Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Komdigi Takedown Akun Judi Online yang Sempat Diikuti Gibran

    Komdigi Takedown Akun Judi Online yang Sempat Diikuti Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah menindaklanjuti akun media sosial bermuatan judi online yang sempat diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Instagram.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan akun dengan nama pengguna @bang_jabrik.game tersebut sudah di-takedown.

    “Yang akun judol sudah ditakedown,” kata Alexander di Kantor Komdigi pada Kamis (5/6/2025). 

    Dia menegaskan, kementeriannya akan terus menindaklanjuti setiap laporan maupun hasil patroli siber internal terhadap konten-konten judi online.

    “Begitu juga saat mesin kami lakukan crawling dan ketemu pasti akan ditindaklanjuti,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melaporkan akun Instagram tersebut ke Komdigi karena memuat konten yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya, Setwapres menyebut bahwa permintaan pemblokiran dilakukan untuk mencegah akun itu terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat.

    “Akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat,” tulis keterangan resmi Setwapres, Rabu (4/6).

    Diketahui, akun @bang_jabrik.game telah mengalami perubahan nama sebanyak tujuh kali sejak pertama kali dibuat pada November 2022. Akun ini awalnya bukan akun judi online, namun kemudian bertransformasi menjadi akun dengan konten bermuatan negatif.

    Fenomena seperti ini, menurut Setwapres, bukan hal yang baru. Banyak akun media sosial dengan jumlah pengikut besar sering kali diperjualbelikan atau bahkan diretas untuk tujuan tertentu, termasuk menyebarkan konten judi online.

    “Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu,” tulis keterangan itu.

  • Awal Juni PDN Belum Beroperasi, Komdigi Sebut Masih Penilaian oleh BSSN

    Awal Juni PDN Belum Beroperasi, Komdigi Sebut Masih Penilaian oleh BSSN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap alasan di balik mundurnya jadwal operasional Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang yang sebelumnya ditargetkan beroperasi pada Juni 2025. 

    Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, mengungkap penundaan terjadi karena masih adanya perbaikan yang harus dilakukan menyusul hasil assessment keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” kata Arief dalam acara Ngopi Bareng Media di Ruang Press Room Baru, Gedung Utama Komdigi di Jakarta pada Kamis (5/6/2025). 

    Arief menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi salah satu fokus utama sebelum PDN Cikarang benar-benar diluncurkan. 

    Dia menyebut proses assessment oleh BSSN menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, sehingga peluncuran PDN sedikit mundur dari rencana awal. 

    Dia memastikan operasional PDN akan dijalankan dalam kondisi yang benar-benar siap dan matang, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. 

    Saat ditanya mengenai kepastian jadwal operasionalisasi di bulan Juni, Arief menjawab singkat, “Nanti kami pastikan kembali, kami tanyakan.”

    Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa proses pengawasan terhadap PDN dilakukan secara ketat oleh Inspektorat Jenderal, mulai dari tahap pengadaan hingga pengecekan fisik mesin dan sistem. 

    Dia juga menambahkan bahwa pihaknya memastikan mesin-mesin yang akan dipasang di PDN telah sesuai spesifikasi sebelum diimpor ke Indonesia.

    Lebih jauh, Arief menyebut proses pengecekan saat serah terima pekerjaan (PHO) juga melibatkan tim dari Itjen dan manajemen. 

    “Bagaimana SOP – SOP yang ditanggung ya, antara untuk menjalankan proses data center ya, itu kami sudah mengindikasi yang selalu dan sepertinya teman-teman di manajemen juga sudah mulai pembangun pertama kita SOP,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa PDN Cikarang telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan saat ini tengah menjalani assessment keamanan dan operasional oleh BSSN. 

    Dia menargetkan uji coba operasional dapat dimulai Juni 2025.

  • Apakah Game The Witcher 4 akan Segera Dirilis ?

    Apakah Game The Witcher 4 akan Segera Dirilis ?

    Bisnis.com, JAKARTA — CD Projekt Red kembali menggemparkan dunia gaming, setelah menampilkan demo game baru mereka The Witcher 4 di ajang State of Unreal 2025. 

    Dilansir dari videogameschronicle pada (5/6/2025), CD Projekt Red mengkonfirmasi bahwa demo tersebut bukanlah gameplay dari game The Witcher 4, melainkan sebuah demo teknologi yang berlatar di dalam dunia The Witcher 4. Meskipun begitu, publik tetap takjub karena tampilan yang sangat realistis, meskipun demo tersebut dimainkan di PlayStation 5 standar.

    Demo tersebut menampilkan ciri, protagonis utama di game The Witcher 4, sedang menjelajahi kota Kovir. Kovir akan menjadi salah satu latar untuk game berikutnya, di mana ciri juga berinteraksi dengan NPC (Non-Playable Character). 

    Demo ini menunjukan  kekuatan Unreal Engine 5, yang mampu merender game dengan kompleks tetapi tetap hemat daya. Teknologi ini juga  bisa membangun latar yang jauh lebih kompleks untuk dieksplorasi pemain. 

    Michał Nowakowski, Wakil CEO CD Projekt Red mengatakan unreal Engine yang berjalan pada 60 FPS di PlayStation 5 ini, adalah sebuah pencapaian yang signifikan dan bukti dari kerja sama yang luar biasa antara tim-timnya.

    “Namun, kami masih jauh dari selesai. Saya tidak sabar untuk melihat lebih banyak kemajuan dan teknologi yang menginspirasi dari kemitraan ini seiring dengan berlanjutnya pengembangan The Witcher 4 di Unreal Engine 5,“ ucapnya. 

    “Kita akan membuat game ini menjadi game ‘Witcher’ open-world yang paling imersif dan ambisius yang pernah ada,” lanjutnya. 

    Dilansir dari pcgamesn, Nielubowicz, selaku CFO CD Projekt Red mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini belum ada tanggal resmi kapan The Witcher 4 rilis. 

    “Yang dapat kami sampaikan, game tersebut (The Witcher 4) tidak akan diluncurkan dalam jangka waktu target pertama program insentif, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.” (Muhamad Ichsan Febrian)

  • Ini Tantangan Industri Kripto di Indonesia

    Ini Tantangan Industri Kripto di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri aset kripto menyoroti berbagai tantangan yang tengah dihadapi ekosistem kripto Indonesia.

    CEO Triv Gabriel Rey mengatakan tantangan saat ini adanya pajak yang tinggi membuat biaya exchange lokal lebih mahal daripada exchange global sehingga menyulitkan untuk berkompetisi. Padahal, biaya transaksi menjadi salah satu pertimbangan utama bagi para investor dan trader, terutama yang aktif melakukan perdagangan jangka pendek.

    Dia berharap adanya perhatian lebih dari regulator terhadap daya saing industri kripto nasional termasuk kemungkinan insentif dari sisi kebijakan maupun penyesuaian biaya transaksi. Selain itu, perlu adanya kebijakan perpajakan untuk aset kripto. Pasalnya, transaksi aset kripto dikenakan pajak final yang lebih tinggi dibandingkan pasar modal.

    “Harapannya tentu pemerintah melakukan kajian atas peraturan ini sehingga masyarakat juga mendapatkan biaya transaksi yang lebih murah pada exchange lokal,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/6/2025). 

    Saat ini jumlah investor indo juga semakin naik berdasarkan data Otoritas Jasa Keungan hingga 10 hanya dalam waktu 1 bulan dengan total sekitar hampir 15 juta. 

    “Saat ini demografis pengguna crypto majoritas masih ada di pulau jawa, menurut saya orang daerah masih belum melek akan crypto. sehingga dibutuhkan pelatihan bagi orang-orang daerah,” katanya. 

    Adapun kondisi kripto masih dalam sentimen bullish. Hal ini karena berbagai berita seperti rencana The FED potong suku bunga pada bulan Oktober nanti.

    “Lalu Trump mulai mau berdiskusi dengan China dan menunda tarif ini berdampak pada kripto,” ucapnya. 

  • Eks Dirjen Binapenta dan PPK Kemnaker jadi Tersangka Kasus Pemerasan TKA

    Eks Dirjen Binapenta dan PPK Kemnaker jadi Tersangka Kasus Pemerasan TKA

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan orang tersangka dari internal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

    Dari delapan tersangka itu, dua di antaranya mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, yakni Suhartono (2020-2023) dan Haryanto (2024-2025).

    “Per tanggal 19 Mei 2025 KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsu yang saya sebutkan di atas,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

    Secara terperinci, delapan orang tersangka yang dimaksud adalah:

    1. SH (Suhartono), Dirjen Binapenta dan PKK 2020-2023;

    2. HY (Haryanto), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025;

    3. WP (Wisnu Pramono), selaku Direktur PPTKA 2017-2019;

    4. DA (Devi Angraeni), selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025;

    5. GTW (Gatot Widiartono), selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat 

    Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA 2021-2025; 

    6. PCW (Putri Citra Wahyoe), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024;

    7. JMS (Jamal Shodiqin), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024; serta 

    8. ALF (Alfa Eshad), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024.

    Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia. 

    Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK. 

    Sampai dengan saat ini, terang Budi, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

    “Bahwa penelususan aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” terang Budi.

    Adapun selain dijerat dengan pasal pemerasan, para tersangka turut dijerat dengan pasal gratifikasi yang tertera pada Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

  • Prabowo Puji TNI-Polri Dukung Ketahanan Pangan: Kami Bukan Tentara Bayaran!

    Prabowo Puji TNI-Polri Dukung Ketahanan Pangan: Kami Bukan Tentara Bayaran!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus kepada jajaran TNI dan Polri atas kontribusi aktif mereka dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih Indonesia sejauh ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan dedikasi semua pihak. , 

    “Keberhasilan itu bukan keberhasilan yang jatuh dari langit. Itu diraih dengan keringat, pikiran, tenaga, keberanian, dan inisiatif. Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya,” ujar Prabowo saat menghadiri Panen Raya Jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).  

    Menurut Prabowo, Polri harus menjadi institusi yang dekat dengan rakyat, sebagaimana semangat yang dulu melekat pada TNI sebagai tentara rakyat. Dia menolak pandangan sempit tentang profesionalisme yang hanya diukur dari gaji dan imbalan. 

    “Kami bukan tentara bayaran. Ada yang selalu ngomong tentara harus profesional. Profesional arti dalam cakap dalam tugasnya. Tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia. Bukan tentara pejuang, polisi juga harus demikian dan saya terima kasih Kapolri nangkap,” tegasnya. 

    Presiden menyoroti inisiatif Polri yang mulai aktif terlibat dalam program kedaulatan pangan sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan nasional.

    Dia menekankan bahwa swasembada pangan adalah fondasi bagi keamanan dan kemerdekaan bangsa.

    “Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus saya tidak aakan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” katanya.

    Prabowo juga mendorong agar swasembada tidak hanya dicapai secara nasional, tetapi juga di setiap provinsi dan pulau. Ia menyebut struktur geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi alasan penting untuk desentralisasi ketahanan pangan.

    “Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri,” ujarnya.

    Presiden juga menyampaikan rasa syukur karena dikelilingi oleh para pemimpin dan tokoh yang ia sebut sebagai patriotik termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri yang dengan sigap menerjemahkan visi dan strategi nasional ke dalam aksi nyata.

    “Saya memberi arah, strategi, dan tujuan, tapi saya butuh mereka yang bisa mengimplementasikan strategi dan arah besar itu. Saya merasa beruntung dipilih rakyat dan dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang berjiwa pejuang,” pungkas Prabowo.

  • Dasco Ngaku Diutus Prabowo untuk Temui Megawati, Sinyal PDIP Masuk Kabinet?

    Dasco Ngaku Diutus Prabowo untuk Temui Megawati, Sinyal PDIP Masuk Kabinet?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah diutus oleh Presiden Prabowo Subianto saat menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dasco mengatakan, Prabowo telah menitipkan pesan dalam pertemuan itu. Hanya saja, dirinya enggan membeberkan pesan Prabowo ke Megawati tersebut.

    ‘Ya kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan. Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo demikian,” ujarnya di kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Dalam pertemuan itu, dia menambahkan bahwa Megawati telah memberikan petuah atau wejangan untuk pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.

    Secara khusus, pimpinan partai berlogo banteng itu memberikan wejangan soal nilai-nilai Pancasila dan proklamasi kemerdekaan RI.

    “Masih kembali ke nilai-nilai hari lahir Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, kira-kira itu yang dibicarakan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Wakil Ketua DPR RI ini menekankan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan terkait dengan kans PDIP masuk ke jajaran Kabinet Merah-Putih Prabowo.

    “Bahwa kami perlu sampaikan bahwa dalam silaturahmi itu belum ada pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut dan kami tidak bahas pembahasan soal itu demikian,” pungkasnya.

  • Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini digitalisasi sistem pembayaran telah menyelamatkan ekonomi Indonesia, terutama pada saat krisis pandemi Covid-19.

    Perry menjelaskan akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari dari upaya yang dilakukan Bank Indonesia (BI) melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025.

    Secara khusus, sambungnya, digitalisasi penyaluran program-program bantuan sosial telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

    “Kita ingat pada waktu itu, seluruh penyaluran bantuan sosial yang semula cash [tunai], telah kita lakukan secara elektronifikasi dan digital sehingga sampai kepada masyarakat dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis,” jelas Perry dalam sambutan acara Hackathon 2025 secara daring, Kamis (5/6/2025).

    Pascapandemi, dia mengungkapkan kini partisipasi dan penerimaan digital semakin meluas. Sektor usaha dan masyarakat terdorong pengembangan model bisnis maupun berbagai layanan-layanan baru berbasis digital.

    Perry mencontohkan sejak diluncurkan pada 2019, kini QR Indonesian Standard (QRIS) sudah digunakan lebih dari 56 juta orang dan 38 juta merchant. Menurutnya, QRIS sebagian besar dipakai oleh pelaku usaha UMKM.

    Bahkan, sambung Perry, QRIS juga sedang terinterkoneksi dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, warga Indonesia yang berlibur ke tiga negara tetangga itu bisa melakukan pembayaran secara lebih praktis—begitu juga sebaliknya.

    “Dan Insya Allah 17 Agustus nanti kita bisa gunakan QRIS itu di Jepang dan kita juga akan launching uji coba QRIS interkoneksinya dengan Tiongkok dan dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia,” katanya.

    Dalam BPSI 2019—2025, Perry mengungkap BI turut mengembangkan BI-Fast untuk transfer antarbank yang murah, cepat, dan 24 jam, Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk penyamaan layanan pembayaran antar pelaku, elektronifikasi program sosial dan kartu kredit Indonesia untuk memperlancar transaksi keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah, dan reformasi regulasi yang memperkuat industri pembayaran nasional.

    “Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Apalagi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital,” katanya.

    Oleh sebab itu, BI kembali meluncurkan BSPI 2025—2030 yang fokus ke lima inisiatif. Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, postal, dan data.

    Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional. Ketiga, inovasi dengan market conduct dan perlindungan konsumen. Keempat, perluasan kerja sama internasional. Kelima, pengembangan rupiah digital.

  • Terungkap! Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Anak Usaha Antam

    Terungkap! Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Anak Usaha Antam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap identitas perusahaan yang melakukan praktik penambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Belakangan diketahui, operasi penambangan itu dilaksanakan oleh PT Gag Nikel.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa PT Gag Nikel sendiri merupakan entitas usaha milik perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam.

    “PT Gag Nikel ini yang punya adalah Antam Badan Usaha Milik Negara,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil mengungkap, PT Gag Nikel telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2017 dan telah melakukan operasi penambangan sejak 2018.

    Meski izin usaha PT Gag Nikel itu terbit jauh sebelum masa kepemimpinannya di Kementerian ESDM, Bahlil mengaku perusahaan tersebut telah memenuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “PT Gag ini dulu sebenarnya itu adalah kontrak karya. Kemudian Kontrak karya ini yang megang siapa? Oleh asing. Kemudian pergi, diambil alih oleh negara lalu negara menyerahkan kepada PT Antam,” jelas Bahlil.

    Usai ramai menjadi sorotan lantaran dikhawatirkan bakal merusak ekosistem di Raja Ampat, Bahlil menegaskan telah membekukan sementara IUP PT Gag Nikel per hari ini, Kami (5/6/2025). 

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    Pada saat yang sama, Bahlil juga menyoroti sebetulnya terdapat 5 perusahaan yang telah mengantongi IUP untuk melakukan penambangan nikel di sekitar wilayah yang sama. Akan tetapi, keempat perusahaan lainnya hingga saat ini masih belum melakukan operasi.

    Dengan demikian, izin usaha yang dibekukan barulah milik PT Gag Nikel yang memang tercatat telah melaksanakan operasi tambang sejak periode 2018.

    “IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel,” pungkasnya. 

  • Prabowo Soroti Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Begini Responsnya

    Prabowo Soroti Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Begini Responsnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku telah melaporkan temuan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil menyebut Prabowo memberikan perhatian khusus mengenai kasus ini. Dia juga bilang bahwa telah melaporkan perkembangan terbaru usai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel dibekukan.

    “Saya sebagai pembantu Presiden sudah barang tentu setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan kementerian ya, itu cukup lah saya sama Bapak Presiden yang tahu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, kamis (5/6/2025).

    Bahlil tak merinci apa arahan yang disampaikan Prabowo usai dirinya melakukan laporan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bakal memprioritaskan segala hal yang terbaik untuk Indonesia.

    “Beliau [respons Presiden Prabowo] untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus ya,” tegasnya.

    Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.  

    Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.  

    Menanggapi hal itu, Bahlil menyebut pihaknya telah melayangkan surat yang menyatakan bahwa IUP PT GAG Nikel dihentikan sementara. Dengan demikian, proses penambangan di wilayah Raja Ampat itu resmi dihentikan sementara mulai hari ini.

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek nah apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” tandasnya.

    Asal tahu saja, PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu disebut telah mengantongi IUP produksi pada 2017.