Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Trump Bakal PHK Sepertiga Pegawai NASA Tahun Depan, Anggaran Dipangkas 24%

    Trump Bakal PHK Sepertiga Pegawai NASA Tahun Depan, Anggaran Dipangkas 24%

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump berencana memangkas anggaran National Aeronautics and Space Administration (NASA) secara drastis pada tahun fiskal 2026. 

    Pemerintahan Trump disebut akan melakukan pemangkasan anggaran sebesar 24% dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap hampir sepertiga karyawan NASA. Rencana tersebut terungkap dalam dokumen anggaran rinci yang dirilis Gedung Putih pada 30 Mei lalu.

    Melansir laman Live Science pada Kamis (5/6/2025) dalam anggaran tersebut, NASA hanya akan menerima dana sebesar US$18,8 miliar pada 2026, turun dari US$24,8 miliar pada tahun sebelumnya. 

    Ini merupakan pemotongan anggaran satu tahun terbesar dalam sejarah NASA. Menurut The Planetary Society, dana tersebut merupakan level terendah NASA sejak tahun 1961 jika disesuaikan dengan inflasi.

    Pemotongan paling besar menyasar program sains NASA, yang akan turun hampir 47% menjadi US$3,9 miliar. Akibatnya, sejumlah misi penting akan dibatalkan, termasuk Mars Sample Return. 

    Ini merupakan proyek ambisius untuk membawa pulang sampel Mars yang telah dikumpulkan rover Perseverance. Misi lainnya yang terancam dihentikan adalah New Horizons yang merupakan penjelajah sistem tata surya luar yang pernah melintasi Pluto, Juno (pengorbit Jupiter), Mars Odyssey, MAVEN, dan kerja sama NASA dalam proyek Rosalind Franklin milik Badan Antariksa Eropa.

    “Secara keseluruhan, anggaran ini bertujuan membatalkan 41 proyek sains atau sepertiga dari keseluruhan portofolio sains NASA. Proyek-proyek ini unik dan akan membutuhkan miliaran dolar untuk diganti,” tulis The Planetary Society dalam pernyataannya. 

    Meski demikian , Teleskop Luar Angkasa Nancy Grace Roman yang sangat dinanti tidak masuk dalam daftar pemangkasan, walau hanya mendapat alokasi US$156,6 juta yang mana kurang dari setengah dari yang direncanakan NASA sebelumnya.

    Anggaran ini juga mengusulkan pemangkasan jumlah tenaga kerja NASA dari 17.391 menjadi 11.853 orang atau ada penurunan sekitar 32%. 

    Selain itu, Kantor Keterlibatan STEM NASA akan dihapus dengan alasan bahwa NASA akan tetap mampu menginspirasi generasi masa depan lewat misi-misinya.  

    Menurut The Planetary Society, kebijakan ini merupakan ancaman besar yang bisa “mematikan” salah satu aktivitas NASA yang paling penting, paling berhasil, dan paling banyak mendapat dukungan publik, yaitu program sainsnya.

    “Penghancuran sumber daya NASA secara radikal dan cepat akan mengurangi produktivitas, mengancam hilangnya pengetahuan institusional, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi industri nasional,” tulis The Planetary Society. 

    Selain pemangkasan program sains, anggaran tersebut juga mengonfirmasi pembatalan proyek stasiun luar angkasa Gateway yang akan mengorbit Bulan, serta penghentian roket Space Launch System (SLS) dan kapsul Orion setelah misi Artemis 3 yakni pendaratan berawak ke Bulan yang ditargetkan pada 2027. 

    Sebagai gantinya, pemerintah akan mengandalkan kendaraan swasta melalui program baru bertajuk “Commercial Moon to Mars (M2M) Infrastructure and Transportation Program” dengan alokasi dana sebesar US$864 juta.

    Namun demikian, rencana ini masih berupa proposal dan belum memiliki kekuatan hukum hingga disetujui oleh Kongres. The Planetary Society menilai anggaran ini tidak akan disetujui karena kemungkinan besar akan langsung ditolak begitu sampai di Kongres.

    “Kami melihat anggaran ini sebagai sesuatu yang sudah mati saat tiba di Kongres,” ungkap The Planetary Society.

  • Jaksa Agung Burhanuddin Bantah Mundur, Kalau Diganti: Itu Hak Presiden

    Jaksa Agung Burhanuddin Bantah Mundur, Kalau Diganti: Itu Hak Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin membantah isu mengundurkan diri dari jabatan yang sudah diembannya selama lebih dari 5 tahn terakhir. 

    Dia menyatakan masih berkantor setiap hari. “Kapuspen sudah bilang, tidak ada saya mundur,” ujar Burhanuddin di Kejagung, Kamis (5/6/2025).

    Namun demikian, Burhanuddin menekankan bahwa kewenangan untuk mengganti atau penunjukan jabatan Jaksa Agung merupakan hak atau kewenangan Presiden.

    “Tapi, apapun itu hak prerogatifnya presiden, jadi, kalau saya mundur tidak ada,” pungkasnya.

    Sebelumnya, beredar narasi di media sosial bahwa JA Burhanuddin telah berpamitan di internal Kejagung pada pertengahan Mei 2025.

    Bahkan, dari narasi itu, Presiden Prabowo Subianto digadang-gadang telah mengantongi nama jaksa senior pengganti ST Burhanuddin.

    Namun, kala itu, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar langsung membantah rumor tersebut. Selain itu, JA juga disebut masih memberikan arahan kepada bawahannya.

    “Ya, beliau bekerja seperti biasa. Tadi pagi saya juga masih melakukan kerja-kerja kita dan beliau memberikan berbagai arahan, petunjuk. dan itu dilakukan setiap hari,” ujar Harli di Kejagung, Senin (19/5/2025).

  • Seskab Teddy Bantah Isu Kapolri Listyo Sigit Diganti

    Seskab Teddy Bantah Isu Kapolri Listyo Sigit Diganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan membantah isu pergantian Kapolri kembali mencuat setelah muncul spekulasi mengenai seorang perwira tinggi berinisial “R” yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menepis kabar tersebut dan memastikan tidak ada rencana pergantian dalam waktu dekat.

    Dia menyatakan bahwa sempat ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri pada Selasa (3/6/2025) dan hanyalah bagian dari agenda rutin laporan bulanan.

    “Kemarin [Selasa, 3 Juni] baru saja menghadap Pak Presiden, memberikan laporan bulanan seperti biasanya,” ujar Teddy kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (5/6/2025).

    Menepis spekulasi, Teddy juga mengungkapkan bahwa Jenderal Listyo Sigit pun dijadwalkan akan mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, hari ini Kamis (5/6), untuk meninjau panen jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

    “Kemudian, besok, Pak Kapolri juga akan ikut dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat, mau meninjau panen jagung,” pungkas Teddy. 

    Isu soal pergantian Kapolri sempat mencuat ke publik setelah beredar kabar bahwa seorang jenderal bintang tiga dengan inisial “R” tengah dipertimbangkan sebagai pengganti Jenderal Listyo. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi ataupun arahan resmi dari Presiden terkait hal tersebut.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis pagi, 5 Juni 2025, dalam rangka kunjungan kerja. Pesawat yang membawa Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.45 WIB.

    Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Kaskoopsud I Marsma TNI Prasetiya Halim, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.

    Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan Helikopter.

    Di Kabupaten Bengkayang, Prabowo akan melakukan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas pertanian dan pencapaian swasembada pangan.

    Tidak hanya itu, kunjungan ini juga menandai momentum penting bagi logistik pangan nasional, dengan peresmian groundbreaking pembangunan serentak 18 gudang Polri di 12 Polda, serta peresmian Gudang Dryer Jagung.

    Agenda lainnya adalah pelepasan ekspor perdana jagung ke Kuching, Malaysia, yang menunjukkan peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Barat adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Akun Judi Online yang Sempat Difollow Gibran Dilaporkan ke Komdigi

    Akun Judi Online yang Sempat Difollow Gibran Dilaporkan ke Komdigi

    Bisnis.com, Jakarta — Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) telah melaporkan akun Instagram judi online dengan nama akun @bang_jabrik.game ke Kementerian Komunikasi dan Digital untuk ditindaklanjuti

    Menurut keterangan resminya, akun media sosial judi online itu dilaporkan ke Komdigi karena memuat konten yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Indonesia.

    Kantor Sekretariat Wakil Presiden meminta agar Komdigi segera memblokir dan tutup akun media sosial yang sempat diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Instagram.

    “Akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat,” bunyi keterangan resmi Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (4/6).

    Pemilik akun judi online dengan nama akun @bang_jabrik.game itu diketahui sudah berganti nama sebanyak 7 kali sejak akun judi online itu dibuat pada November 2022 lalu.

    Sementara akun Instagram resmi Gibran Rakabuming Raka @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum diubah menjadi akun judi online.

    “Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten yang tidak sesuai seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas,” tulisnya.

    Menurutnya, fenomena perubahan identitas suatu akun media sosial belakangan ini bukanlah hal yang baru. Apalagi, menurut keterangan resmi Setwapres, banyak akun media sosial yang memiliki jutaan pengikut seringkali diperjual-belikan.

    “Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu,” tulis keterangan resmi itu.

  • Traveloka Ekspansi ke Jepang, Total Layani 8 Negara

    Traveloka Ekspansi ke Jepang, Total Layani 8 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Traveloka, startup online travel agent (OTA), memperluas bisnis operasionalnya dengan masuk ke pasar Jepang sebagai bagian dari strategi globalisasi perusahaan. 

    Langkah ini ditandai dengan peluncuran resmi yang digelar melalui acara media di Tokyo pada 28 Mei 2025.

    “Traveloka telah menyelenggarakan acara media di Tokyo pada 28 Mei 2025, sebagai bagian dari peluncuran resmi kami di Jepang,” ungkap Traveloka kepada Bisnis pada Rabu (4/6/2025). 

    Traveloka menyebut ekspansi ini melengkapi kehadiran perusahaan di beberapa pasar seperti Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Hal tersebut seiring dengan komitmen Traveloka untuk terus menghubungkan lebih banyak wisatawan dengan pengalaman perjalanan yang bermakna ke berbagai destinasi di dunia. 

    Dengan masuknya ke pasar Jepang, Traveloka menghadirkan berbagai layanan unggulan bagi pengguna lokal. Layanan tersebut mencakup pemesanan tiket pesawat, akomodasi, atraksi wisata, antar-jemput bandara, hingga penyewaan mobil.

    “Langkah strategis kami ke pasar Jepang memberikan akses kepada pengguna lokal ke beragam layanan Traveloka yang lengkap,” lanjut Traveloka.

    Untuk menjawab kebutuhan pasar Jepang, Traveloka menyebut aplikasi dan situs web perusahaan di Jepang juga telah sepenuhnya disesuaikan untuk memenuhi ekspektasi pengguna, dengan sistem antarmuka yang ramah pengguna serta layanan pendukung dalam bahasa Jepang. 

    Selain itu, Traveloka juga memperkenalkan berbagai kampanye promosi di Jepang sebagai bagian dari strategi menjangkau konsumen baru dan memperkuat posisi di pasar.

    “Inisiatif ini dirancang untuk menghadirkan penawaran menarik, guna menjadikan pengalaman perjalanan semakin mudah, nyaman, dan menyenangkan bagi para pengguna,” pungkas Traveloka.

  • Soal Sekolah Swasta Gratis: Pramono Siap Terapkan, Menkeu Berhitung, Mendikdasmen Koordinasi

    Soal Sekolah Swasta Gratis: Pramono Siap Terapkan, Menkeu Berhitung, Mendikdasmen Koordinasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan supaya pengelenggaran sekolah swasta gratis alias ditanggung oleh negara. Putusan inipun mendapat tanggapan yang beragam dari bahyak pihak.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, misalnya, sedang mempersiapkan diri menimbang Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kebijakan penerapan sekolah gratis. 

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, keputusan MK sesuai dengan usulan yang pernah disampaikan sebelum menjadi Gubernur Jakarta. Dia meyakini bahwa keputusan ini dapat diterapkan di Jakarta. 

    “Karena hal ini sama seperti yang saya sampaikan ketika pada waktu sebelum maju sebagai calon Gubernur. Kalau di Jakarta saya yakin persoalan ini teratasi dengan baik,” jelas Pramono dikutip, Kamis (5/6/2025). 

    Pramono menjelaskan bahwa program sekolah gratis untuk sekolah negeri di Jakarta sejauh ini telah berjalan dengan baik. 

    Pihaknya kini tengah mempersiapkan beberapa sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMK swasta sebagai proyek percontohan (pilot project). 

    Namun, menyusul putusan MK, Pemprov Jakarta berencana mempercepat realisasi program tersebut. “Tetapi dengan keputusan ini kami akan mempercepat untuk persiapan itu,” jelas Pramono. 

    Menkeu Mulai Berhitung 

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan gratis, terutama untuk jenjang dasar dan menengah.

    Sri Mulyani mengatakan akan ada pembahasan khusus antar kementerian untuk menelaah lebih lanjut dampak dari putusan tersebut terhadap kebijakan dan anggaran negara.

    “Nanti akan ada rapat tersendiri mengenai hal itu. Nanti saya bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Mensesneg akan mempelajari keputusan dari MK tersebut, dampaknya seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).

    Sebelumnya, dia mengamini bahwa pemerintah masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis 

    “Kita mempelajari keputusan tersebut, Pak Mendikdasmen juga sudah buat rapat, saya juga akan pelajari dulu ya,” ujar Sri Mulyani singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai dampak anggaran atau kebijakan yang akan diambil kementeriannya terkait putusan tersebut.

    Tanggapan Menteri Pendidikan

    Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta tertentu.

    Mu’ti menilai bahwa implementasi putusan itu masih memerlukan koordinasi lintas kementerian dan kajian anggaran yang mendalam. Meski begitu, dia menilai bahwa putusan itu tak menggratiskan semua lini pendidikan.

    “Yang kami pahami sebenarnya itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. Artinya swasta itu masih boleh memungut dengan syarat ketentuan tertentu,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, untuk bisa melaksanakan amanat MK tersebut secara menyeluruh, pemerintah perlu terlebih dahulu memahami secara utuh isi dan substansi putusan.

    “Terkait dengan pelaksanaannya tentu kami harus koordinasi dengan kementerian keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden,” ucapnya.

    Termasuk, kata Mu’ti dalam menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penerapan kebijakan mulai tahun anggaran 2025-2026, dia menyebut hal itu akan sulit dilakukan secara langsung karena memerlukan perubahan anggaran di tengah tahun.

    Apalagi, dia menilai bahwa perubahan semacam itu memerlukan persetujuan DPR dan pembicaraan intensif dengan Kementerian Keuangan.

    “Itu kan berarti harus perubahan anggaran tengah tahun kan, itu kan berarti harus ada pembicaraan dengan menkeu termasuk dengan DPR sehingga kami untuk sementara fokus dulu pada yang pertama bagaimana sesungguhnya substansi dari substansi dari keputusan MK itu,” tuturnya.

    Langkah kedua, lanjut Mu’ti, adalah memetakan apa yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam membantu pendidikan.

    Selanjutnya, setelah langkah pertama dan kedua selesai, Mu’ti menyebut bahwa kementeriannya baru dapat menyusun skema yang tepat agar bisa dilakukan untuk melaksanakan putusan MK ini.

    Kendati demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan pada prinsipnya terikat pada putusan MK tersebut.

    “Keputusan MK itu kan final and binding. Keputusannya paripurna dan mengikat. Karena itu tentu saja dalam pelaksanaannya, semua kita terikat pada putusan MK itu,” ujar Mu’ti.

    Namun, dia menegaskan kembali bahwa pelaksanaan teknis kebijakan tersebut tetap membutuhkan koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Presiden, serta persetujuan DPR, khususnya dalam hal penyusunan dan revisi anggaran.

    “Tentu saja dalam pelaksanaannya semua kita terikat putusan MK itu tapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian  terkait terutama Kemenkeu dan yang penting lagi adalah bapak Presiden dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” imbuhnya.

    Saat ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, Abdul Mu’ti menyatakan belum bisa memberikan estimasi.

    Dia juga menambahkan bahwa proses pelaksanaan akan melibatkan beberapa tahap, baik di tingkat kementerian maupun pembahasan di DPR.

    “Belum tahu, itu kan lintas kementerian. Belum tahu,” kata Mu’ti singkat.

  • Komdigi dan BSSN Siap Alihkan Pengujian Perangkat dari Luar Negeri ke Dalam Negeri

    Komdigi dan BSSN Siap Alihkan Pengujian Perangkat dari Luar Negeri ke Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya mengalihfungsikan pengujian perangkat telekomunikasi dari luar negeri ke laboratorium dalam negeri.

    Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyederhanakan proses akreditasi dan penetapan Balai Uji Dalam Negeri (BUDN) untuk alat dan perangkat telekomunikasi. 

    Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara komdigi dengan BSN di Indonesia Digital Test House (IDTH), Depok, Jawa Barat pada Rabu (5/6/2025).

    “Kerja sama ini adalah langkah nyata. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan nasional yang utama dan juga dari internasional terhadap hasil uji kita,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/6/2025).

    Meutya mengatakan, kerja sama ini akan semakin memperkuat komitmen Indonesia dalam menyederhanakan tahapan kerja sama penguatan mutu pengujian.

    Lebih lanjut, Meutya menuturkan bahwa IDTH yang diresmikan pada Mei 2024 itu telah menjadi pusat pengujian dengan fasilitas lengkap dan sumber daya manusia unggul. 

    Fasilitas ini siap mendukung percepatan akreditasi laboratorium dan penetapan BUDN.

    Menurutnya, IDTH harus berkembang menjadi center of excellence yang bukan hanya relevan di dalam negeri, tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

    “Setiap hasil uji harus dapat diuji ulang, dapat dipercaya, dan dapat diakui lintas negara,” tegasnya.

    Komdigi mencatat, IDTH dalam tiga tahun terakhir sukses membukukan pendapatan lebih dari Rp32 miliar dari layanan pengujian. Kendati begitu, Meutya menilai nominal tersebut masih sangat kecil dibanding potensi pasar global.

    Sebagai pembanding, Jerman meraih lebih dari Rp59 triliun per tahun dari layanan serupa, dan Korea Selatan mematok target lebih dari Rp11 triliun.

    Menurutnya dengan kesiapan yang ada saat ini, dalam satu tahun berjalan Meutya menilai Indonesia harus sudah mampu menggeser pengujian perangkat telekomunikasi dari luar negeri ke laboratorium dalam negeri.

    “Kalau sekarang sebagian besar perangkat yang masuk ke Indonesia masih diuji di luar negeri, maka dengan kesiapan kita semua hari ini, saya rasa dalam satu tahun berjalan ini harus sudah mampu untuk menggeser pengujian ke dalam negeri untuk hampir semua perangkat,” tuturnya.

  • Kecerdasan Buatan (AI) Bongkar Rahasia Asal Usul Guratan Gelap Misterius di Mars

    Kecerdasan Buatan (AI) Bongkar Rahasia Asal Usul Guratan Gelap Misterius di Mars

    Bisnis.com, JAKARTA  — Teknologi kecerdasan buatan (AI) mengungkapkan fakta baru dari guratan gelap misterius yang mengalir di permukaan Planet Mars. 

    Awalnya, selama puluhan tahun peneliti mengira guratan gelap misterius yang mengalir di permukaan Mars diduga terbentuk akibat aliran air kuno. Namun, AI mengungkap guratan tersebut kemungkinan besar terbentuk akibat pergerakan debu dan angin, bukan air.

    Penemuan ini dipublikasikan pada 19 Mei di jurnal Nature Communications dan berpotensi mengubah arah eksplorasi Mars, terutama dalam pencarian jejak kehidupan purba di planet merah tersebut.

    Guratan yang pertama kali diamati oleh misi Viking NASA pada 1976 ini tampak seperti garis-garis gelap yang membentang di lereng tebing dan dinding kawah Mars. Selama ini, ilmuwan menduga guratan tersebut terbentuk akibat aliran air yang mengikis permukaan Mars yang kini kering.

    Namun, tim peneliti yang dipimpin oleh Adomas Valantinas, ilmuwan planet di Brown University, menggunakan algoritma AI yang dilatih khusus untuk menganalisis pola guratan tersebut. 

    AI tersebut kemudian memindai 86.000 citra satelit dan memetakan 500.000 fitur guratan di seluruh Mars.

    “Keunggulan pendekatan big data seperti ini adalah kita bisa menyingkirkan beberapa hipotesis hanya dari pengamatan orbit, sebelum mengirim wahana ke lokasi,” ujar Valantinas dilansir dari Livescience, Kamis (5/6/2025). 

    Dengan memanfaatkan peta global guratan, para ilmuwan membandingkannya dengan data suhu, kecepatan angin, tingkat kelembapan, aktivitas longsor batuan, dan faktor lainnya. 

    Hasilnya, guratan lebih sering muncul di area dengan kecepatan angin dan endapan debu yang tinggi, mengindikasikan bahwa guratan terbentuk dari lapisan debu halus yang menggelincir di lereng curam.

    “Setelah kami memiliki peta global ini, kami bisa mencari korelasi dengan berbagai faktor lingkungan untuk memahami kondisi terbentuknya fitur ini,” jelas salah satu peneliti, Bickel.

    Selama ini, guratan yang dikenal sebagai recurring slope lineae (RSL) selalu menarik minat ilmuwan karena muncul secara musiman saat suhu Mars menghangat. Jika guratan ini terbentuk oleh air, maka area tersebut akan menjadi target utama pencarian kehidupan di Mars.

    Namun, temuan baru ini menyarankan agar eksplorasi lebih selektif dalam memilih lokasi pencarian air dan kehidupan di Mars, sehingga dapat membedakan antara petunjuk yang benar dan “red herring” alias petunjuk palsu.

    Penelitian ini menjadi langkah penting dalam memahami Mars secara lebih akurat, sekaligus menegaskan peran AI dalam mengungkap misteri planet tetangga kita.

  • Data Center JK6 DCII dengan Kapasitas 36 MW Resmi Beroperasi

    Data Center JK6 DCII dengan Kapasitas 36 MW Resmi Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA—  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meresmikan pusat data berstandar global JK6 milik PT DCI Indonesia Tbk. (DCII), pada Selasa (3/6/2025) di DCI H1 Campus, Cibitung, Bekasi. 

    Dengan kapasitas 36 megawatt, fasilitas ini diklaim sebagai salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara dan akan menjadi infrastruktur penting bagi penguatan ekonomi digital Indonesia. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menyebut kehadiran JK6 bukan hanya tonggak infrastruktur teknologi, tetapi juga aset strategis yang akan menopang pengelolaan data lintas sektor secara aman dan efisien.

    “Ini menjadi bukti bahwa anak-anak bangsa mampu merancang dan membangun pusat data berstandar global serta mendorong lahirnya kompetensi nasional,” kata Meutya.

    Menurutnya, pusat data seperti JK6 akan menjadi tulang punggung transformasi digital nasional, termasuk dalam mendukung pelayanan publik, industri strategis, kecerdasan buatan (AI), serta layanan digital berbasis data.

    Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur pusat data merupakan bagian integral dari strategi transformasi digital nasional, yang mencakup empat pilar utama: penguatan infrastruktur dan spektrum, pengembangan talenta digital, penyediaan perangkat dan aplikasi, serta kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.

    Mengutip laporan GSMA 2024, digitalisasi di sektor energi, pertanian, perikanan, dan kehutanan diproyeksikan menyumbang nilai tambah hingga Rp1.271 triliun pada 2029. Dalam konteks tersebut, pusat data memiliki peran penting sebagai simpul penghubung yang menjamin efisiensi dan keamanan proses digitalisasi lintas sektor.

    “Setiap pemanfaatan teknologi membutuhkan kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang terstruktur, aman, dan efisien. Di sinilah pusat data seperti JK6 memainkan peran strategis,” tambah Meutya.

    Lebih jauh, Meutya mengaitkan pentingnya infrastruktur digital dengan sejarah kejayaan Nusantara. Ia mencontohkan peran Sriwijaya sebagai pusat ilmu dan Majapahit dalam pengembangan teknologi produksi yang kini diwujudkan dalam bentuk penguasaan pusat data modern.

    “Kendali atas ilmu pengetahuan dan proses hilirisasi produksi selalu menjadi fondasi kemajuan bangsa. Kini, pusat data menjadi simbol peradaban digital yang menempatkan data sebagai sumber nilai tambah baru,” kata Meutya.

    Data dari KPMG menunjukkan bahwa konsumsi energi pusat data global meningkat dari 79 gigawatt pada 2023 menjadi 90 gigawatt pada 2025, dan diperkirakan mencapai 180 gigawatt pada 2030. Dalam dua tahun terakhir, kapasitas pusat data di Indonesia tercatat tumbuh sebesar 66%.

    “Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia termasuk negara dengan potensi tertinggi di dunia. Pertumbuhan kapasitas pusat data kita sebesar 66% adalah sinyal kuat bahwa pasar digital Indonesia berkembang pesat dan menjadi magnet global,” pungkas Meutya.

  • Kejati NTT Ungkap 3 BUMN Karya di Pusaran Kasus Proyek Rumah

    Kejati NTT Ungkap 3 BUMN Karya di Pusaran Kasus Proyek Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan ada tiga BUMN Karya yang terlibat dalam proses pembangunan rumah eks pejuang Timor Timur di NTT.

    Aspidsus Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar mengatakan tiga BUMN Karya itu terlibat dalam proyek pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor Timur.

    Tiga BUMN Karya yang terlibat dalam pembangunan ini adalah PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero).

    “Perumahan 2.100 itu terbagi dalam 3 kontrak. Ada 3 BUMN yang melaksanakan kegiatan itu, ada Abipraya, ada Nindya Karya, sama satunya kalau tidak salah Adhi Karya,” ujarnya di Kejagung, Rabu (4/6/2025) malam.

    Dia menambahkan, proyek pembangunan itu telah dipersoalkan lantaran terdapat sejumlah rumah yang dinyatakan tidak layak atau rusak. Adapun, proyek itu menelan APBN sekitar Rp400 miliar.

    Berdasarkan data dari laporan irjen perumahan, setidaknya terdapat 54 unit rumah yang rusak dalam proyek pembangunan tersebut.

    “Kalau yang diinformasikan kemarin oleh irjen, kerusakan ada 54 rumah yang ambrol. Dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa pembangunan rumah itu masih dalam tahap pemeliharaan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ridwan menegaskan bahwa saat ini perkara tersebut masih proses penyelidikan. Artinya, hingga saat ini pihak korps Adhyaksa masih mendalami soal unsur pidana dalam perkara tersebut.

    “Kami masih berkoordinasi dengan ahli, belum diperiksa saja. Jadi rencananya, dalam waktu dekat nanti ahli ke lokasi, menjustifikasi kemudian baru kita bisa simpulkan,” pungkasnya.