Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Alasan KPK Belum Kunjung Tahan Eks Petinggi Hyundai E&C Meski Sudah Tersangka

    Alasan KPK Belum Kunjung Tahan Eks Petinggi Hyundai E&C Meski Sudah Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik belum ditahannya mantan General Manager Hyundai Engineering and Construction (Hyundai E&C) Herry Jung dalam kasus suap izin pembangunan PLTU Cirebon 2. 

    Sebelumnya, Herry Jung telah diperiksa dari pagi hingga malam hari oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (26/5/2025). Dia pun telah ditetapkan tersangka sejak akhir 2019 lalu. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pun mengonfirmasi pertanyaan wartawan ihwal kapasitas pemeriksaan Herry pada Senin lalu. Dia membenarkan bahwa mantan petinggi anak usaha Hyundai itu diperiksa sebagai tersangka. 

    “Ya, status pemeriksaan terhadap saudara HJ adalah sebagai tersangka,” ungkap Budi kepada wartawan, dikutip Kamis (29/5/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis Senin lalu, Herry turut didampingi oleh penasihat hukumnya saat pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK sekitar tiga hari yang lalu. Itu menandakan bahwa Herry diperiksa bukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain. 

    Adapun mengenai alasan belum ditahannya Herry, Budi menyebut penyidik masih membutuhkan keterangan-keterangan dari saksin lainnya sebelum resmi melakukan penahanan. 

    “KPK masih mendalami keterangan-keterangan dari saksi lainnya. [Materi pemeriksaan] sudah masuk materi penyidikan. Nanti akan kami sampaikan,” ujarnya. 

    Di sisi lain, sehari setelahnya, KPK pun turut memeriksa mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Saat ini, Sunjaya sudah berstatus terpidana dan menjalani masa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Herry diketahui masuk ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 08.10 WIB, Senin (26/5/2025). Kemudian, dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.20 WIB. Padahal, dia sudah ditetapkan tersangka sejak beberapa tahun yang lalu.

    Pria itu tidak mengutarakan sepatah kata pun kepada awak media kendati ditanyakan ihwal pemeriksaannya selama seharian itu. Dia hanya bungkam dan berjalan menuju pintu keluar bersama dengan penasihat hukumnya. 

    “Permisi ya. Sudah fotonya, ya, terima kasih,” kata penasihat hukum Herry kepada awak media sambil berjalan keluar area KPK. 

    Herry enggan merespons pertanyaan apabila dia mengetahui soal proyek PLTU Cirebon 2, yang dikerjakan oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Dia juga tak merespons pertanyaan ihwal dugaan yang disangkakan kepadanya ihwal pemberian suap ke Bupati Cirebon saat itu, Sunjaya Purwadisastra. 

    Dia tetap bungkam sampai berjalan keluar KPK menuju arah Hotel Kuningan, Jakarta Selatan. 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

    Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.

    Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.

    Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno. 

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.

    Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

  • Ketika Presiden Prabowo Antar Macron dan Brigitte Menyusuri Borobudur

    Ketika Presiden Prabowo Antar Macron dan Brigitte Menyusuri Borobudur

    Bisnis.com, MUNGKID — Sinar matahari sore menyorot lembut relief-relief purba Candi Borobudur saat sebuah boogie car kecil melaju perlahan di pelataran.

    Presiden Prabowo Subianto menyetir sendiri boogie car tersebut. Dia menyopiri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron menyusuri salah satu situs warisan budaya dunia paling megah di Asia Tenggara.

    Kunjungan pada Kamis siang (29/5/2025), itu tak hanya menjadi ajang diplomasi, tetapi juga memperlihatkan sisi lain dari para pemimpin negara.

    Prabowo, dalam balutan kemeja santai berwarna putih terlihat rapi, tampak hangat dan akrab saat menyambut Macron. Tak lama kemudian, mereka berdua berpose dengan latar megah Borobudur, bersalaman erat sambil berbincang ringan, seakan dua sahabat lama yang tengah berbagi cerita.

    Tak jauh di belakang, Brigitte Macron dan Didit Hediprasetyo ikut serta dalam rombongan kecil itu.

    Bersama-sama mereka menaiki boogie car yang disiapkan khusus untuk membawa tamu negara ke tangga utama candi.

    Prabowo duduk sebagai pengemudi, dengan Macron di sisi kirinya. Brigitte dan Didit duduk di bangku belakang, menikmati perjalanan singkat penuh makna di tengah suasana khidmat kompleks candi.

    Setibanya di kaki tangga candi, keempatnya melanjutkan perjalanan ke atas menggunakan stairlift, solusi modern untuk menjangkau situs bersejarah tanpa mengurangi nilai dan keanggunannya. 

    Stairlift ini memang telah dipersiapkan guna memfasilitasi kunjungan yang berlangsung dalam waktu terbatas, tetapi tetap mengutamakan kenyamanan dan penghormatan terhadap situs budaya.

    Dalam perjalanan yang singkat itu, tersirat pesan kuat bahwa sejarah, budaya, dan persahabatan bisa menyatu dalam satu momen yang sederhana namun sarat makna di antara batu-batu sunyi Borobudur yang menyimpan ribuan kisah sepanjang zaman.

  • Yusril Bantah Kabar Perundingan Rahasia RI-Israel Demi Jadi Anggota OECD

    Yusril Bantah Kabar Perundingan Rahasia RI-Israel Demi Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel, Ynet, tentang perundingan rahasia terkait proses keanggotan Indonesia di Organisation for Economic Cooperation dan Development (OECD). 

    Salah satu bantahan Yusril adalah isu ‘menormalisasi’ hubungan kedua negara sebagai timbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tetao OECD. 

    “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” jelas Yusril melalui siaran pers, Kamis (29/5/2025). 

    Tidak hanya itu, Yusril turut menilai istilah ‘menormalisasi hubungan’ yang digunakan Ynet itu tidak benar, lantaran kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik sejak awal.

    Meski demikian, politisi berlatar belakang advokat senior itu mengakui bahwa Israel pernah menyampaikan wacana untuk mendukung pencalonan Indonesia di OECD dengan starat pembukaan hubungan diplomatik. 

    “Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujar Yusril.

    Yusril lalu menjelaskan, keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak pernah mensyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. Dia pun menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan soal hubungan Indonesia-Israel, termasuk saat dirinya menghadiri Sidang OECD di Paris, akhir Maret 2025 lalu. 

    “Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” terangnya. 

    Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.

    Pada keterangan yang sama, Yusril turut menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel dalam konteks solusi dua negara, guna menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Dia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten pada posisnya yakni mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah. 

    “Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkasnya.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, situs media daring Ynet memang memberitakan soal dugaan Indonesia tengah berupaya menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya untuk menjadi anggota OECD. Berita itu pernah diunggah 10 April dan 4 Oktober 2024. 

    Pada pemberitaan 4 Oktober 2024, Ynet menyebut mendapatkan informasi bahwa Indonesia menyepakati untuk normalisasi hubungan dengan Israel sebagai timbal balik untuk dukungan sebagai anggota OECD. Hal itu usai perundingan rahasia antara kedua negara serta OECD.

    Kemudian, pada Rabu (28/5/2025), Ynet juga ikut memberitakan pernyataan Presiden Prabowo ihwal kesiapan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah negara tersebut mengakui negara dan kemerdekaan Palestina. 

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

  • Birunya Langit Borobudur Saat Kunjungan Prabowo dan Macron

    Birunya Langit Borobudur Saat Kunjungan Prabowo dan Macron

    Bisnis.com, MAGELANG — Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, ini, Kamis (29/5/2025).

    Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda diplomatik Macron selama kunjungannya ke Indonesia.

    Macron dan Prabowo tampak kompak mengenakan baju lengan panjang berwarna putih. Setelah sempat menyapa awak media, Macron dan Prabowo mulai mengelilingi candi Buddha terbesar di dunia tersebut.

    Cuaca di sekitar Candi Borobudur cukup cerah. Langit tampak biru terang saat Macron dan Prabowo menikmati peninggalan peradaban Jawa Kuno, tepatnya Dinasti Syailendra, itu.

    Adapun dalam kunjungannya hari ini, Macron terlebih dulu hadir di Akademi Militer alias Akmil Magelang. Macron disambut oleh upacara militer dari para taruna Akmil.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengamini bahwa kedua pemimpin negara dijadwalkan tiba di kawasan Borobudur untuk meninjau langsung salah satu warisan budaya dunia tersebut.

    Selain sebagai simbol kerja sama budaya, kunjungan ini juga disebut-sebut menjadi bagian dari pembicaraan bilateral mengenai pariwisata, pelestarian situs sejarah, serta kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis.

    “Akan ke Borobudur,” kata Sjafrie kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Tak hanya Borobudur, Macron juga dijadwalkan berkunjung ke Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sjafrie mengungkap di Akmil Magelang, Macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis. 

    Dia menyebut di Akmil Magelang terdapat sejumlah prajurit perwira hingga bintara mahir berbahasa Prancis dan akan diberangkatkan ke negara tersebut.

    “Presiden macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis dimana para prajurit-prajurit perwira dan juga bintara yang akan berangkat ke Prancis sudah mahir untuk bahasa Prancis,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Hasan menyebut kunjungan ke Borobudur merupakan permintaan Macron. Nantinya, Macron juga akan didampingi Prabowo.

    “Dan ada permintaan dari pemerintah Perancis, Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur,” tutur Hasan, Selasa (27/5/2025).

    Sejumlah persiapan kunjungan Macron ke Borobudur juga telah disiapkan. Salah satunya pemasangan stairlift yang disebut untuk memudahkan kunjungan sehingga dapat mengefisiensi waktu.

    “Dan untuk itu, pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Perancis ke Borobudur. Nanti beliau akan ditemani oleh Presiden Prabowo, rencananya selama di sana. Dan pihak pengelola menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan,” pungkas Hasan.

  • Sengketa Lahan Disebut Jadi Tantangan Capai Swasembada Pangan

    Sengketa Lahan Disebut Jadi Tantangan Capai Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa lahan menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam mencapai swasembada pangan.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada aspek krusial yang masih luput dari perhatian pemerintah, yakni terkait penyelesaian ketimpangan struktural dalam relasi produksi pertanian.

    Padahal, kata Eliza, swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto menjadi agenda utama. Serangkaian kebijakan yang digulirkan pemerintah di antaranya transformasi kelembagaan yang mengelola pangan, revitalisasi infrastruktur pengairan, regenerasi petani, riset dan pengembangan, penambahan jumlah penyuluh, kepastian status kepemilikan lahan, hingga integrasi dari hulu ke hilir.

    Menurutnya, reforma agraria yang diusung semestinya bukan lagi sekadar legalisasi lahan yang sudah dimiliki petani, melainkan redistribusi kepada petani berlahan sempit dan petani tanpa lahan.

    Eliza menuturkan bahwa efektivitas reforma agraria harus didukung program komprehensif, yakni dengan adanya jaminan harga, akses pasar, kredit, sarana produksi, teknologi, hingga pendidikan dan pelatihan.

    “Sudah petani kita lahannya sempit-sempit, diperparah dengan konflik lahan. Akar konflik lahan terletak pada persoalan struktural yang kompleks. Tumpang tindih klaim kepemilikan akibat sistem administrasi pertanahan yang belum tuntas,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Lebih lanjut, Eliza menyebut perbedaan sistem hukum antara hukum negara dan hukum adat yang belum terharmonisasi dan perampasan tanah di Indonesia juga merupakan isu serius yang melibatkan akuisisi lahan skala besar oleh perusahaan atau investor.

    “Kondisi ini seringkali merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Biasanya ini pertanian suka trade off dengan perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

    Selain faktor lahan, persoalan terkait inovasi teknologi juga belum sepenuhnya digunakan oleh para petani, sehingga menyebabkan produktivitas pangan Indonesia tidak optimal.

    Tantangan lainnya dalam mencapai swasembada pangan adalah perubahan iklim. Sebab, faktor ini akan membuat produksi dan distribusi makanan menjadi lebih sulit dan lebih mahal.

    “Kesejahteraan petani pun makin tergerus oleh perubahan iklim. Kerentanan yang tidak diantisipasi dan diminimalisir dapat berdampak tergerusnya pendapatan dan berkurangnya aset petani,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Eliza menambahkan pengairan alias irigasi merupakan kunci agar tanaman bisa tumbuh optimal. Di sisi lain, sambung dia, saat ini mayoritas irigasi rusak berat akibat kurang terurus, pendangkalan, atau bahkan tersumbat akibat pembangunan infrastuktur maupun perumahan.

    “Jika ingin swasembada, tetapi masih mengabaikan aspek ketimpangan struktur relasi produksi dan aspek keberlanjutan, lagi-lagi akan mengulang kegagalan yang sama kaya zaman Orba,” ungkapnya.

    Untuk itu, Eliza menilai Indonesia perlu melakukan penguatan kapasitas produksi domestik dalam mendukung kedaulatan pangan. Di samping itu, kerja sama antarnegara juga dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ini secara efektif untuk berbagi pengetahuan dan teknologi. 

  • KPK Mulai Telusuri Aliran Dana dari Pemerasan Agen TKA di Kasus Kemnaker

    KPK Mulai Telusuri Aliran Dana dari Pemerasan Agen TKA di Kasus Kemnaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri aliran uang hasil pemerasan agen Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh sejumlah pihak internal di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Untuk diketahui, KPK telah mmemeriksa sejumlah saksi serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti pada kasus tersebut. Sebanyak delapan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, aliran dana hasil pemerasan agen TKA yang mengurus izin di Kemnaker itu didalami dari sejumlah saksi yang telah diperiksa belakangan ini. 

    “Dari beberapa saksi yang telah dipanggil, penyidik diantaranya mendalami terkait dengan aliran uang yang berasal dari agen TKA. Jadi, kita akan telisik dan telusuri aliran-aliran uang itu kepada siapa saja, kepada pihak-pihak mana saja,” ungkapnya kepada wartawan, dikutip Kamis (29/5/2025). 

    Selain itu, lembaga antirasuah turut mendalami proses penerbitan dokumen-dokumen izin untuk memasukkan TKA ke Indonesia. Penyidik mencermati apabila ada hal-hal terkait dengan dugaan pemerasan yang tengah diusut. 

    Namun demikian, Budi masih enggan memerinci berapa perusahaan agen TKA yang diduga diperas saat mengurus izin Kemnaker. Sejauh ini, KPK menyebut hasil pemerasan yang dimaksud yang telah ditemukan berjumlah Rp53 miliar pada periode 2020-2023. Angka itu bakal berkembang sejalan dengan proses penyidikan. 

    “Termasuk KPK juga tentunya akan mendalami dan menelusuri pihak-pihak lain yang kemungkinan juga terlibat ataupun terduga masuk di dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait dengan ketenaga kerjaan ini,” ujar Budi. 

    Menurutnya, isu ketenagakerjaan sangat dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kasus tersebut menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola ketenagakerjaan Indonesia. 

    “Artinya jika kita memasukkan TKA-TKA yang mungkin kurang sesuai atau kurang kompeten itu juga akan berdampak pada iklim ketenagakerjaan di Indonesia,” tuturnya. 

    Adapun KPK telah menetapkan total delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Penyidikan kasus Kemnaker itu dimulai pada Mei 2025. 

    Lembaga antirasuah menduga para tersangka dari internal Kemnaker itu melakukan pemerasan terhadap agen TKA serta menerima gratifikasi. Pihak Kemnaker juga sudah melakukan pencopotan terhadap pejabat terkait. 

  • Surplus Neraca Dagang April 2025 Kian Menyusut, Simak Proyeksinya

    Surplus Neraca Dagang April 2025 Kian Menyusut, Simak Proyeksinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data ekspor impor dan neraca perdagangan barang Indonesia April 2025 pada pekan depan, Senin (2/5/2025) pukul 11.00 WIB.

    Perilisan data neraca perdagangan ini berubah dari yang awalnya setiap pertengahan bulan menjadi setiap awal bulan. Artinya, data kinerja ekspor-impor bulanan akan keluar lebih lama dari yang awalnya dua pekan setelah bulan berakhir menjadi empat pekan setelah bulan berakhir.

    Plt. Kepala Biro Humas dan Hukum BPS Melly Merlianasari mengklaim perubahan jadwal tersebut merupakan hasil dari evaluasi internal agar kualitas data yang diterima publik bisa meningkatkan.

    Melly menjelaskan selama ini data neraca perdagangan yang dirilis BPS Pusat setiap tengah bulan merupakan “angka sementara”. Kemudian, BPS Provinsi merilis “angka tetap” pada awal bulan.

    BPS melihat masih banyak publik yang belum menyadari bahwa rilis data ekspor-impor yang dilakukan kantor pusat pada pertengahan bulan hanya “angka sementara”. Akhirnya, BPS memutuskan untuk merilis “angka tetap” ekspor-impor secara serentak baik di tingkat nasional maupun provinsi pada awal bulan.

    “Dengan perubahan ini, data bisa lebih konsisten bila dirilis angka tetap, baik di nasional maupun provinsi,” ujar Melly kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).

    Adapun surplus neraca perdagangan diproyeksikan masih akan kembali berlanjut pada April 2025, meski nilainya menurun. Berdasarkan konsensus 20 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah atau median estimasi neraca dagang mencapai US$2,95 miliar. 

    Proyeksi neraca dagang April 2025 terendah berada di angka US$4 juta dan tertinggi senilai US$4,69 miliar. 

    Nilai tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau pada Maret 2025 senilai US$4,33 miliar.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan neraca perdagangan pada April 2025 akan mengalami surplus sebesar US$2,45 miliar.

    Menurutnya, ekspor akan meningkat 3,57% secara tahunan (year on year/YoY) namun turun 12,61% secara bulanan (month on month/MoM). Sejalan, impor diperkirakan naik 5,73% secara tahunan tetapi turun 5,58% secara bulanan.

    “Terms of trade melambat karena harga komoditas ekspor banyak yang turun terutama gas, metal [nickel, copper, tin], perkebunan [CPO, karet, kopi] lebih tajam dibandingkan komoditas impor [minyak, gandum yang turun],” jelas David kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

  • AHY Siap Cari Investor Proyek Tanggul Laut Raksasa

    AHY Siap Cari Investor Proyek Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bakal segera mencari investor yang bakal menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    AHY menegaskan, proyek tersebut bakal ditawarkan dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) yang bakal digelar pada 11 – 12 Juni 2025 di Jakarta.

    “Tadi disebutkan benar, karena Giant Sea Wall adalah salah satu bisa dikatakan proyek besar yang bukan setahun dua tahun tapi akan butuh waktu sekian tahun ke depan proyeksinya. Sehingga, dibutuhkan pendanaan yang juga kredibel, meaningful dan juga berkelanjutan,” jelas AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (27/5/2025) malam.

    AHY menjelaskan, saat ini pihaknya masih menggodok skema pendanaan untuk proyek Giant Sea Wall yang bakal dipamerkan di ajang ICI tersebut. 

    Terlebih, tambah AHY, investasi ini haruslah memberikan keuntungan pada investor. Sehingga, terciptanya keuntungan dua belah pihak baik bagi pemerintah Indonesia maupun bagi investor.

    “Tentu itulah yang akan menjadi pembicaraan kita nanti, karena pasti tidak bisa kita menetapkan ini begini caranya. Jadi dipastikan dulu, sedangkan kita akan berkomunikasi dengan siapapun yang tertarik walaupun kita sudah berikan koridor. Jadi ada beberapa opsi, ada beberapa opsi yang juga sekali lagi harus saling menguntungkan,” tegasnya.

    AHY menyebut, nantinya agenda tersebut bakal dihadiri oleh investor potensial dari sejumlah negara yang tersebar di wilayah Asia, Eropa hingga Amerika.

    “Kami selama ini, selama 6 bulan terakhir ini terus berkomunikasi dengan berbagai negara, berbagai stakeholders. Tidak hanya di Asia, tapi juga Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Asal tahu saja, proyek Giant Sea Wall yang bakal membentang dari Banten hingga Gresik telah resmi mendapat cap proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, kejelasan status PSN proyek Giant Sea Wall itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan tekadnya untuk segera memulai pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang bakal terbentang di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dapat mulai fokus melakukan pembangunan tersebut. 

    “Saya tak tahu berapa tahun tapi Insya Allah dengan tekad, kita akan capai dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur,” kata Prabowo dalam agenda Penutupan Kongres VI Demokrat, Rabu (26/2/2025).

  • Momen Prabowo Ajak Macron Naik Maung dan Helikopter Menuju Akmil Magelang

    Momen Prabowo Ajak Macron Naik Maung dan Helikopter Menuju Akmil Magelang

    Bisnis.com, WATES – Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron di Bandara Internasional Yogyakarta, Kamis (29/5/2025) pagi.

    Setelah berbincang sejenak di ruang VIP, keduanya langsung melanjutkan perjalanan menuju Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, tetapi bukan dengan kendaraan biasa.

    Menurut pantauan langsung, tampak momen unik ketika Prabowo mengajak Macron menaiki kendaraan taktis Maung berwarna putih, yang sering dipakai dalam tugas-tugas kenegaraan.

    Kedua kepala negara itu pun duduk berdampingan di kursi belakang, Prabowo dan Macron terlihat santai tetapi penuh semangat, sementara Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya duduk di kursi depan.

    Petualangan darat ini berlanjut ke jalur udara. Setelah tiba di landasan helikopter, Letkol Teddy turun lebih dulu dan masuk ke helikopter putih-merah bertuliskan “Republik Indonesia”.

    Tak lama kemudian, Macron dan Prabowo menyusul — keduanya tampil serasi dengan kemeja putih — untuk meneruskan perjalanan ke Magelang lewat udara.

    Di Akmil, Macron dijadwalkan meninjau laboratorium bahasa Prancis yang disiapkan bagi prajurit Indonesia yang akan menempuh pendidikan militer di Prancis. Kunjungan ini menandai salah satu momen penting dalam kerja sama pertahanan kedua negara.

    Setelah agenda di Magelang, Macron dan Prabowo dijadwalkan menutup hari dengan kunjungan ke situs bersejarah Candi Borobudur, menambah nuansa budaya dalam lawatan kenegaraan yang penuh aksi ini.

  • Hilirisasi Pasir Silika Masih Minim di Tengah Potensi yang Melimpah

    Hilirisasi Pasir Silika Masih Minim di Tengah Potensi yang Melimpah

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Penambang Pasir Kuarsa (Hipki) mengungkap tantangan terbesar yang tengah dihadapi saat ini yakni permintaan atau daya serap komoditas yang masih minim di pasar domestik. 

    Padahal, pasir kuarsa atau silika telah ditetapkan sebagai salah satu dari 47 mineral kritis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2023 lalu. Bahkan, silika juga menjadi mineral strategis yang dimiliki Indonesia.

    Ketua Umum Hipki Ady Indra Pawennari mengatakan faktanya hingga saat ini pengembangan ke hilir dari pasir silika masih tersendat sehingga penambang masih sepenuhnya mengekspor. 

    “Tantangan terbesarnya masih ketersediaan san daya serap. Pasar domestik pasir silika untuk diolah menjadi solar panel di dalam negeri masih sangat terbatas, bahkan mungkin belum ada,” kata Ady kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025). 

    Mestinya, pemanfaatan pasir silika di dalam negeri dapat digunakan untuk industri kaca, industri semen, industri keramik, dan industri barang dari semen. Bahkan, silika juga menjadi bahan baku penting ntuk industri solar panel.

    Namun, hingga saat ini Indonesia baru memiliki industri perakitan silicon wafers menjadi solar panel. Tapi yang mengolah pasir kuarsa menjadi silicon wafers kita belum punya.

    “Industri pengolahan material dari pasir kuarsa menjadi ingots dan silicon wafers sebelum diproses menjadi solar panel belum ada di Indonesia. Maka sampai saat Hipki belum ada menerima permintaan dari industri dalam negeri,” ujarnya. 

    Di samping itu, dalam data Kementerian ESDM data sumber daya dan cadangan pasir kuarsa pada 2023 berada di 478 lokasi dengan total sumber daya sebanyak 13,47 miliar ton dengan total cadangan 3,40 miliar ton.

    Kendati demikian, Kementerian Perindustrian per September 2023 mengklaim pemanfaatan pasir kuarsa di sisi industri hulu telah mencapai 65,32% yang menghasilkan tiga jenis produk utama yaitu pasir silika, tepung silika dan resin coated sand. 

    Adapun, kapasitas pengolahan tersendiri (tidak terintegrasi dengan tambang) sebesar 738.536 ton/tahun yang telah dipasang oleh 21 perusahaan di bawah binaan Kementerian Perindustrian. 

    Di samping itu, Hipki juga menyoroti masalah regulasi dan kebijakan. Untuk diketahui, perizinan pertambangan pasir kuarsa saat ini berada pada kewenangan gubernur, termasuk penentuan Harga Patokan Mineral (HPM) yang menjadi acuan untuk menghitung pajak daerah. 

    Sementara, besaran pajak daerah menjadi kewenangan kabupaten. Menurut Ady, regulasi yang ada saat ini seringkali diterjemahkan berbeda di setiap daerah, belum lagi terdapat ego sektoral dinas-dinas terkait, membuat tidak ada kepastian aturan yang bisa dijadikan acuan secara nasional. 

    “Akibatnya perizinan menjadi semakin rumit sehingga banyak perusahaan yang berhenti di tengah jalan. Bahkan, saat izinnya belum selesai berproses,” tambahnya. 

    Tak hanya itu, Ady juga menuturkan terdapat masalah mentalitas birokrasi yang sangat berorientasi jangka pendek. Di beberapa daerah, dia melihat HPM pasir kuarsa dan pajak daerah dipatok begitu tinggi, bahkan tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Misalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa Dasar pengenaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB yang dihitung perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan (HPM) tiap jenis MBLB pada mulut tambang. 

    Namun, ada provinsi yang menetapkan HPM bukan pada harga di mulut tambang, tapi di stockpile pelabuhan. Bahkan, di atas tongkang. Alhasil, pajak melambung tinggi yang membuat banyak proyek tambang pasir kuarsa menjadi tidak layak secara ekonomi. 

    “Akibatnya, daya tarik investasi menurun dan daya saing melemah. Tidak ada insentif sama sekali. Sementara, kalau kita berpikir industri dan jangka panjang, maka ekosistem investasi harus dibuat menarik dan kompetitif,” jelasnya. 

    Oleh karena itu, dari sisi hilir, pemerintah diminta harus mempercepat pengembangan indsutri solar panel dalam negeri, sebagai bagian dari ekosistem energi terbarukan (EBT). Dengan demikian pasar domestik menjadi terbuka.

    “Kedua, sederhanakan regulasi/proses perizinan. Jangan sampai ada celah tumpang tindih yang dapat memicu ego sektoral sehingga tidak ada kepastian perizinan,” jelasnya. 

    Ketiga, dia juga meminta peninjauan kembali semua regulasi di daerah terkait pasir kuarsa dan cabut atau intervensi yang dianggap tidak ramah investasi dan tidak berorientasi jangka panjang.