Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Neraca Dagang April 2025: AS Sumbang Surplus Terbesar, China Defisit Terdalam

    Neraca Dagang April 2025: AS Sumbang Surplus Terbesar, China Defisit Terdalam

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Amerika Serikat masih menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar dengan Indonesia selama Januari—April 2025. Sebaliknya, China menjadi negara penyumbang defisit perdagangan dengan Indonesia pada periode yang sama.

    Deputi Statistik bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini merincikan AS menyumbang surplus dagang non-migas hingga US$6,42 miliar selama Januari—April 2025.

    “Didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS 85 [surplus US$1,25 miliar], kemudian alas kaki atau HS 64 [US$838,4 juta], kemudian pakaian dan aksesoris/rajutan atau HS 61 [US$801,4 juta],” jelas Pudji dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).

    Di posisi kedua ada India, yang menyumbang surplus dagang non-migas dengan total US$4 miliar selama Januari—April 2025. Komoditas utama pendorong surplus itu adalah bahan bakar mineral (US$2,03 miliar), lemak dan minyak hewani/nabati (US$805 juta), serta besi dan baja (US$398,4 juta).

    Di posisi ketiga ada Filipina, yang menyumbang surplus dagang non-migas hingga US$2,92 miliar selama Januari—April 2025. Komoditas utama pendorong surplus dagang itu yaitu kendaraan dan bagiannya (US$904,2 juta), bahan bakar mineral (US$751,3 juta), serta lemak dan minyak hewani/nabati (US$326,2 juta).

    Sebaliknya, Pudji juga memaparkan tiga negara penyumbang defisit dagang terbesar dengan Indonesia selama Januari—April 2025. BPS mencatat, China ada di urutan pertama dengan total defisit dagang non-migas hingga US$6,9 miliar.

    “Ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS 84 [defisit US$5,72 miliar], mesin dan perlengkapan elektrik serta bagian atau HS 85 [US$5,2 miliar], serta kendaraan dan bagiannya atau HS 87 [US$1,38 miliar],” ujar Pudji.

    Di posisi kedua ada Australia, yang menyumbang defisit dagang non-migas sebesar US$1,57 miliar. Komoditas utama pendorong defisit dagang dengan Australia yaitu bahan bakar mineral (US$441,2 juta), serealia (US$435,1 juta), serta logam mulia dan perhiasan/permata (US$329,8 juta).

    Di posisi ketiga ada Hongkong, yang menyumbang defisit dagang non-migas sebesar US$485,5 juta. Komoditas utama pendorong defisit itu adalah logam mulia dan perhiasan/permata (US$329,4 juta), kain rajutan (US$56,8 juta), serta instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (US$49,3 juta).

    Surplus Neraca Perdagangan Terendah sejak Mei 2020

    Adapun secara keseluruhan, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus US$160 juta per April 2025.

    Pudji menjabarkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor senilai US$20,74 miliar atau naik 5,76% (year on year/YoY). Adapun, nilai impor mencapai US$20,59 miliar. Alhasil, surplus neraca perdagangan April 2025 susut jadi US$160 juta.

    “Pada April 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar US$0,16 miliar dan neraca perdagangan indonesia telah mencatat surplus selama 60 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Pudji.

    Meskipun mencatatkan rekor 60 bulan berturut-turut, rupanya data April 2025 itu menjadi surplus neraca perdagangan terendah sejak Mei 2020.

    Tidak hanya itu, surplus neraca perdagangan juga berada di bawah proyeksi para ekonom. Berdasarkan konsensus proyeksi 22 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada April 2025 diproyeksikan sebesar US$2,85 miliar.

    Hanya saja, jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau pada Maret 2025 senilai US$4,33 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra dengan nominal US$4,69 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail Zaini dengan angka US$4 juta.

    Adapun Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan surplus dagang mencapai US$2,7 miliar pada April 2025, menurun dari realisasi US$4,33 miliar pada bulan sebelumnya.

    Asmo mengungkapkan penurunan surplus dagang tersebut sejalan. Dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga komoditas.

    “Namun demikian, kami masih memperkirakan bahwa antisipasi pelaku usaha terhadap penundaan tarif resiprokal pada April diperkirakan menjadi faktor utama yang mendorong ekspor tetap tumbuh positif,” jelas Asmo dalam keterangannya.

  • BPS: Nilai Ekspor CPO Naik 20% Januari-April 2025

    BPS: Nilai Ekspor CPO Naik 20% Januari-April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor komoditas unggulan, yakni minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan bahwa nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan meningkat kecuali batu bara pada Januari—April 2025.

    Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025. Angkanya naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    “[Sepanjang Januari—April 2025] nilai ekspor besi dan baja naik 6,62% secara kumulatif, kemudian nilai ekspor batubara turun 19,74% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 20,00% secara kumulatif,” kata Pudji dalam rilis BRS, Senin (2/6/2025).

    Data BPS menunjukkan, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Sementara itu, dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 adalah US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

    BPS juga mencatat nilai ekspor besi dan baja mengalami kenaikan sebesar 6,62% secara kumulatif pada Januari—April 2025. Nilainya naik dari US$8,26 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,81 miliar pada periode yang sama di tahun ini.

    Adapun, komoditas besi dan baja mencatatkan share 10,67% pada Januari—April 2025. Dari sisi lain, total volume besi dan baja naik 5,38% secara kumulatif dari 6,86 juta ton menjadi 7,23 juta ton.

    Kemudian, dari sisi harga besi dan baja di tingkat global adalah US$1.205,13 per ton pada Januari—April 2024 menjadi US$1.217,82 per ton pada Januari—April 2025, atau naik 1,05%.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara justru turun 9,89% secara kumulatif, yakni dari US$10,18 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,17 miliar pada Januari—April 2025, sedangkan untuk kontribusi pada komoditas ini adalah 9,89%.

    Dari sisi volume, komoditas batu bara turun 5,79% dari 130 juta ton pada Januari—April 2024 menjadi 122,76 juta ton pada Januari—April 2025. Untuk rata-rata nilainya juga turun 14,92% dari US$78,2 per ton menjadi US$66,53 per ton.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat total ketiga komoditas unggulan ini memberikan share sekitar 29,10% dari total ekspor nonmigas indonesia pada Januari—April 2025.

  • Kementan Prediksi Kebutuhan Hewan Kurban Tahun Ini Naik 1,98%

    Kementan Prediksi Kebutuhan Hewan Kurban Tahun Ini Naik 1,98%

    Bisnis.com, PONTIANAK – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kebutuhan hewan kurban nasional tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Kendati begitu, ketersediaan hewan kurban nasional tercatat mengalami surplus tahun ini.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, kebutuhan hewan kurban diperkirakan mencapai 2,07 juta ekor. 

    “Kebutuhan hewan kurban nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, meningkat 1,98% dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (2/6/2025).

    Selain kebutuhan nasional yang mengalami peningkatan, Agung menyebut bahwa ketersediaan hewan kurban nasional tercatat mencapai 3,21 juta ekor. Dengan demikian, kata dia, terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor hewan kurban.

    Kendati pasokan hewan kurban mencukupi, Agung meminta semua pihak untuk tetap waspada terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), dan antraks. Sejalan dengan hal itu, Kementan juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap zoonosis menjelang Iduladha.

    Di samping itu, Agung juga mengimbau agar hewan kurban yang tidak terjual, tidak dikembalikan ke daerah asal. Alih-alih mengembalikan ke daerah asal, pemerintah meminta agar hewan kurban tersebut dipotong di rumah potong hewan (RPH) atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah potensi penyebaran penyakit.

    “…mengimbau agar hewan kurban yang tidak terjual tidak dikembalikan ke daerah asal, melainkan dipotong di RPH atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah potensi penyebaran penyakit,” imbaunya. 

    Di sisi lain, Ditjen PKH melaporkan bahwa kebutuhan sapi kurban Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden tahun ini mencapai 756 ekor. Nantinya, sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke 38 masjid provinsi, 514 masjid kabupaten/kota, masjid Istana Presiden di daerah, masjid sekitar kediaman Presiden, serta organisasi masyarakat Islam.

    Pekan lalu, Kementan telah melepas sebanyak 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban di seluruh Indonesia berjalan sesuai prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

    Agung menuturkan, pelaksanaan pengawasan hewan kurban tahun ini akan fokus pada pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, legalitas tempat pemotongan, serta jaminan penerapan prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan).

    “Kami ingin memastikan hewan kurban sehat, bebas dari penyakit, dan proses penyembelihan memenuhi prinsip kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,” ujarnya.

  • Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan diskon tarif listrik 50% pada periode Juni-Juli 2025. Perseroan juga berkomitmen mengikuti arahan pemerintah. 

    Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk menjalankan amanah dari pemerintah, termasuk berkenaan diskon tarif listrik. 

    “Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” kata Darmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun, rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk Juni-Juli 2025 pertama kali dilontarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Potongan harga itu akan menyasar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).

    Diskon tarif listrik 50% ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah menerapkan kebijakan yang sama untuk periode Januari-Februari 2025.

    Namun, pada periode Januari-Februari diskon listrik diberikan kepada 81,4 juta pelanggan PLN dengan daya di bawah 2.200 VA.

    Sama dengan alasan periode sebelumnya, pemberian diskon listrik pada kuartal II/2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Kebijakan ini demi menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/5/2025).

    Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni-Juli 2025.

    Dia menuturkan, kebijakan pemerintah terkait diskon seharusnya ada pembahasan dengan Kementerian ESDM. Namun, Bahlil mengaku belum mendapat laporan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Saya nggak tahu apakah di [tim] teknis sudah ada [bahasan] atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu, ya. Itu saja,” kata bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin(27/5/2025).

    Bahlil mengatakan, pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu kebijakan diskon tarif listrik itu. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut juga malah merugikan negara.

  • Kejagung Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Sritex Sampai ke Akarnya

    Kejagung Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Sritex Sampai ke Akarnya

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk menuntaskan kasus korupsi yang terjadi di PT Sri Rejeki Tekstil Tbk. (Sritex) hingga ke akarnya mengingat banyak praktik bisnis yang tidak sehat di perusahaan tersebut.

    Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai bahwa praktik bisnis tidak sehat sering kali terjadi di PT Sritex, namun tidak terungkap ke publik. Kali ini, kata Nasir, penyimpangan yang terungkap adalah pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex.

    “Jadi ada dugaan monopoli, dan jika ada praktik monopoli dan permainan, kemungkinan memang ada praktik korupsi. Sehingga potensi merugikan masyarakat banyak, itu sangat kemungkinannya sangat besar,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6).

    Nasir juga mengakui pemerintahan Presiden  Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka kini tengah memperjuangkan para pekerja di PT Sritex agar bisa kembali bekerja normal.

    Maka dari itu, dia juga berharap Kejaksaan Agung turut serta memperhatikan nasib para pekerja di PT Sritex yang jumlahnya sangat banyak.

    “Kementerian terkait juga harus membantu mengusut potensi lain yang bisa merugikan banyak orang dan membantu menghidupkan kembali Sritex agar bisa kembali beroperasi dengan baik, tanpa praktik-praktik yang melanggar aturan,” katanya.

    Secara terpisah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menyarankan Kejaksaan Agung agar tidak menghentikan perkara tersebut mengingat kerugian negaranya cukup besar.

    “Kejagung maju saja terus mengusut kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit Sritex ini,” ujarnya.

    Dia menilai bahwa penanganan kasus Sritex oleh Kejaksaan Agung bisa menjadi contoh bagi perusahaan lainnya agar tidak bermain anggaran.

    “Hal ini penting agar kasus serupa tidak lagi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Termasuk jika nantinya Sritex bisa beroperasi lagi maka penyalahgunaan fasilitas kredit tidak terulang lagi,” tuturnya

    Kejagung telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Sritex 2005-2022 Irwan Setiawan Lukminto (ISL) sebagai tersangka utama dalam kasus ini.

    Selain itu juga menetapkan dua tersangka lainnnya atas nama Dicky Syahbandinata (DS) yang diketahui selaku Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank Jawa Barat (Jabar) Banten, serta Zainuddin Mappa selaku Dirut Bank DKI 2020.

    Dalam pengusutan korupsi terkait PT Sritex ini, penyidik total sudah memeriksa 55 orang sebagai tersangka, dan satu ahli. Korupsi yang menyeret PT Sritex sebagai objek penyidikan, terkait dengan penyimpangan dan pemberian serta penggunaan fasilitas kredit setotal Rp 3,6 triliun oleh bank-bank pemerintah nasional dan daerah.

  • Terungkap! Alasan Visa Haji Furoda Indonesia Tidak Terbit Tahun Ini

    Terungkap! Alasan Visa Haji Furoda Indonesia Tidak Terbit Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi mengumumkan tidak menerbitkan visa untuk Haji Furoda pada musim haji tahun 1446 Hijriah.

    Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan satupun visa Haji Furoda yang terbit di Indonesia.

    Pasalnya, jalur Haji Furoda tidak memiliki alokasi kuota yang pasti, sebagaimana haji reguler dan khusus. Di lain sisi, pembagian kuota haji tanpa antre itu sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas Arab Saudi.

    “Jumlah dan pembagian kuota Haji Furoda sepenuhnya di bawah kewenangan Kerajaan Arab Saudi,” ujar Himpuh dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (2/6/2025).

    Himpuh menambahkan kebijakan itu telah menyebabkan banyak jemaah di Indonesia terancam gagal berangkat haji melalui jalur tersebut. Dengan begitu, Himpuh mengimbau agar anggotanya bisa mengambil sikap realistis terkait kebijakan pemerintah Arab tersebut.

    “Himpuh tidak menghalangi langkah positif dan optimis yang sedang ditempuh, namun meminta anggota Himpuh tetap harus memiliki limitasi waktu sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian di kemudian hari,” tutur Himpuh.

    Di samping itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan bahwa persoalan ini sudah sempat dibahas dengan Kemenag pada Mei 2024 lalu.

    Kala itu, pihaknya sudah mendapatkan sinyal pengetatan haji dari pemerintah Arab terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda.

    Abdul menjelaskan pengetatan itu terjadi lantaran adanya penumpukan jamaah di tiga wilayah mulai dari Arafah, Muzdalifah hingga Mina.

    “Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi,” ujar Abdul Wachid dalam keterangan tertulis.

    Dia menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi ini tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun berlaku juga untuk negara di seluruh dunia.

    “Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar sama sekali. Saya menerima banyak keluhan dari mereka,” pungkasnya.

  • Investasi Jangka Panjang Indosat (ISAT) di Tanah Papua

    Investasi Jangka Panjang Indosat (ISAT) di Tanah Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – AI Experience dinilai akan menjadi investasi jangka panjang PT Indosat Tbk. (ISAT) di Wilayah Timur Indonesia, Papua. Infrastruktur tersebut akan menjadi pusat penyebaran AI di pasar yang masih subur atau blue ocean.

    Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan dalam industri telekomunikasi, investasi dalam membangun infrastruktur adalah investasi yang berkaitan dengan rencana jangka panjang.

    Keuntungan yang didapat oleh perusahaan telekomunikasi tidak dapat terjadi dalam waktu 1-2 tahun. Keuntungan akan datang dalam jangka menengah dan panjang, terlebih untuk daerah yang masih segar seperti di Jayapura, Papua.

    “Mereka yang mampu, siap, dan memiliki visi jangka panjang mereka yang akan pegang kendali nanti. Bukan hari ini,” kata Nicodemus, Kamis (22/5/2025).

    Berdasarkan data Parker, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai pasar potensial AI di Asia, dengan nilai pasar diperkirakan mencapai US$70,6 miliar atau sekitar 6,4% dari total pangsa pasar AI di kawasan ini.

    Posisi Indonesia berada tepat di bawah China, India, dan Jepang, yang masing-masing mendominasi pasar AI Asia dengan persentase 45,4%, 18,2%, dan 10%. Pencapaian ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki peranan strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI di Asia, melampaui negara-negara lain seperti Korea Selatan, Thailand, dan Singapura.

    Nicodemus juga mengatakan bahwa AI telah mendisrupsi seluruh pasar dan segmen. Teknologi diperkirakan terus berkembang dengan pesat.

    “Kita masih sangat membutuhkan infrastruktur yang seperti itu. Indosat juga siap berkolaborasi dengan Nvidia. Dan mereka Nvidia siap membangun pusat AI. Indosat melihat ke arah sana,” kata Nicodemus.

    Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Daniel Widjaja mengatakan Indosat harus dapat mengantisipasi sejumlah tantangan saat mendorong AI ke Papua. Tantangan tersebut antara lain ketidakstabilan koneksi dan infrastruktur hingga literasi masyarakat yang belum mumpuni.

    “Jadi untuk AI menurut saya lebih baik sejalan dengan ekspansi dilakukan pengadaan mengenai penggunaan AI,” kata Daniel.

    Sebelumnya, Indosat memperluas akses digital yang merata termasuk wilayah Papua. Melalui AI Experience Center (AIEC) perusahaan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Papua.

    Presiden Direktur dan CEO Indosat Vikram Sinha menyampaikan perusahaan terus menghadirkan AI ke seluruh Indonesia. Pada November 2024 perusahaan telah membangun AI Factory, sebuah solusi AI komprehensif untuk segala sektor.

    Pembangunan AI Factory berjalan sangat cepat seiring dengan upaya perusahaan dalam menangkap peluang dari sektor ini. Indosat membangun AI Factory dalam 73 hari, saat kebanyakan orang lain melakukannya dalam 150 hari.

    Lebih lanjut, kata Vikram, Indosat juga telah melakukan proof of concept untuk Blackwall GB2 200 di Jakarta, GPU paling canggih yang dibutuhkan untuk pabrik. Adapun saat ini infrastruktur AI Indosat makin luas dan telah hadir di Jayapura, Papua.

    “Dan hari ini kami berada di sini untuk memastikan bahwa tidak hanya Jakarta, tidak hanya Surabaya, tidak hanya Medan, Jayapura memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari AI,” kata Vikram Sinha dalam sambutannya pada acara Kitorang Bisa AI, mengutip Youtube Indosat Ooredoo Hutchison, Rabu (21/5/2025).

    Vikram mengatakan, bersama dengan mitranya yakni Huawei, mereka telah berkomitmen agar pengalaman menggunakan AI dapat dirasakan secara merata, bahkan lebih baik, oleh setiap orang di wilayah Indonesia Timur.

  • Era Bakar Duit Starlink Bakal Berakhir

    Era Bakar Duit Starlink Bakal Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga layanan satelit orbit rendah, Starlink, yang dipatok mulai dari Rp700.000-an per bulan dinilai sebagai harga promo yang sewaktu-waktu dapat menghilang. Pengusaha satelit lokal meyakini era ‘bakar duit’ tersebut segera berakhir.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro menilai strategi harga murah yang selama ini diterapkan Starlink tak bisa berlangsung selamanya. Dia memperkirakan harga layanan satelit berbasis Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink berpotensi naik dalam waktu 2-3 tahun ke depan, tergantung dinamika pasar dan geopolitik.

    Menurut Sigit, model bisnis Starlink memang berbeda dari operator satelit konvensional. Sebagai satelit yang dapat melayani seluruh dunia,

    Starlink kemungkinan menerapkan skema subsidi sehingga setiap wilayah berbeda-beda. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Namun, pada akhirnya harga layanan tersebut akan naik secara merata.

    “Prosesnya mahal, sebenarnya mahal. Jadi mereka bakar duit. Mereka punya bisnis model yang beda banget cara dapetin uangnya,” ujar Sigit kepada Bisnis, Senin (2/5/2025).

    Dia mencontohkan, di negara asal seperti Amerika Serikat, Starlink bisa menutup sebagian besar biaya operasional lewat proyek-proyek Universal Service Obligation (USO) atau subsidi pemerintah. Sementara itu pendapatan dari luar negeri, hanya tambahan pendapatan karena satelit Starlink melewati suatu wilayah.

    “Dia berani karena sebagian udah ditanggung di negaranya,” jelasnya.

    Sigit menegaskan, harga layanan satelit ke depan sangat bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi krisis global yang bisa mengganggu rantai pasok dan menekan kapasitas satelit di kawasan tertentu.

    Di sisi lain, Sigit melihat dalam 2-3 tahun mendatang, jumlah pemain layanan satelit LEO akan bertambah seiring banyak negara yang meluncurkan satelit serupa. Pada kondisi tersebut dia mengingatkan perlunya regulasi yang tepat agar ekonomi digital tetap berjalan dan kepentingan nasional tetap terjaga.

    Sigit juga menyoroti aspek keamanan data, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti perbankan dan pertambangan. Dia menilai, ke depan, keamanan data akan menjadi prioritas utama dibanding sekadar efisiensi biaya.

    “Bayangin aja kalau misalnya di 3 tahun lagi ada 10 operator kayak gitu. Kira-kira gimana membuat regulasi yang pas supaya ekonominya jalan, tapi juga di dalam terproteksi,” tegas Sigit.

    Terkait regulasi, Sigit menyebut sudah ada aturan perlindungan data pribadi (PDP) dan kewajiban penempatan data center di Indonesia. Namun, dia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama soal kepatuhan operator asing. “Aturannya ada, masalahnya dari asing itu apakah mereka comply pada itu, kita enggak tahu. Selalu ada kekhususan ketika diberikan izin,” kata Sigit.

    Nasib GEO

    Sementara itu, kemunculan Starlink di Indonesia sejak 19 Mei 2024, membawa tantangan baru bagi industri satelit konvensional, khususnya satelit Geostationary Orbit (GEO).

    Layanan LEO dikenal dengan latensi rendah dan bandwidth besar, serta harga yang lebih murah dibandingkan GEO. Namun, apakah ini berarti satelit GEO sudah tak relevan di era digital saat ini?

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia, Sigit Jatiputro, menilai persaingan dengan LEO memang semakin berat. Operator GEO harus dapat menyesuaikan model bisnis agar tetap kompetitif di mata publik.

    “Saya enggak nyebut harga GEO harus diturunin, tapi bisnis modelnya harus lebih pas supaya bisa mendekati persepsi publik yang sama harganya dengan LEO,” tambahnya.

    Meski begitu, Sigit menegaskan satelit GEO masih relevan, terutama untuk kebutuhan tertentu. “GEO efisien untuk area yang luas sekaligus, misalnya untuk siaran TV nasional atau komunikasi di daerah terpencil yang cakupannya besar,” jelasnya.

    Selain itu, untuk sektor yang membutuhkan keamanan tinggi seperti perbankan dan pertahanan, satelit GEO tetap menjadi pilihan utama. “Kalau untuk keamanan, misalnya perbankan atau defense, enggak ada pilihan lain, harus pakai GEO. Kalau ke LEO, otomatis karena sekarang punyanya asing, itu pasti di luar pusat kontrol kita,” tegas Sigit.

  • Momen Prabowo, Megawati, dan Gibran Hadir Bareng di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Momen Prabowo, Megawati, dan Gibran Hadir Bareng di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) pagi.

    Dalam momentum bersejarah ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, tampak hadir kompak mengikuti jalannya upacara.

    Gibran hadir dengan mengenakan setelan jas formal berwarna gelap, sementara Megawati tampil anggun mengenakan seragam putih khas BPIP.

    Upacara dimulai sekitar pukul 09.20 WIB setelah Presiden Prabowo tiba di lokasi. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny yang saat ini menjabat sebagai Danlanal Mataram.

    Sejumlah tokoh penting juga tampak menghadiri upacara tersebut, antara lain Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti, Menko PMK Pratikno, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Ketua MK Suhartoyo, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

    Upacara tahun ini dilaksanakan pada 2 Juni, sehari setelah tanggal resmi Hari Lahir Pancasila, menyusul keputusan BPIP yang memundurkan jadwal pelaksanaan melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025.

    Dalam edaran tersebut juga disebutkan bahwa penurunan bendera Merah Putih oleh Paskibraka akan dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran peserta upacara dan tamu undangan.

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran, Megawati, hingga JK Hadir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (2/6/2025) pagi.

    Upacara ini merupakan agenda kenegaraan yang rutin diselenggarakan untuk memperingati kelahiran dasar negara Indonesia, Pancasila, yang pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945.

    Tahun ini, pelaksanaan upacara tingkat pusat digelar sehari setelah tanggal 1 Juni, sesuai dengan ketentuan baru dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 5 Tahun 2025.

    Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.

    Surat edaran ini mengatur sejumlah perubahan penting terkait pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

    Melalui surat edaran ini, BPIP menetapkan bahwa upacara bendera tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6/2025) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta.

    Upacara dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan sejumlah pejabat tinggi negara serta tamu undangan lainnya, antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga Tri Sutrisno. Seperti diketahui, Megawati saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

    Pria dan wanita tamu undangan akan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau pakaian lain sesuai ketentuan. Sementara, TNI/POLRI mengenakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU III).

    Adapun, upacara penurunan di pusat akan dilakukan oleh Paskibraka pukul 16.00 WIB tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan.

    Tema resmi Hari Lahir Pancasila 2025 ditetapkan yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

    Perubahan ini merupakan hasil koordinasi antara BPIP dan Kementerian Sekretariat Negara, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila agar berjalan tertib dan aman di seluruh wilayah Republik Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri.