Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Menag Sebut Pemerintah Saudi Sepakat Izinkan Nakes RI Tangani Jemaah

    Menag Sebut Pemerintah Saudi Sepakat Izinkan Nakes RI Tangani Jemaah

    Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Arab Saudi agar tenaga kesehatan dari Tanah Air diizinkan menangani jemaah yang membutuhkan perawatan.

    Sebelumnya, tenaga kesehatan Indonesia hanya dibolehkan mendampingi jemaah dan melakukan pertolongan pertama, dan tak diizinkan mengambil tindakan medis. Jemaah yang sakit dan butuh penanganan medis akan langsung dirujuk ke rumah sakit di Saudi.

    “Setelah dijelaskan bahwa ada masalah kalau mereka [jemaah] dibawa ke rumah sakit. Jangankan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia pun mereka sebagian tidak paham, harus menggunakan bahasa lokal, jadi mereka menahan penyakitnya, tidak pergi ke rumah sakit, itu menyebabkan persoalan,” kata Menag Nasaruddin usai Grand Hajj Symposium di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (1/6/2025).

    Kondisi itu mendorong Nasaruddin meminta kepada Kementerian Kesehatan Arab Saudi agar dokter-dokter yang didatangkan dari Indonesia, bisa menangani jemaah di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

    “Alhamdulillah terjadi kesepakatan, Menteri Kesehatan [Arab Saudi] akan memberikan kewenangan tertentu terhadap jemaah haji Indoensia untuk melibatkan dokter-dokternya untuk melakukan pengobatan di kliniknya. Tetapi kalau ada yang gawat, itu memang tidak ada cara lain harus segera dibawa ke rumah sakit,” jelasnya.

    Nasaruddin mengatakan kesepakatan itu juga dilatarbelakangi keprihatinan Saudi akan banyaknya jemaah Indonesia yang wafat hingga operasional penyelenggaraan haji hari ke-32.

    Sementara itu, menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Minggu (1/6/2025) pukul 14:05 Waktu Arab Saudi (WAS) sebanyak 115 jemaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci.

    Jumlah itu terdiri atas 71 laki-laki dan 41 perempuan. Adapun, sebanyak 64 di antaranya tergolong lanjut usia (lansia) berumur di atas 64 tahun. Sedangkan 51 diantaranya berusia antara 41 hinbgga 64 tahun.

    Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Pemerintah Indonesia terus mengimbau jemaah calon haji untuk menjaga kondisi kesehatan, melakukan tindakan preventif di tengah cuaca panas ekstrem, serta mengurangi ibadah sunnah dan mengutamakan yang wajib.

    Imbauan utama yang selalu ditekankan yakni larangan untuk keluar tenda di Arafah dan Mina antara pukul 10:00 hingga 16:00 WAS, karena suhu udara diperkirakan mendekati 50 derajat Celcius.

    “Diharapkan seluruhnya itu jangan ada yang keluar kemah dan jangan ada yang pergi ke Jabal Rahmah, karena itu sangat berbahaya, karena panasnya sangat tinggi dan itu juga nanti polisi akan mencegah untuk berkeliaran di luar kemah, terutama pada siang hari,” kata Menag.

  • Revisi KUHAP Usulan KPK: Penyidik Minimal S1 Hukum, Ada Perlindungan Pelapor

    Revisi KUHAP Usulan KPK: Penyidik Minimal S1 Hukum, Ada Perlindungan Pelapor

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyampaikan sejumlah masukan untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. 

    Lembaga antirasuah itu tetap berpedoman dengan KUHAP, meski juga berpegang kepada Undang-Undang (UU) No 19/2019 tentang KPK dengan azas lex specialis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. 

    Menurut Johanis, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan pada revisi KUHAP. Dia menyebut pedoman menyelenggarakan hukum acara pidana itu saat ini merupakan produk Orde Lama yang masih digunakan pada era pascareformasi. 

    “Sekarang ini dalam era reformasi perkembangan dari berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, seiring dengan hal tersebut. Sudah saatnya kita mengubah UU KUHAP untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini dan ke depan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/6/2025). 

    Johanis menyebut setidaknya ada lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan ada ketimpangan syarat minimal pendidikan antara penyelidik dan penyidik dengan advokat, jaksa serta hakim. Penyelidik dan penyidik, yang biasanya berlatar belakang dari Kepolisian, tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum. 

    Oleh sebab itu, dia menilai penyelidik dan penyidik di berbagai lembaga penegak hukum harus berpendidikan serendah-rendahnya S1 Ilmu Hukum.

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga, pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    “Begitu juga halnya tenggang waktu proses pemeriksaan persidangan, harus diatur dengan jelas dan tegas agar ada kepastian hukum bagi pencari keadilan,” pesannya. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

    “Dan lain-lain masih banyak lagi yang perlu diatur,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen tidak akan tergesa-gesa dalam membahas revisi KUHAP. Dia menjanjikan agar semua masukan dari seluruh elemen masyarakat turut didengar. 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, legislator nantinya juga akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah revisi KUHAP dituntaskan. 

    “Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Sementara itu, pada Maret 2025 sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap pihaknya menargetkan bakal menuntaskan revisi KUHAP tidak melebihi waktu dua kali masa sidang.

    Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang. 

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, komisi hukum DPR optimistis pembahasan revisi KUHAP bisa dibahas tanpa waktu yang lama. Apalagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru bakal mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

  • Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kesepakatan nuklir dengan Iran berpeluang segera terwujud. 

    Pada konferensi pers di Gedung Putih, Sabtu (31/5/2025), Trump menyebut Iran lebih memilih untuk bernegosiasi dengan AS terkait dengan senjata nuklir yang dimiliki. 

    “Saya pikir kita berpeluang membuat kesepakatan dengan Iran. Mereka tidak mau dihancurkan, mereka lebih memilih untuk membuat kesepakatan,” ujar Trump di Gedung Putih AS, Washington DC, dikutip dari YouTube Gedung Putih, Minggu (1/6/2025). 

    Menurutnya, kesepakatan antara kedua negara bisa segera terwujud. Dia menilai kesepakatan bisa terwujud tanpa harus adanya ledakan-ledakan bom terus-terusan terjadi di kawasan Timur Tengah. 

    Presiden ke-45 dan ke-47 AS itu mengatakan, dia menginginkan agar Iran menjadi negara yang berhasil dan aman, tanpa kepemilikan senjata nuklir.

    “Biarkan Iran menjadi negara yang hebat, tetapi mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir. Itu adalah hal yang sangat sederhana, dan saya pikir kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran,” ujarnya. 

    Sejauh ini, AS khawatir bahwa Iran berpotensi mengembangkan senjata nuklir dan memicu perang kawasan di Timur Tengah, serta mengancam Israel. 

    Sementara itu, Republik Islam Iran berharap agar dibebaskan dari sanksi dari Negeri Paman Sam itu. 

    Dilansir Reuters, delegasi dari kedua negara telah bertemu di Roma pekan lalu untuk membicarakan soal kesepakatan nuklir. 

    Diskusi berlangsung dalam beberapa tahapan, di mana Iran dan AS sama-sama memiliki ketegasan sikap. 

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi menyebut terdapat kemajuan dalam pembahasan kesepakatan setelah Oman mengajukan sejumlah proposal. 

    “Proposal dan solusi akan dikaji kembali di masing-masing ibu kota negara [Washington dan Tehran] dan pembicaraan-pembicaraan selanjutnya akan dijadwalkan demikian,” kata Abbas di stasiun televisi milik negara, seperti diberitakan Reuters. 

    Adapun berdasarkan data The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), terdapat 12.331 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh 9 negara di dunia. AS, sebagai salah satu negara dengan kepemilikan hulu ledak terbanyak, diketahui memiliki 5.277 hulu ledak. 

    Kendati demikian, jumlah hulu ledak yang dimiliki AS masih kalah dari Rusia yaitu 5.449 buah hulu ledak. 

    Setelah Rusia dan AS, negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir yaitu China (600), Prancis (290), Inggris (225), Pakistan (180), India (170), Israel (90) dan Korea Utara (50). 

  • Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyinggung bahwa para koruptor telah mengkhianati Pancasila.

    Mulanya, dia menyebut seseorang dengan jiwa Pancasila haruslah melawan korupsi dan ini harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam amanatnya saat Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka bukan seorang Pancasilais, mereka penghianat dari pancasila,” singgungnya.

    Selain menyinggung koruptor, mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga menyentil para penguasa tambang yang menyengsarakan rakyat adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar, menyengsarakan rakyat, dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” ujar Djarot.

    Lebih lanjut, Djarot berpandangan saat ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di Tanah Air. 

    Sebab itu, dia berpesan agar kader PDIP terus berjuang melawan ketimpangan itu. Dia juga meminta agar Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai jargon belaka.

    “Pancasila itu bukan azimat, pancasila bukan jargon, pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” tegas dia.

    Lebih jauh, dia meminta agar para kader PDIP siap untuk turun ke bawah guna mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya.

    “Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya,  meningkatkan pendidikannya,” pintanya.

    Sebagai informasi, acara PDIP hari ini diikuti oleh pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Para pengurus DPC dan PAC tampak mengenakan pakaian partai berwarna merah.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung diantaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP diantaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tampak mengikuti upacara pagi ini melalui daring atau online. 

  • Batas Luas Rumah Subsidi jadi 25 Meter, Begini Respons Satgas Perumahan

    Batas Luas Rumah Subsidi jadi 25 Meter, Begini Respons Satgas Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hendak melakukan revisi pada batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai).

    Bahkan rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025.

    Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menyebut rumusan draf tersebut bukan lahir dari usulan Satgas.

    Bahkan, Bonny mengaku rencana memperkecil luas lahan rumah subsidi itu belum dikoordinasikan langsung bersama Satgas.

    “Kami [Satgas]nggak pernah diinformasikan [terkait rencana perubahan luas rumah subsidi]. Dan saya yakin pak Hashim, Ketua Satgas tidak juga diinformasikan dan saya rasa saya sepaham dengan dia karena saya tahu Asta Cita Presiden itu yang kita amanahkan dengan Pak Hasim, tidak pernah [ada usulan luas rumah subsidi diperkecil],” tegasnya saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Bonny berpandangan, fokus pemerintah seharusnya yakni menyediakan likuiditas agar pembangunan perumahan untuk rakyat berjalan lancar. Bukan untuk mengatur luas rumah subsidi.

    Pada saat yang sama, Bonny menyebut apabila luas rumah subsidi diperkecil hingga 25 m2 hal itu dinilai tidaklah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden tidak pernah mengamanahkan seperti itu untuk mengecilkan luasnya. Kenapa? Karena tidak sehat dengan ukuran 25 m2. Nah pemerintah hanya memberikan relaksasi terhadap bunga, supaya masyarakat punya daya beli, dan likuiditas,” tandasnya.

    Seiring dengan hal itu, Bonny mengaku bakal melakukan koordinasi lanjutan dengan Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana pemangkasan luas rumah subsidi itu.

    “Langkah yang akan diambil, saya harus koordinasi dengan Ketua Satgas ya, Pak Hashim sekarang lagi di London, kalau Pak Hasim menanyakan pendapat kepada anggota Satgas, saya tidak setuju. Karena itu bukan Asta Cita Presiden. Kita nggak mau bangun bangsa ini mundur. Kita yang mau bangun bangsa ini maju ke depan,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut terdapat komitmen investasi jumbo pada program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fahri mengungkap nilai komitmen investasi itu bahkan mencapai US$5 miliar atau sekurang-kurangnya Rp75 triliun.

    “Kalau komitmen itu kalau kita rupiahkan itu US$5 bilion. Berarti, kira-kira 5 kali Rp15.000 [sekurang-kurangnya] sudah Rp75 triliun itu ready sebenarnya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Minggu (1/6/2025). 

    Namun demikian, komitmen investasi itu saat ini masih belum terealisasi karena sejumlah faktor. Mulai dari lahan hingga demand dari investasi tersebut.

    Pada saat yang sama, Fahri juga mengaku telah menyampaikan komitmen investasi itu kepada kementerian terkait lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum dilakukan follow up mengenai realisasinya.

    “Saya sudah menyampaikan laporan kepada kementerian dan juga kepada yang lain bahwa ini komitmen investasinya besar. Cuma tidak bisa kalau nggak ada follow up. Kan harus ada technical follow up-nya,” tegasnya. 

    Meski tak merinci secara pasti, Fahri menyebut komitmen investasi program 3 juta rumah itu didapatkannya usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Qatar hingga Turki. 

    Tak hanya menyoroti masalah ketersediaan lahan untuk investasi, Fahri juga turut menyinggung perizinan investasi yang perlu disentralisasi. 

    “Perizinan terlalu menyebar, harusnya ada sentralisasi perizinan, itu mandat dari Satgas tuh. Sentralisasi perizinan perumahan, itu mandat Satgas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  

    Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah. 

    “Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025). 

    Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah. 

    Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN). Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

  • PDIP Ingatkan Prabowo Jangan Buru-buru Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

    PDIP Ingatkan Prabowo Jangan Buru-buru Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • Proyek 1 Juta Rumah Investor Qatar di RI Tertunda, Ada Apa?

    Proyek 1 Juta Rumah Investor Qatar di RI Tertunda, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal realisasi investasi asing asal Qatar yang hendak membangun proyek 1 juta rumah di Indonesia masih terkendala masalah administrasi.

    Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menyebut Qatar yang semula ditargetkan bakal melaksanakan groundbreaking proyek perumahan pada Mei 2025, bakal molor hingga Juni 2025. 

    “Rencananya, katanya rencananya mau groundbreaking di Juni, rencananya,” kata Bonny saat ditemui di Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025). 

    Saat dikonfirmasi apa kendala utama yang menghambat realisasi investasi Qatar tersebut, Bonny enggan merinci.

    Hanya saja, dia menyinggung terdapat salah satu masalah administrasi yang mengharuskan investor untuk menaruh modalnya sebesar 10% di bank pelat merah. Hal itulah yang hingga saat ini belum dipenuhi Qatar.

    “Kendalanya saya kurang begitu faham ya, kita memberikan kondisi sebenarnya untuk mereka buka perwakilan dan membuka juga untuk menaruh 10% dari [modal] rencana investasi itu ke bank lokal,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan manajemen investor Qatar.

    Dalam laporannya, saat ini Qatar telah mengirimkan tim untuk melakukan legalitas lahan yang akan dibangun.

    “Mereka kemarin bilang ke saya, mereka sudah ngirim tim untuk memeriksa tanah. Ya secara teknis kerja di lapangan sama staf kita di bawah,” jelasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, Qatar telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Langkah ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan catatan Bisnis, investasi proyek itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

  • Ekonom Proyeksi Deflasi pada Mei 2025, Akibat Harga Cabai Turun?

    Ekonom Proyeksi Deflasi pada Mei 2025, Akibat Harga Cabai Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom meramalkan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Penurunan harga cabai disinyalir menjadi penyebab deflasi tersebut.

    Berdasarkan proyeksi 14 ekonom yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile [harga bergejolak] seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu, komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat.

    Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Adapun secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Josua.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

  • Kemenag: Belum Ada Informasi Terkait Pembukaan Visa Furoda

    Kemenag: Belum Ada Informasi Terkait Pembukaan Visa Furoda

    Bisnis.com, JEDDAH — Kemen Agama RI mengonfirmasi belum adanya informasi mengenai penerbitan visa haji furoda. Hal itu menanggapi viralnya informasi di media sosial bahwa ada kemungkinan dibukanya kembali penerbitan proses visa furoda pada 1 Juni 2025.

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

    “Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut,” tegas Hilman Latief di Makkah, Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu, fase keberangkatan jemaah haji reguler asal Indonesia berakhir Minggu (1/6/2025). Total ada 525 kelompok terbang (kloter) yang diberangkatkan dari Tanah Air menuju Tanah Suci.

    “Alhamdulilalh 525 kloter sudah terbang ke Tanah Suci,” sambung Hilman.

    Fase keberangkatan jemaah haji reguler Indonesia ditutup dengan mendaratnya jemaah dari kloter 62 Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-62) dan kloter 61 Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS-61), di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Minggu (1/6/2025) pukul 02:45 Waktu Arab Saudi (WAS). Jemaah gabungan dari dua kloter tersebut seluruhnya berjumlah 397 orang.

    Menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), sebanyak 525 kloter telah tiba di Tanag Suci, terdiri atas 203.149 jemaah haji.

    Dari jumlah tersebut, 44.100 diantaranya merupakan lanjut usia. Sebanyak 201.706 jemaah haji kini telah berada di Makkah, dan 775 lainnya yang terbagi ke dalam 3 kloter, sedang dalam perjalanan.

    Kegiatan jemaah haji kini seluruh terpusat di Makkah. Para jemaah akan mulai digerakkan ke Arafah pada Rabu, 4 Juni 2025 atau 8 Dzulhijjah 1446 H, untuk melaksanakan wukuf keesokan harinya, Kamis 5 Juni 2025 atau 9 Dzulhijjah 1446 H.