Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Mahfud Siap Bela Pandji jika Dipidanakan soal Materi Gibran di Mens Rea

    Mahfud Siap Bela Pandji jika Dipidanakan soal Materi Gibran di Mens Rea

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD siap membela Pandji Pragiwaksono jika dijerat pidana saat membawakan materi stand up comedy dalam acara Mens Rea.

    Mahfud menyatakan pembelaannya itu dalam konteks jika dilaporkan atas materi soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengantuk.

    “Tidak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bela,” ujar Mahfud MD di YouTube @MahfudMD, dikutip Jumat (9/1/2025).

    Kemudian, Mahfud menilai materi stand up comedy yang dibawakan Pandji Pragiwaksono soal Gibran juga tidak bisa masuk ranah pidana.

    Sebab, materi stand up comedy yang dibawakan Pandji soal Gibran terlihat mengantuk itu terlalu subjektif untuk dikategorikan sebagai penghinaan.

    “Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina? “Kamu kok ngantuk.” Gitu kan? Nggak apa-apa orang ngantuk biasa,” ujar Mahfud.

    Dia menambahkan, jika materi Pandji itu tetap dinilai menghina Gibran maka tetap tidak bisa kena jerat pidana. Pasalnya, KUHP teranyar baru berlaku pada (2/1/2026).

    Sementara itu, materi stand up comedy terkait Gibran dibawakan pafa special show Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea pada (30/10/2025).

    “Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum ya. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2,” pungkasnya.

  • Layanan Telkom (TLKM) di Sumatra Pulih, Kualitas Jaringan Mencapai 99,9%

    Layanan Telkom (TLKM) di Sumatra Pulih, Kualitas Jaringan Mencapai 99,9%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)  berhasil memulihkan 99,9% jaringan dan layanan telekomunikasi di wilayah Sumatra yang terdampak bencana.

    Per awal januari 2026, layanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali normal dengan kualitas jaringan mencapai 99,9%. 

    Aceh sebagai wilayah dengan tingkat dampak tertinggi menjadi prioritas pemulihan utama. Seluruh kecamatan yang berjumlah 289 sudah kembali terhubung dengan jaringan. Dengan minimal ada satu BTS aktif di setiap kecamatan. 

    Pemulihan yang dilakukan didukung dengan teknologi dan kerja cepat tim tanggap bencana. TelkomGroup menggunakan berbagai solusi seperti internet satelit, genset, cadangan listrik, dan Mobile BTS, serta melibatkan banyak tim untuk mempercepat pemulihan jaringan.

    Direktur utama Telkom, Dian Siswarini menyampaikan keberhasilan pemulihan ini berkat dari kerja cepat dan kolaboratif, sehingga ribuan tim tanggap bencana dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan.

    “Berkat kerja cepat dan kolaborasi lebih dari 2.500 tim recovery tanggap bencana TelkomGroup, seluruh wilayah terdampak kembali terhubung sehingga aktivitas masyarakat dan layanan publik dapat berangsur pulih,” ujar Dian dikutip Jumat (9/1/2026). 

    Tidak hanya itu, TelkomGroup juga memberikan dukungan terhadap program Hunian Danantara (Huntara). Telkom memberikan Wi-Fi gratis di berbagai kawasan Huntara yang sedang dalam proses pembangunan, di tiga provinsi terdampak bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dukungan konektivitas tersebut meliputi penyediaan Access Point WiFi di area hunian dan fasilitas umum, penguatan jaringan seluler melalui BTS eksisting dan Mobile BTS, serta pemanfaatan jaringan satelit untuk menjamin keandalan layanan. 

    Selain itu, TelkomGroup turut menghadirkan layanan WiFi Managed Service (WMS) berkecepatan 100 Mbps untuk menunjang operasional Posko TelkomGroup di kawasan Huntara. Integrasi jaringan ini memungkinkan masyarakat mengakses internet gratis guna mendukung komunikasi dan kebutuhan selama masa pemulihan.

    Hingga 7 Januari 2026, total bantuan yang disalurkan TelkomGroup tercatat mencapai lebih dari Rp123,23 miliar. Meliputi penyediaan posko internet gratis, bantuan logistik, layanan kesehatan, dapur umum, dukungan psikososial, serta program keringanan dan kompensasi layanan bagi pelanggan terdampak. (Nur Amalina)

  • Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Ini Harta Kekayaan Gus Yaqut Cholil Capai Rp13,74 Miliar

    Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Ini Harta Kekayaan Gus Yaqut Cholil Capai Rp13,74 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. 

    “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).

    Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota. 

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar. 

    Untuk diketahui, mantan Menteri Agama itu melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp13,74 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khusus akhir menjabat yang disampaikan pada 20 Januari 2025. 

    Berdasarkan pengumuman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan tersebut telah berstatus verifikasi administratif lengkap dan diumumkan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

    Dalam laporan tersebut, Yaqut mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp9,52 miliar, yang tersebar di wilayah Rembang dan Jakarta Timur. Aset terbesar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur dengan nilai Rp4,5 miliar, yang seluruhnya dilaporkan sebagai hasil sendiri.

    Selain properti, Yaqut juga melaporkan alat transportasi dan mesin senilai Rp2,21 miliar, terdiri dari satu unit Mazda CX-5 tahun 2015 dan Toyota Alphard tahun 2024. Adapun kas dan setara kas yang dimiliki tercatat sebesar Rp2,59 miliar, sementara harta bergerak lainnya senilai Rp220,75 juta. 

    Total harta kekayaan sebelum dikurangi kewajiban tercatat sebesar Rp14,54 miliar. Namun, setelah dikurangi utang sebesar Rp800 juta, total kekayaan bersih Yaqut tercatat Rp13,74 miliar.

  • Urgensi Regulasi Keselamatan Pengguna Motor

    Urgensi Regulasi Keselamatan Pengguna Motor

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perhubungan tengah menyusun rencana nasional keselamatan, termasuk teknologi yang mendukung keselamatan dalam berkendara.

    Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Yusuf Nugroho, menyampaikan pihaknya tengah menyusun rencana nasional keselamatan sebagai implementasi dari peraturan pemerintah, yang akan dituangkan dalam aturan menteri.

    Rencana ini mencakup program-program keselamatan serta penentuan stakeholder yang bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk teknologi yang mendukung keselamatan berkendara.

    “Terkait dengan perkembangan teknologi, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatannya, dengan ketentuan bahwa teknologi tersebut harus berkontribusi nyata terhadap aspek keselamatan. Keselamatan perlu disepakati dan dijadikan dasar implementasi oleh seluruh pihak. Pemerintah memiliki tahapan kebijakan yang memastikan teknologi dapat berkembang lebih cepat, terutama jika diatur melalui peraturan menteri,” ujar Yusuf dalam keterangan resmi, Jumat (9/1/2026).

    Upaya peningkatan keselamatan jalan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan perilaku, tetapi juga pada penguatan standar kendaraan berkeselamatan sebagai lapisan perlindungan tambahan (second layer of safety). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melengkapi edukasi, penegakan hukum, serta tanggung jawab pengguna jalan, khususnya dalam memitigasi risiko fatal akibat kesalahan manusia.

    Urgensi penguatan sistem tersebut tercermin dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Indonesia masih kehilangan sekitar tiga nyawa setiap jam di jalan raya, dengan mayoritas korban merupakan pengendara sepeda motor.

    Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan sekitar 80% kecelakaan fatal di Tanah Air melibatkan kendaraan roda dua, sementara dua pertiga korban jiwa tercatat tidak memiliki lisensi berkendara.

    Di sisi lain, sepeda motor tetap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok usia produktif yang mengandalkan efisiensi waktu dan biaya.

    Ketergantungan tinggi terhadap kendaraan roda dua inilah yang menjadikannya kontributor terbesar dalam kecelakaan lalu lintas nasional, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan standar keselamatan kendaraan secara sistemik.

    Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia, Rio Octaviano, menyampaikan 2026 akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Negara ini hanya memiliki 4 tahun tersisa untuk mencapai target global penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 50% pada 2030, sejalan dengan Dekade Aksi Keselamatan Jalan PBB 2021–2030.

    Menurutnya, dominasi sepeda motor sebagai moda transportasi utama ini tidak hanya mencerminkan realitas mobilitas masyarakat, tetapi juga menyingkap tantangan sistemik—mulai dari standar keselamatan kendaraan, kualitas infrastruktur jalan, hingga perilaku pengguna jalan.

    Dalam konteks dominasi sepeda motor, penguatan perilaku berkendara harus berjalan seiring dengan penerapan kendaraan berkeselamatan agar setiap pilar keselamatan jalan dapat dijalankan secara efektif sesuai mandatnya.

    Indonesia telah memiliki lima pilar keselamatan jalan, tetapi implementasinya masih belum berjalan seimbang. Pilar 3 mengatur aspek teknologi dan standar kendaraan, sementara perilaku pengguna jalan ditekankan dalam Pilar 4 melalui edukasi dan penegakan hukum. Kedua pilar ini memiliki peran yang sama penting dan tidak dapat saling menggantikan.

    “Oleh karena itu, sangat penting agar setiap pilar dibedakan secara jelas peran dan tanggung jawabnya, tanpa saling menyalahkan atau menumpukan beban pada satu pendekatan saja. Kejelasan ini justru diperlukan agar seluruh pilar dapat dijalankan secara beriringan, konsisten, dan saling menguatkan,” paparnya.

    Pemerintah sendiri sebenarnya memiliki ruang besar untuk mengatur penerapan teknologi keselamatan sebagai standar kendaraan roda dua, seperti helm berkualitas dan sistem pengereman berstandar internasional.

    Indonesia pun telah meratifikasi standar PBB dan mengakui hasil pengujian regional melalui ASEAN Mutual Recognition Agreement (ASEAN MRA).

    Negara-negara tetangga telah melangkah lebih dahulu. Di Malaysia, misalnya, setelah kajian selama dua tahun oleh Kementerian Transportasi, teknologi sistem pengereman seperti ABS ditetapkan sebagai standar wajib untuk sepeda motor baru karena terbukti mampu menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30%.

  • Respons Pengembang Atas Rencana Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah

    Respons Pengembang Atas Rencana Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah membentuk Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI, Raymond Arfandy menilai bahwa penambahan institusi baru bukan merupakan urgensi utama dalam menyelesaikan tantangan backlog hunian nasional.

    Terlebih, tambah dia, saat ini pemerintah sebenarnya telah memiliki struktur kelembagaan yang cukup untuk menangani sektor perumahan. Yakni melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Satuan Tugas (Satgas).

    “Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan itu dalam hemat kami belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Kita sudah memiliki Kementerian PKP ataupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

    Alih-alih menambah Lembaga baru, Raymond mengusulkan pemerintah untuk lebih fokus pada perumusan konsep dan terobosan baru guna memperlancar sistem penyediaan serta akses pembelian rumah bagi masyarakat luas. 

    Menurutnya, efektivitas pencapaian target perumahan lebih bergantung pada inovasi skema pembiayaan dan kemudahan regulasi.

    “Bukan malah menambah institusi lain, jalan keluarnya bukan di sana. Dengan institusi yang sudah ada itu, kita buatkan terobosan-terobosan dan konsep-konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. 

    Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

    Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan. Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan. 

    “Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

  • Pakar Hukum Nilai Pelaporan Mens Rea Pandji ke Polda Metro Berlebihan dan Lebay

    Pakar Hukum Nilai Pelaporan Mens Rea Pandji ke Polda Metro Berlebihan dan Lebay

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono terkait video Mens Rea ke Polda Metro Jaya dinilai berlebihan.

    Fickar menyampaikan pelaporan materi yang dibawakan Pandji dalam acara stand up comedy bertajuk Mens Rea itu merupakan karya seni. Oleh sebab itu, jika memang ingin dipersoalkan maka dilakukan melalui sisi etika seni, bukan terkait hukum pidana. 

    “Laporan itu lebay, itu karya seni, kalau mau dipersoalkan etika seninya, agar bisa menjadi alasan pelarangan pada Pandji untuk tampil di Stand up comedy,” ujar Fickar saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

    Namun, Fickar juga tidak menafikan bahwa hal itu merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar persoalan terkait Pandji ini bisa diselesaikan dengan metode dialog antar kedua belah pihak.

    Lebih jauh, menurut Fickar, apabila laporan ini diteruskan maka dikhawatirkan dapat mengganggu dunia hiburan, khusus di Tanah Air.

    “Ya itu akan membunuh dunia kreasi seni akan terjadi pemasungan dunia seni,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

    Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

    Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

    Dia menambahkan, tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

    Lebih jauh, materi stand up comedy itu juga dinilai telah mencederai martabat khususnya kelompoknya NU hingga Muhammadiyah.

    “Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

  • AS Buka Keran Energi Venezuela, Chevron Cs Siap Ekspor Minyak Besar-besaran

    AS Buka Keran Energi Venezuela, Chevron Cs Siap Ekspor Minyak Besar-besaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Chevron, Vitol, dan Trafigura tengah bersaing sengit untuk mengamankan kesepakatan ekspor minyak mentah dari Venezuela.

    Dilansir dari Reuters, Jumat (9/1/2026), pengusahaan minyak Venezuela itu menyusul langkah AS yang mulai membuka pintu bagi aliran energi dari negara Amerika Selatan tersebut pascapenangkapan Nicolas Maduro.

    Berdasarkan sumber Reuters, Chevron saat ini sedang melakukan negosiasi intensif dengan pemerintah AS untuk memperluas lisensi operasinya di Venezuela. Ekspansi lisensi ini diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor minyak mentah ke kilang-kilang milik perusahaan dan membuka peluang penjualan kepada pihak ketiga.

    Chevron merupakan satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang memiliki izin khusus untuk tetap beroperasi di Venezuela di tengah sanksi yang selama ini berlaku.

    Namun, situasi pasar kini berubah dengan masuknya pemain besar lainnya seperti Vitol. Vitol dan perusahaan lain disebut mulai melobi pejabat di Washington.

    Para kompetitor tersebut dikabarkan berupaya mendapatkan lisensi serupa untuk dapat bertransaksi langsung dengan perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA.

    Adapun fokus utama mereka adalah mendapatkan akses terhadap stok minyak mentah yang sempat tertahan akibat blokade ekonomi selama bertahun-tahun.

    Negosiasi Pasokan 50 Juta Barel
    Pembicaraan mengenai lisensi ini mencuat seiring dengan kemajuan dialog antara Washington dan Caracas untuk menyuplai hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela ke AS.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya secara terbuka mendorong perusahaan minyak AS untuk menanamkan investasi di Venezuela. Hal ini guna membangkitkan kembali sektor energi Venezuela yang sempat terpuruk.

    Pejabat AS menyatakan bahwa hasil penjualan minyak ini nantinya akan dikelola melalui sebuah lembaga wali amanat (trustee) yang diawasi oleh AS. Langkah ini diambil untuk memastikan dana tersebut digunakan secara transparan dan tidak disalahgunakan.

    Menurut Trump, kesepakatan ini merupakan negosiasi penting yang akan mengalihkan pasokan dari China. Ekspor itu sekaligus membantu Venezuela menghindari pengurangan produksi minyak yang lebih dalam.

    “Minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan uang itu akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat!” ucap Trump.

    Dia menambahkan bahwa minyak akan diambil dari kapal dan dikirim langsung ke pelabuhan AS.

    Penyaluran minyak mentah ke AS memerlukan pengalokasian ulang kargo yang awalnya ditujukan untuk China.

    China sendiri telah menjadi pembeli utama minyak Venezuela dalam dekade terakhir, terutama sejak AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan minyak dengan Venezuela pada 2020.

    Kesepakatan ini merupakan pertanda kuat bahwa pemerintah Venezuela menanggapi tuntutan Trump.

    Trump meminta Venezuela membuka diri terhadap perusahaan minyak AS atau menghadapi intervensi militer yang lebih besar.

    Trump mengatakan dia ingin Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, memberikan AS dan perusahaan swasta akses penuh ke industri minyak negara Amerika Selatan tersebut.

  • Survei BI: Keyakinan Konsumen Turun pada Desember 2025, Akhiri Tren Kenaikan

    Survei BI: Keyakinan Konsumen Turun pada Desember 2025, Akhiri Tren Kenaikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru menunjukkan penurunan 0,5 poin, dari 124 pada November 2025 menjadi 123,5 pada Desember 2025. Penunanan IKK ini mengakhiri tren kenaikan yang terjadi dalam 2 bulan sebelumnya.

    Sebagai informasi, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) itu menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

    IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya, indeks kepercayaan konsumen pada Desember 2025 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Desember 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).

    Berdasarkan pengeluaran, penurunan IKK Desember terjadi di kelompok >5 juta (dari 130,6 menjadi 128,3) dan Rp1 juta—Rp2 juta (dari 119,8 menjadi 113,7). Sementara kelompok pengeluaran lainnya (Rp2,1 juta—Rp3 juta, Rp3,1 juta—Rp4 juta, dan Rp4,1 juta—Rp5 juta) stagnan atau meningkatkan tipis.

    Berdasarkan usia, IKK menurun di hampir pada seluruh kelompok dengan penurunan tertinggi yaitu >60 tahun (dari 113 ke 107,8). Secara spasial, IKK mengalami penurunan di sejumlah kota yang disurvei, terutama di Medan dan Padang.

    Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa perkembangan keyakinan konsumen pada Desember 2025 dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

    IKE tercatat sebesar 111,4 atau menurun tipis dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 111,5. Begitu juga IEK yang berada di level 135,6, turun dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 136,6.

    Lebih terperinci, penurunan IKE terjadi akibat indeks penghasilan saat ini (turun dari 121,5 menjadi 120,2) dan indeks pembelian barang tahan lama (turun dari 109,4 menjadi 107,4) yang juga melemah. Sebaliknya, indeks ketersediaan lapangan kerja mengalami peningkatan yaitu dari 103,7 menjadi 106,5.

    Sementara itu, perkembangan IEK dipengaruhi oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha (dari 133,8 menjadi 130,8) dan indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja (dari 135,3 menjadi 135,1). Sebaliknya, indeks ekspektasi penghasilan mengalami kenaikan tipis (dari 140,6 menjadi 140,8).

    Berdasarkan kondisi keuangannya, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (dari 74,6% menjadi 73,3%) dan proporsi pembayaran cicilan/utang (dari 11% menjadi 10,8%) sedikit menurun. Sementara itu, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (dari 14,4 menjadi 14,9) tercatat sedikit meningkat.

  • Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas jadi Tersangka Kasus Kuota Haji

    Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas jadi Tersangka Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).

    Hanya saja, Budi belum menjelaskan secara detail terkait dengan penetapan tersangka ini, termasuk soal peran Yaqut dalam perkara kuota haji ini.

    Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • Nasib Tarif Trump di MA AS, Importir Bisa Tagih Refund US0 Miliar

    Nasib Tarif Trump di MA AS, Importir Bisa Tagih Refund US$150 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) atas legalitas tarif global Presiden Donald Trump berpotensi membuka klaim pengembalian bea masuk hingga US$150 miliar oleh para importir.

    Melansir Reuters pada Jumat (9/1/2026), ekspektasi bahwa Mahkamah Agung akan membatalkan tarif yang diberlakukan Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977 meningkat setelah sidang perkara pada November lalu.

    Dalam persidangan tersebut, hakim dari kubu konservatif maupun liberal sama-sama menyuarakan keraguan apakah undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif.

    Mahkamah Agung dijadwalkan mengeluarkan sejumlah putusan pada Jumat waktu setempat. Namun, seperti lazimnya, pengadilan tidak mengungkapkan perkara mana yang akan diputuskan.

    Trump menjadi presiden AS pertama yang menggunakan IEEPA untuk memberlakukan tarif. Selama ini, undang-undang tersebut lebih sering digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap musuh AS atau membekukan aset mereka.

    Tarif berbasis IEEPA tersebut menghasilkan penerimaan sekitar US$133,5 miliar dalam periode 4 Februari hingga 14 Desember, berdasarkan data terbaru dari U.S. Customs and Border Protection (CBP). 

    Menurut perhitungan Reuters, dengan tren penerimaan harian rata-rata sejak akhir September hingga pertengahan Desember, total pungutan tarif diperkirakan mendekati US$150 miliar.

    Sejumlah perusahaan memperkirakan bahwa meskipun Mahkamah Agung menyatakan tarif Trump tidak sah, presiden dari Partai Republik itu tidak akan mempermudah proses pengembalian dana.

    “Tidak ada dalam DNA pemerintah untuk mengembalikan uang. Dan Trump tidak ingin mengembalikan uang,” ujar Jim Estill, CEO Danby Appliances, perusahaan asal Kanada yang menjual kulkas kecil, microwave, dan peralatan laundry melalui jaringan ritel besar seperti Home Depot.

    Produk-produk tersebut diproduksi di China dan negara-negara Asia lain yang menjadi sasaran tarif Trump. Jika Danby berhasil mendapatkan kembali dana sekitar US$7 juta, Estill juga khawatir Home Depot dan para pelanggannya akan menuntut bagian dari pengembalian tersebut.

    “Ini akan menjadi kekacauan,” tambah Estill.

    Peralihan ke pengembalian elektronik

    Perubahan teknis yang diumumkan CBP pada 2 Januari, yang akan mengalihkan seluruh pengembalian tarif ke sistem distribusi elektronik mulai 6 Februari, memunculkan harapan akan proses pengembalian yang lebih tertib.

    Meski belum memenuhi harapan importir untuk mekanisme pengembalian otomatis sepenuhnya, langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kesiapan otoritas bea cukai.

    “Ini menunjukkan bahwa Bea Cukai siap sepenuhnya menjalankan pengembalian dana jika Mahkamah Agung memang memutuskan demikian,” ujar Angela Lewis, kepala global kepabeanan di perusahaan logistik Flexport.

    Juru bicara CBP tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait mekanisme penanganan jika putusan Mahkamah Agung merugikan kebijakan tarif Trump. Dalam pernyataannya, CBP menyebut penghapusan cek kertas untuk pengembalian dana akan mempercepat pembayaran melalui portal elektronik ACE serta mengurangi kesalahan dan potensi penipuan.

    Meski skala potensi pengembalian dana ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi CBP, Departemen Keuangan AS terbiasa mendistribusikan ratusan miliar dolar pengembalian pajak setiap tahun. Namun, juru bicara Departemen Keuangan tidak menanggapi pertanyaan terkait potensi pengembalian tarif.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dalam pernyataannya di Minneapolis, mengatakan putusan Mahkamah Agung bisa saja bersifat ambigu. Namun, jika putusan tersebut merugikan tarif Trump, pemerintah dapat mengganti penerimaan yang hilang dengan menggunakan dasar hukum tarif lainnya.

    Menurut Bessent, putusan negatif akan membuat presiden kehilangan fleksibilitas dalam menggunakan tarif, baik untuk kepentingan keamanan nasional maupun sebagai alat tawar dalam negosiasi.

    Trump memberlakukan tarif berbasis IEEPA melalui dua jalur. Pada April lalu, dia mengumumkan tarif resiprokal atas impor dari sebagian besar mitra dagang AS dengan alasan keadaan darurat nasional terkait defisit perdagangan.

    Sementara itu, pada Februari dan Maret, ia mengenakan tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko dengan dalih keadaan darurat nasional akibat peredaran fentanil dan narkotika ilegal.

    Proses pengembalian dana akan sangat bergantung pada apakah Mahkamah Agung memberikan arahan langsung terkait pengembalian tarif atau menyerahkan persoalan tersebut kembali ke pengadilan tingkat bawah, kemungkinan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS, menurut pengacara kepabeanan New York, Joseph Spraragen.

    Secara umum, importir memiliki waktu 314 hari untuk melakukan koreksi atas impor mereka sebelum statusnya dilikuidasi dan tidak lagi memenuhi syarat pengembalian dana. Tenggat waktu tersebut telah berlalu untuk impor dari China yang dikenai tarif pada Februari 2025.

    Sejumlah perusahaan, termasuk operator gudang ritel Costco, telah mengajukan gugatan pendahuluan terhadap CBP untuk menjaga hak mereka atas potensi pengembalian dana. 

    Dalam dokumen pengadilan, Costco menyatakan langkah tersebut diperlukan karena meskipun Mahkamah Agung menyatakan tarif tersebut ilegal, importir yang telah membayar bea berbasis IEEPA tidak dijamin akan memperoleh pengembalian dana tanpa putusan pengadilan.

    Perusahaan lain yang mengajukan gugatan serupa antara lain produsen tuna kaleng Bumble Bee Foods, perusahaan kosmetik Revlon, produsen kacamata Ray-Ban EssilorLuxottica, Kawasaki Motors, serta Yokohama Tire.