Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA — Prancis dan Singapura menandatangani kesepakatan luas untuk meningkatkan kerja sama tenaga nuklir dan energi bersih. 

    Kesepakatan itu ditandatangani ditengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Negeri Singa. 

    Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (30/5/2025), Macron mengatakan, kesepakatan tersebut juga mencakup kolaborasi dunia maya dan pertahanan. Dia menuturkan, Prancis dan Singapura bukan hanya mitra, tetapi juga teman tepercaya.

    Macron sedang dalam perjalanan keliling Asia Tenggara yang telah membawanya ke Vietnam dan Indonesia. Dia berupaya menempatkan Prancis sebagai penyeimbang AS dan China, dua mitra ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

    “Sebagai negara Indo-Pasifik, Prancis berdiri berdampingan dengan Singapura dalam menggarisbawahi pentingnya hukum internasional di kawasan tersebut, khususnya terkait kebebasan navigasi,” kata Macron dikutip dari Bloomberg. 

    Macron berusaha menonjolkan daya tarik yang ditawarkan Prancis. Dia menyatakan, Prancis bukanlah China atau AS seraya menambahkan negaranya tidak bergantung pada keduanya tetapi berupaya bekerja sama dengan keduanya.

    “Ini persis pandangan yang sama dengan banyak negara dan banyak orang di kawasan ini,” kata pemimpin Prancis.

    Wong menyambut baik komitmen Prancis terhadap kawasan tersebut, saat ia meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, yang pertama antara Singapura dengan negara Eropa.

    “Prancis memimpin jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk melibatkan Asia Tenggara dan ASEAN dengan cara yang lebih signifikan, menurut saya, merupakan keharusan strategis yang penting bagi kami,” kata Wong. 

    Dia menambahkan, negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut membuatnya lebih stabil.

    Adapun, Wong mengajak Macron ke pusat jajanan kaki lima pada malam sebelum pertemuan, mengunggah video di media sosial saat keduanya mencicipi makanan lokal. 

    Pada awal pekan ini, Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, keduanya berjanji untuk memperkuat kemitraan pertahanan yang telah membuat Indonesia membeli persenjataan Prancis senilai miliaran dolar.

    Kunjungan Macron merupakan salah satu kunjungan pertama oleh seorang pemimpin negara Barat sejak Prabowo menjabat pada bulan Oktober. Di Vietnam pada awal pekan ini, Presiden Prancis mengumumkan kesepakatan senilai 9 miliar euro (US$10,3 miliar) dan juga menjanjikan kerja sama pertahanan yang lebih erat. 

    Kunjungan Macron dilakukan saat Uni Eropa tengah bergegas untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengakses pasar baru sebagai elemen utama tanggapannya terhadap pungutan Presiden AS Donald Trump. 

    Uni Eropa telah melanjutkan pembicaraan perdagangan dengan Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam beberapa bulan terakhir. 

    Uni Eropa bertujuan untuk menghidupkan kembali negosiasi tentang keamanan komersial dan ekonomi dengan Australia sambil juga mengupayakan kesepakatan menyeluruh pada akhir tahun dengan India.

  • Mastel Minta Prabowo Lanjutkan Pembangunan 4G di 3T, Beri Dampak Nyata

    Mastel Minta Prabowo Lanjutkan Pembangunan 4G di 3T, Beri Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran infrastruktur digital yang dibangun sejak 10 tahun lalu mulai membuahkan hasil berupa peningkatan daya saing masyarakat di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua. Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melanjutkan program yang dinilai cukup berhasil itu. 

    Provinsi di kawasan Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan mencatat lonjakan signifikan dalam daya saing digital berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Hadirnya infrastruktur 4G menjadi salah satu pendorong. 

    Data terbaru menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini mulai mengejar ketertinggalan dan mempersempit kesenjangan digital dengan provinsi-provinsi utama di Indonesia.

    Papua menjadi sorotan utama dengan kenaikan skor EV-DCI dari 30,8 pada tahun 2024 menjadi 38,6 pada 2025. 

    Kenaikan ini membawa Papua naik 14 peringkat, dari posisi ke-34 ke posisi ke-20 dari 38 provinsi—menjadikannya provinsi dengan lonjakan peringkat tertinggi secara nasional.

    Dengan peningkatan positif tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot menilai daya saing digital di daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T) yang meningkat berkat penetrasi 4G benar-benar dirasakan di lapangan.

    Sebab, tambahnya, infrastruktur jaringan 4G atau 5G merupakan fondasi sekaligus enabler yang sangat penting di era digital, sehingga perluasan infrastruktur jaringan harus dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pemberdayaan.

    “Perluasan infrastruktur jaringan, harus dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pemberdayaannya, sehingga perbaikan cakupan jaringan harus dirasakan dalam kehidupan nyata. Dampaknya juga nyata selain perbaikan secara angka statistik,” kata Sigit kepada Bisnis, Jumat (30/5/2025).

    Misalnya, dari perspektif masyarakat. Sigit menyorot generasi muda di daerah 3T yang dipandang tidak hanya merasakan dampak peningkatan kecepatan internet. Melainkan juga kesempatan dan peluang dari aktivitas digital lancar, berkualitas, produktif, serta inovatif.

    Dia menambahkan, hal ini berpotensi memberi jalan serta menciptakan permintaan terhadap kualitas broadband yang lebih baik. Setelah 4G, sambungnya, akan muncul perubahan pola pikir adopsi teknologi 5G atau yang lebih maju.

    “Semula sebagian mungkin masih skeptis, buat apa kecepatan tinggi teknologi tinggi? Namun ke depan, harapannya makin terbuka dengan kualitas jaringan yang lebih mendukung untuk transformasi digital,” kata Sigit.

    Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa Indonesia masih banyak tertinggal dalam hal peningkatan kolaborasi sebagai salah satu ciri-ciri era digital.

    Masyarakat pengguna – termasuk di daerah 3T – tidak bisa dilihat sebagai objek atau bahkan beban pembangunan. Melainkan juga sebagai komponen penting dalam ekosistem digital sehingga perlu diharapkan lebih kolaboratif dan terus dilibatkan dengan berbagai program stakeholder engagement.

  • Transaksi Tak Sesuai Aturan, BPK Ungkap Inalum Berpotensi Rugi Rp146,11 Miliar

    Transaksi Tak Sesuai Aturan, BPK Ungkap Inalum Berpotensi Rugi Rp146,11 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi potensi kerugian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mencapai US$8,95 juta atau setara Rp146,11 miliar (asumsi kurs Rp16.325 per US$). 

    Potensi itu muncul imbas transaksi penjualan produk aluminium alloy kepada PT PASU. 

    Adapun, temuan itu termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2024. Temuan pemborosan tersebut terdapat dalam pemeriksaan terhadap pendapatan, biaya, dan investasi badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.

    BPK mencatat Inalum menjual aluminium alloy kepada PT PASU dengan metode pembayaran document againts acceptance (D/A) tanpa agunan. Menurut BPK, metode yang hanya diberikan kepada PT PASU tersebut tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor SK-020/DIR/2019.

    Adapun, aturan itu mengatur bahwa tata cara pembayaran penjualan wajib menggunakan metode pembayaran di muka.

    BPK menyebut, penjualan dengan metode D/A atau janji bayar tanpa jaminan/garansi tersebut berisiko tidak terbayar jika pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

    “Hal ini mengakibatkan potensi kerugian perusahaan atas piutang usaha tak tertagih serta bunga dan denda PT PASU sebesar US$8,95 juta,” tulis BPK dalam laporan IHPS II-2024, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Oleh karena itu, BPK merekomendasikan direktur utama Inalum agar membuat kebijakan baru atau merevisi kebijakan lama dalam penjualan produk yang mempertimbangkan prinsip Business Judgement Rules.

    Selain itu, BPK juga meminta direktur utama Inalum bersama direktur keuangan melakukan upaya penguatan manajemen risiko perusahaan dan lebih aktif dalam melakukan upaya penagihan piutang PT PASU.

  • Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mempertanyakan nasib pesangon eks pekerja Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex di tengah penangkapan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan kredit pada perusahaan tekstil.

    Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut nasib pesangon eks pekerja Sritex sampai saat ini masih terkatung-katung.

    “Hari ini puluhan ribu korban PHK, terutama kita tahu semua PT Sritex dalam pailit, sampai hari ini kan belum jelas pesangonnya,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Terlebih, Ristadi menuturkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Untuk diketahui, Iwan tercatat sebagai Komisaris Utama Sritex.

    Dia mengkhawatirkan saat proses ini berlangsung, maka Kejagung akan menyita aset untuk membayar utang lain yang kemudian membuat nasib karyawa Sritex semakin tidak jelas.

    “Ketika kemudian ini proses dilanjut, biasanya kan kemudian aset-aset yang dibeli akan disita. Ini kemudian akan semakin tidak jelas bagaimana soal nasib karyawan PT Sritex untuk mendapatkan pesangonnya,” ujarnya.

    Padahal, Ristadi menuturkan bahwa eks pekerja Sritex berharap hasil lelang penjualan aset bisa digunakan untuk membayar pesangon. Pasalnya, ungkap dia, jika aset SRIL diperebutkan antara negara dan kurator maka tidak ada kejelasan aset mana yang akan digunakan untuk membayar pesangon pekerja Sritex.

    “Ketika kemudian nanti ada tarik-tarikan aset itu disita oleh negara atau kemudian masih dalam penguasaan kurator, ini yang kemudian akan lebih membuat tidak jelas sumber pendanaan dari mana nanti hak pesangon teman-teman eks pekerja PT Sritex dalam pailit ini akan mendapatkan pesangonnya sesuai dengan aturan yang berlaku, ini semakin sulit,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ristadi mendapatkan informasi bahwa Sritex akan melakukan skema penyewaan yang semakin memperlambat proses lelang. “Sehingga kemudian nasib teman-teman di Sritex juga soal hak pesangonnya semakin tidak jelas,” imbuhnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) diduga menggunakan uang kredit perusahaan tidak sesuai peruntukan. Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar.

    Abdul mengatakan peminjaman kredit dari sejumlah bank pelat merah, baik daerah maupun nasional digunakan untuk modal kerja.

    “Terdapat fakta hukum bahwa data tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan,” ungkap Abdul di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Dia menambahkan, uang pemberian kredit itu digunakan Iwan Setiawan untuk membayar utang Sritex ke pihak lain dan dibelanjakan untuk aset yang tidak produktif. 

    Adapun, salah satu pembelian aset yang tidak produktif tersebut adalah tanah yang tersebar di Yogyakarta dan Solo. Sayangnya, dia tidak merinci jumlah kredit yang telah digunakan Iwan.

  • Serikat Pekerja Tagih Revisi Permendag 8/2024, Prabowo Telah Beri Perintah

    Serikat Pekerja Tagih Revisi Permendag 8/2024, Prabowo Telah Beri Perintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menagih revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang sampai saat ini tak kunjung terbit.

    Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan pihaknya masih menunggu revisi Permendag 8/2024. Padahal, berdasarkan informasi yang dia  terima, draft revisi Permendag sudah melindungi industri dalam negeri, sayangnya hingga saat ini Menteri Perdagangan belum menandatangani beleid itu.

    “Sampai hari ini belum juga [revisi Permendag 8/2024 terbit], padahal dalam proses pekerjaan beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi draft revisinya sudah jadi dan menurut informasi itu bagus untuk melindungi dunia industri dalam negeri kita. Tapi kemudian sampai hari ini belum juga diteken revisi Permendag 8,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Lebih lanjut, Ristadi juga menyebut bahwa para buruh mendapatkan harapan dengan adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera merevisi Permendag 8/2024 dalam forum Sarasehan Ekonomi pada Selasa (8/4/2025).

    “Padahal dari waktu ada kegiatan Sarasehan Ekonomi Nasional, hampir satu bulan lebih kelihatannya, dan di situ Pak Presiden sudah langsung memerintahkan jika itu merugikan bangsa dan negara untuk direvisi, tapi hari ini juga belum muncul-muncul juga itu revisi,” ujarnya.

    Menurut Ristadi, revisi Permendag 8/2024 yang digadang-gadang bakal menerapkan persetujuan teknis (pertek) efektif meredam gempuran barang impor ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.

    Namun, lanjut dia, beleid itu tidak akan terlalu banyak berdampak jika tak dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Untuk itu, dia menuntut agar pemerintah serius dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang impor ilegal.

    “Walaupun misalkan nanti revisi Permendag No. 8/2024 ini bagus, tetapi kalau kemudian tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat, tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang bagus, saya kira sebagus apapun revisi Permendag No.8/2024 ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi publik (public hearing) dengan meminta masukan kepada industri, pelaku usaha, pedagang, hingga masyarakat terkait rencana deregulasi. Namun, Kemendag tetap melakukan kajian.

    “Jadi kemarin setelah public hearing memang kita kaji lagi. Tentu ada sedikit perubahan. Minggu ini akan kami selesaikan [revisi Permendag 8/2024]. Ya, Permendag impor, ekspor, dan perizinan akan kita selesaikan,” kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Dia menjelaskan bahwa ini merupakan paket deregulasi tahap pertama yang diracik oleh Kemendag. Setelah itu, lanjut dia, paket deregulasi tahap pertama itu akan dievaluasi.

    “Nanti kalau misalnya memang harus berubah dari hasil evaluasi, kita akan lakukan untuk yang paket kedua,” pungkasnya.

  • Suhu Ekstrem saat Wukuf, Jemaah Haji Diminta Waspadai Heat Stroke

    Suhu Ekstrem saat Wukuf, Jemaah Haji Diminta Waspadai Heat Stroke

    Bisnis.com, JEDDAH — Jemaah calon haji Indonesia berpeluang besar menjalani puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada suhu panas ekstrem yang berpotensi menimbulkan heat stroke. 

    Anggota Amirulhajj Indonesia yang juga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, mengimbau seluruh jemaah dan petugas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko heat stroke atau sengatan panas.

    Suhu udara di wilayah Makkah dan Madinah diperkirakan dapat mencapai lebih dari 45 derajat Celcius, sebuah kondisi yang sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia, penderita penyakit kronis, serta mereka yang melakukan aktivitas fisik tinggi saat menjalankan ibadah.

    “Heat stroke adalah kondisi medis serius yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penting bagi jamaah dan petugas untuk menjaga hidrasi, menghindari paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama, dan mengenakan pelindung seperti payung atau topi lebar,” ujar Taruna, Jumag (30/5/2025).

    Dia juga menekankan pentingnya pendekatan preventif, termasuk memastikan asupan cairan cukup setiap hari, dan menghindari aktivitas berat di bawah terik matahari, terutama antara pukul 10:00 hingga 15:00 waktu setempat.

    Adapun, gejala awal heat stroke diantaranya sakit kepala, mual, kulit kemerahan, detak jantung cepat, dan kebingungan mental.

    Tim kesehatan haji Indonesia, bersama petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), telah disiagakan di berbagai titik pelayanan untuk memberikan penanganan cepat terhadap kasus heat stroke dan gangguan kesehatan lainnya selama musim haji 1446 H / 2025.

    Selain itu, Taruna juga mengingatkan pentingnya sinergi antar petugas dan edukasi berkelanjutan kepada jamaah agar dapat menjalankan ibadah secara aman dan optimal.

    Menteri Agama Nazaruddin Umar, selaku Ketua Delegasi Amirul Hajj 2025, dalam arahannya menekankan tiga hal utama yang harus menjadi fokus dalam penyelenggaraan haji tahun ini yakni pelayanan yang profesional, perlindungan maksimal terhadap jamaah, dan penciptaan suasana ibadah yang khusyuk.

    “Haji adalah ibadah yang sangat mulia dan berat. Oleh karena itu, negara wajib hadir sepenuhnya untuk memastikan jamaah dapat menjalankannya dengan tenang, aman, dan nyaman,” ujar Prof. Nazaruddin dalam pengarahan resmi Delegasi Amirul Hajj.

    Menteri agama juga meminta seluruh jajaran petugas haji Indonesia untuk bekerja dengan penuh empati, tnggap terhadap kondisi darurat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan jamaah, dan memastikan informasi dan bimbingan ibadah tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami.

    Penyelenggaraan haji tahun ini dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nazaruddin Umar, selaku Ketua Delegasi Amirul Hajj 2025. 

    Delegasi ini terdiri dari tokoh-tokoh nasional dengan latar belakang yang beragam, mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah, ormas keagamaan, dan kalangan akademisi. 

    Kehadiran para tokoh diharapkan dapat memperkuat pelayanan dan pembinaan jamaah secara menyeluruh, serta memberikan dukungan strategis terhadap kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

  • Dalam 4 Bulan Bea Cukai Sulbagsel Raup Rp4,05 Miliar dari Denda Administratif

    Dalam 4 Bulan Bea Cukai Sulbagsel Raup Rp4,05 Miliar dari Denda Administratif

    Bisnis.com, MAKASSAR — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) mencatatkan penerimaan sebesar Rp4,05 miliar dari denda administratif hingga April 2025. Penerimaan ini merupakan hasil implementasi prinsip ultimum remedium yang diterapkan dalam penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

    Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Ultimum remedium adalah penggunaan hukum denda sebesar tiga kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga sebagai pelanggaran akan menjadi milik negara.

    Kepala Bidang Kepabeanan Kanwil DJBC Sulbagsel Alimuddin Lisaw mengatakan angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp1,39 miliar.

    “Peningkatannya cukup signifikan hingga 191,7%. Kalau di periode yang sama tahun sebelumnya itu, ultimum remedium yang dikumpulkan hanya Rp1,39 miliar,” ujar Alimuddin dikutip dari Antara, Jumat (29/5/2025).

    Alimuddin menjelaskan bahwa prinsip ultimum remedium diterapkan sebagai pendekatan hukum yang menjadikan pidana sebagai opsi terakhir. Mayoritas pelanggaran yang dikenakan denda administratif masih berada pada tahap penelitian.

    “Jadi ultimum remedium itu adalah tahap penelitian dan ini juga adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum,” terang dia.

    Selama Januari–April 2025, DJBC Sulbagsel telah melakukan 40 penindakan termasuk penyitaan 7,51 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp11,46 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp7,48 miliar.

    Selain itu, pihaknya juga mengamankan barang kena cukai lainnya berupa minuman mengandung etil alkohol sebanyak 2.790,1 liter dengan nilai sekitar Rp1,46 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp440 juta

  • Pendorong Transformasi Ekonomi Digital Nasional

    Pendorong Transformasi Ekonomi Digital Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Trescon secara resmi mengumumkan penyelenggaraan World AI Show edisi global ke-45, yang akan berlangsung pada 8–9 Juli 2025 di J.W. Marriott, Jakarta, menempatkan Indonesia sebagai pusat inovasi kecerdasan buatan (AI) terdepan di kawasan Asia Tenggara.

    Seiring dengan proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia yang akan melampaui US$130 miliar pada akhir tahun 2025, Indonesia dinilai siap memperkuat posisinya sebagai pusat teknologi utama di kawasan. World AI Show akan menjadi titik temu penting bagi pemimpin teknologi global, pembuat kebijakan, dan investor untuk menggali potensi transformasional AI di tengah lanskap digital Indonesia yang terus berkembang.

    “AI adalah teknologi yang terus berkembang dengan dampak global, dan implementasinya yang optimal masih terus dieksplorasi. Diskusi terbuka antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk membentuk masa depan teknologi ini secara bertanggung jawab. Pendekatan bijak terhadap adopsi AI sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat memahami dan mengoptimalkan penggunaan teknologi ini. Acara seperti World AI Show menjadi wadah penting untuk berdialog, berkolaborasi, dan membahas tata kelola, keberlanjutan, serta adopsi AI yang etis dan aman,” ujar Vince Henry Iswara, CEO DANA Indonesia.

    World AI Show akan memperdalam pemahaman terhadap inisiatif “Making Indonesia 4.0”, yang secara strategis menempatkan AI sebagai landasan utama agenda transformasi digital nasional. Kerangka ini sejalan dengan visi ekonomi Indonesia yang lebih luas untuk mencapai kedaulatan teknologi dan kepemimpinan global dalam ekonomi digital canggih.

    Fokus Strategis

    World AI Show Indonesia akan menghadirkan diskusi tingkat tinggi mengenai penerapan AI dalam berbagai bidang utama, antara lain:

    Transformasi Perusahaan Berbasis AI – Kerangka kerja canggih untuk kecerdasan organisasi dan keunggulan operasional
    Sistem Kecerdasan Pengambilan Keputusan – Metodologi untuk mengubah data kompleks menjadi intelijen bisnis yang dapat ditindaklanjuti
    Penerapan AI Skala Enterprise – Peta jalan implementasi solusi AI yang memberikan hasil nyata
    Regulasi dan Tata Kelola Etis – Menjaga keseimbangan antara inovasi dan penerapan yang bertanggung jawab
    Integrasi Teknologi Perkotaan – Strategi berbasis data untuk pengembangan infrastruktur kota
    Kolaborasi Manusia dan Mesin – Meningkatkan kapabilitas tenaga kerja dengan sistem kecerdasan tambahan
    Arsitektur Data Tingkat Lanjut – Membangun fondasi kokoh untuk penerapan komputasi kognitif

    Platform Keterlibatan Unggul

    Program yang dikurasi secara mendalam ini akan mencakup:

    Executive Roundtables – Diskusi tertutup untuk memfasilitasi kemitraan strategis dan peluang investasi
    Workshop Teknis – Sesi mendalam yang dipandu oleh pakar AI terkemuka
    Investment Showcases – Presentasi dari startup AI Indonesia terpilih yang menjanjikan
    Forum Kebijakan – Dialog langsung dengan pembuat kebijakan yang merancang tata kelola AI nasional
    Networking Terstruktur – Kesempatan membangun koneksi strategis dengan para pemimpin industri

    Nilai Strategis

    World AI Show menjadi peluang strategis bagi:

    Pemimpin Teknologi – Menampilkan solusi terdepan kepada audiens enterprise yang sangat responsif
    Penyedia Solusi – Memperkuat posisi dalam ekosistem AI Indonesia yang berkembang pesat
    Investor – Mengakses peluang investasi yang telah melalui kurasi dalam pasar teknologi yang dinamis
    Eksekutif Perusahaan – Mengevaluasi solusi AI dengan potensi dampak bisnis nyata
    Institusi Akademik – Menjalin kemitraan riset dengan pelaku industri yang mendorong inovasi terapan

    “Edisi kelima World AI Show di Indonesia sekaligus ke-45 secara global mencerminkan tidak hanya konsistensi, tetapi juga meningkatnya relevansi Indonesia dalam lanskap AI kawasan. Dengan adanya prioritas nasional seperti Stranas KA dan Visi Indonesia 2045 yang mendorong adopsi AI, acara ini menghadirkan kepemimpinan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mewujudkan ambisi tersebut menjadi aksi nyata lintas sektor,” ungkap Mithun Shetty, Wakil Ketua Trescon.

    Dengan menghadirkan para pemimpin pemikiran global, praktisi industri, regulator, hingga pelaku inovasi lokal dalam satu wadah kolaboratif, World AI Show Indonesia 2025 diharapkan menjadi momentum strategis dalam mempercepat transformasi digital nasional. Melalui diskusi, showcase teknologi, dan kemitraan lintas sektor, acara ini bukan hanya menjadi panggung inovasi, tetapi juga katalis konkret bagi Indonesia dalam membangun ekosistem kecerdasan buatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

  • TikTok Tokopedia Kembali Diterpa Kabar PHK

    TikTok Tokopedia Kembali Diterpa Kabar PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa e-commerce Indonesia, Shopee dan Tokopedia TikTok Shop dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit. Tahun lalu, kedua perusahaan juga melakukan perampingan.

    Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024.

    PHK ini dilakukan setelah proses merger antara Tokopedia dan TikTok Shop, dengan jumlah karyawan yang terdampak sekitar 450 orang atau sekitar 9% dari total pegawai gabungan setelah merger.

    Kabar PHK kembali terdengar tahun ini. Di sosial media, ByteDance sebagai induk TikTok dikabarkan melakukan perampingan dengan memangkas 80% pekerja dan hanya menyisakan ratusan pegawai di Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, pihak TikTok dan Tokopedia belum memberi tanggapan.

    Saat ini ByteDance menggenggam 75% saham Tokopedia. ByteDance menggelontorkan dana hingga US$1,5 miliar atau sekitar Rp23 triliun untuk mengakuisisi Tokopedia guna memaksimalkan bisnis e-commerce TikTok Shop di Indonesia.

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop.

    Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statistamelaporkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.  

    Shopee

    Sementara itu sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Shopee melakukan dua kali relokasi operasional ke Yogyakarta, wilayah dengan upah minimum yang lebih murah dibandingkan dengan di Jakarta. Bagi karyawan yang tidak bersedia, Shopee menawarkan opsi putus hubungan kerja.

    Pertama terjadi pada 2024, dikabarkan lebih dari 1.000 karyawan Shopee terdampak kebijakan efisiensi dan relokasi tim operasional. Berikutnya terjadi pada April – Mei 2025.

    Kabar yang beredar Shopee melakukan PHK. Namun, manajemen Shopee menegaskan bahwa yang terjadi adalah relokasi sebagian tim operasional ke Jawa Tengah, bukan PHK massal, meski tetap diakui bahwa ribuan karyawan telah terdampak kebijakan efisiensi selama dua tahun terakhir.

    “Saat itu, ada proses relokasi tim untuk menciptakan proses kerja yang lebih efisien karena sebagian tim operasional sudah ditempatkan di daerah tersebut sejak tahun lalu,” kata Deputy Director of Public Affairs Shopee Radynal Nataprawira dalam keterangannya kepada Bisnis, Rabu (28/5/2025).

  • Tokoh Muhammadiyah Tolak Akui Israel Sebagai Negara, Kecuali…

    Tokoh Muhammadiyah Tolak Akui Israel Sebagai Negara, Kecuali…

    Bisnis.com, Jakarta — PP Muhammadiyah menolak secara tegas rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin bekerja sama dengan Israel. Pengakuan kedaulatan Israel hanya bisa dilakukan ketika mereka bertanggungjawab terhadap pembantaian warga Gaza.

    Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut bahwa Israel bisa bekerja sama dengan Indonesia jika berhenti menjajah Palestina sekaligus memberi kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Setelah dua hal tersebut dilakukan Israel, kata Anwar, barulah Israel bisa membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. “Jika Israel tetap ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel bisa berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh ke rakyat Palestina sehingga bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” tutur Anwar di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Selain itu, menurutnya, Pemerintah Israel juga harus bertanggungjawab penuh atas tindakan genosida dan perbuatan buruk ke Palestina selama ini.

    “Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa UUD 1945 alinea pertama membeberkan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan penjajah. 

    “Sementara negara kita indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap seluruh penjajahan karena yang namanya penjajahan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai perikemanusiaan dan  perikeadilan,” ujarnya