Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kronologi 11 Narapidana KKB Serang Petugas dan Kabur dari Lapas IIB Papua Tengah

    Kronologi 11 Narapidana KKB Serang Petugas dan Kabur dari Lapas IIB Papua Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Cartenz melaporkan 19 narapidana telah melarikan diri di Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada Senin (2/6/2025) sekitar 11.00 WIT.

    Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan peristiwa 11 orang dari 19 narapidana kabur itu merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai.

    “Tim kami bersama jajaran Polda Papua Tengah dan instansi terkait saat ini terus melakukan pengejaran secara intensif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/6/2025).

    Dia menjelaskan, aksi pelarian ini diiringi dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap petugas lapas IIB Nabire. Setidaknya dalam peristiwa ini ada tiga petugas lapas yang mengalami luka-luka, khususnya pada bagian jari.

    Kemudian, narapidana itu melakukan aksi brutalnya dengan menggunakan parang panjang yang disembunyikan di balik punggung. Adapun, parang itu diduga berasal dari dalam lapas dan biasa digunakan untuk memotong kayu bakar.

    “Kami tidak akan mentolerir aksi kekerasan dan pelarian ini, terlebih jika melibatkan jaringan KKB,” imbuhnya.

    Setelah melarikan diri, 19 narapidana itu berpencar secara terpisah, ada yang menuju perbukitan dengan melintasi area Pasar Oyehe, Siriwini, dan Jalan Marthadinata, Nabire.

    “Semua napi yang kabur akan ditindak tegas sesuai prosedur,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat agar bertindak tenang dan melaporkan ke aparat keamanan apabila menemukan narapidana yang kabur.

    “Kami mengimbau masyarakat di wilayah Nabire dan sekitarnya agar tidak panik. Jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi, khususnya yang terafiliasi KKB, segera laporkan ke aparat terdekat atau hubungi call center Polri,” tutur Yusuf.

    Nah, berikut ini identitas 19 narapidana yang telah kabur dari lapas IIB Nabire :

    – KKB Puncak Jaya: Yotenus Wonda, Alison Wonda, Tandangan Kogoya

    – KKB Puncak: Alenus Tabuni, Junius Waker, Yantis Murib, Ardinus Kogoya, Pelinus Kogoya, Marenus Tabuni

    – KKB Paniai: Anan Nawipa, Yakobus Nawipa

    – Non-KKB: Agus Gobay, Yeheskiel Degei, Noak Tekege, Gimun Kogoya, Jenison Gobay, Roy Wonda, Andreas Tekege, Salomo Tekege

  • KPK Geledah 2 Perusahaan Agen Pekerja Migran di Kasus Kemnaker, Temukan Bukti Aliran Uang

    KPK Geledah 2 Perusahaan Agen Pekerja Migran di Kasus Kemnaker, Temukan Bukti Aliran Uang

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah dua lokasi perusahaan penyalur tenaga kerja asing (TKA) pada kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengajuan Rencana Penggunaan TKA atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

    Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik satu pekan yang lalu, tepatnya Selasa (27/5/2025). Penyidik pun menemukan sejumlah bukti terkait dengan kasus yang tengah diusut pada dua kantor perusahaan agen TKA itu. 

    “Bahwa pada pekan lalu, (Selasa/27/5), penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara pemerasan pengajuan RPTKA di Kemnaker yang dilakukan di beberapa tempat di Jabodetabek,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/6/2025). 

    Dua perusahaan agen TKA yang digeledah itu yakni berinisial PT DU dan PT LIS. Budi menyebut PT DU berlokasi di Jakarta Selatan. Penyidik disebut menemukan dokumen keuangan terkait dengan rekapitulasi pemberian uang guna mengurus RPTKA serta dokumen terkait lainnya. 

    Kemudian, PT LIS beralamat di Jakarta Timur. Penyidik menemukan data elektronik terkait catatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemnaker saat menggeledah kantor itu. 

    Selain dua perusahaan agen TKA, penyidik turut menggeledah rumah seorang PNS Kemnaker di Jakarta Selatan pada waktu yang sama. Dari penggeledahan itu, penyidik juga mengamankan dokumen aliran uang terkait pengurusan RPTKA. 

    “[Penyidik juga mengamankan] buku tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan serta uang tunai sekitar Rp300 juta serta beberapa sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor,” terang Budi. 

    Budi menyebut baru dua perusahan agen TKA yang saat ini digeledah oleh tim. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah tujuh lokasi rumah di Jabodetabek serta kantor pusat Kemnaker di Jakarta. 

    Dia menyebut penegak hukum di KPK masih mendalami berapa total agen TKA yang diduga diperas oleh para tersangka di lingkungan Kemnaker. Nantinya, KPK akan mendalami bukti-bukti yang telah disita dari para agen TKA yang sudah digeledah itu. 

    “Semuanya masih didalami dari pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada para saksi dan pihak terkait, dan juga dari hasil penggeledahan, di mana dalam penggeledahan tersebut tidak hanya ditemukan dokumen-dokumen terkait yang memberikan petunjuk, tapi juga ada dokumen aliran uang pemberian kepada pihak-pihak terkait dalam kaitannya pengurusan TKA tersebut di Kemenaker,” terang Budi.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak delapan orang sebagai tersangka. Kasus ini sudah naik ke penyidikan pada Mei 2025.

    Sejauh ini, lembaga antirasuah menduga nilai uang yang berhasil dikumpulkan para tersangka dari pemerasan agen TKA mencapai Rp53 miliar. Namun, jumlah itu berpotensi berkembang sejalan dengan proses penyidikan. 

  • Guru Besar UI Wanti-Wanti Efisiensi Anggaran 2026 Bikin Ekonomi Melambat

    Guru Besar UI Wanti-Wanti Efisiensi Anggaran 2026 Bikin Ekonomi Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mewanti-wanti agar pemerintah melakukan kajian secara mendalam sebelum memutuskan untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan penghematan sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Telisa pun menggarisbawahi pentingnya melihat dampak efisiensi anggaran yang sudah berjalan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kebijakan penghematan tahun depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak sporadis.

    “Tanpa perencanaan yang jelas maka efisiensi ini malah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Telisa kepada Bisnis, Selasa (3/5/2025).

    Dia mencontohkan belakangan pelaku usaha industri perhotelan banyak mengeluh permintaan dari pemerintah berkurang drastis. Akibatnya, okupansi anjlok dan meningkatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perhotelan.

    Oleh sebab itu, jika pemerintah terpaksa ingin mengurangi rapat di hotel maka Telisa menyarankan agar pemerintah menggenjot promosi pariwisata ke wisatawan mancanegara 

    Menurut mantan asisten Staf Khusus Sekretariat Kabinet Bidang Ekonomi itu, pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta dengan mengadakan berbagai acara yang bisa menarik wisatawan mancanegara agar industri perhotelan bisa bangkit kembali.

    “Diharapkan wisatawan luar negeri bisa menggantikan turunnya dari permintaan dari pemerintah,” jelas Telisa.

    Rapat di Hotel Berkurang karena Efisiensi Anggaran

    Sebelumnya, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait memastikan bahwa kementerian/lembaga akan mengurangi rapat di hotel pada tahun depan, setelah adanya penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor mulai 2026.

    Penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Lisbon menjelaskan bahwa selama ini ada biaya pemberian uang saku atau uang harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

    Biaya tersebut dibagi tiga berdasarkan lama rapat/pertemuannya, yaitu paket paling singkat 5 jam tanpa menginap (halfday), paket paling singkat 8 jam tanpa menginap (fullday), dan sehari penuh dan menginap (fullboard).

    Pada 2025, Lisbon mengungkapkan Kemenkeu sudah menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket halfday. Kini untuk 2026, Kemenkeu kembali menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket fullday sehingga pemberian uang saku hanya untuk paket fullboard.

    “Rapat-rapat di hotel akan berkurang karena anggarannya berkurang,” ujar Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Senin (2/6/2025).

    Sebagai perbandingan, pada tahun ini Kemenkeu menetapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor untuk paket fullday sebesar Rp95.000 per orang per hari dan paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari.

    Sementara untuk tahun depan, Kemenkeu menerapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor hanya untuk paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari—sedangkan uang saku untuk paket fullday sudah dihapus.

    Lisbon pun menegaskan bahwa kementerian/lembaga (K/L) tidak mesti melaksanakan tugas-tugasnya di luar kantor. K/L, sambungnya, bisa mengoptimalkan perkembangan teknologi seperti aplikasi Zoom Meeting untuk mengadakan rapat daring (online).

    Lisbon meyakini optimalisasi teknologi bisa mengurangi beban biaya belanja barang K/L tanpa mengorbankan hasil (output) dari kegiatan.

    “Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang selama ini biasanya di hotel kita laksanakan di kantor tetapi output-nya tetap tercapai,” jelasnya.

    Dia tidak menampik bahwa belakangan terjadi penurunan aktivitas di hotel karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kendati demikian, Lisbon mengklaim industri perhotelan akan kembali bangkit melalui insentif ekonomi yang akan diterapkan pemerintah.

    “Pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait, tapi pemerintah punya kebijakan lain untuk mendorong atau mengurangi dampak itu,” katanya.

    Adapun, industri perhotelan di Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat berbagai faktor. Kondisi ini pun mengancam keberlangsungan bisnis hingga menyebabkan risiko tutup usaha sampai dengan PHK massal karyawan.

    Kondisi industri hotel yang tengah ‘lesu darah’ ini terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

    Mengacu survei yang dilakukan PHRI Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian atau okupansi.

    PHRI menyebut sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi penurunan okupansi hotel terus berlangsung.

    “Itu akan berkisar sekitar 10%—30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Selain itu, lanjutnya, 90% responden melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% akan melakukan pengurangan staf.

  • Menkes Budi Gunadi Sadikin Bicara Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Beliau

    Menkes Budi Gunadi Sadikin Bicara Soal Isu Reshuffle: Itu Hak Beliau

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal isu reshuffle kabinet dan kemungkinan dirinya mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ditemui usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Budi enggan menjawab secara langsung terkait kemungkinan perombakan kabinet.

    “Kami membahas wartawan mau dipindahin ke mana,” ujar Budi sambil tersenyum ketika ditanya soal reshuffle, Selasa (3/6/2025).

    Ketika ditanya apakah ia mendapat teguran dari Presiden, Budi kembali menjawab dengan ringan. 

    “Kami dikasih minum air kelapa, dikasih sampai dua gelas,”katanya. 

    Meski begitu, saat kembali didesak mengenai apakah ia mendapat teguran soal ukuran celana, dia menjawab hanya mendapatkan senyuman.

    Isu teguran yang disebut berkaitan dengan berbagai pernyataannya yang sempat viral di media sosial juga ditanyakan oleh wartawan. Namun Budi membantahnya dengan santai.

    “Itu kata wartawan, bukan kata saya,” katanya.

    Kendati demikian, Budi melanjutkan bahwa mengenai kemungkinan dirinya terkena reshuffle, Budi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    “Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau ya,” ujarnya. 

    Ketika kembali ditanya apakah hal itu sudah dibahas dalam pertemuan, dia hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban tegas.

  • OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2%, dari 4,9% menjadi 4,7% pada 2025. 

    Pemangkasan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan OECD sepanjang tahun ini usai revisi ke bawah 0,3%, dari 5,2% menjadi 4,9%, melalui publikasi OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025. 

    Sementara dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook June 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat. 

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    OECD menuliskan bahwa melemahnya sentimen bisnis dan konsumen baru-baru ini di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan biaya pinjaman yang tinggi akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada paruh pertama 2025. 

    Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur mereda, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund yang baru alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan momentumnya. 

    Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025 dan 2026. 

    OECD turut menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan global baru-baru ini dan penurunan harga komoditas diperkirakan akan membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor.

    Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor kontraksi 10,77% secara bulanan (month to month/MtM). 

    OECD memperkirakan inflasi akan naik secara bertahap ke titik tengah kisaran target bank sentral, seiring dengan memudarnya dampak diskon harga listrik sementara pada awal 2025, dan depresiasi mata uang yang terjadi baru-baru ini secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

    Ekonomi Indonesia berisiko tumbuh lebih rendah dari harapan pemerintah karena arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan untuk sementara waktu dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi.

    Selain itu, perlambatan yang lebih besar dari perkiraan di China—pasar ekspor terbesar Indonesia—akan semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas.

    Di sisi positifnya, penggunaan yang cepat dan efektif dari BPI Danantara dapat mengkatalisasi investasi swasta dengan mengumpulkan modal dan mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi.

    Proyeksi Ekonomi RI Kompak Turun

    Proyeksi dari OECD hampir serupa dengan ramalan dari Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang 4,7%—5,5% menjadi 4,6%—5,4% pada akhir 2025 mendatang. 

    Pemangkasan proyeksi ini nyatanya telah terjadi sejak bulan lalu, yang sebelumnya diprediksi akan lebih rendah dari titik tengah 4,7%—5,5%. 

    Revisi ke bawah ekonomi Indonesia tersebut juga dilakukan saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merevisi ke atas ekonomi global dari 2,9% menjadi 3%.  

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada dalam kisaran 4,6%—5,4% lebih rendah dari sebelumnya 4,7%—5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/5/2025).

    Sementara pemerintah masih enggan mengutak-atik asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2025 dan baru akan mengumumkan revisi atau tidak pada penyampaian Laporan Semester pada Juli mendatang. 

  • Respons Pengembang soal Wacana Rumah Subsidi Diperkecil, Setuju?

    Respons Pengembang soal Wacana Rumah Subsidi Diperkecil, Setuju?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyebut rencana pemerintah merevisi luas rumah subsidi menjadi 25 meter persegi (M2) hanya cocok diterapkan bagi kalangan tertentu.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Daniel Djumali menyebut rencana revisi itu hanya akan relevan diterapkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ibu Kota.

    Alasannya, ke depan pemilik rumah subsidi di lahan minim itu bakal memerlukan biaya yang besar untuk merenovasi atau memperluas huniannya secara vertikal.

    “Rumah subsidi [hanya cocok] bagi MBR kota besar atau metropolitan. Ini pun hanya untuk rumah sementara, karena untuk menjadi rumah tumbuh bagi keluarganya akan membutuhkan biaya konstruksi yang lebih besar, karena hanya bisa naik ke atas, tidak cocok bagi MBR,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, rumah subsidi dengan luas lahan hanya sebesar 25 meter persegi itu hanya cocok bagi keluarga yang belum memiliki anak. 

    Meski demikian, Daniel menyebut rencana rumah memperkecil luas rumah subsidi itu baik dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat di kota besar.

    “Menurut kami hal ini bisa jalan untuk alternatif zonasi kota besar atau metropolitan, guna menyesuaikan harga tanah yang mahal,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP Himpera, Endang Kawidjaja. Dia menyebut rencana untuk merevisi batas minimal rumah subsidi menjadi 25 meter persegi dilakukan guna memperluas penyaluran rumah.

    Lewat revisi itu, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli rumah sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

    “Pak menteri mengusulkan luas kecil itu untuk menambah pilihan sehingga perlu tetap dilahirkan,” tegasnya.

    Di samping itu, rencana revisi aturan batas minimal rumah subsidi itu juga menjadi solusi bagi kaveling atau tanah huk yang luasnya lebih dari standar atau lebih dari 60 meter persegi. Sehingga, dapat dimaksimalkan untuk dibangun rumah subsidi dengan luas lahan 25 m2.

    “Secara Prinsip melebarkan rentang luas bangunan dari 21-36 meter persegi menjadi 18-36 meter persegi akan berdampak positif terhadap produk Hunian MBR-FLPP,” tandasnya.

    Asal tahu saja, pemerintah hendak melakukan revisi pada batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai).

    Rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025.

    Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

  • PIS Paparkan Peta Jalan Nol Emisi 2050, Pelopor Dekarbonisasi RI

    PIS Paparkan Peta Jalan Nol Emisi 2050, Pelopor Dekarbonisasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) terus menyiapkan sejumlah langkah dalam memenuhi komitmen net zero emission pada 2050. PIS membagi strategi tersebut ke dalam dua kategori, yakni dari aspek bahan bakar dan aspek kargo.

    Selaku Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dari PT Pertamina (Persero), PIS berambisi memenuhi target nol emisi pada tahun 2050. Komitmen tersebut sejalan dengan target International Maritime Organization (IMO) dan Paris Agreement terkait perubahan iklim.

    Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra yang hadir sebagai salah satu pembicara di International Maritime Week (IMW) 2025 mengatakan, “Secara jangka panjang, PIS melakukan dua pendekatan. Pertama, beralih menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti LNG (liquiefied natural gas), dan mungkin ke depannya amonia dan LPG. Mayoritas dari armada kami sudah berteknologi dual-fuel. Kami menantikan kolaborasi untuk menciptakan seluruh ekosistem yang siap dengan bahan bakar alternatif.”

    Sebagai informasi, separuh lebih dari total kapal yang dioperasikan oleh PIS menggunakan biofuel. Sebanyak 6 kapal di armada PIS juga telah memanfaatkan LPG dan LNG sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, 40 kapal di armada PIS telah dilengkapi dengan perangkat hemat energi (energy-saving devices) yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kapal antara 3-20%. PIS juga telah menerapkan pembatasan daya mesin secara menyeluruh dan manajemen pelayaran untuk mengurangi emisi.

    Di samping modernisasi armada tadi, Eka juga menyebut PIS semakin serius menggarap pasar kargo yang ramah lingkungan. Tidak hanya berhenti mengincar potensi LNG yang pasarnya masih luas, PIS turut menatap pengangkutan karbon sebagai bisnis baru dalam bentuk carbon capture storage (CCS)/carbon capture utilize storage (CCUS). Bisnis hijau baru ini memiliki potensi yang cukup luas mulai dari pengantaran, penyimpanan, injeksi, hingga infrastruktur terminal karbon.

    “Indonesia adalah salah satu negara dengan kapasitas penyimpanan karbon terbesar di dunia. Pemerintah pun sedang mendorong inisiatif dan memaksimalkan potensi penyimpanan karbon. Itulah yang PIS akan lakukan di masa depan,” imbuh Eka.

    Kendati demikian, rencana dekarbonisasi PIS ini bukannya tanpa tantangan. Dalam panel IMW 2025 bertajuk Decarbonizing Asia’s Maritime Industry, terkuak sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan dekarbonisasi dalam operasional industri maritim. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam diskusi untuk mendorong percepatan dekarbonisasi antara lain biaya investasi, regulasi perkapalan, penyediaan fasilitas dan teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Wakil Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Faty Khusumo dalam sesi panel yang sama menyampaikan, “Kita terbuka terhadap banyaknya pilihan bahan bakar alternatif, namun kita juga perlu pertimbangkan kapasitas regional dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan dekarbonisasi.”

    Panelis lainnya yakni Lin Fuquan, Chairman China Classification Society (CCS) yang juga hadir sebagai perwakilan Asian Classification Society (ACS), menambahkan bahwa pihaknya siap membantu para pemilik kapal dalam memenuhi upaya dekarbonisasi melalui sejumlah panduan standardisasi. Mulai dari Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), Carbon Intensity Indicator (CCI), hingga Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). “Panduan tersebut dibuat dengan tujuan memperjelas interpretasi serta memastikan pemahaman dan penerapan regulasi kepada seluruh anggota perkumpulan industri perkapalan,” imbuh Lin.

    Eka pun mengamini tantangan yang dihadapi industri di tengah upaya dekarbonisasi serta opsi solusi yang tersedia saat ini. Ia menilai kolaborasi yang lebih apik dari seluruh pemangku kepentingan di industri maritim dapat menjadi jalan tengah dalam mempercepat langkah mereka menekan emisi karbon.

  • Neraca Dagang Indonesia-AS Masih Surplus per April 2025 usai Kena Tarif Trump 32%

    Neraca Dagang Indonesia-AS Masih Surplus per April 2025 usai Kena Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat tercatat masih menjadi negara dengan penyumbang surplus neraca perdagangan nonmigas terbesar sepanjang Januari—April 2025, yang mencapai US$6,42 miliar dari surplus RI secara keseluruhan senilai US$11,07 miliar.

    Neraca perdagangan bahkan tetap mencatatkan surplus pada April—walaupun lebih rendah dari surplus Maret 2025—di saat Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor ke Indonesia hingga 32%. 

    “Total nilai ekspor ke Amerika Serikat bulan April 2025 US$2,08 miliar dan total nilai impor dari AS bulan April 2025 US$0,96 miliar,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin (2/6/2025). 

    Alhasil surplus khusus April 2025 mencapai US$1,12 miliar, lebih rendah dari Maret yang senilai US$1,98 miliar. 

    Tercatat terdapat tiga komoditas penyumbang surplus terbesar, yakni mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) senilai US$1,25 miliar. 

    Kemudian komoditas unggulan alas kaki (HS 64) serta pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) yang masing-masing menyumbang US$838,4 juta dan US$801,4 juta. 

    Secara umum, kinerja ekspor Indonesia April 2025 mencapai US$20.743,8 juta (pembulatan US$20,74 miliar), lebih rendah dari Maret 2025 yang mencapai US$23,25 miliar atau turun 10,77% secara (MtM).

    Sementara khusus ekspor Indonesia ke AS pada April 2025 tercatat anjlok sebesar 20,87% (MtM), namun secara tahunan (year on year/YoY) masih meningkat 18,43%. 

    Mengacu data BPS, ketiga komoditas tersebut memang menyumbangkan surplus, tetapi secara bulanan nilai ekspornya lebih rendah dari Maret 2025. 

    Komoditas mesin dengan kode HS 85 nilainya mengalami kontraksi sebesar 24,91% pada April (month to month/MtM), sementara pakaian dengan kode HS 61 dan alas kaki masing-masing kontraksi sebesar 11,97% dan 19,5%. 

    Melihat dari sisi volume ekspor, hanya komoditas mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) yang naik tipis 0,01% dari 42.200 ton (Maret 2025) menjadi 42.300 pada April 2025. 

    Dua komoditas lainnya mengalami penurunan volume pengiriman dari Tanah Air ke AS pada April 2025 sebesar 4,27% (MtM) dan 23,61%. 

    Penurunan besaran surplus bukan hanya tertekan ekspor yang melandai, juga sejalan dengan meningkatnya impor dari AS sebesar 2,47% (MtM).

    Dari 10 komoditas utama impor dari AS ke Indonesia, mesin dan perlengkatan elektrik dan bagiannya (HS 85) mengalami peningkatan hingga 285,89% (MtM) dan 487,34% (YoY). 

    Kemudian komoditas biji dan buah mengandung minyak (HS 12) tercatat melonjak hingga 118,03% (MtM). Selain itu, komoditas pulp dan kayu (HS 47) nilainya melesat 74,25% (MtM).

    Sebelumnya, pemerintah memang berencana untuk meningkatkan impor barang asal AS untuk mengurangi surplus neraca dagang dan dalam rangka ‘merayu’ Trump agar menurunkan tarif resiprokal 32%. 

    Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah peningkatan impor yang terjadi sejalan dengan rencana pemerintah atau bukan.

    Berikut 10 Komoditas Ekspor Nonmigas RI ke AS Terbesar pada April 2025:

    Komoditas 
    Maret 2025 (US$, juta)
    April 2025 (US$, juta) 

    Mesin dan perlengkapan elektrik (85)
    505,4
    379,5

    Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)
    195,8
    172,4

    Alas kaki (64)
    243
    195,6

    Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)
    174,8
    138,4

    Lemak dan minyak hewan/nabati (15)
    238,7
    128,7

    Karet dan barang dari karet (40)
    135,3
    126,6

    Perabotan dan alat penerangan  (94)
    131,9
    92,7

    Ikan dan udang (03)
    95,7
    84,9

    Mesin dan peralatan  mekanis (84)
    87,2
    71,3

    Olahan dari daging dan ikan (16)
    71,5
    52,8

    Berikut 10 Komoditas Impor Nonmigas dari AS ke RI Terbesar pada April 2025:

    Komoditas
    Maret 2025 (US$, juta)
    April 2025 (US$, juta)

    Mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (84)
    114,2
    99,7

    Biji dan buah mengandung minyak (12)
    41
    89,4

    Mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (85)
    43,4
    167,3

    Bahan bakar mineral (27)
    69,7
    46,6

    Ampas dan sisa industri makanan (23)
    36,5
    43,7

    Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)
    31,7
    27,8

    Pulp dari kayu (47)
    20,6
    35,9

    Plastik dan barang dari plastik (39)
    25
    27,7

    Bahan kimia anorganik (28)
    26,9
    13,9

    Serealia (10)
    28,8
    1,1

    Sumber: BPS, diolah

  • Great Institute Resmi Diluncurkan, Siap Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

    Great Institute Resmi Diluncurkan, Siap Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga riset Great Institute memastikan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh keinginan dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Dewan Direktur pada Great Institute, Syahganda Nainggolan mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pemikiran dan gagasan tentang birokrasi yang ideologis untuk Indonesia. Namun, hal tersebut sayangnya tidak kunjung terwujud karena sampai saat ini belum ada yang bisa menerjemahkan semua pemikiran Presiden Prabowo.

    Maka dari itu, kata Syahganda, pihaknya membuat lembaga kajian bernama Great Institute yang siap membuat kajian terkait program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah membuat beberapa riset dan paper tentang pikiran Presiden Prabowo Subianto yang perlu diterjemahkan agar pemikiran itu tidak mengawang,” tuturnya di sela-sela acara Grand Launching Lembaga Great Institute di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Dia juga optimistis hasil kajian dari lembaga Great Institute bisa membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan, termasuk kebijakan soal perang tarif Amerika Serikat dan China

    “Nah jadi kita mengkaji, mencoba agar Pak Prabowo yang pikirannya ini terlalu ideologis dan selalu sesuai dengan zamannya itu bisa kita imbangi agar kita sebagai lembaga tidak hanya sekedar mengkritik tapi juga memberikan hasil-hasil kajian dan research untuk membantu dia,” katanya.

    Menurut Syahganda, hasil kajian lembaga Great Institute tersebut akan diserahkan ke Presiden Prabowo dan kementerian terkait sehingga semakin mudah dan ideologis di dalam menentukan kebijakan.

    “Ya misalkan kemarin kita melakukan kajian perlukah Indonesia masuk ke energi nuklir, kita ada tenaga ahli nuklirnya dari pihak Kementerian ESDM. Setelah riset, kemudian kita serahkan hasilnya ke Kementrian ESDM, misalkan seperti itu. Kita membuat kajian itu agar bermanfaat buat pemerintahan,” ujar Syahganda.

  • Greenpeace Kritik Industrialisasi Nikel Ancam Raja Ampat Papua

    Greenpeace Kritik Industrialisasi Nikel Ancam Raja Ampat Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Greenpeace Indonesia mengkritik hilirisasi industri nikel yang disebut telah merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara. Kali ini, kegiatan usaha pertambangan nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata Raja Ampat, Papua. 

    Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan industrialisasi nikel yang tengah digenjot pemerintah di tengah permintaan mobil listrik yang meningkat telah mengorbankan kondisi hutan, tanah, sungai dan laut di berbagai wilayah seperti Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi.

    “Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” kata Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025). 

    Dia juga menekankan bahwa industrialisasi nikel yang saat ini dijalankan akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

    Untuk itu, aktivitas Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai untuk menyuarakan dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang membawa nestapa bagi lingkungan hidup dan masyarakat. 

    Hal ini dilakukan ketika Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 hari ini di Jakarta. Aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”, serta membentangkan spanduk dengan pesan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. 

    Bukan hanya di ruang konferensi, aktivis Greenpeace Indonesia dan anak muda Papua juga membentangkan banner di exhibition area yang terletak di luar ruang konferensi. 

    Pesan-pesan lain yang berbunyi “What’s the True Cost of Your Nickel”, “Nickel Mines Destroy Lives”, dan “Save Raja Ampat the Last Paradise”terpampang di antara gerai-gerai dan para pengunjung pameran. 

    Melalui aksi damai ini, Greenpeace berharap dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel bahwa tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak. 

    “Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan Bumi kita sudah membayar harga mahal,” tuturnya. 

    Greenpeace telah menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu. 

    Padahal, ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.