Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengancam akan melakukan mogok produksi secara nasional atau mogok massal apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait impor ilegal.

    Hal ini disampaikan KSPN dalam aksi demo buruh yang dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (1/5/2025) sejak pukul 10.00 WIB. 

    Presiden KSPN Ristadi mengatakan pihaknya tidak segan untuk secara serempak menghentikan pekerjaan secara nasional apabila pemerintah masih berdiam tanpa penindakan lebih lanjut atas maraknya praktik impor ilegal di Tanah Air.

    “Tapi kalau dalam waktu maksimal satu bulan ke depan, ini 1 Juni, bulan depan 1 Juli kalau aspirasi kita, setelah kita lakukan diskusi teknik, belum juga ada yang di-follow up, maka siap untuk menghentikan produksi secara nasional?” kata Ristadi dalam orasinya, Minggu (1/6/2025). 

    Pertanyaan dalam orasi tersebut segera dijawab serentak oleh ribuan buruh yang berteriak lantang. “Siap!!” jawab buruh. 

    Adapun, demonstrasi yang dilakukan hari ini semula akan berlanjut long march ke area depan Istana Negara. Namun, Ristadi mengungkap pihak istana telah merespons tuntutan yang disebutkan dalam demo hari ini. 

    Menurut dia, pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan Hasan Hasbi telah menerima aspirasi tertulis dari KSPN. Pemerintah juga disebut akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengatasi polemik tersebut. 

    “Ada beberapa hal yang sebetulnya sudah siap, tapi memang perlu dorongan untuk segera dikeluarkan yaitu soal Permendag 8/2024. Ternyata draftnya itu sudah siap revisinya untuk membatasi impor barang dari luar negeri,” tuturnya. 

    Aturan tata niaga impor tersebut merupakan kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah barang impor yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya Permendag 36/2023. 

    KSPN berharap dengan dorongan demonstrasi hari ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan segera meneken revisi Permendag 8/2024 pada pekan depan. 

    “Dan hari Selasa Insya Allah perwakilan KSPN diskusi lebih lanjut dengan pihak istana untuk melakukan langkah strategis selanjutnya sebagai kelanjutan aspirasi hari ini yang kita sampaikan pada aksi 1 Juni 2025,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Ristadi mengungkap terkait dengan pengawasan yang juga disebut akan menjadi prinsip dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengawasan hukum bidang ketenagakerjaan. 

    Sebelumnya, Ristadi menerangkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, tekanan impor murah dan melemahnya daya beli masyarakat telah membuat industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil dalam negeri makin terpuruk.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri padat karya bahkan meningkatkannya merupakan langkah strategis pemerintah untuk menahan lonjakan pengangguran, mempertahankan daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang akan mampu berkontribusi menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

  • Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Sementara secara tahunan, inflasi diproyeksikan akan melandai.

    Proyeksi ini di tengah rencana pemerintah meluncurkan stimulus untuk menjaga roda ekonomi melalui enam paket kebijakan.  “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso  dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu mencakup diskon tiket kereta api, angkutan laut hingga pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan tambahan kartu sembako, bantuan subsidi upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

    14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra sebesar 0,16%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong sebesar -0,3%

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,14% yang dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra. Sementara estimasi terendah di angka 1,7% oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong dan ekonom Bank Pertama Josua Pardede.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Sementara Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya.

    Dia menyebut komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat. Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Sedangkan secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

  • Resmi! KRL Impor dari China Beroperasi Layani Jalur Bogor dan Cikarang

    Resmi! KRL Impor dari China Beroperasi Layani Jalur Bogor dan Cikarang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT KAI Commuter resmi mengoperasikan tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru yang diimpor dari China untuk layanan Commuter Line Jabodetabek pada Minggu, 1 Juni 2025.

    Ketiga rangkaian tersebut diperuntukkan bagi lintas Commuter Line Bogor sebanyak dua rangkaian, dan satu rangkaian untuk Commuter Line Cikarang.

    Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto mengatakan pengoperasian ini dilakukan setelah seluruh rangkaian KRL baru tersebut lulus uji sertifikasi keselamatan dan kelayakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

    “Mulai 1 Juni 2025 ini, KAI Commuter mulai mengoperasikan layanan pengganti dengan menggunakan tiga train set yang baru untuk lintas Bogor dan Cikarang. Pengoperasian sarana KRL baru ini menjawab harapan masyarakat untuk optimalisasi layanan Commuter Line Jabodetabek,” kata Asdo dalam keterangan resmi pada Minggu (1/6/2025). 

    Asdo mengatakan KRL baru ini merupakan generasi pertama yang dimiliki langsung oleh KAI Commuter dan diberi seri CLI-125. Nama ini merupakan singkatan dari Commuter Line Indonesia (CLI), dengan angka 1 menandakan generasi pertama, dan angka 25 menunjukkan tahun mulai operasional, yakni 2025. 

    Dilengkapi dengan teknologi terbaru, KRL seri CLI-125 mengusung sistem Train Control Monitoring System (TCMS) yang memusatkan kendali operasional untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Selain itu, sistem pintu otomatisnya dilengkapi teknologi Anti Trap guna mencegah risiko penumpang terjepit pintu saat naik atau turun kereta.

    Setiap rangkaian KRL memiliki panjang 20 meter dan lebar 3 meter per kereta, dengan formasi 12 kereta atau Stamformasi 12 (SF12). Desain eksterior bertemakan “Growing”, menampilkan garis lengkung merah putih yang mengarah ke atas, sebagai simbol komitmen KAI Commuter untuk terus tumbuh dan meningkatkan layanan.

    Pada bagian interior, KRL ini memiliki kapasitas angkut antara 250 hingga 300 orang per kereta. Kereta kabin menyediakan 42 tempat duduk, sementara kereta non-kabin menyediakan 54 tempat duduk. Setiap kereta dilengkapi dengan delapan pintu, empat di setiap sisi, guna mempercepat alur naik-turun penumpang.

    Untuk mendukung kenyamanan pengguna prioritas, tempat duduk dengan warna abu-abu ditempatkan dekat pintu. Terdapat pula area khusus untuk pengguna kursi roda yang terletak di kereta nomor 1 dan 12. Menyesuaikan dengan karakteristik daerah operasi, desain kursi juga menampilkan unsur budaya khas Jakarta, seperti gambar ondel-ondel dan tanjidor.

    “Karena dioperasikan di Jabodetabek, desain tempat duduk menampilkan gambar ondel-ondel dan tanjidor yang merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Jakarta,” tambah Asdo.

    Selama tahap awal pengoperasian, Asdo mengatakan tim dari pihak manufacturer akan mendampingi sebagai troubleshooter, termasuk mendampingi masinis dan petugas perawatan sarana di Depo KRL untuk memastikan kelancaran operasional.

    Pengoperasian KRL baru ini juga menjadi bagian dari upaya KAI Commuter untuk menggantikan sarana lama yang akan masuk masa konservasi. Selain itu, sejumlah rangkaian lama dengan formasi 8 kereta (SF8) akan dikomposisikan ulang menjadi SF10 atau SF12 untuk meningkatkan kapasitas layanan.

    Di sisi lain, Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan harapan agar kehadiran KRL baru ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna.

    “KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas layanan yang tersedia di dalam kereta dengan tidak melakukan aksi vandalisme,” ujarnya.

    KAI Commuter juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pengadaan sarana baru ini, mulai dari PT KAI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    “KAI Commuter juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi utama yang efisien, ramah lingkungan, bebas macet, dan terjangkau dalam mobilitasnya,” tutup Leza.

  • Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menekankan bahwa suara dari arus bawah partai menginginkan agar Megawati Soekarnoputri tetap menjadi ketua umum partai.

    Dia menyebut kongres PDIP mendatang tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum. Nantinya, lanjut dia, Megawati akan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki itu ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya seusai acara peringatan Harlah Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu untuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) PDIP, Djarot mengatakan itu merupakan hak prerogatif ketua umum. Namun yang pasti, lanjutnya, dalam kongres yang akan dipilih hanyalah ketua umum.

    “Dan ketua umum kemudian sampai menyusun kepengurusan. Kenapa? Karena Kongres itu adalah forum tertinggi di partai. Oleh sebab itu tunggu saja. Tapi yang jelas, Sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” tegasnya.

    Lebih jauh, eks Wakil Gubernur Jakarta ini tidak bisa membeberkan kapan tanggal pasti kongres akan dilangsungkan. Dia menyebut, masih menunggu keputusan dari ketua umum Megawati.

    “Kongres, tunggu keputusan dari ketua umum. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah ketua umum,” tegasnya.

  • Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Pakar Fiskal UI: Badan Penerimaan Negara Tak Akan Berhasil Tanpa Perbaikan Mendasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak akan cukup mendorong peningkatan rasio pajak tanpa disertai perbaikan mendasar dalam sistem perpajakan nasional.

    Ning menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak terendah di kawasan Asia Tenggara (Asean), meskipun tren penerimaan negara terus meningkat sejak 2021.

    “Praktik aggressive tax avoidance makin canggih. Aturan kita belum cukup untuk melawan strategi perusahaan multinasional, bahkan ada PMA yang 10 tahun tidak bayar pajak,” ungkap Ning dalam diskusi Masa Depan Fiskal Indonesia: Apakah BPN Solusinya? di Gedung IKPI, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Perempuan peraih Satya Lencana Karyasatya itu mencontohkan Korea Selatan yang berhasil membentuk Korean National Tax Service (KNTS) pada 2000. Dia menilai reformasi kelembagaan di Korea Selatan itu berhasil karena dilakukan seluruh menyeluruh dengan konsolidasi lembaga pajak, penguatan hukum, dan modernisasi sistem berbasis digital.

    “KNTS dibentuk bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tapi juga untuk melayani, membimbing, dan mengedukasi wajib pajak,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia meyakini reformasi kelembagaan untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia harus dibarengi dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan dan transparansi fiskal.

    Ning mencatat, hasil studi OECD dan berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa banyak reformasi perpajakan di dunia yang gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi pajak yang permanen dan manajemen SDM yang mumpuni.

    Dia menekankan prinsip-prinsip dasar bagi pembentukan lembaga pengelola pajak adalah struktur yang jelas, spesialisasi dan koordinasi yang baik, komitmen terhadap pelayanan publik, fleksibilitas, pengawasan internal, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan.

    “Kalau kita mau bentuk BPN [Badan Penerimaan Negara], pastikan bukan hanya tukar nama. Pastikan manusianya siap, sistemnya kokoh, dan masyarakat ikut dilibatkan,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara bisa menjadi solusi dari fragmentasi fiskal di Tanah Air.

    Vaudy menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun non-pajak seperti adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta kementerian/lembaga lain yang mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Dia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.

    “Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur,” ujar Vaudy pada kesempatan yang sama.

    Dia memaparkan empat model institusional yang umum digunakan negara-negara di dunia dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, Government Department seperti yang dianut Indonesia saat ini, yang mana unit-unit penerimaan berada langsung di bawah kementerian namun kurang memiliki otonomi manajerial dan strategis.

    Kedua, Semi-Autonomous Revenue Authority (SARA) seperti di Kenya dan Tanzania, dengan otonomi terbatas namun lebih fokus dalam tata kelola. Ketiga, Autonomous Revenue Authority (ARA) seperti Malaysia dan Afrika Selatan, dengan keleluasaan tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

    Keempat, Integrated Revenue Authority (Model Gabungan dan Digitalisasi Tinggi) yang diadopsi oleh negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Model ini menggabungkan seluruh jenis penerimaan negara termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP ke dalam satu institusi.

    Vaudy pun menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan dan mengadopsi model-model yang sudah ada dan menambahkan model sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pembentukan BPN telah masuk dalam Program Prioritas RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

    PNBP diyakini bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

  • Konsensus Ekonom Ramal Surplus Perdagangan RI Turun ke US,8 Miliar pada April 2025

    Konsensus Ekonom Ramal Surplus Perdagangan RI Turun ke US$2,8 Miliar pada April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Meski nilainya menurun, neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan masih akan kembali surplus pada April 2025.. Artinya, tren surplus neraca dagang Indonesia masih akan berlanjut hingga 60 bulan secara beruntun.

    Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama April 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 22 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada April 2025 diproyeksikan sebesar US$2,85 miliar.

    Hanya saja, jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau pada Maret 2025 senilai US$4,33 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra dengan nominal US$4,69 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail Zaini dengan angka US$4 juta.

    Adapun Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan surplus dagang mencapai US$2,7 miliar pada April 2025, menurun dari realisasi US$4,33 miliar pada bulan sebelumnya.

    Asmo mengungkapkan penurunan surplus dagang tersebut sejalan. Dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga komoditas.

    “Namun demikian, kami masih memperkirakan bahwa antisipasi pelaku usaha terhadap penundaan tarif resiprokal pada April diperkirakan menjadi faktor utama yang mendorong ekspor tetap tumbuh positif,” jelas Asmo dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Dia merincikan, ekspor diperkirakan tumbuh 4,6% secara tahunan (year on year/YoY) dan -11,8% secara bulanan (month on month/MoM).

    Menurutnya, penurunan ekspor secara bulanan disebabkan oleh berlanjutnya moderasi harga komoditas terutama batubara, CPO, dan nikel; sementara secara tahunan harga CPO dan baja masih tumbuh positif. 

    Sedangkan impor diperkirakan tumbuh 5,5% YoY atau -5,8% MoM. Asmo menjelaskan prediksi tersebut sejalan dengan faktor basis rendah (low base) dari tahun sebelumnya.

    “Sementara itu, aktivitas industri yang melemah (PMI manufaktur 46,7) dan normalisasi impor pasca Ramadan dan Idulfitri kami perkirakan menjadi faktor yang mendorong impor turun secara bulanan. Data PMI manufaktur juga menyebutkan adanya penurunan aktivitas pembelian bahan baku,” tutupnya.

  • Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui menerima berbagai tamu negara hingga melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri sepanjang Mei 2025.

    Beberapa di antaranya mencakup menerima gelar Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam, hingga menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. 

    Untuk diketahui, jadwal kegiatan diplomasi Prabowo dengan negara-negara sahabat cukup padat. Setidaknya, pada Mei 2025, Kepala Negara melakukan lawatan ke Brunei Darussalam dalam rangka menerima gelar kehormatan, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, serta kehadiran perdana sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Malaysia. 

    Berikut rekap kegiatan Presiden Prabowo Subianto selama Mei 2025

    1. Prabowo Terima Gelar Kehormatan dari Sultan Brunei 

    Di Brunei, Prabowo dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati’ pada 14 Mei 2025.  

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden keempat yang menerima gelar tersebut, setelah Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi). 

    2. Kuker ke Thailand 

    Kepala Negara juga sempat bertandang ke Thailand untuk di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada 19 Mei 2025.

    Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menyepakati untuk meningkatkan sejumlah kerja sama bilateral, termasuk dengan Danantara. Indonesia dan Thailand diketahui memiliki nilai perdagangan sebesar US$18 miliar. 

    “Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan US$18 miliar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan lagi,” ujar Prabowo di Bangkok. 

    3. KTT Asean Malaysia 

    Setelah itu, Prabowo menghadiri KTT Asean ke-6 dan turut bertemu dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Pada kehadiran perdananya di forum tersebut sebagai Presiden RI, dia menyoroti berbagai hal mulai dari dukungan kepada Timor Leste dan Papua Nugini untuk ikut bergabung ke Asean, serta ketidakpastian ekonomi akibat persaingan negara-negara besar. 

    Kendati lawatan ke luar negeri cukup padat, pada bulan ini Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu-tamu negara ke Indonesia. Sejak awal Mei, politisi-politisi dari negara lain berkunjung menemui Prabowo dimulai dari mantan PM Jepang Fumio Kishida serta Presiden Senat Kamboja, yang juga pernah menjabat PM, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. 

    Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Selasa, 27 Mei 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Sambut PM Australia

    Selanjutnya, dalam tiga pekan berturut-turut, Prabowo menerima kunjungan PM Australia Anthony Albanese, PM China Li Qiang serta ditutup dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

    Kunjungan Prabowo ke luar negeri maupun kegiatannya menerima kedatangan pemimpin-pemimpin negara lain turut diikuti dengan berbagai potensi kerja sama bilateral untuk berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pertahanan. 

    Pada pertemuan dengan Albanese misalnya, kedua pemimpin negara mendiskusikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pria yang kembali terpilih sebagai PM Australia itu menyebut pertemuan dengan Prabowo menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terkait dengan ekonomi, pendidikan, perubahan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. 

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Albanese yang menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya setelah kembali memenangkan Pemilu. Keduanya sempat membahas kerja sama ekonomi hingga pertahanan. 

    “Kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hubungan kita semakin penting dan membawa manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

    5. Kunjungan PM China

    Kunjungan kenegaraan ke Indonesia lalu dilanjutkan sembilan hari setelahnya dengan tibanya PM China Li Qiang. Dia turut membawa puluhan grup perusahaan besar di China untuk bertemu dengan pebisnis Indonesia guna business matching. 

    Kerja sama meliputi sejumlah nota kesepahaman kerja sama bilateral Indonesia-China, sekaligus kerja sama business-to-business yang juga melibatkan swasta kedua negara. Kerja sama kedua negara turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Ekonomi Nasional serta Menko Bidang Perekonomian. 

    Dari sisi swasta, Kadin Indonesia Komite Tiongkok serta Kadin China juga menandatangani sejumlah kerja sama utamanya di 8 bidang strategis. Salah satunya terkait dengan hilirisasi energi dan pengembangan baterai mobil listrik. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga menandatangani MoU dengan Kadin China untuk bantuan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin China disebut akan ikut membantu Kadin Indonesia dalam membangun sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. 

    “Ini dengan Kadin China akan diskalakan mereka akan menentukan berapa jumlah yang mereka ingin bangun. Tentu kalau pemerintah itu fokus 30.000, dari Kadin mencoba bertahap tapi targetnya kalau bisa 1.000. Jadi di dalam angka tersebut lah dari China itu ingin berpartisipasi,” ungkap Anindya, Sabtu (24/5/2025). 

    Prabowo pun sesumbar atas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan China. Dia menyebut kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu menjanjikan. 

    “Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo di depan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada acara yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). 

    6. Ajak Macron ke Borobudur

    Kunjugan Presiden Macron menutup kunjungan negara-negara sahabat ke Indonesia pada Mei 2025 ini. Berbeda dengan Albanese maupun Li Qiang, Macron sempat diajak Prabowo ke Candi Borobudur hingga ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Kedatangan Macron ke Indonesia dalam rangka perayaan hubungan diplomatik RI-Prancis yang berusia 75 tahun. Setibanya di Indonesia pada 27 Mei 2025, Macron menjadi pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mendatangi Indonesia sejak pelantikan Prabowo 20 Oktober lalu. 

    Kedua negara menandatangani berbagai joint declaration, MoU, Letter of Intent (LoI), Delcaration of Intent, Cooperation Agreement serta Investment Agreement.

    Deretan kerja sama itu meliputi antarpemerintah atau government-to-government (G2G) maupun antarswasta atau business-to-business (B2B).

    Sebagai balasannya, Macron telah mengundang Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Prancis pada 14 Juli 2025 mendatang. 

     “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu [Brigitte Macron] juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya punya hubungan khusus dengan Prancis,” terang Prabowo. 

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

    Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda industri teknologi global. Meski banyak perusahaan mencatatkan laba tinggi dan pertumbuhan pesat, langkah PHK tetap diambil demi efisiensi, perampingan struktur organisasi, dan pergeseran strategi bisnis terutama dalam menyambut era kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI).

    Beberapa raksasa digital mengambil keputusan sulit untuk memangkas ribuan pekerja, termasuk Microsoft, Google, Amazon, Meta hingga TikTok. Alasan yang dikemukakan pun beragam, mulai dari peningkatan efisiensi, restrukturisasi globa, hingga penyesuaian terhadap prioritas baru. 

    Daftar raksasa teknologi yang PHK massal pada 2024 hingga pertengahan 2025:

    1. Microsoft

    Microsoft melakukan PHK terhadap sekitar 6.000 karyawan atau hampir 3% dari total tenaga kerjanya. Langkah ini menjadi gelombang PHK terbesar perusahaan sejak 2023.

    Meski mencatat kinerja keuangan yang kuat pada kuartal Januari—Maret 2025, Microsoft menyebut pengurangan akan terjadi di semua level, tim, dan wilayah, dengan fokus utama pada pengurangan jumlah manajer. 

    Pada Januari 2025 lalu, Microsoft juga sempat memangkas sekitar 1% tenaga kerja berdasarkan performa. Pada Juni 2024, Microsoft tercatat memiliki 228.000 karyawan penuh waktu, dengan sekitar 55% berbasis di Amerika Serikat.

    2. Google

    Google mengumumkan restrukturisasi besar yang berdampak pada karyawan di divisi People Operations dan unit cloud. Perusahaan juga menawarkan program pengunduran diri sukarela bagi karyawan berbasis di Amerika Serikat (AS). 

    Beberapa posisi juga direlokasi ke luar negeri. Meski belum merinci jumlah pasti karyawan yang terdampak, langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi menyusul meningkatnya belanja infrastruktur AI perusahaan.

  • Tarif Baru PNBP Penjualan Batu Bara: Perusahaan Besar Turun, Kecil-Menengah Naik

    Tarif Baru PNBP Penjualan Batu Bara: Perusahaan Besar Turun, Kecil-Menengah Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menerapkan tarif baru penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berupa hasil penjualan batu bara. Kini, tarif PNBP untuk perusahaan batu bara besar cenderung turun sementara perusahaan batu bara kecil-menengah naik.

    Perubahan tarif PNBP penjualan batu bara itu diterapkan dalam Pemerintah (PP) No 18/2025 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Beleid ini merupakan perubahan atas PP 15/2022.

    Jika dibandingkan antara beleid lama dan baru maka tampak bahwa ada kenaikan tarif PNBP batu bara yang produksi kecil dan harga rendah. Sebaliknya, ada penurunan tarif PNBP batu bara yang produksi besar dan mahal.

    Perbandingan Tarif PNBP Batu Bara yang Lama dan Baru:

    1. Sebelumnya di PP 15/2022 penjualan batu bara dengan harga batu bara acuan (HBA)

    2. Sebelumnya di PP 15/2022 penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$70 per ton sampai dengan

    -HBA ≥ US$80 per ton sampai dengan

    -HBA ≥ US$90 per ton sampai dengan

    Kini di PP 18/2025, penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$70 per ton sampai dengan

    3. Sebelumnya di PP 15/2022 penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$100 per ton hanya satu tarif sebesar 28%.

    Kini di PP 18/2025, penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$120 per ton sampai dengan

    -HBA ≥ US$140 per ton sampai dengan

    – HBA ≥ US$160 per ton sampai dengan

    – HBA ≥ US$180 per ton sampai tarifnya 28%.