Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Wamen PU Diana Kusumastuti Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Proyek Rumah Pejuang

    Wamen PU Diana Kusumastuti Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Proyek Rumah Pejuang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti telah memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Rabu (4/6/2025).

    Diana bakal diperiksa atas kaitannya dengan perkara dugaan korupsi pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur di NTT pada tahun anggaran 2022-2024.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Diana tiba sekitar 09.04 menggunakan mobil Daihatsu Terios berkelir silver bernopol B 2573 TBG.

    Nampak, Diana memakai pakaian hitam serta menggenggam dompet di tangannya. Tak sendiri, nampak eks Dirjen Cipta Karya itu datang bersama dengan rekannya.

    Adapun, Diana juga tidak menjelaskan atau memberikan keterangan apapun ke awak media dan hanya senyum sambil mengatupkan tangan dan langsung masuk ke Gedung Bundar Kejagung RI.

    Diberitakan sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi ini masih di tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Diana hanya dimintai keterangan dan tidak berstatus sebagai saksi.

    “Dalam tataran penyelidikan yang belum pro justisi itu namanya dimintai keterangan tetapi kalau seseorang sudah menjadi saksi itu namanya dipanggil diperiksa,” ujarnya di Kejagung, Selasa (3/6/2025).

    Harli menegaskan bahwa sejatinya pengusutan perkara dugaan korupsi tersebut tengah ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi alias Kejati NTT. Namun, khusus pemeriksaan Diana dilakukan di Kejagung.

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Asteroid Sebesar Golden Gate Bakal Dekati Bumi Besok 5 Juni 2025

    Asteroid Sebesar Golden Gate Bakal Dekati Bumi Besok 5 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah asteroid  yang ukurannya diperkirakan lebih besar dari Jembatan Golden Gate atau gedung Empire State akan melintasi Bumi besok, Kamis, 5 Juni 2025.

    Asteroid yang diberi nama 424482 (2008 DG5), diperkirakan berukuran antara 310 hingga 690 meter (1.017 hingga 2.264 kaki), menjadikannya masuk dalam 3% asteroid terbesar yang diketahui, menurut data dari SpaceReference.org.

    Meskipun ukurannya sangat besar, asteroid tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Bumi. Objek tersebut akan melintas pada jarak 2,17 juta mil (3,49 juta kilometer) sekitar sembilan kali lebih jauh dari Bulan, yang mengorbit Bumi pada jarak rata-rata 238.855 mil (384.400 km).

    Meskipun lintasan tersebut tampak jauh dari Bumi, Badan Antariksa Eropa (ESA) menyebut peristiwa tersebut “jarang terjadi” karena skala asteroid dan pendekatannya yang relatif dekat.

    Menurut standar internasional, objek apa pun dengan diameter lebih dari 492 kaki (150 meter) yang melintas dalam jarak 4,6 juta mil (7,4 juta kilometer) dikategorikan sebagai “objek yang berpotensi berbahaya.” Dengan demikian, 2008 DG5 termasuk dalam klasifikasi tersebut, meskipun tidak ada bahaya tabrakan.

    Asal Usul dan Penemuan Asteroid 2008 DG5

    Asteroid 2008 DG5 termasuk dalam kelompok asteroid Apollo, yang dikenal karena orbitnya yang memotong lintasan Bumi mengelilingi Matahari. Objek tersebut menyelesaikan satu orbit matahari penuh kira-kira setiap 514 hari Bumi. Objek tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 2008 oleh para astronom dari Catalina Sky Survey, sebuah observatorium yang berbasis di Arizona yang beroperasi di bawah Program Pengamatan Objek Dekat Bumi milik NASA.

    Pendekatan dekat berikutnya akan terjadi pada tahun 2032.

    Meskipun 2008 DG5 akan lewat tanpa menimbulkan bahaya, para astronom sering berbicara tentang konsekuensi potensial dari objek serupa yang memasuki atmosfer Bumi. Asteroid sebesar ini dapat menyebabkan kerusakan regional yang luas, menghasilkan gelombang kejut, kebakaran, atau tsunami tergantung pada lokasi tumbukan.

    Untuk membuat perbandingan, pada peristiwa Tunguska tahun 1908, yang disebabkan oleh asteroid selebar hanya 130 kaki (40 meter), menghancurkan lebih dari 2.000 kilometer persegi hutan Siberia. Di ujung ekstrem, tumbukan Chicxulub, yang diyakini telah memusnahkan dinosaurus, melibatkan asteroid yang diperkirakan berdiameter 10 hingga 15 kilometer.

    Awal tahun ini, asteroid terpisah yang dikenal sebagai 2024 YR4 menjadi berita utama setelah prediksi awal menunjukkan kemungkinan tumbukan pada 22 Desember 2032. Objek tersebut, yang berdiameter sekitar 130 hingga 300 kaki—hampir setinggi Patung Liberty—awalnya menunjukkan peluang tabrakan sebesar 3,1%, tertinggi yang pernah tercatat untuk asteroid sebesar itu.

    Sistem Peringatan Terakhir Dampak Asteroid Terestrial (ATLAS) di Chili pertama kali mendeteksi 2024 YR4 pada 27 Desember 2024, yang memicu kekhawatiran luas. Namun, setelah analisis lebih lanjut, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA mengumumkan pada 24 Februari bahwa kemungkinan dampak telah turun hingga mendekati nol.

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

  • Wamendagri: Satgas Terpadu Bisa Beri Rekomendasi Cabut Izin Ormas

    Wamendagri: Satgas Terpadu Bisa Beri Rekomendasi Cabut Izin Ormas

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Kepala Satgas Terpadu bisa memberi rekomendasi untuk membubarkan ormas yang terdaftar di Direktorat Jenderal AHU pada Kementerian Hukum.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengemukakan Kepala Satgas Terpadu nantinya bertugas untuk mendeteksi ormas yang bermasalah dan menilai pelanggaran yang dilakukan ormas tersebut.

    Menurutnya, jika pelanggarannya sangat berat, maka Kepala Satgas Terpadu dari Kemendagri bisa memberi rekomendasi ke Ditjen AHU Kementerian Hukum untuk mencabut sekaligus mempidanakan ormas bermasalah tersebut.

    “Jadi satgas bisa melakukan hal-hal yang jelas dan tegas apabila memang ada fakta-fakta yang kuat bahwa ormas itu melanggar undang-undang, bahkan bisa sanksi pidana juga,” tuturnya di sela-sela acara Grand Launching Lembaga Great Institute di Jakarta, Selasa (3/6).

    Dia menjelaskan bahwa kementerian yang berwenang untuk mencabut izin ormas itu adalah Kementerian Hukum. Namun, hal itu baru bisa dilakukan jika ada rekomendasi dari kepala daerah maupun kepala satgas.

    “Jadi ya kalau misalnya ternyata ada yang terdaftar kemudian pelanggaran berat ya kita bisa cabut itu izinnya, gak usah nunggu rekomendasi Kepala Daerah ya bisa saja kita cabut status terdaftarnya,” katanya.

    Kemendagri, kata Bima, saat ini terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas.  

    Menurutnya, sanksi yang akan diberikan ke preman dan ormas bermasalah yaitu sanksi administratif, pidana hingga pembubaran izin ormas tersebut.

    “Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” ujarnya.

  • Microsoft Kembali PHK 300 Karyawan, Manager hingga Engineer Terdampak

    Microsoft Kembali PHK 300 Karyawan, Manager hingga Engineer Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa teknologi multinational AS, Microsoft Corp. kembali memangkas ratusan pekerjaan lagi hanya beberapa minggu setelah PHK terbesarnya dalam beberapa tahun.

    Upaya perampingan ini menggarisbawahi upaya industri teknologi untuk memangkas biaya bahkan saat menggelontorkan miliaran dolar untuk kecerdasan buatan.

    Menurut pemberitahuan negara bagian Washington yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (4/6/2025), lebih dari 300 karyawan diberi tahu bahwa posisi mereka telah dihilangkan pada Senin (2/6/2025) waktu setempat. 

    Pemutusan hubungan kerja tersebut berdampak pada berbagai posisi, termasuk insinyur perangkat lunak, pemasar, manajer produk, pengacara, dan ilmuwan riset, menurut dokumen negara bagian.

    Seorang juru bicara Microsoft mengatakan pengurangan jumlah karyawan terbaru ini merupakan tambahan dari pemutusan hubungan kerja sebanyak 6.000 yang diumumkan bulan lalu. 

    “Kami terus menerapkan perubahan organisasi yang diperlukan untuk memposisikan perusahaan dengan sebaik-baiknya agar sukses di pasar yang dinamis,” kata juru bicara tersebut.

    Lonjakan AI telah mengguncang pasar tenaga kerja teknologi karena perusahaan memprioritaskan pekerjaan yang berfokus pada AI dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk menghemat uang. 

    Microsoft dan rekan-rekannya termasuk Meta Platforms Inc. telah memuji keefektifan alat pengkodean berbantuan AI dalam mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Minggu lalu, Salesforce Inc. mengatakan penggunaan AI internal telah memungkinkannya untuk mempekerjakan lebih sedikit pekerja.

    PHK Microsoft sebelumnya paling parah menimpa teknisi perangkat lunak. Hingga Juni 2024, perusahaan tersebut memiliki sekitar 228.000 karyawan penuh waktu, 55% di antaranya bekerja di AS.

  • Pendapatan SpaceX Tembus Rp253 Triliun 2024, Starlink Kontributor Utama

    Pendapatan SpaceX Tembus Rp253 Triliun 2024, Starlink Kontributor Utama

    Bisnis.com, JAKARTA  —  SpaceX, perusahaan roket milik Elon Musk, diperkirakan  mencatat pendapatan sekitar US$15,5 miliar atau Rp253,18 triliun pada 2024, dengan Starlink menjadi kontributor utama pendapatan tersebut.

    Selain itu, Angka ini menegaskan dominasi SpaceX yang makin kuat di sektor antariksa komersial global, sekaligus melampaui anggaran tahunan NASA untuk program komersial yang hanya sekitar US$1,1 miliar tahun depan.

    Elon Musk membagikan kabar ini melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), menyoroti pertumbuhan pesat bisnis peluncuran roket dan layanan satelit SpaceX.

    Sementara NASA tetap fokus pada eksplorasi luar angkasa dan riset ilmiah, SpaceX memanfaatkan permintaan tinggi untuk layanan peluncuran yang lebih murah dan komunikasi satelit. Inovasi utama SpaceX terletak pada roket Falcon 9 dan Falcon Heavy yang dapat digunakan kembali, sehingga memangkas biaya peluncuran secara signifikan dan memperbesar pangsa pasar global.

    Dilansir dari Reuters, Rabu (4/6/2025) pada 2024, SpaceX mencatat rekor dengan 134 peluncuran Falcon, menjadikannya operator peluncuran paling aktif di dunia. Perusahaan bahkan menargetkan 170 peluncuran hingga akhir tahun ini guna memenuhi permintaan pemasangan satelit yang terus meningkat.

    Pendapatan terbesar SpaceX saat ini berasal dari layanan internet satelit Starlink. Jaringan ini telah meluncurkan ribuan satelit untuk menyediakan akses internet broadband ke seluruh dunia.

    Pada November 2023, Musk mengumumkan bahwa Starlink sudah mencapai arus kas impas (breakeven cashflow). Meski Musk pernah menyatakan rencana untuk membawa Starlink go public, dia belum memberikan jadwal pasti.

    Selain Falcon, SpaceX juga tengah mengembangkan sistem roket raksasa Starship setinggi 122 meter. Musk menyebut Starship akan menjadi kunci utama dalam misi mengirim manusia ke Mars di masa depan.

    Tak hanya di sektor komersial, SpaceX juga bersaing di bidang pertahanan. Perusahaan ini, bersama dua mitra, menjadi kandidat terdepan untuk memenangkan kontrak penting dalam proyek pertahanan rudal “Golden Dome” milik pemerintah AS, menurut laporan Reuters pada April lalu.

  • Qualcomm Memperbarui Keamanan Puluhan Chipset yang Digunakan untuk Serangan Siber

    Qualcomm Memperbarui Keamanan Puluhan Chipset yang Digunakan untuk Serangan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Qualcomm, raksasa produsen chip ponsel, merilis pembaruan keamanan penting pada Senin (2/6/2025) untuk menutup serangkaian celah keamanan di puluhan chipset, termasuk tiga zero-day yang menurut perusahaan telah digunakan dalam serangan siber bertarget.

    Ketiga celah ini, yang dilaporkan oleh tim keamanan Android Google pada Februari lalu, diberi kode CVE-2025-21479, CVE-2025-21480, dan CVE-2025-27038.

    Techcrunch, Rabu (4/6/2025), melaporkan ketiga celah tersebut ditemukan oleh Google Threat Analysis Group (TAG), tim yang dikenal memburu serangan siber yang didukung negara.

    Qualcomm menyebutkan, ketiganya “mungkin sedang dieksploitasi secara terbatas dan bertarget,” meski belum ada rincian publik soal siapa pelakunya atau siapa korbannya.

    Namun, dalam kasus serupa sebelumnya, celah di chipset Qualcomm pernah dimanfaatkan dalam kampanye spyware komersial dan oleh aparat penegak hukum untuk membobol perangkat.

    Rinciannya, dua celah (CVE-2025-21479 dan CVE-2025-21480) merupakan kelemahan otorisasi pada komponen grafis (GPU) Adreno yang dapat menyebabkan korupsi memori. Satu lagi (CVE-2025-27038) adalah bug use-after-free di driver grafis yang juga bisa menyebabkan kerusakan memori, khususnya saat rendering grafis di Chrome. Kedua celah pertama dinilai kritis dengan skor keparahan 8.6/10, sedangkan yang ketiga 7.5/10.

    Qualcomm menegaskan patch untuk ketiga celah tersebut sudah dikirim ke para produsen perangkat (OEM) sejak Mei, dengan rekomendasi kuat agar segera diterapkan pada perangkat terdampak menurut laporan Security Week.

    Namun, karena sifat ekosistem Android yang terbuka dan terdistribusi, implementasi patch sangat tergantung pada masing-masing produsen. Artinya, banyak perangkat masih akan rentan selama beberapa minggu ke depan hingga pembaruan benar-benar diterapkan.

    Google sendiri memastikan bahwa perangkat Pixel tidak terdampak oleh celah ini. Sementara itu, para pengguna Android diimbau untuk selalu memperbarui perangkat mereka dan memantau pengumuman resmi dari produsen masing-masing.

    Bleeping Computer menyebut Chipset di perangkat mobile, termasuk GPU Adreno milik Qualcomm, memang menjadi target favorit para peretas dan pengembang exploit zero-day. Alasannya, chip ini memiliki akses luas ke sistem operasi sehingga jika dieksploitasi, penyerang bisa mengakses data sensitif lain di perangkat.

    Dalam beberapa bulan terakhir, telah ada sejumlah kasus eksploitasi terhadap chipset Qualcomm, termasuk penggunaan celah zero-day oleh aparat di Serbia untuk membobol perangkat aktivis dan jurnalis menggunakan alat forensik.

  • Kasus Korupsi Sritex dan Teka-teki di Balik Mundurnya Dirut Bank Sumut

    Kasus Korupsi Sritex dan Teka-teki di Balik Mundurnya Dirut Bank Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Bank Sumatra Utara (Bank Sumut), Babay Parid Wazdi mengundurkan diri di tengah pengusutan kasus korupsi fasilitas kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex. Babay adalah mantan Direktur UMKM dan Syariah Bank DKI. Dia juga pernah diperiksa dalam kasus yang ditengarai merugikan negara lebih dari Rp600 miliar tersebut. 

    Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution tidak berkomentar banyak soal pengunduran diri Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut Babay Parid Wazdi yang dikaitkan dengan pemanggilan Babay oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). 

    Bobby hanya mengemukakan hanya menerima surat pengunduran diri dari Babay. Proses itu kemudian disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Sumut pada Selasa (3/6/2025) siang. Sedangkan terkait alasannya, Bobby menyarankan agar bertanya langsung ke Babay lantaran tidak disebutkan dalam surat pengunduran diri.

    “Persoalannya tidak dicantumkan di situ. Apakah [kasus Sritex] terkait dengan beliau, beliau hanya menyampaikan pengunduran diri,” kata Bobby, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan surat tersebut para pemegang saham menyetujui pengunduran diri Babay dari jabatan Dirut Bank Sumut yang telah dia emban sejak 2023 lalu. Untuk sementara waktu, jabatan Dirut Bank Sumut masih kosong. Bobby mengatakan pihaknya mengikuti mekanisme pengisian jabatan yang ada.

    “Kami mengikuti mekanisme pengisian jabatan yang ada. Nanti juga akan kami tunjuk Plt. (pelaksana tugas) nya,” ujar dia.

    Di sisi lain, Babay telah memberikan klarifikasi terkait pemeriksaannya oleh penyidik Kejagung. Dia mendukung langkah penyidik untuk mengusut kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

    Babay telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait pemberian kredit kepada PT Sritex saat dirinya menjabat sebagai direktur Kredit UMKM & Usaha Syariah PT Bank DKI tahun 2020 silam.

    “Saya secara pribadi dan juga Bank DKI sangat support dan mengapresiasi pihak aparat dalam hal itu,” ujar Babay Parid. 

    Babay menuturkan dukungan terhadap aparat penegak hukum merupakan bentuk komitmen Bank DKI dalam menjunjung prinsip tata kelola yang baik dan transparansi. “Tentu saja sebagai anak bangsa, spirit kita sama dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum,” tambahnya.

    Rencana Sita Aset

    Adapun Kejagung berencana untuk menyita seluruh aset Sritex untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang. Meski demikian, penyidik memastikan akan mendahulukan proses kepailitan Sritex Group. 

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan untuk saat ini pihaknya akan menunggu terlebih dahulu tim kurator kepailitan Sritex untuk memenuhi hak-hak kreditur, seperti perbankan maupun pekerja.

    “Kurator tahapannya sudah seperti apa, apa mereka sedang menunggu pihak pihak mana yang mengajukan tagihan kredit misalnya. Lalu, bagaimana terkait dengan menyelesaikan hak pekerja? Kita akan mendahulukan hal itu,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).

    Dia menambahkan, dari sisi penyidik saat ini masih melakukan proses inventarisasi aset Sritex yang  masuk dalam kepailitan atau tidak. Sementara itu, untuk pemulihan kerugian negara, nantinya bakal dibebankan kepada pihak-pihak yang diharuskan bertanggung jawab pada perkara ini.

    “Nanti misalnya kerugian negara sekian, tapi kan karena kalau tidak mampu ya dihukum penjara sekian. Kan begitu,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Harli menekankan saat ini penyidik pada Jampidsus juga tinggal diam menunggu proses kepailitan tim kurator. Sebab, proses penegakan hukum juga masih terus berjalan, seperti memeriksa sejumlah saksi.

    Adapun, saksi yang diperiksa ini masih berkaitan dengan tiga tersangka yang telah ditetapkan korps Adhyaksa, termasuk eks Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex Iwan Setiawan Lukminto.

    “Inikan sedang berproses, ya silakan lah itu supaya segera kurator ini bekerja dengan baik. Jangan lagi menimbulkan persoalan [lain] begitu,” jelasnya.

    Nasib Karyawan Sritex 

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mempertanyakan nasib pesangon eks pekerja Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex di tengah penangkapan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan kredit pada perusahaan tekstil.

    Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut nasib pesangon eks pekerja Sritex sampai saat ini masih terkatung-katung.

    “Hari ini puluhan ribu korban PHK, terutama kita tahu semua PT Sritex dalam pailit, sampai hari ini kan belum jelas pesangonnya,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Terlebih, Ristadi menuturkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Untuk diketahui, Iwan tercatat sebagai Komisaris Utama Sritex.

    Dia mengkhawatirkan saat proses ini berlangsung, maka Kejagung akan menyita aset untuk membayar utang lain yang kemudian membuat nasib karyawa Sritex semakin tidak jelas.

    “Ketika kemudian ini proses dilanjut, biasanya kan kemudian aset-aset yang dibeli akan disita. Ini kemudian akan semakin tidak jelas bagaimana soal nasib karyawan PT Sritex untuk mendapatkan pesangonnya,” ujarnya.

    Padahal, Ristadi menuturkan bahwa eks pekerja Sritex berharap hasil lelang penjualan aset bisa digunakan untuk membayar pesangon. Pasalnya, ungkap dia, jika aset SRIL diperebutkan antara negara dan kurator maka tidak ada kejelasan aset mana yang akan digunakan untuk membayar pesangon pekerja Sritex.

    “Ketika kemudian nanti ada tarik-tarikan aset itu disita oleh negara atau kemudian masih dalam penguasaan kurator, ini yang kemudian akan lebih membuat tidak jelas sumber pendanaan dari mana nanti hak pesangon teman-teman eks pekerja PT Sritex dalam pailit ini akan mendapatkan pesangonnya sesuai dengan aturan yang berlaku, ini semakin sulit,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ristadi mendapatkan informasi bahwa Sritex akan melakukan skema penyewaan yang semakin memperlambat proses lelang. “Sehingga kemudian nasib teman-teman di Sritex juga soal hak pesangonnya semakin tidak jelas,” imbuhnya.

  • Rusia dan China Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di Bulan, Rampung 2036

    Rusia dan China Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di Bulan, Rampung 2036

    Bisnis.com, JAKARTA — Rusia dan China akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bulan, yang akan menjadi sumber energi utama bagi Stasiun Penelitian Bulan Internasional (International Lunar Research Station/ILRS). Proyek ambisius ini ditargetkan rampung pada tahun 2036, sebagaimana tertuang dalam memorandum kerja sama kedua negara.

    Reaktor nuklir ini akan digunakan untuk memasok energi ke ILRS, stasiun penelitian yang dipimpin bersama oleh China dan Rusia. 

    Direktur Jenderal Badan Antariksa Rusia Roscosmos Yury Borisov mengatakan pembangunan reaktor kemungkinan besar akan dilakukan secara otonom tanpa kehadiran manusia langsung di lokasi. “Langkah-langkah teknologinya hampir siap,” kata Borisov dilansir dari Livescience, Rabu (4/6/2025).

    Roscosmos menyatakan bahwa stasiun ini akan digunakan untuk riset luar angkasa mendasar serta pengujian teknologi operasi jangka panjang tanpa awak, dengan prospek kehadiran manusia di Bulan di masa mendatang.

    ILRS telah menarik minat 17 negara untuk bergabung, termasuk Mesir, Pakistan, Venezuela, Thailand, dan Afrika Selatan. Fondasi stasiun ini akan dimulai lewat misi Chang’e-8 milik China pada tahun 2028, yang juga akan menjadi misi pendaratan astronot China pertama di permukaan Bulan.

    Rencana pembangunan ILRS pertama kali diumumkan pada Juni 2021. China dan Rusia akan mengirimkan modul-modul robotik menggunakan lima peluncuran roket super berat antara 2030 hingga 2035. Setelah infrastruktur dasar terbentuk, China akan melanjutkan ekspansi dengan menghubungkan ILRS ke stasiun luar angkasa yang mengorbit Bulan, serta dua node di ekuator dan sisi jauh Bulan.

    Kepala perancang proyek eksplorasi dalam China Wu Yanhua mengungkapkan model ILRS yang diperluas ini akan menjadi fondasi pendaratan manusia di Mars dan ditargetkan selesai pada 2050. 

    “Stasiun ini akan didukung oleh generator tenaga surya, radioisotop, dan nuklir, serta dilengkapi jaringan komunikasi permukaan Bulan dan Bumi, kendaraan penjelajah, hingga rover berawak,” kata Wu.

    Persaingan Global Eksplorasi Bulan

    Kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya ambisi China dalam program luar angkasa.

    Sejak pendaratan Chang’e-3 pada 2013, China telah menorehkan sejumlah prestasi, mulai dari menempatkan rover di Bulan dan Mars, mengambil sampel dari dua sisi Bulan, hingga memetakan permukaan satelit alami Bumi tersebut.

    Di sisi lain, Amerika Serikat melalui program Artemis juga tengah berlomba membangun kehadiran di Bulan. Namun, program Artemis III yang akan mengirim astronot NASA ke Bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, kini mengalami sejumlah penundaan dan diperkirakan baru akan diluncurkan pada 2027.

    Sementara itu, masa depan stasiun luar angkasa Bulan milik NASA, Gateway, juga tak pasti. Proposal anggaran 2026 yang diajukan pemerintahan Trump mengusulkan pembatalan proyek Gateway, meski pembangunan modul-modul stasiun telah berjalan signifikan.

    Dengan dimulainya pembangunan pembangkit listrik nuklir di Bulan, Rusia dan China menandai babak baru dalam eksplorasi luar angkasa. Proyek ILRS bukan hanya menjadi simbol kemitraan strategis kedua negara, tetapi juga membuka peluang kolaborasi global untuk riset dan pengembangan teknologi antariksa masa depan.