Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Sinyal Ekonomi RI Tertekan Tergambar dari Kinerja Ekspor dan Kontraksi PMI Manufaktur

    Sinyal Ekonomi RI Tertekan Tergambar dari Kinerja Ekspor dan Kontraksi PMI Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelambatan ekspor pada April 2025 dan diiringi PMI Manufaktur yang melambat menjadi sinyal ekonomi domestik menampakkan pelemahan. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede tidak menampik bahwa data ekspor yang anjlok 10,77% secara bulanan (month to month/MtM) dan kontraksi PMI Manufaktur ke level 47,4 pada Mei 2025 memang mencerminkan adanya tekanan lanjutan dari sisi eksternal maupun permintaan domestik yang lemah. 

    “Kedua indikator ini tidak bisa dipandang terpisah, karena saling mengonfirmasi pelemahan aktivitas industri yang ditopang oleh ekspor dan konsumsi,” ujarnya, Senin (2/6/2025). 

    Secara umum, kinerja ekspor Indonesia April 2025 mencapai US$20,74 miliar, lebih rendah dari Maret 2025 yang mencapai US$23,25 miliar atau turun 10,77% secara MtM. 

    Meskipun secara tahunan ekspor masih mencatat pertumbuhan 5,76% dan 7,17% untuk ekspor nonmigas, penurunan tajam secara bulanan (MtM) terjadi terutama pada komoditas unggulan seperti bahan bakar mineral (-6,23%), nikel dan turunannya (-21,28%), serta minyak nabati (-39,23%). 

    Josua melihat kondisi ini mencerminkan tekanan dari ketidakpastian perdagangan global, termasuk efek lanjutan dari tarif resiprokal yang diberlakukan AS di bawah kebijakan Trump, yang menurunkan ekspor Indonesia ke negara-negara utama seperti Jepang (-22,28% YoY) dan India (-19,07% YoY).

    Sementara itu, dari sisi PMI manufaktur, kontraksi dua bulan berturut-turut dan penurunan permintaan baru—terbesar sejak Agustus 2021—menunjukkan pelemahan permintaan domestik maupun ekspor.

    “Perusahaan manufaktur juga mulai menurunkan pembelian bahan baku dan mengurangi inventaris, tanda bahwa optimisme jangka pendek masih lemah,” lanjutnya. 

    Namun demikian, Josua tetap melihat peluang untuk rebound tetap terbuka. Terlebih, keyakinan pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan meningkat, yang tercermin dari kenaikan ketenagakerjaan lima kali dalam enam bulan terakhir.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal turut melihat bahwa untuk bulan-bulan yang akan datang, tren penurunan ekspor berpotensi masih terjadi karena kondisi manufaktur yang kontraksi dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. 

    “Domestik ada pelemahan sisi permintaan, kami lihat indikasi pelemahan masih terus berlanjut, termasuk data-data yang dikeluarkan BPS hari ini, deflasi cukup tajam di luar kebiasaan. Begitu juga data lain yang berkaitan dengan permintaan, penjualan barang, termasuk barang ritel,” jelasnya. 

    Faisal melihat ekspor juga berpotensi mengalami tekanan dari sisi harga yang turun, termasuk ekspor komoditas andalan batu bara. Bahkan harga harga batu bara mencapai level terendah sejak Mei 2021. 

    Selain itu, potensi penurunan ekspor bakal terjadi sebagai konsekuensi dari pengenaan tarif oleh AS yang dihitung 90 hari atau mulai efektif pada Juli dan bergantung pada hasil negosiasi mendatang. 

    Sebelumnya, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa secara umum ekspor bulanan turun, utamanya akibat menurunnya nilai ekspor komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar 6,23% secara bulanan (month to month/MtM) atau 24,06% secara tahunan (year on year/YoY). 

    Sebagai catatan, pada April 2025 harga komoditas di pasar internasional secara umum bervariasi. Penurunan harga komoditas energi didorong oleh penurunan harga minyak mentah dan batu bara.

    Sementara itu, impor mencapai US$20.585 juta atau sekitar US$20,59 miliar pada April 2025, meningkat dari Maret 2025 yang senilai US$18,92 miliar. 

    Alhasil, neraca perdagangan barang Indonesia pada April 2025 yang berasal dari selisih ekspor dan impor mencatatkan angka sebesar US$158,8 juta (pembulatan US$160 juta atau US$0,16 miliar).

  • Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Naik jadi Rp300.000, Menkeu Sri Ungkap Alasannya

    Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Naik jadi Rp300.000, Menkeu Sri Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan menaikkan nominal Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari sebelumnya Rp150.000 per bulan menjadi Rp300.000 untuk periode stimulus ekonomi Juni–Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengamini bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas dibatalkannya program diskon tarif listrik 50%. Oleh karena itu, kenaikan BSU dilakukan agar efek pengungkit terhadap daya beli masyarakat tetap optimal.

    “Ya, kita ingin dampak pengungkitnya lebih baik, lebih kuat. Dan tentu tadi karena diskon listrik tidak jadi dilakukan, maka kita memutuskan untuk bisa [memberikan] daya ungkit sama kuat atau lebih baik, maka dinaikkan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).

    BSU senilai Rp300.000 akan diberikan dua kali pada Juni dan Juli kepada sekitar 17 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta serta 3,4 juta guru honorer. Kenaikan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang memengaruhi sektor ketenagakerjaan.

    Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah pembatalan diskon listrik disebabkan oleh kendala anggaran, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban.

    Sebelumnya, pemerintah memang telah mengonfirmasi bahwa program diskon listrik batal dijalankan karena proses penganggarannya dinilai tidak cukup cepat untuk diterapkan pada periode Juni–Juli 2025.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa alasan pembatalan tersebut adalah karena proses penganggaran yang dinilai tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan [diskon listrik ini] tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (2/6/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan bahwa sebelumnya, saat BSU digulirkan pada masa pandemi Covid-19, data BPJS Ketenagakerjaan masih belum sepenuhnya siap.

    Namun saat ini, dia melanjutkan, data tersebut telah dibersihkan dan lebih akurat, termasuk dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga memungkinkan program dapat dijalankan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Sekarang, karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap, maka kami memutuskan, dengan kesiapan data dan kecepatan program, untuk menargetkan [mengalokasikan ke] bantuan subsidi upah,” pungkas Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pemerintah mewacanakan untuk memberikan insentif diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga (pelanggan ≤1.300 VA).

    Nantinya, pemberlakuan diskon listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari–Februari 2025 lalu, yakni dimulai pada 5 Juni sampai dengan 31 Juli 2025.

    Untuk BSU, akan diberikan bantuan Rp300.000 per bulan pada Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer, dengan total anggaran Rp10,72 triliun.

  • Reaksi Menkeu Sri Soal Putusan MK Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga SMP di Sekolah Swasta

    Reaksi Menkeu Sri Soal Putusan MK Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga SMP di Sekolah Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan gratis, terutama untuk jenjang dasar dan menengah.

    Sri Mulyani mengatakan akan ada pembahasan khusus antar kementerian untuk menelaah lebih lanjut dampak dari putusan tersebut terhadap kebijakan dan anggaran negara.

    “Nanti akan ada rapat tersendiri mengenai hal itu. Nanti saya bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Mensesneg akan mempelajari keputusan dari MK tersebut, dampaknya seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).

    Sebelumnya, dia mengamini bahwa pemerintah masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis 

    “Kita mempelajari keputusan tersebut, Pak Mendikdasmen juga sudah buat rapat, saya juga akan pelajari dulu ya,” ujar Sri Mulyani singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai dampak anggaran atau kebijakan yang akan diambil kementeriannya terkait putusan tersebut.

    Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta tertentu.

    Mu’ti menilai bahwa implementasi putusan itu masih memerlukan koordinasi lintas kementerian dan kajian anggaran yang mendalam. Meski begitu, dia menilai bahwa putusan itu tak menggratiskan semua lini pendidikan.

    “Yang kami pahami sebenarnya itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. Artinya swasta itu masih boleh memungut dengan syarat ketentuan tertentu,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, untuk bisa melaksanakan amanat MK tersebut secara menyeluruh, pemerintah perlu terlebih dahulu memahami secara utuh isi dan substansi putusan.

    “Terkait dengan pelaksanaannya tentu kami harus koordinasi dengan kementerian keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden,” ucapnya.

    Termasuk, kata Mu’ti dalam menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penerapan kebijakan mulai tahun anggaran 2025-2026, dia menyebut hal itu akan sulit dilakukan secara langsung karena memerlukan perubahan anggaran di tengah tahun.

    Apalagi, dia menilai bahwa perubahan semacam itu memerlukan persetujuan DPR dan pembicaraan intensif dengan Kementerian Keuangan.

    “Itu kan berarti harus perubahan anggaran tengah tahun kan, itu kan berarti harus ada pembicaraan dengan menkeu termasuk dengan DPR sehingga kami untuk sementara fokus dulu pada yang pertama bagaimana sesungguhnya substansi dari substansi dari keputusan MK itu,” tuturnya.

    Langkah kedua, lanjut Mu’ti, adalah memetakan apa yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pendidikan.

    Selanjutnya, setelah langkah pertama dan kedua selesai, Mu’ti menyebut bahwa kementeriannya baru dapat menyusun skema yang tepat agar bisa dilakukan untuk melaksanakan putusan MK ini.

    Kendati demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan pada prinsipnya terikat pada putusan MK tersebut.

    “Keputusan MK itu kan final and binding. Keputusannya paripurna dan mengikat. Karena itu tentu saja dalam pelaksanaannya, semua kita terikat pada putusan MK itu,” ujar Mu’ti.

    Namun, dia menegaskan kembali bahwa pelaksanaan teknis kebijakan tersebut tetap membutuhkan koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Presiden, serta persetujuan DPR, khususnya dalam hal penyusunan dan revisi anggaran.

    “Tentu saja dalam pelaksanaannya semua kita terikat putusan MK itu tapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian  terkait terutama Kemenkeu dan yang penting lagi adalah bapak Presiden dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” imbuhnya.

    Saat ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, Abdul Mu’ti menyatakan belum bisa memberikan estimasi.

    Dia juga menambahkan bahwa proses pelaksanaan akan melibatkan beberapa tahap, baik di tingkat kementerian maupun pembahasan di DPR.

    “Belum tahu, itu kan lintas kementerian. Belum tahu,” kata Mu’ti singkat.

  • Perang Management Fee Jadi Biang Kerok Penderitaan Pekerja Outsourcing

    Perang Management Fee Jadi Biang Kerok Penderitaan Pekerja Outsourcing

    Bisnis.com, JAKARTA- Perang management fee yang vulgar dinilai sebagai biang kerok buruknya nasib pekerja outsourching.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, Yoris Rusamsi mengatakan, Indonesia sudah memiliki beragam aturan mengenai outsourcing.

    Bertolak dari berbagai peraturan itulah, masing-masing perusahaan penyedia tenaga kerja kemudian menyusun strategi manajemen untuk mendukung keberlanjutan perseroan.

    “Yang tujuannya dengan sistem itu perusahaan diuntungkan, pekerja juga bisa bekerja dengan baik dan nyaman. Karena kalau pekerjaan tidak nyaman, ya tetap tidak akan berdampak pada produktifitas. Karena itulah perusahaan outsourcing yang sehat harus patuh pada aturan main,” ucapnya, dalam program bincang Broadcash di kanal Youtube Bisniscom, dikutip Senin (6/2/2025).

    Dia menjelaskan kerja sama alih daya yang diatur di dalam undang-undang, menempatkan para pihak, yakni pengguna atau perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan alih daya yang berkeahlian mencari, mendidik dan menyiapkan tenaga kerja yang kemudian ditempatkan dalam perusahaan pemberi kerja.

    Karena itu, hak-hak tenaga kerja, mestinya tunduk pada aturan mengenai ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Galibnya, hak-hak pekerja outsourcing, seperti menerima gaji yang utuh dan sesuai upah minimum, ditegakan, dan jika statusnya adalah pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT), harus menerima kompensasi setiap berakhir masa kerja, serta jaminan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan.

    Persoalan mengenai hak-hak pekerja alih daya yang selama ini nampaknya seperti terabaikan menurut dia karena adanya strategi management fee yang menurutnya kebablasan dan tidak diawasi dengan baik oleh regulator.

    Perusahaan alih daya, menurutnya, ada yang menerapkan strategi management fee yang minimum, dengan maksud untuk menarik perhatian perusahaan pemberi kerja. Alhasil, gaji para tenaga kerja outsourcing kemudian akan ditekan oleh perusahaan alih daya dan hal inilah yang menyebabkan berbagai keluhan buruh selama ini.

    “Ya mungkin karena pengawasan belum maksimal, sehingga hak-hak si pekerja itu tidak diberikan dengan baik. Seolah-olah sistem ini ada kelemahan. Itu yang menyebabkan akhirnya persepsinya seperti itu.

    Menurutnya, perang managemen fee antarperusahaan alih daya, pernah disampaikan oleh pihaknya kepada pemerintah. Indonesia, menurutnya, harus belajar dari negara tetangga, Filipina yang sudah menerapkan aturan besaran managemen fee yang harus diberikan oleh perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan outsourcing, guna menghindari perang management fee.

    “Dengan persaratan perusahaan alih daya juga harus memenuhi persaratan. Jadi kan kalau konteknya kita berpikir lebih menyeluruh, maka perlindungan terhadap pekerja alih daya itu akan benar-benar maksimal,” pungkasnya.

  • Outsourcing Bermanfaat Bagi Pengusaha dan Pekerja

    Outsourcing Bermanfaat Bagi Pengusaha dan Pekerja

    Bisnis.com,JAKARTA- Program alih daya atau outsourcing sejatinya bermanfaat bagi pengusaha maupun pekerja, sepanjang dijalankan secara sehat.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alidaya Indonesia, Yoris Rusamsi mengatakan bahwa sebetulnya kalau outsourcing dijalankan secara sehat yakni mengikuti aturan, maka bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja.

    “Tetapi memang mungkin menjadi kondisi dari buruh yang terus menyampaikan aspirasi bahwa praktik di lapangan itu memang mungkin banyak terjadi hal-hal yang merugikan pekerja alih daya,” ujarnya dalam program bincang Broadcash di kanal Youtube Bisniscom, dikutip Senin (6/2/2025).

    Menurutnya, untuk menghadirkan kebijakan alih daya yang berkualitas dan menguntungkan semua pihak, maka dibutuhkan pengukuran efektivitas atas kebijakan alidaya atas tiga komponen penting. Pertama, mengenai perangkat aturan yang mesti berkualitas dan mampu mengatur sesuai harapan dari tujuan kebijakan itu.

    Kedua, pejabat atau petugas yang terkait dari penegakan hukum, kemudian ketiga adalahinfrastruktur, misalnya teknologinya serta terakhir adalah kultur. Aspek terakhir, lanjutnya, berkaitan dengan konsistensi pengawasan dari aparatur negara.

    Jadi menurutnya, sebagus apapun aturannya, kalau tidak ada yang mengimplementasikannya, maka kebijakan itu akan sulit dilaksanakan secara konsiten. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, angkatan kerja di Indonesia mencapai 140 juta orang tetapi tenaga pengawas ketenagakerjaan hanya berjumlah 1500 orang.

    “Rasionya satu berbanding 97.000-an. Sementara kalau menurut ILO, Organisasi Buruh Internasional, itu harusnya satu berbanding 20.000,” tuturnya.

    Dia tidak melihat penghapusan sistem alih daya sebagai suatu solusi yang tepat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada peringatan Hari Buruh, 10 Mei 2025. Pasalnya, penghapusan sistem itu malah akan merugikan baik pengusaha maupun pekerja.

    Menurutnya, outsourcing merupakan sebuah model bisnis dalam rangka mengembangkan usaha dan praktik semacam ini sudah dilakukan oleh dunia usaha di berbagai negara. Di sisi lain, Indonesia butuh investor dan seringkali, para investor akan mengontak perusahaan alih daya guna mendapatkan tenaga kerja yang sudah terampil.

    “Dia [investor] harus bekerja sama dengan pihak yang paham. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara outsourcing yang sehat, maka bekerja sama dengan perusahaan alih daya yang memang punya kompetensi dalam menangani suatu pekerjaan dan hal ini sangat dibutuhkan oleh investor,” bebernya.

    Dia melanjutkan, kalau ternyata kebijakan alih daya ini dihapuskan, maka akan membuat para investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja, hal ini makin mempersepit penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

    Karena itu, dia menafsirkan bahwa perkataan Prabowo soal penghapusan sistem outsourcing adalah yang berkaitan dengan praktik alih daya yang tidak sehat sehingga menimbulkan berbagai kesulitan yang dialami oleh pekerja.  

  • Inflasi Mei 2025 Lebih Rendah dari Perkiraan, Ekonom Perkirakan Akan Berlanjut

    Inflasi Mei 2025 Lebih Rendah dari Perkiraan, Ekonom Perkirakan Akan Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga konsumen Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 1,6% secara tahunan, lebih rendah dari April yang sebesar 1,95% maupun dari perkiraan mayoritas ekonom yang sebelumnya meramalkan di angka 1,87%. Inflasi juga lebih rendah dari capaian Mei 2024 lalu yang mencapai 2,84%. 

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 9,24% dan andil 0,59%.

    “Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).

    Tercatat, emas menjadi komoditas penyumbang utama inflasi Mei 2025 sebesar 0,47% YoY, diikuti tarif air minum PAM yang berkontribusi sebesar 0,14%.

    Kemudian, komoditas ikan segar, kopi bubuk, dan minyak goreng menyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,12% YoY, 0,11%, dan 0,11%.

    Meski dari lima komoditas tersebut saja telah menyumbang lebih dari setengah porsi inflasi tahunan, kenaikan IHK relatif terbatas karena terjadi deflasi pada sejumlah komoditas.

    Pudji menjelaskan kelompok yang mengalami deflasi terdalam pada Mei 2025 adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan deflasi 0,28% dan andil -0,02%, didorong oleh penurunan harga telepon seluler.

    Selain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,03% dengan andil 0,3%.

    Komoditas utama yang memberikan sumbangan inflasi tahunan dari kelompok ini yaitu ikan segar sebesar 0,12%, kopi bubuk dan minyak goreng masing-masing 0,11%, beras 0,10%, serta sigaret kretek mesin (SKM) 0,09%.

    Selain itu, sigaret kretek tangan (SKT) menyumbang 0,04%, sedangkan kelapa, sigaret putih mesin (SPM), dan santan jadi masing-masing 0,03%.

    Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,54% dengan andil 0,24%.

    Komoditas dominan yang menyumbang inflasi tahunan di kelompok ini yaitu tarif air minum PAM sebesar 0,14%, sewa rumah 0,04%, serta bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah masing-masing 0,02%.

    Ke depan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat tren inflasi yang lebih rendah atau disinflasi berpotensi berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

    “Dari sisi domestik ada pelemahan permintaan, kami melihat indikasi pelemahan masih terus berlanjut, termasuk dari data-data yang dikeluarkan BPS hari ini. Deflasi [bulanan] cukup tajam dan di luar kebiasaan,” jelasnya, Senin (2/6/2025).

    Bank Indonesia sendiri sebelumnya memperkirakan tekanan inflasi pada Mei 2025 akan menurun.

  • Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bahlil Bakal Evaluasi Izin Galian C Buntut Insiden Longsor Gunung Kuda

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke lokasi tambang yang mengalami longsor Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Insiden tersebut menimbulkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama terkait tata kelola perizinan tambang galian C yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Saya menyangkut tambang hari ini tim saya akan ke lokasi, saya akan ikut ke sana nanti besok atau lusa,” ujarnya kepada awak media di Gedung Pancasila, Kementeria Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dia mengamini bahwa longsor tambang yang terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Cirebon telah menimbulkan kekhawatiran soal pengawasan aktivitas penambangan di daerah.

    Bahlil menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi kelalaian dalam proses perizinan atau pengawasan di lapangan, maka evaluasi secara menyeluruh bisa dilakukan.

    Menurutnya, menurut data sementara, tambang yang longsor masuk dalam kategori tambang galian C, yang meliputi material seperti pasir, batu, dan tanah urug. Aktivitas tambang jenis ini memang telah didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi.

    “Tapi yang jelas itu galian C, ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan ke daerah , ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk evaluasi total,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa gerakan tanah longsor terjadi di lereng tambang batu alam yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan luka-luka pada karyawan.

    Selain itu, alat berat berupa excavator dan dump truck rusak parah, dan masih terdapat sejumlah warga yang bekerja sebagai kuli angkut yang diduga tertimbun longsor.

    Untuk menghindari terjadinya musibah dalam kegiatan pertambangan, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan izin resmi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatannya.

    Pengelolaan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan sesuai Perpres 55 Tahun 2022 menjadi kewenangan Gubernur. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bertugas memberikan pengawasan teknis melalui Inspektur Tambang.

  • Honorarium Pengelola Keuangan Kementerian/Lembaga Dipangkas, Efisiensi Rp300 Miliar

    Honorarium Pengelola Keuangan Kementerian/Lembaga Dipangkas, Efisiensi Rp300 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengurangi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di kementerian/lembaga hingga 38% pada 2026, sebagai bagian dari efisiensi anggaran yang berlanjut tahun depan.

    Pengurangan honorarium itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Jika dibandingkan dengan standar biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di masing-masing kementerian/lembaga pada tahun ini maka tampak penurunan di setiap jenis penanggung jawab.

    Misalnya pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp4,43 juta. Pada 2026, Kemenkeu menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp3,5 juta.

    Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menjelaskan rata-rata penurunan pada tahun depan sekitar 38% dari biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang ada sekarang.

    “Atau Rp300 miliar ya efisiensi yang bisa didapat dari penyesuaian standar biaya [honorarium],” jelas Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenkeu menyusun standar biaya kementerian/lembaga (K/L) agar ada standar baku di tengah variasi belanja di masing-masing K/L.

    Lisbon tidak menampik bahwa ada standar biaya yang nominalnya berkurang bahkan dihapus. Hanya saja, dia mengklaim penerapan standar biaya itu tidak mengorbankan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan.

    “Kebijakan standar biaya yang kita lakukan untuk 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini,” ujarnya.

  • Ketua Dewan Ekonomi Luhut Sebut AI Berpotensi Bikin Anggaran Hemat Rp100 Triliun

    Ketua Dewan Ekonomi Luhut Sebut AI Berpotensi Bikin Anggaran Hemat Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (AI) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun. 

    Luhut menyebut salah satu mekanisme yang akan digunakan adalah teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan identitas penerima manfaat.

    “Nanti yang tidak terima, yang harus terima, dia beneran langsung face recognition, dan kemudian segera datang kita kedatangan. Dengan begitu akan menghemat berapa triliun nanti? Rp100 triliun,” kata Luhut dalam acara Peluncuran Sahabat-AI Model 70B dan Chatbot di Jakarta pada Senin (2/6/2025). 

    Menurutnya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam tata kelola negara. Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan peluncuran sistem ini pada Agustus mendatang.

    “Dengan digitalisasi kita akan menghemat banyak sekali nanti dana-dana ke depan, dan Presiden ingin ini diluncurkan pada bulan Agustus. Tentu itu untuk menyelesaikan ini semua masih butuh beberapa waktu lagi ke depan, tapi kita sudah mulai,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa pemanfaatan AI dalam sistem perlindungan sosial akan memungkinkan perubahan data penerima bansos secara dinamis, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.

    Luhut juga menekankan pentingnya eksekusi yang tepat dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Dia mencontohkan program pembangunan dapur umum dan ketahanan pangan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi berbasis desa yang perlu dikawal pelaksanaannya agar efektif.

    “Tapi menjadi isu adalah yang harus kita bantu ramai-ramai bagaimana eksekusinya ini, karena disitu nanti kesulitannya,” katanya. 

    Dia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% bukanlah target yang mustahil jika semua pihak dapat bekerja sama secara kompak dan konsisten.

    Luhut juga menegaskan bahwa keberhasilan program-program ini bergantung pada integritas dan keteladanan para pemimpin. Dia menolak keras praktik korupsi dan konflik kepentingan dalam birokrasi.

    “Karena intinya menurut saya adalah keteladanan. Kalau pemimpin itu tadi tidak bisa memberikan keteladanan, tidak ada trust, tidak ada credibility, tidak ada credibility orang who cares buatnya. Jadi credibility is very important,” ungkapnya.

  • Kejar Target EBT 61% di RUPTL, Bos PLN Genjot Pembangunan Supergrid

    Kejar Target EBT 61% di RUPTL, Bos PLN Genjot Pembangunan Supergrid

    Bisnis.com JAKARTA — PT PLN (Pesero) menggenjot pembangunan jaringan transmisi raksasa atau supergrid ketenagalistrikan untuk mendukung target penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 61% dalam RUPTL 2025-2034. 

    Dalam RUPTL tersebut, pembangunan tambahan jaringan transmisi ditarget mencapai 48.000 km sirkuit dan tambahan gardu induk 108.000 MVA dalam rangka mengembangkan ekosistem green enabling super grid.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah tersebut akan mengatasi mismatch supply-demand, mengevakuasi EBT yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara ke pusat-pusat demand atau permintaan. 

    “Kita dapat memanfaatkan sumber daya tersebut, menyalurkan energi sesuai permintaan, pusat permintaan dan industri adalah dengan merancang dan membangun Green Enabling Super Grid,” kata Darmawan dalam Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN, Senin (2/6/2025). 

    Proyek jaringan transmisi raksasa ini penting untuk membuat jarak pembangkit listrik dengan pusat-pusat demand makin pendek. Apalagi, potensi pengembangan pembangkit EBT di berbagai wilayah sangat besar. 

    Kendati demikian, dia mengakui bahwa rata-rata pengembalian investasi transmisi terbilang rendah jika dibandingkan dengan pembangunan pembangkit itu sendiri. Terlebih, untuk mengambil pinjaman dengan bunga bisa mencapai 7%.

    “Price tag US$25 miliar, lebih dari Rp400 triliun rupiah. Rate of return berbeda dengan pembangkit, rate of return-nya di atas 10%. Transmisi ini rate of return sudah kita hitung ulang-ulang-ulang-ulang, hanya sekitar 2-3%,” ujarnya. 

    Meski begitu, Darmawan menerangkan bahwa pembangunan transmisi raksasa atau supergrid ini merupakan tugas negara yang mesti dilakukan bersama, baik PLN maupun Independent Power Producer (IPP).

    “Ini adalah bagian dari de-risking agar nanti IPP pada waktu lelang harganya bisa kompetitif karena gardu induknya mendekat pada lokasi pembangkit itu dibangun,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, dalam RUPTL PLN 2025-2034 disebutkan 76% penambahan kapasitas pembangkit berasal dari EBT yang mencakup surya 17,1 GW, air 11,7 GW angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Sementara itu, untuk storage, akan berasal dari PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.