proses pembelajaran bagi anak tetap diselenggarakan meski berada dalam keterbatasan. Menurutnya, jika pemulihan pascabencana membutuhkan waktu cukup lama, keberlanjutan pendidikan menjadi hal yang tidak dapat ditunda.

    “Pendidikan anak sebaiknya memang terus berlanjut. Pendidikan itu jangan hanya dipikirkan harus di gedung sekolah saja. Di tenda darurat pengungsian pun, pendidikan harus tetap bisa berjalan,” katanya di Gedung IDAI, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).

    Piprim menilai penyelenggaraan sekolah darurat di pengungsian juga menjadi momentum penting untuk memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat diperkenalkan pada kebiasaan mencuci tangan, pencegahan diare, hingga pemahaman mengenai pentingnya imunisasi.

    Selain aspek kesehatan, sekolah darurat juga dinilai efektif sebagai sarana mengenalkan pemilihan nutrisi yang baik serta keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Menurut Piprim, berbagai materi tersebut dapat dikemas secara sederhana dan disesuaikan dengan kondisi pengungsian.

    “Hal ini juga menjadi imbauan bagi para relawan yang bergerak di bidang pendidikan anak. Pendidikan bagi anak-anak pengungsi perlu tetap berlanjut, meskipun tidak diselenggarakan dalam bentuk sekolah formal,” jelasnya.

    Meski demikian, Piprim menekankan bahwa penyelenggaraan sekolah darurat tetap harus memperhatikan kesiapan mental anak. Pasalnya, tidak sedikit anak yang mengalami trauma setelah bencana, sehingga pendekatan pembelajaran perlu dilakukan secara hati-hati.

    Dalam praktik pendampingan di lapangan, dokter anak dan relawan kerap menggunakan pendekatan kreatif untuk membangun rasa aman, seperti mengajak anak bermain, membuat mainan sederhana dari kertas, hingga mengenakan atribut lucu agar anak merasa lebih nyaman.

    Menurut Piprim, pendekatan tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, asesmen kondisi psikologis anak dinilai penting karena tingkat trauma yang dialami setiap anak berbeda-beda.

    Kondisi psikologis anak, lanjutnya, sangat dipengaruhi oleh situasi prabencana serta tingkat kematangan mental masing-masing. Anak dengan kematangan psikologis yang lebih baik cenderung pulih lebih cepat, sementara anak yang belum matang secara psikologis berisiko mengalami trauma yang lebih mendalam.

    Pada fase ini, Piprim juga menilai anak dapat dikenalkan pada nilai-nilai ketahanan mental, seperti belajar bersabar menghadapi bencana dan memahami bahwa peristiwa tersebut dapat dipetik hikmahnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemulihan psikologis anak secara bertahap.

  • Pemerintah Pastikan Angkutan Nataru Aman, Teddy Tinjau Posko Pemantauan Kemenhub

    Pemerintah Pastikan Angkutan Nataru Aman, Teddy Tinjau Posko Pemantauan Kemenhub

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Senin (22/12/2025) berdiskusi dengan jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan serta para direktur utama BUMN sektor transportasi di Posko Pusat Pemantauan Angkutan Nataru, Kementerian Perhubungan.

    Melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian serius terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra. Namun, di saat bersamaan, pemerintah juga berkewajiban memastikan mobilitas masyarakat pada akhir tahun berjalan aman, nyaman, dan lancar.

    “Masa akhir tahun ini akan ada lebih dari 60 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Pemerintah harus memastikan perjalanan masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, nyaman, dan aman,” ujar Teddy. 

    Untuk mendukung kelancaran arus Nataru, pemerintah menghadirkan Program Diskon Tiket Nataru 2025/2026 di berbagai moda transportasi. Program tersebut mencakup diskon tiket kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 30% untuk tiket ekonomi komersial bagi 1,5 juta penumpang.

    Di sektor angkutan laut, PT PELNI memberikan diskon 20% dari tarif dasar bagi penumpang kelas ekonomi. Sementara itu, pada moda transportasi udara, pemerintah memberlakukan diskon tiket pesawat sebesar 13–14% serta memperpanjang jam operasional bandara guna memperlancar mobilitas penumpang. 

    Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan melalui aplikasi Ferizy. Pemerintah juga memberlakukan pengurangan tarif hingga 20 % di 26 ruas jalan tol, bahkan beberapa ruas tol digratiskan selama periode Nataru.

    Teddy meminta seluruh pimpinan dan jajaran BUMN transportasi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pelayanan dan kenyamanan fasilitas bagi masyarakat. 

    “Jangan anggap ini kegiatan tahunan biasa. Harus ada perbaikan dari tahun sebelumnya,” katanya. 

    Dia juga meminta seluruh jajaran terkait untuk fokus pada pengawasan titik-titik rawan, baik di darat, laut, maupun udara, guna memastikan perayaan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, lancar, dan bebas kecelakaan.

    “Pemerintah menargetkan penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berjalan optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat, sekaligus tetap mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Teddy.

  • Bareskrim Tetapkan Wagub Babel jadi Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu

    Bareskrim Tetapkan Wagub Babel jadi Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) Bangka Belitung, Hellyana sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu.

    Informasi penetapan tersangka ini telah dibenarkan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko melalui pesan singkat.

    “Iya benar [Wagub Babel Hellyana ditetapkan sebagai tersangka]” kata Trunoyudo saat dihubungi, Senin (22/12/2025).

    Berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka yang dilihat Bisnis, Hellyana ditetapkan sejak (17/12/2025). Dia ditetapkan sebagai tersangka Hellyana melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim.

    Masih dalam surat yang sama, Hellyana dipersangkakan Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 93 UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan/atau Pasal 69 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    Sekadar informasi, kasus ini dilaporkan oleh masyarakat Ahmad Sidik pada Senin (21/7/2025). Laporan ini pun teregister dalam nomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM.

    Adapun, pelapor mengendus perkara dugaan ijazah palsu ini dari pemberitaan pada 16 Mei 2025 yang berisi informasi soal kelulusan sarjana Hellyana dari Universitas Azzahra Jakarta pada 2012.

    Namun, berdasarkan penelusuran pelapor, Hellyana memang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Azzahra pada 2013. Hanya saja, status mahasiswa Hellyana tidak aktif sejak 2014. 

    Oleh sebab itu, temuan inilah yang membuat pelapor melaporkan peristiwa dugaan pemalsuan ijazah ini ke Bareskrim Polri.

    Di samping itu, Kuasa Hukum Hellyana, Zainul Arifin menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan ijazah asli yang otentik dari Universitas Azzahra ke penyidik.

    Dia juga menegaskan bahwa kubu Hellyana bakal bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun demikian, Zainul menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah serta meminta agar tidak terjadi penggiringan opini publik dalam perkara ini.

    “Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen, termasuk bukti keaslian ijazah dan bukti bahwa klien kami benar pernah kuliah di Azzahra. Fakta-fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan objektif dalam proses hukum,” pungkasnya.

  • Aprisindo Soroti Aturan Upah Baru, Minta Kebijakan Lebih Berimbang untuk Industri Padat Karya

    Aprisindo Soroti Aturan Upah Baru, Minta Kebijakan Lebih Berimbang untuk Industri Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyoroti penerapan aturan pengupahan baru yang dinilai perlu dikaji secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebih bagi industri padat karya, khususnya sektor alas kaki.

    Direktur Eksekutif Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda, mengatakan kenaikan upah yang tidak selaras dengan pertumbuhan produktivitas berpotensi memicu peningkatan biaya produksi.

    “Pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga maupun tekanan efisiensi tenaga kerja,” kata Billie kepada Bisnis, Senin (22/12/2025). 

    Dia menambahkan bahwa dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, setiap tambahan beban biaya harus dicermati secara matang. Tanpa langkah mitigasi yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan tekanan lanjutan terhadap operasional perusahaan.

    Menurut Billie, mitigasi dan pembinaan perlu dipersiapkan sejak awal, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial. Dengan demikian, penyesuaian kebijakan pengupahan tidak serta-merta berujung pada langkah pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai wadah pelaku industri alas kaki yang bersifat padat karya, Aprisindo menilai kebijakan pengupahan seharusnya mempertimbangkan karakter industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. 

    Oleh karena itu, Aprisindo mengusulkan agar perhitungan upah lebih menitikberatkan pada angka inflasi daerah, bukan pertumbuhan ekonomi.

    Selain itu, Billie menyampaikan bahwa rentang alpha (α) yang digunakan dalam formulasi pengupahan sebaiknya berada pada kisaran 0,1 hingga 0,3. Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan dunia usaha, khususnya industri alas kaki.

    Maka harapan kami kepada pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, agar bijak dalam menetapkan kebijakan pengupahan. Jangan hanya mengejar angka tinggi, tetapi mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

    Dia mengemukakan bahwa pengupahan sektoral yang ramah dan berimbang justru akan menjaga stabilitas industri serta mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja. Hal ini dinilai lebih baik dibandingkan kebijakan upah tinggi yang berujung pada lay-off.

    Aprisindo juga mendorong penguatan konsep tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja. Menurut dia, relasi yang bersifat mutualisme dan berimbang sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan industri, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berat.

    “Jangan sampai kebijakan upah ini bukan mendukung pertumbuhan perekonomian lebih baik tapi malah meningkatkan angka pengangguran dan angka kemiskinan bagi negara,” ujarnya.

    Billie berharap seluruh pemangku kepentingan dapat melihat kondisi ini secara lebih objektif. Kebijakan pengupahan, menurutnya, harus mampu menciptakan iklim industri yang kondusif, menjaga produktivitas tetap stabil, serta sejalan dengan kemampuan pelaku industri yang selama ini berkontribusi membuka lapangan kerja dan menyumbang penerimaan pajak bagi negara.

  • EVMoto Luncurkan Ojek Online Berbasis Motor Listrik, Armada 50.000 Unit

    EVMoto Luncurkan Ojek Online Berbasis Motor Listrik, Armada 50.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — EVMoto resmi meluncurkan platform ojek online atau ride-hailing berbasis kendaraan listrik, dengan menargetkan pengadaan 50.000 unit sepeda motor listrik pada 2026. 

    CEO EVMoto Jason mengatakan bahwa platform akan berfokus pada layanan sepeda motor roda dua pada tahap awal. Selanjutnya, EVMoto berencana mengembangkan layanan ride-hailing kendaraan listrik roda empat dan roda tiga. 

    Lebih lanjut dia mengatakan, peluncuran dilakukan dalam dua tahap, yakni perekrutan pengemudi, kemudian pembukaan layanan untuk umum pada 15 Januari 2026.

    Pada 2026, EVMoto menargetkan merekrut hingga 100.000 pengemudi sepeda motor. Untuk mendukung pengemudi yang belum memiliki kendaraan listrik, EVMoto menggandeng ECGO dengan rencana pengadaan 50.000 unit sepeda motor listrik yang akan disewakan khusus bagi mitra pengemudi.

    “Pada hari peluncuran, EVMoto dan ECGO menandatangani pesanan pembelian tahap awal sebanyak 10.000 unit sepeda motor listrik dengan nilai kontrak mencapai Rp240 miliar. Pengiriman unit tersebut dijadwalkan dimulai pada Maret 2026,” ujar Jason dalam keterangannya dikutip Senin (22/12/2025).

    Jason mengatakan, fokus perseroan pada kendaraan listrik didorong oleh besarnya populasi pengemudi ojek online di Indonesia yang mencapai sekitar 6 juta orang, dengan sekitar 4 juta sepeda motor beroperasi setiap hari. Kendaraan tersebut rata-rata menempuh jarak 150 kilometer per hari.

    Menurut perhitungan EVMoto, penggantian 1 juta sepeda motor berbahan bakar bensin dengan sepeda motor listrik berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida hingga 4,93 juta ton per tahun. Selain itu, biaya produksi sepeda motor listrik diklaim hanya sekitar separuh dari sepeda motor bensin, sementara biaya konsumsi energinya sekitar 30%.

    Penggunaan sepeda motor listrik dinilai mampu menekan biaya operasional pengemudi. Sebagian efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk menurunkan tarif bagi penumpang dan meningkatkan pendapatan pengemudi. 

    “EVMoto menargetkan tarif perjalanan sekitar 70% dari harga pasar saat ini, dengan biaya platform bagi pengemudi diturunkan menjadi 9%, jauh di bawah rata-rata platform lain yang mencapai sekitar 20%,” jelasnya.

    Terkait pemilihan ECGO sebagai mitra strategis, Jason menyebut kerja sama kedua pihak telah terjalin cukup lama. Sepeda motor listrik ECGO dinilai sesuai untuk kebutuhan ride-hailing karena dibekali dua baterai dengan jarak tempuh hingga 140 kilometer per sekali pengisian daya.

    Model dua baterai dengan opsi pengisian mandiri dan penukaran baterai memungkinkan pengemudi mengurangi frekuensi penggantian baterai serta memaksimalkan waktu operasional. Sistem ini juga dinilai fleksibel karena tidak bergantung sepenuhnya pada stasiun penukaran baterai.

    EVMoto menargetkan ekspansi layanan ride-hailing ke 10 kota di Indonesia pada 2026. Saat ini, ECGO disebut sebagai satu-satunya produsen yang mampu menyediakan layanan sepeda motor listrik secara simultan di sejumlah kota dalam waktu relatif singkat.

    Sebagai tambahan informasi, PT EVMoto Teknologi Indonesia (EVMoto) merupakan perusahaan lokal yang dioperasikan oleh tim gabungan Indonesia dan China. Selama ini, EVMoto menjalankan bisnis penyewaan sepeda motor listrik bagi pengemudi ride-hailing. 

  • EVMoto Luncurkan Ojek Online Berbasis Motor Listrik, Armada 50.000 Unit

    EVMoto Luncurkan Ojek Online Berbasis Motor Listrik, Armada 50.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — EVMoto resmi meluncurkan platform ojek online atau ride-hailing berbasis kendaraan listrik, dengan menargetkan pengadaan 50.000 unit sepeda motor listrik pada 2026. 

    CEO EVMoto Jason mengatakan bahwa platform akan berfokus pada layanan sepeda motor roda dua pada tahap awal. Selanjutnya, EVMoto berencana mengembangkan layanan ride-hailing kendaraan listrik roda empat dan roda tiga. 

    Lebih lanjut dia mengatakan, peluncuran dilakukan dalam dua tahap, yakni perekrutan pengemudi, kemudian pembukaan layanan untuk umum pada 15 Januari 2026.

    Pada 2026, EVMoto menargetkan merekrut hingga 100.000 pengemudi sepeda motor. Untuk mendukung pengemudi yang belum memiliki kendaraan listrik, EVMoto menggandeng ECGO dengan rencana pengadaan 50.000 unit sepeda motor listrik yang akan disewakan khusus bagi mitra pengemudi.

    “Pada hari peluncuran, EVMoto dan ECGO menandatangani pesanan pembelian tahap awal sebanyak 10.000 unit sepeda motor listrik dengan nilai kontrak mencapai Rp240 miliar. Pengiriman unit tersebut dijadwalkan dimulai pada Maret 2026,” ujar Jason dalam keterangannya dikutip Senin (22/12/2025).

    Jason mengatakan, fokus perseroan pada kendaraan listrik didorong oleh besarnya populasi pengemudi ojek online di Indonesia yang mencapai sekitar 6 juta orang, dengan sekitar 4 juta sepeda motor beroperasi setiap hari. Kendaraan tersebut rata-rata menempuh jarak 150 kilometer per hari.

    Menurut perhitungan EVMoto, penggantian 1 juta sepeda motor berbahan bakar bensin dengan sepeda motor listrik berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida hingga 4,93 juta ton per tahun. Selain itu, biaya produksi sepeda motor listrik diklaim hanya sekitar separuh dari sepeda motor bensin, sementara biaya konsumsi energinya sekitar 30%.

    Penggunaan sepeda motor listrik dinilai mampu menekan biaya operasional pengemudi. Sebagian efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk menurunkan tarif bagi penumpang dan meningkatkan pendapatan pengemudi. 

    “EVMoto menargetkan tarif perjalanan sekitar 70% dari harga pasar saat ini, dengan biaya platform bagi pengemudi diturunkan menjadi 9%, jauh di bawah rata-rata platform lain yang mencapai sekitar 20%,” jelasnya.

    Terkait pemilihan ECGO sebagai mitra strategis, Jason menyebut kerja sama kedua pihak telah terjalin cukup lama. Sepeda motor listrik ECGO dinilai sesuai untuk kebutuhan ride-hailing karena dibekali dua baterai dengan jarak tempuh hingga 140 kilometer per sekali pengisian daya.

    Model dua baterai dengan opsi pengisian mandiri dan penukaran baterai memungkinkan pengemudi mengurangi frekuensi penggantian baterai serta memaksimalkan waktu operasional. Sistem ini juga dinilai fleksibel karena tidak bergantung sepenuhnya pada stasiun penukaran baterai.

    EVMoto menargetkan ekspansi layanan ride-hailing ke 10 kota di Indonesia pada 2026. Saat ini, ECGO disebut sebagai satu-satunya produsen yang mampu menyediakan layanan sepeda motor listrik secara simultan di sejumlah kota dalam waktu relatif singkat.

    Sebagai tambahan informasi, PT EVMoto Teknologi Indonesia (EVMoto) merupakan perusahaan lokal yang dioperasikan oleh tim gabungan Indonesia dan China. Selama ini, EVMoto menjalankan bisnis penyewaan sepeda motor listrik bagi pengemudi ride-hailing. 

  • KPK Tahan Kasi Datun terkait Kasus Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan Kasi Datun terkait Kasus Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi, terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kejaksaan Negeri HSU.

    Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif sejak pukul 12.50 WIB hingga 19.38 WIB. Dia tampak mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap TAR dalam kapasitas sebagai tersangka, terkait dugaan tindak pemerasan di lingkungan Kejari HSU, malam ini penyidik langsung melakukan penahanan terhadap TAR,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (22/12/2025).

    Budi menyampaikan penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, Senin 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2026.

    Diketahui, Tri Taruna sempat menabrak petugas KPK saat giat tangkap tangan dilakukan. Meski begitu dia menepis tragedi tersebut.

    “Enggak pernah saya nabrak,” katanya.

    Saat konferensi pers Sabtu (20/12/2025), KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB) sebagai tersangka.

    Pada konferensi pers itu, Tri Taruna tidak dihadirkan karena dirinya kabur dan sempat menabrak petugas saat petugas KPK melakukan tangkap tangan di wilayah HSU.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

    “Bahwa penerimaan uang tersebut, berasal dari dugaan tindak pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” ucap Asep, Sabtu (20/12/2025).

    Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dilakukan dengan modus agar laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

    Asep menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November–Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

    Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asis menerima Rp63,2 juta per periode Februari–Desember 2025.

    Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

    Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta.

    KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.

  • Pabrik Plasma Pertama RI Diharapkan Akhiri Krisis Pasokan Obat Derivat di RS

    Pabrik Plasma Pertama RI Diharapkan Akhiri Krisis Pasokan Obat Derivat di RS

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menilai kehadiran pabrik fraksionasi plasma darah nasional pertama di Indonesia akan mengakhiri kekhawatiran akan keterbatasan pasokan obat derivat plasma yang selama ini bergantung 100% impor. 

    Pabrik yang dibangun melalui kerja sama SK Plasma dan Indonesia Investment Authority (INA) itu disebut langkah strategis dalam memperkuat ketahanan obat nasional. Operasional pabrik akan dimulai pada Desember 2026 mendatang. 

    Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi mengatakan, pihaknya sebagai penyerap farmasi nasional lega dengan kabar pembangunan pabrik fraksionasi plasma darah tersebut yang akan menghasilkan obat derivat plasma (plasma derived medicinal products/PDMP) seperti albumin, imunoglobulin, dan faktor pembekuan darah.

    “Produksi dalam negeri akan mengurangi risiko kekosongan obat yang selama ini sering terjadi akibat keterlambatan impor,” kata Hanafi kepada Bisnis, Senin (22/12/2025). 

    Sebab, selama ini Indonesia hampir 100% bergantung pada impor PDMP. Kondisi ini membuat ketahanan obat derivat plasma sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga internasional, serta risiko geopolitik dan logistik.

    Dia pun meyakini dengan beroperasinya pabrik fraksionasi plasma di dalam negeri, ketergantungan impor berpotensi berkurang signifikan secara bertahap.

    “Ketersediaan obat pun menjadi lebih terjamin dan terkontrol, serta mendukung amanat kemandirian farmasi nasional,” terangnya. 

    ARSSI menilai inisiatif pembangunan pabrik fraksionasi plasma ini sejalan dengan kebijakan strategis nasional, khususnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 (ketahanan kefarmasian), dan Permenkes No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang industri farmasi.

    Hanafi menyebut, kehadiran fasilitas produksi obat derivat juga akan memberikan kepastian akan pasokan yang lebih baik, terutama untuk kasus gawat darurat dan penyakit kronis.

    “Hal ini juga untuk memikirkan ketersediaan stok untuk rumah sakit swasta yang di ujung pelosok Indonesia,” imbuhnya. 

    Di sisi lain, dalam jangka menengah dan panjang, pengelola rumah sakit juga berharap biaya produksi lokal lebih terkendali dibandingkan harga impor. 

    “Hal ini membuka peluang harga PDMP menjadi lebih rasional dan stabil, meskipun pada fase awal operasional efisiensi belum langsung optimal,” jelasnya. 

    Dengan harga dan pasokan yang lebih stabil, dia memperkirakan beban klaim BPJS untuk terapi berbasis PDMP berpotensi lebih terkendali. 

    Namun, ARSSI menekankan pentingnya sinkronisasi harga e-katalog, dengan harga riil di lapangan. Tak hanya itu, diperlukan evaluasi tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs), yang ke depan menjadi Indonesia Diagnosis Related Group (INA DRG), serta kejelasan skema pengadaan.

    “Ini penting agar rumah sakit tidak mengalami mismatch tarif dan biaya riil,” pungkasnya. 

  • Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga Benih Lobster, KPK Umumkan Ada Celah Korupsi

    Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga Benih Lobster, KPK Umumkan Ada Celah Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah celah korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Penemuan celah korupsi merupakan hasil monitoring dan pencegahan KPK yang sepanjang 2025 telah menyelesaikan 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan kajian tersebut mencakup identifikasi potensi korupsi pada sejumlah program strategis, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, pinjaman luar negeri, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta budi daya Benih Bening Lobster (BBL).

    Selain itu, KPK juga mengkaji Program Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai memiliki kerentanan korupsi pada aspek desain kebijakan, regulasi, dan tata kelola program.

    “Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan,” kata Tanak dalam konferensi pers laporan kinerja KPK akhir tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program MBG, khususnya terkait mekanisme pengadaan melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper). Skema tersebut dinilai berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan program, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas.

    Tanak mengimbau para pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan regulasi, penataan mekanisme pengadaan, serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

    “Selain itu, dalam kajian Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan kajian kebijakan budidaya Benih Bening Lobster (BBL), KPK mengidentifikasi sejumlah kelemahan tata kelola dan regulasi,” jelasnya.

    Tanak menambahkan, sebagian rekomendasi hasil kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dalam bentuk rencana aksi.

    Senada dengan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa hasil kajian dari kedeputian pencegahan dan monitoring menunjukkan mekanisme pengadaan bantuan pemerintah masih memiliki proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

    Ke depan, hasil kajian tersebut akan disampaikan melalui kanal jaga.id pada akhir 2025 agar dapat dipantau oleh publik.

    “Selain dilakukan secara informasi, secara aplikasi, itu juga dikoordinasikan dengan pihak kementerian lembaga yang membidangi apa yang menjadi bahan kajian,” tandasnya.