Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Personalisasi Konten Jadi Kunci Pemasaran di Era Social Commerce

    Personalisasi Konten Jadi Kunci Pemasaran di Era Social Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Personalisasi konten dinilai telah menjadi kunci pemasaran melalui kanal digital. Terlebih, dengan pertumbuhan pasar social commerce saat ini.

    CEO Space & Shapes, Lolen Windra mengatakan personalisasi bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi syarat utama dalam menciptakan konten kreatif dan visual yang relevan. Namun, menghadirkan personalisasi dalam skala besar tetap menjadi tantangan besar, apalagi jika mengandalkan pendekatan produksi yang mengejar efisiensi.

    “Salah satu tantangan paling umum yang dihadapi pemasar di Indonesia adalah kebutuhan akan banyak varian konten untuk setiap segmen demografis yang ditargetkan,” katanya dalam siaran pers, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, pertumbuhan pasar social commerce yang lebih cepat dari e-commerce tradisional di Indonesia membuat pendekatan pesan massal satu untuk semua sudah tak lagi relevan. Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, permintaan akan konten visual terus meningkat.

    Dia mengingatkan untuk merek-merek baru yang ingin masuk ke Indonesia, agar tidak sekadar menyalin strategi dari kantor pusat. Mereka harus mampu membuat personalisasi yang bersifat perilaku lokal untuk bisa dianggap nyata.

    Dia menyarankan pendekatan “test-and-learn” yang digerakkan oleh produksi kreatif dalam volume tinggi serta optimalisasi AI secara real-time. Kreativitas konten harus menyesuaikan dengan suara konsumen dalam hitungan menit.

    Lolen mengatakan di kanal digital Indonesia, merek lokal sangat dinamis dan mampu bersaing ketat. Banyak merek kecil memulai dari industri rumahan dan menjual di TikTok dengan konten yang otentik.

    Space & Shapes telah berkolaborasi dengan FancyTech untuk menghadiran layanan personalisasi konten berbasis AI di Indonesia.

    Dia menuturkan dengan dukungan alat produksi konten berbasis AI, perusahaan mampu menjalankan A/B testing untuk menemukan materi iklan yang paling efektif untuk masing-masing tipe audiens. Hasilnya, engagement yang lebih tinggi, penargetan yang lebih cerdas, dan kampanye seperti percakapan ketimbang promosi.

  • Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.

    “Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

    Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.

    Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina

    Dukungan MUI

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti. 

    Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah. 

    “Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.

    “Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.

    Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.

    “MUI mendukung pemerintah karena  pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.

    Jangan Terburu-buru

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • Pemain Satelit Lokal Butuh Arah dan Dukungan dari Pemerintah

    Pemain Satelit Lokal Butuh Arah dan Dukungan dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri satelit nasional menunggu arah pemerintah terkait pengembangan teknologi telekomunikasi yang berasal dari luar angkasa. Arah yang jelas dan pasti membantu pemain lokal bertahan di tengah gemburan pemain satelit asing. 

    Di sisi lain, pelaku usaha juga menekankan tentang pentingnya keberadaan satelit yang dimiliki oleh Indonesia untuk melindungi sejumlah data strategis hingga observasi. 

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro menegaskan perlunya arah yang jelas dan insentif konkret dari pemerintah agar pemain satelit lokal mampu bertahan dan berkembang di tengah pertarungan dengan operator asing.

    Menurut Sigit, investasi di sektor satelit membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga pelaku industri kerap menimbang-nimbang arah bisnis ke depan agar tetap dapat terus relevan.

    “Industri satelit di Indonesia harus tetap relevan dengan tren global, tapi tantangannya berat, terutama dari sisi investasi,” ujar Sigit, Senin (2/5/2025). 

    Sigit menyoroti potensi dominasi pemain global yang bisa menggerus pasar lokal jika tidak ada langkah strategis dari pemerintah dan pelaku industri.

    Teknologi satelit asing seperti satelit Starlink, terus mengitari langit Indonesia. Di sisi lain, mereka dapat menyalurkan internet dengan tarif affordable, tetapi juga menjadi ancaman karena ketergantungan Indonesia terhadap layanan asing yang harganya dapat berubah sewaktu-waktu. 

    Oleh sebab itu, kata Sigit, peran pemain satelit lokal sangat krusial dalam mendukung kedaulatan digital Indonesia, dan melepaskan Indonesia dari ketergantungan perangkat asing serta menjaga Indonesia tetap aman. 

    Dia juga menekankan pentingnya visi dan misi yang jelas dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha agar industri satelit lokal dapat terus berkembang. 

    “Kita harus tahu, space Indonesia ini mau dibawa ke mana? Apakah para pemimpin kita sadar bahayanya jika kita tertinggal di sektor antariksa? Kalau diam saja, kita akan semakin ketinggalan,” lanjutnya.

    Sigit berharap program pengembangan satelit bisa kembali masuk ke dalam proyek strategis nasional, mengingat investasi besar yang harus disiapkan untuk pengembangan teknologi ini. 

    Sebagai contoh, dalam pengembangan satelit Satria-1 dengan kapasitas hingga 150 GBPS, memakan belanja modal hingga US$540 juta. 

    “Space itu mahal, investasinya besar. Akses ke angkasa, roket, dan teknologi masih kurang. Negara-negara lain seperti China dan Amerika pun mendorong pengembangan satelit lewat dukungan negara dan lembaga riset,” jelasnya.

  • Apple Mau Rebranding Sistem Operasi, iPhone 17 Berubah jadi iPhone 26?

    Apple Mau Rebranding Sistem Operasi, iPhone 17 Berubah jadi iPhone 26?

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, dikabarkan bakal rebranding besar-besaran untuk sistem operasinya pada ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 yang digelar bulan ini. 

    Menurut laporan dari Mark Gurman (Bloomberg), dalam newsletter Power On, perubahan nama ini akan membuat sistem operasi Apple — termasuk iOS, macOS, iPadOS, dan visionOS — menggunakan penomoran berdasarkan tahun peluncuran, mirip seperti strategi yang diterapkan produsen mobil.

    Mulai tahun ini, sistem operasi Apple akan diberi nama sesuai tahun rilisnya. Sebagai contoh, pembaruan sistem operasi tahun ini akan dinamai iOS 25, macOS 25, dan seterusnya.

    Langkah ini diyakini akan memberi Apple lebih banyak ruang untuk merilis pembaruan kecil secara berkala, sekaligus memberikan kesan bahwa perangkat lunak mereka selalu futuristik dan up-to-date.

    Secara pemasaran, penamaan berdasarkan tahun dianggap lebih mudah dipahami konsumen dan membuat Apple tampak selalu selangkah lebih maju.

    Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih konsisten di seluruh lini produk Apple, dengan desain antarmuka yang terinspirasi dari visionOS milik Apple Vision Pro.

    Meskipun sistem operasi akan mengalami perubahan nama, Gurman menegaskan bahwa iPhone 17 yang akan dirilis tahun ini tidak akan diubah namanya menjadi iPhone 26, mengikuti tahun rilis.

    Hal ini berbeda dengan strategi Samsung yang pernah langsung melompat ke Galaxy S20 pada tahun 2020.

    Dilansir dari Phone Arena, Senin (2/5/2025), Gurman menjelaskan konsumen sudah sangat akrab dengan pola penamaan iPhone. Jika Apple tiba-tiba mengubahnya, hal itu justru akan terasa aneh dan membingungkan. Selain itu, jika nama iPhone diubah mengikuti tahun, model lama akan terasa lebih cepat usang di mata konsumen, sesuatu yang ingin dihindari Apple.

    Gurman juga menilai, rebranding sistem operasi ini merupakan bagian dari strategi Apple untuk mengalihkan perhatian publik di WWDC 2025.

    Dengan menonjolkan pembaruan besar pada perangkat lunak, Apple berharap peserta tidak terlalu menyoroti ketertinggalan mereka dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) dibandingkan Samsung dan Google yang sudah lebih dulu menghadirkan fitur AI canggih di perangkat mereka.

    Meski tidak berganti nama, iPhone 17 tetap akan membawa sejumlah perubahan desain dan peningkatan spesifikasi. Salah satu bocoran menyebutkan seluruh lini iPhone 17 — kecuali mungkin model dasar — akan dibekali RAM 12 GB sebagai standar.

  • Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sedang membahas amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perubahan KUHAP akan mengubah lanskap tata cara beracara termasuk proses pemidanaan dalam suatu perkara.

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen tidak akan tergesa-gesa dalam membahas revisi KUHAP. Dia menjanjikan agar semua masukan dari seluruh elemen masyarakat turut didengar. 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, legislator nantinya juga akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah revisi KUHAP dituntaskan. 

    “Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Sementara itu, pada Maret 2025 sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap pihaknya menargetkan bakal menuntaskan revisi KUHAP tidak melebihi waktu dua kali masa sidang.

    Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang. 

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, komisi hukum DPR optimistis pembahasan revisi KUHAP bisa dibahas tanpa waktu yang lama. Apalagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru bakal mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Masukan KPK

    Adapun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyampaikan sejumlah masukan untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. 

    Lembaga antirasuah itu tetap berpedoman dengan KUHAP, meski juga berpegang kepada Undang-Undang (UU) No 19/2019 tentang KPK dengan azas lex specialis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. 

    Menurut Johanis, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan pada revisi KUHAP. Dia menyebut pedoman menyelenggarakan hukum acara pidana itu saat ini merupakan produk Orde Lama yang masih digunakan pada era pascareformasi. 

    “Sekarang ini dalam era reformasi perkembangan dari berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, seiring dengan hal tersebut. Sudah saatnya kita mengubah UU KUHAP untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini dan ke depan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/6/2025). 

    Johanis menyebut setidaknya ada lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan ada ketimpangan syarat minimal pendidikan antara penyelidik dan penyidik dengan advokat, jaksa serta hakim. Penyelidik dan penyidik, yang biasanya berlatar belakang dari Kepolisian, tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum. 

    Oleh sebab itu, dia menilai penyelidik dan penyidik di berbagai lembaga penegak hukum harus berpendidikan serendah-rendahnya S1 Ilmu Hukum.

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga, pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    “Begitu juga halnya tenggang waktu proses pemeriksaan persidangan, harus diatur dengan jelas dan tegas agar ada kepastian hukum bagi pencari keadilan,” pesannya. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

    “Dan lain-lain masih banyak lagi yang perlu diatur,” jelasnya.

    Sorotan AJI 

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida menyoroti ada usulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pihaknya anggap dapat menganggu kebebasan pers.

    Dia menyebut, pasal yang dimaksudnya adalah aturan yang membuat sidang pengadilan tertutup alias tidak ada liputan langsung atau jika ditayangkan harus ada izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu.

    “Kita merasa itu mengganggu kerja-kerja pers yang harusnya transparan, kita harus tahu apa yang terjadi di dalam [persidangan],” katanya seusai menghadiri pertemuan dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Sebab itu, Nany bersama anggota-anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendesak DPR untuk mencopot bahkan kalau bisa menghapuskan usulan tersebut.

    Menurut dia, sidang pengadilan seperti korupsi hingga pembunuhan berencana merupakan sebuah kepentingan umum, sehingga masyarakat berhak tahu proses persidangannya seperti apa.

    “Kecuali kalau seandainya pengadilan tentang kekerasan seksual itu mungkin tertutup dan kita kan punya etika soal itu. Aku rasa wartawan-wartawan pasti paham dan mereka pasti nggak akan meliput. Tapi yang berhubungan dengan kepentingan umum, ya pasti kita harus liput,” urainya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Sura Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengusulkan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimasukkan pasal soal tidak ada liputan langsung dalam proses persidangan..

    Juniver mengusulkan dalam Pasal 253 ayat 3 supaya ada penegasan dari makna publikasi proses persidangan. Menurut dia, harus ada pelarangan liputan langsung dalam persidangan dan ini perlu disetujui.

    “Kenapa ini harus kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau di liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling mempengaruhi, bisa nyontek, itu kita setuju itu,” ujarnya, di Gedung DPR RI pada Senin (23/3/2025).

  • Korupsi Menjamur, Badai PHK, Pelamar Jatuh Pingsan untuk Cari Kerja

    Korupsi Menjamur, Badai PHK, Pelamar Jatuh Pingsan untuk Cari Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi di mana-mana. Sementara itu terbatasnya jumlah lowongan kerja, memicu penumpukan para pencari kerja. Terjadi antrean panjang di sebuah job fair di Bekasi. Mereka membawa map demi mimpi meraih pekerjaan. Namun sampai di sana, mereka harus berdesakan, saling senggol, hingga sebagian jatuh pingsan.

    Fakta para pencari kerja yang harus berjibaku demi meraih pekerjaan ini berbanding terbalik dengan perilaku elite di Indonesia. Kasus korupsi masih marak dan terjadi hampir di semua sektor. Pelakunya ada menteri, pejabat tinggi negara, direksi BUMN, hingga pengusaha. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari ratusan juta hingga ratusan triliun rupiah. Praktik korupsi ditambah dengan berbagai macam bentuk pungutan liar alias pungli telah menghambat daya saing Indonesia. 

    Saat ini, skor indeks persepsi korupsi alias IPK RI 2024 yang diumumkan pada 2025 tercatat sebesar 37. Ada kenaikan 3 poin dibandingkan 2023. Sebelumnya skor IPK Indonesia mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu.

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023.  Terkait dengan peringkat, skor IPK RI pada 2024 di antara 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Meski demikian, di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Selain itu, skor IPK 2024 juga lebih rendah dibanding 2021. 

    Adapun, kalau merujuk data KPK pada periode 2020-2024, praktik korupsi hampir terjadi di semua sektor. Pada tahun 2024 lalu misalnya, KPK telah menangani 2.730 perkara di 5 sektor yang jadi fokus utama pemberantasan korupsi.

    Kelima perkara itu terkait pengurusan perkara di pengadilan dan aparat penegak hukum, korupsi untuk biaya politik dalam pilkada serentak 2024, sektor pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, dan pengadaan, suap perizinan tambang maupun pengadaan energi, hingga suap yang melibatkan pelaku usaha.

    Adapun di kejaksaan, aparat penegak hukum telah mengungkap skandal korupsi penyelewengan kredit perbankan oleh petinggi bank daerah dan bekas Direktur Utama Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), Iwan Setiawan Lukminto.

    Kasus Sritex cukup menarik perhatian publik, karena banyak berkaitan dengan perkara kepailitan yang menjerat emiten tekstil tersebut. Apalagi, gara-gara pailit, lebih dari 10.000 pekerja Sritex kena PHK. Padahal mereka sudah bekerja puluhan tahun. Kasus PHK Sritex ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah korban PHK dalam dua bulan pertama tahun 2025.

    Untuk mengatasi badai PHK dan memfasilitas para pencari kerja, pemerintah sejatinya telah menyelenggaran job fair atau bursa kerja.

    Penyelenggaraan job fair itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan para pencari kerja dan pemilik lapangan kerja di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak beberapa waktu belakangan. Di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri, job fair diselenggarakan pekan lalu pada 22-23 Mei 2025. Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, job fair itu melibatkan 112 perusahaan dan 53.107 lowongan pekerjaan.

    Mengadu Nasib di Job Fair

    Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) tidak mau ketinggalan. Misalnya, di Jakarta, job fair diselenggarakan pada 19-20 Mei di GOR Ciracas serta GOR Pulogadung. Beberapa daerah lainnya juga ikut menyelenggarakan pameran itu. 

    Antusiasme pencari kerja membludak. Desak-desakan antara pencari kerja pada job fair di sejumlah daerah menjadi sorotan. Pada pekan ini saja, beberapa orang pencari kerja sempat dilarikan ke rumah sakit karena pingsan setelah berdesak-desakan saat mengikuti job fair di Gedung Convention Centre President University, Jababeka, Cikarang, Bekasi, Selasa (27/5/2025). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, bursa kerja itu menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan. Jumlah pencari kerja yang hadir saat itu disebut mencapai sekitar 25.000 orang.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun merespons ihwal insiden ricuh di Job Fair itu. Dia mengatakan bakal mengevaluasi penyelenggaraan tersebut melalui koordinasi dengan Disnaker Jawa Barat. 

    “Kalau ada kasus tentu kita berharap kedepan bisa lebih baik dan ini juga menjadi satu hal kami nanti sebagai bahan evaluasi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Selain melakukan evaluasi, Kemnaker berencana untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi kegiatan Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah untuk mempertemukan calon pekerja dengan pemberi kerja.

    “Kita harus apresiasi bagaimana pemerintah daerah melakukan aksi langsung ya menindaklanjuti harapan dari masyarakat bahwa mereka difasilitasi untuk bertemu dengan pekerja,” tuturnya.

    Realitas Pekerja

    Fenomena desak-desakan di job fair Cikarang bukan tanpa alasan. Antusiasme pekerja dibarengi dengan fakta pengangguran di daerah tersebut cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat merupakan tertinggi hanya di belakang Riau dan Papua, di antara 38 provinsi.

    Secara nasional, data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025 mengalami peningkatan menjadi 7,28 juta orang atau 4,76% dari angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Jumlah itu naik dari setahun sebelumnya atau Februari 2025. 

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, TPT Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat. Dalam paparan yang disampaikan Amalia, hal ini terjadi lantaran tingkat penyerap dan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi yakni 2,52%, dibandingkan dengan peningkatan pengangguran yang sebesar 1,11%.

    Amalia menuturkan, pengangguran pada Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni 4,76%. “Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82%,” ungkapnya.

    Peningkatan angka pengangguran ini berbarengan dengan fenomena PHK massal yang terjadi belakangan ini. Berdasarkan data laporan dari Kemnaker, jumlah korban PHK mencapai 26.455 orang hingga per 20 Mei 2025. 

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 5.000 orang dibanding Januari-Mei 2024. 

    “Lebih tinggi sedikit saja [dibanding Januari-Mei 2024],” kata Indah saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Beda Klaim

    Sementara itu, Indah mengungkap, korban PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah. Provinsi dengan kasus PHK terbanyak kedua dan ketiga lalu ditempati masing-masing oleh ditempati oleh Daerah Khusus Jakarta serta Kepulauan Riau. 

    Indah memastikan bahwa data PHK yang masuk ke Kemnaker merupakan laporan langsung dari dinas ketenagakerjaan di daerah. Untuk sektornya, Indah mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor pengolahan, perdagangan besar eceran, dan jasa.

    Meski demikian, angka dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menangkap fenomena PHK yang lebih besar. Pengusaha mencatat korban PHK mencapai 73.992 pekerja pada periode 1 Januari – 10 Maret 2025. 

    Angka tersebut berdasarkan data pekerja yang tidak lagi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pada periode tersebut. 

    Sementara, jumlah pekerja yang mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan karena PHK mencapai 40.683 pekerja. 

    Menanggapi perbedaan data tersebut, Indah menyebut bahwa data tersebut perlu dilihat apakah sudah inkrah, dalam arti kedua belah pihak dalam hal ini pekerja dan pemberi kerja telah menyepakati proses PHK tersebut. “Data Kemnaker adalah data yang valid dari dinas-dinas tenaga kerja, mereka yang sudah inkrah PHK, jadi resmi,” pungkasnya.

  • Update Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025: Jadwal, Nominal, Syarat Penerima, dan Cara Ceknya

    Update Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025: Jadwal, Nominal, Syarat Penerima, dan Cara Ceknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa hal tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025 yang perlu Anda ketahui.

    Siap-siap untuk pekerja yang memenuhi syarat, sebab bantuan subsidi upah dari pemerintah akan mulai cair pada bulan Juni 2025 ini.

    Kapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Cair?

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa BSU akan difinalisasi pada 5 Juni 2025.

    “BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/5), dikutip dari Antaranews.

    Airlangga pun mengatakan bahwa BSU sudah sudah dianggarkan dalam APBN 2025. Kemudian terkait mekanismenya akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

    Berapa Besaran BSU?

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt.

    Jumlah bantuan: Rp150.000 setiap bulan
    Durasi pemberian: Dua bulan, dengan total bantuan sebesar Rp300.000
    Waktu pencairan: Dimulai pada 5 Juni 2025 dan berlangsung hingga Juli 2025
    Metode penyaluran: Ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

    Syarat dan Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025…

  • Update Kode Redeem ML Hari Ini, Senin 2 Juni 2025, Buruan Klaim karena Terbatas!

    Update Kode Redeem ML Hari Ini, Senin 2 Juni 2025, Buruan Klaim karena Terbatas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah update kode redeem ML hari ini, Senin 2 Juni 2025 yang bisa Anda tukar dengan hadiah menarik.

    Sebagaimana diketahui, salah satu cara untuk mendapatkan hadiah gratis adalah dengan melakukan klaim kode redeem.

    Sementara kode redeem sendiri merupakan kumpulan huruf dan angka yang hanya bisa ditukarkan sebanyak satu kali.

    Kode Redeem Mobile Legends biasanya dibagikan Moonton melalui website resmi mereka dan platform sosial media juga event-event tertentu dari Mobile Legends.

    Update Kode Redeem ML Hari Ini, Senin 2 Juni 2025

    P4ckN4rutoSkIn

    MLBBXNARUTO

    5m4z2dfax8um237f6

    fvrytphyndse237f6

    u4xktmp439a9237fr

    ZxVHTGjK

    cz6addxmx6ng237hg

    Narutoxmlfri88

    h85m347w5usn237jq

    bby8y8q39

    2y3vo2r3x

    Freenutomlbb1

    N4rutOChEst5

    MLBBxDOMIXI

    Carry555

    5ba8w3rdznfj233nf

    HOWCHM4CHN4RUTO

    Cara Klaim kode redeem ML:

    1. Buka apliksi Mobile Legends di HP kamu atau klik https://m.mobilelegends.com/redeem.

    2. Klik pada bagian profil di sudut kiri atas layar.

    3. Kemudian pilih tab “Pengaturan” atau “Settings” yang berada di sebelah kanan atas layar.

    4. Pilih bagian “Kode Penukaran” atau “Redeem Code” lanjut dengan masukkan Kode Redeem ML hari ini.

    5. Klik tombol redeem atau OK. Jika berhasil, maka hadiah akan langsung dikirim ke akun kamu oleh developer.

  • Spesial Awal Bulan! Berikut Kumpulan Kode Redeem FF Hari Ini Senin 2 Juni 2025

    Spesial Awal Bulan! Berikut Kumpulan Kode Redeem FF Hari Ini Senin 2 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Cek di bawah ini untuk melihat update kode redeem FF hari ini, Senin 2 Junin2025, yang bisa Anda tukar dengan hadiah menarik.

    Salah satu hal yang cukup ditunggu penggemar Free Fire adalah kode redeem.

    Sebab dengan kode ini, pengguna akan berkesempatan mendapatkan hadiah spesial dengan cuma-cuma.

    Pada hari ini, ada banyak kode redeem yang telah diumumkan Free Fire dan bisa Anda tukar secara gratis. Anda bisa menukarnya, namun satu kode redeem hanya bisa ditukar satu kali.

    Update Kode Redeem FF Hari Ini, Senin 2 Juni 2025

    WISHTX8J3NMR

    BOSS3HFTRNUS

    FFBCLKJHG78T

    FFM7KATAAP14

    FFCGTEDSW7B3

    FFRQASZBUHY4

    S14T4JYNTC5K

    SG2RAPUNDERW

    TIMNASETB5J1

    FFMGY7TPWNV2

    FRFVB3GHYT1RE6

    FF29MEI2025X

    INDOR0D4W8E6

    B49K1M384LX2

    Cara klaim kode redeem FF

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

  • 3 Asteroid Pembunuh Bisa Hancurkan Bumi, Tersembunyi di Planet Venus

    3 Asteroid Pembunuh Bisa Hancurkan Bumi, Tersembunyi di Planet Venus

    Bisnis.com, JAKARTA – Venus menyembunyikan sedikitnya tiga asteroid pembunuh kota yang dapat menghantam Bumi tanpa peringatan, yang berpotensi mendatangkan malapetaka di planet kita.

    “Saat ini diketahui ada dua puluh asteroid co-orbital [batuan ruang angkasa di orbit dua benda langit] Venus,” para penulis memperingatkan dalam studi arockcalyptic, yang diterbitkan dalam jurnal “Astronomy & Astrophysics” seperti dilansir dari New York Post.

    Tim peneliti internasional, yang dipimpin oleh Valerio Carruba dari Universitas São Paulo di Brasil, menulis bahwa sedikitnya tiga asteroid 2020 SB, 524522, dan 2020 CL1 yang mengitari matahari bersamaan dengan planet kembaran kita memiliki orbit yang tidak stabil yang membawa mereka ke dekat Bumi.

    Jika lintasan yang goyah ini bergeser sedikit saja oleh perubahan gravitasi kecil atau gaya lainnya, asteroid tersebut dapat berada pada jalur tabrakan dengan planet kita, menurut penelitian tersebut.

    Carruba & Co. sampai pada kesimpulan ini dengan menggunakan batuan ruang angkasa tiruan untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan hasil selama 36.000 tahun, menemukan bahwa ada populasi besar asteroid dengan eksentrisitas rendah — yang sebelumnya dianggap tidak berbahaya yang dapat didorong ke arah Bumi melalui pergeseran gravitasi dan faktor-faktor lainnya.

    Lebih buruk lagi, orbit batuan kosmik yang disebutkan di atas membuat mereka hampir tidak terlihat oleh perangkat deteksi Bumi.

    Sementara para ilmuwan di NASA dan badan antariksa lainnya secara rutin melacak asteroid dekat Bumi yang berpotensi berbahaya, teleskop tidak dapat menemukan batuan di jalur suborbital dengan Venus karena silau matahari, yang melindungi mereka seperti perangkat penyembunyian kosmik, WION melaporkan.

    Karena titik buta antarbintang ini, Observatorium Rubin di Chili hanya memiliki waktu dua hingga empat minggu untuk menemukan asteroid yang mematikan, sehingga kita tidak punya banyak waktu jika mereka berada di jalur tabrakan.

    Asteroid 2020 SB, 524522, dan 2020 CL1 berukuran antara 330 dan 1.300 kaki diameternya, sehingga masing-masing mampu menghancurkan seluruh kota dan menyebabkan kebakaran besar serta tsunami, Daily Mail melaporkan.

    Dampaknya akan meninggalkan kawah selebar lebih dari dua mil dan menghasilkan energi 1 juta kali lebih besar daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945.

    Sayangnya, karena keterbatasan peralatan pemantauan terestrial, kita mungkin harus mencari solusinya di bintang-bintang.

    Para peneliti memperkirakan bahwa orbit asteroid co-orbital bisa menjadi tidak dapat diprediksi hanya dalam waktu lebih dari 150 tahun sebuah titik waktu dalam skala waktu antarbintang.