Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kejagung Periksa 5 Korporasi Singapura Terkait Kasus Pertamina

    Kejagung Periksa 5 Korporasi Singapura Terkait Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima korporasi di Singapura dalam perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan pemeriksaan itu telah dilakukan usai berkoordinasi dengan pihak otoritas Singapura.

    “Total ada 5 korporasi yang diperiksa,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).

    Namun demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait lima korporasi yang diperiksa tersebut. Namun demikian, total ada tiga korporasi yang bersedia diperiksa di Singapura.

    “Dan ada dua korporasi yang menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan secara online,” katanya. 

    Adapun hal ini merupakan tindak lanjut dari keberangkatan penyidik ke Singapura dalam memeriksa 22 pihak untuk dimintai keterangannya. Rencananya, pemeriksaan itu akan selesai dalam tiga hari atau 2 Juni hingga 4 Juni 2025.

    Namun, karena waktu pemeriksaan belum mencukupi, maka penyidik pada Jampidsus Kejagung RI bakal memperpanjang rencana pemeriksaan tersebut.

    “Kemungkinan masih akan diperpanjang karena kita masih menunggu apakah masih ada pihak-pihak lain yang bersedia memberikan keterangan secara sukarela sesuai dengan panggilan kita,” katanya. 

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Bank Indonesia Siap Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital Lewat BIDIC

    Bank Indonesia Siap Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital Lewat BIDIC

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia akan mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center alias BIDIC. BIDIC ditargetkan menjadi pusat pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan pihaknya akan mengembangkan BIDIC dengan fungsi sebagai market intelligence (pengumpulan dan analisis data digital untuk strategi pasar), innovation experimentation (uji coba solusi atau produk digital baru), dan in-depth sandboxing (lingkungan uji coba inovasi digital dengan pengawasan digital).

    “Ini bersama-sama melalui BIDIC ini, kita terus mengakselerasi inovasi yang aman, yang cepat, yang handal, dan juga bermanfaat bagi ekonomi dan keuangan inklusif ke depan,” ujarnya, dalam sambutan acara Hackathon 2025 secara daring, Kamis (5/6/2025).

    Oleh sebab itu, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Hackathon 2025 sebagai cikal bakal BIDIC nantinya. Dia berharap Hackathon 2025 bisa menjadi ajang mencari ide hingga solusi yang dapat diuji dan direplikasi untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia ke depan.

    Perry mencontohkan berbagai area yang perlu menjadi perhatian seperti formulasi kebijakan, layanan perbankan, sistem pembayaran, mitigasi resiko, penipuan, hingga rating atau pemeringkatan.

    “Kita terus gelorakan ke depan untuk kontribusi nyata melalui inovasi dan solusi berbagai teknologi sebagai basis untuk mendigitalkan Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan,” katanya.

    Dia pun mendorong agar para inovator, developer, akademisi, profesional untuk mengambil bagian untuk menjawab tantangan besar pengembangan ekonomi digital ke depan melalui Hackathon 2025.

    Lebih lanjut, Perry menjelaskan akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari dari peran BI melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025.

    Secara khusus, digitalisasi penyaluran program-program bantuan sosial telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

    “Kita ingat pada waktu itu, seluruh penyaluran bantuan sosial yang semula cash [tunai], telah kita lakukan secara elektronifikasi dan digital sehingga sampai kepada masyarakat dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis,” ucapnya. 

    Pascapandemi, partisipasi dan penerimaan digital semakin meluas. Sektor usaha dan masyarakat terdorong pengembangan model bisnis maupun berbagai layanan-layanan baru berbasis digital.

    Perry mencontohkan sejak diluncurkan pada 2019, kini QR Indonesian Standard (QRIS) sudah digunakan lebih dari 56 juta orang dan 38 juta merchant. Menurutnya, QRIS sebagian besar dipakai oleh pelaku usaha UMKM.

    Bahkan, QRIS juga sedang terinterkoneksi dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, warga Indonesia yang berlibur ke tiga negara tetangga itu bisa melakukan pembayaran secara lebih praktis begitu juga sebaliknya.

    “Insya Allah 17 Agustus nanti kita bisa gunakan QRIS itu di Jepang dan kita juga akan launching uji coba QRIS interkoneksinya dengan Tiongkok dan dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia,” tuturnya. 

    Dalam BPSI 2019—2025, BI turut mengembangkan BI-Fast untuk transfer antarbank yang murah, cepat, dan 24 jam, Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk penyamaan layanan pembayaran antar pelaku, elektronifikasi program sosial dan kartu kredit Indonesia untuk memperlancar transaksi keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah, dan reformasi regulasi yang memperkuat industri pembayaran nasional.

    “Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Apalagi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital,” katanya.

    Oleh sebab itu, BI kembali meluncurkan BSPI 2025—2030 yang fokus ke lima inisiatif. Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, postal, dan data. Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional. Ketiga, inovasi dengan market conduct dan perlindungan konsumen. Keempat, perluasan kerjasama internasional. Kelima, pengembangan rupiah digital.

  • 33 Ruas Tol Diskon Tarif 20% Mulai Besok, Catat Daftarnya!

    33 Ruas Tol Diskon Tarif 20% Mulai Besok, Catat Daftarnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bakal berlaku mulai besok, Jumat (6/6/2025) di sebanyak 33 ruas tol yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemberian diskon tarif tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah yang mengeluarkan sejumlah paket ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kuartal II/2025.

    “Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat menjadi stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien selama periode libur panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/6/2025).

    Adapun diskon tarif tol ini akan diberlakukan selama total 10 hari, yaitu pada libur Hari Raya Idul Adha tanggal 6-9 Juni 2025 (4 hari), awal masa liburan sekolah tanggal 27-29 Juni 2025 (3 hari), dan akhir masa liburan sekolah tanggal 11–13 Juli 2025 (3 hari).

    Kesembilan grup atau holding Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% selama periode Idul Adha dan libur sekolah. Di mana, ke-9 BUJT itu mengelola sebanyak 33 ruas jalan tol.

    Adapun pengelola tol yang telah menyampaikan kesanggupannya memberikan potongan tarif antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Hutama Karya (Persero), PT Astra Infra Toll Road, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), PT Waskita Toll Road, PT Hutama Marga Waskita, PT JTD Jaya Pratama, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Rafflesia Investasi Indonesia.  

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian menjelaskan diskon tersebut merupakan inisiatif sukarela yang diberikan masing-masing BUJT sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

    “Tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran pengguna jalan tol selama masa perayaan Idul Adha dan libur sekolah sehingga masyarakat dapat lebih leluasa melakukan perjalanan, berlibur, maupun bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, sekaligus turut mendorong pergerakan ekonomi daerah,” tuturnya. 

    Secara terperinci, berikut daftar 33 ruas tol yang menetapkan potongan tarif 20% selama periode Juni hingga Juli 2025.

    1. Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit

    2. Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu

    3. Tol Cimanggis–Cibitung

    4. Tol Depok–Antasari

    5. Enam ruas Tol Dalam Kota Jakarta (Kelapa Gading–Pulogebang)

    6. Tol Jakarta–Cikampek

    7. Tol Jakarta–Cikampek II Elevated (MBZ)

    8.Tol Cikampek–Palimanan

    9. Tol Palimanan–Kanci

    10. Tol Kanci–Pejagan

    11. Tol Pejagan–Pemalang

    12. Tol Pemalang–Batang

    13. Tol Batang–Semarang

    14. Tol Semarang ABC

    15. Tol Pasuruan–Probolinggo

    16. Tol Soreang–Pasirkoja

    17. Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu)

    18. Tol Krian–Legundi–Bunder

    19. Tol Simpang Susun Waru–Bandara Juanda

    20. Tol Surabaya–Gempol

    21. Tol Gempol–Pandaan

    22. Tol Pandaan–Malang

    23. Tol Bakauheni–Terbanggi Besar

    24. Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung

    25. Tol Kayuagung–Palembang

    26. Tol Indralaya–Prabumulih

    27. Tol Pekanbaru–Dumai

    28. Tol Medan–Binjai

    29. Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa

    30. Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi

    31. Tol Indrapura–Kisaran

    32. Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat

    33. Tol Sigli–Banda Aceh.

  • Kejagung: Ada 5 Vendor di Pusaran Kasus Pengadaan Laptop Kemendikbudristek

    Kejagung: Ada 5 Vendor di Pusaran Kasus Pengadaan Laptop Kemendikbudristek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap ada sekitar lima vendor dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum bisa menjelaskan terkait dengan identitas dari kelima vendor tersebut.

    “Daftarnya ada lima [vendor]. Nanti kita pastikan,” ujarnya di Kejagung, Kamis (5/6/2025).

    Dia menekankan bahwa pihaknya masih belum mengetahui apakah kelima vendor itu berkaitan dengan penyelenggara atau tidak.

    Namun demikian, hal-hal yang berkaitan dengan kelima vendor ini baru akan didalami dalam proses penyidikan khusus atau lanjutan.

    “Vendor itu ada, tapi itu yang saya jadikan biarkan dulu itu menjadi bagian dari penyidikan. Kenapa? Supaya penyidik ini fokus. Karena ini kan masih penyidikan umum,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbud Ristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

  • Kasus Pemerasan TKA, KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah

    Kasus Pemerasan TKA, KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua mantan Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan pemerasan Rencana Pengurusan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

    Dua orang mantan menteri itu yakni Hanif Dhakiri, yang menjabat Menaker 2014-2019, serta Ida Fauziyah, yang menjabat selama 2019-2024. Keduanya kini merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengakui, kedua mantan menteri itu bakal dimintai klarifikasi lantaran adanya dugaan penerimaan gratifikasi secara berjenjang dari staf hingga pimpinan tertinggi kementerian. Para tersangka yang ditetapkan mulai dari staf hingga selevel direktur jenderal (dirjen).

    Untuk diketahui, KPK menjerat sebanyak delapan orang tersangka dari internal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kemnaker, dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

    “Tadi sudah saya sampaikan juga ya berjenjang dari Menteri HD sampai IF pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau terhadap praktik yang ada di bawahnya, karena secara manajerial, beliau-beliau adalah pengawasnya,” terang Budi pada konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

    Budi memastikan penyidik akan meminta klarifikasi apabila aliran uang hasil korupsi itu mencapai level paling atas Kemnaker. Penegak hukum juga akan mengklarifikasi semua bukti temuan saat penggeledahan.

    Dia mengatakan pimpinan tertinggi kementerian bakal diklarifikasi guna mengusut apabila praktik pemerasan maupun penerimaan gratifikasi itu berdasarkan sepengetahuan mereka atau tidak.

    “Apakah praktik ini sepengetahuan atau seijin atau apa, perlu kami klarifikasi. Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan sehingga nanti apa yang kita lakukan ke depan upaya pencegahan juga in line dari atasnya sampai bawah satu perintah bahwa itu menteri bersih, Insyallah bawahnya bersih,” ujarnya. 

    Menurut Budi, penegak hukum turut menjerat para tersangka dengan pasal gratifikasi guna menjaga-jaga apabila bukti yang diperoleh tidak cukup untuk dugaan pemerasan. Pengenaan pasal gratifikasi juga diharapkan bisa menyasar ke pimpinan tertinggi kementerian apabila bukti terkait berhasil ditemukan. 

    “Sehingga nanti kalau bisa sampai ke level paling tinggi di kementerian tersebut bisa mencakup unsur-unsur pasal yang dikenakan,” papar Budi.

    Adapun 8 orang tersangka yang dimaksud adalah:

    1. SH (Suhartono), Dirjen Binapenta dan PKK 2020-2023;

    2. HY (Haryanto), selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025;

    3. WP (Wisnu Pramono), selaku Direktur PPTKA 2017-2019;

    4. DA (Devi Angraeni), selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025;

    5. GTW (Gatot Widiartono), selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024, serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA 2021-2025; 

    6. PCW (Putri Citra Wahyoe), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024;

    7. JMS (Jamal Shodiqin), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024; serta 

    8. ALF (Alfa Eshad), selaku Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024.

    Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia. 

    Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK. 

    Sampai dengan saat ini, terang Budi, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

    “Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” terang Budi.

  • Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji pemanfaatan satelit Geostasioner Satria-2 dan satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas internet di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    Adapun untuk saat ini, pemerintah masih mengandalkan Satelit Satria-1. 

    Diketahui, dalam menyalurkan internet di daerah 3T, salah satu teknologi yang digunakan oleh Komdigi adalah Satelit Satria-1, yang memiliki kapasitas 150 Gbps. Satelit multifungsi ini menyebarkan internet ke lebih dari 30.000 titik dengan kecepatan 4-10 Mbps. 

    Mengingat teknologi satelit memiliki kapasitas yang terbatas,  yang berarti makin banyak penggunanya maka kecepatan yang diberikan makin lambat, perlu tambahan kapasitas agar layanan yang diberikan pemerintah tetap optimal. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan tetap optimal, Komdigi membuka opsi untuk membangun Satelit Satria-2 atau menggunakan satelit LEO, baik Starlink maupun Kuiper milik Amazon. 

    “Kemungkinan potensi untuk Satria-2 itu dalam kajian-kajian ini terus kita kaji. Karena kalau dahulu kita mengandalkan satu saja, kalau sekarang kan ada yang LEO seperti Starlink, Kuiper dan lain-lain,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

    Sekadar informasi, Satria-2 merupakan bagian dari rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024. Satria-2 memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari Satria-1 yaitu 300 Gbps. Tujuan menghadirkan satelit ini adalah untuk memberikan internet yang lebih mumpuni di daerah rural.  

    Pada Februari 2022, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Asean dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins.  

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing. 

    Sementara itu satelit LEO yang telah matang dan memberikan layanan internet ke Indonesia adalah satelit Starlink milik Elon Musk. Ribuan Satelit Starlink telah mengitari bumi, sementara itu proyek Satelit Kuiper Amazon, baru puluhan unit yang mengorbit. 

    Meutya mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menggunakan salah satu dari solusi di atas atau memanfaatkan keduanya secara bersamaan untuk saling melengkapi. 

    “Kami memitigasi keperluan di depan ada kemungkinan kita kombinasi antara satelit Satria-2 yang di daerah, mana nanti yang pake LEO dan sebagainya,” kata Meutya. 

  • Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mendapat perhatian dari sejumlah negara.

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki menyebut pelaku usaha negaranya terus memantau perkembangan seputar Danantara. Dia menuturkan, hingga saat ini Jepang masih mencermati seperti apa implementasi nyata dari Danantara ke depannya.

    “Menurut saya masih terlalu dini untuk menilai dampak Danantara. Pada saat yang sama, saya sampaikan bahwa perusahaan dan pemerintah Jepang, mengikuti kabar terkait Danantara dengan sangat hati-hati dan penuh minat,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Kamis (5/6/2025).

    Dia menuturkan, pihak Jepang mencermati sejumlah perkembangan secara spesifik. Masaki menuturkan, salah satu hal tersebut adalah kaitan antara Danantara dengan Sovereign Wealth Fund eksisting pendahulu Danantara, yaitu Indonesia Investment Authority (INA).

    Masaki menuturkan, Jepang telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan INA dalam beberapa kesepakatan. Dia berharap, Pemerintah Indonesia ke depannya dapat menjelaskan hubungan antara Danantara dengan INA.

    “Kami sangat mengenal INA, karena sudah punya pengalaman bekerja sama. Jadi, kami bertanya-tanya apa hubungan antara INA dan Danantara, misalnya. Kemudian juga seperti apa tata kelolanya,” jelas Masaki.

    Aspek-aspek lain yang dicermati Jepang secara khusus adalah skema Investasi Danantara, kriteris-kriteria proyek atau sektor yang diminati Danantara, hingga kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara ke depannya.

    Kehadiran Danantara juga diperhatikan oleh pihak Inggris. Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia Amanda McLoughlin menyebutkan pihaknya memiliki minat untuk bekerja sama dengan Danantara. 

    Meski demikian, McLoughlin mengatakan hingga saat ini belum ada rencana konkret dari Inggris untuk melakukan kemitraan dengan Danantara.

    “Saat ini kami masih menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Itu (Danantara) adalah sesuatu yang benar-benar membuat kami bersemangat dan tertarik. Jadi, nantikan saja,” ujar McLoughlin saat ditemui dalam sebuah acara Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, China telah menjadi salah satu negara yang resmi bekerja sama dengan Danantara. Danantara Indonesia dan China Investment Corporation (CIC) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang investasi bersama di berbagai sektor di Indonesia, kawasan Asean, hingga China.  

    Penandatanganan MoU tersebut menandai langkah penting dalam memperdalam kerja sama investasi antara Indonesia-China, serta membangun platform jangka panjang untuk pembangunan ekonomi. 

    Dalam MoU tersebut, BPI Danantara dan CIC menetapkan kerangka kerja bagi potensi investasi bersama. Tujuannya, memberikan dampak pembangunan yang terukur serta hasil investasi yang optimal dengan penyesuaian risiko yang tepat. 

    Salah satu pilar utama dari kesepakatan tersebut adalah penjajakan bersama terhadap platform investasi China-Asean. Platform tersebut diinisiasi sebagai sebuah dana investasi yang diusulkan untuk beroperasi dengan mandat luas di berbagai sektor—manufaktur industri, barang konsumsi, kesehatan, dan teknologi—di mana kedua negara memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan. 

    Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, menekankan potensi transformatif dari kolaborasi tersebut. 

    “Kami percaya bahwa kemitraan ini lebih dari sekadar keselarasan finansial. Ini adalah komitmen bersama untuk membentuk ulang lanskap ekonomi kawasan kita,” tuturnya.

  • Pengelola Tol Cipali Berikan Diskon Tarif Tol 20% Selama Libur Panjang Idul Adha

    Pengelola Tol Cipali Berikan Diskon Tarif Tol 20% Selama Libur Panjang Idul Adha

    Bisnis.com, CIREBON — Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan (Astra Tol Cipali) memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi seluruh golongan kendaraan selama libur panjang Hari Raya Idul Adha.

    Corporate Communications & Sustainability Management Department Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo mengatakan program ini berlaku bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan penuh dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Gerbang Tol Kalikangkung (Semarang), maupun arah sebaliknya.

    Diskon ini akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pada Jumat, 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB dan berakhir pada Minggu, 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB. 

    “Diskon tarif tol ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pengguna jalan sekaligus upaya dalam mengatur lalu lintas agar lebih merata dan tidak menumpuk pada waktu-waktu tertentu,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).

    Penerapan diskon tarif ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan lebih fleksibel, sehingga dapat mengurangi potensi kepadatan di puncak arus libur panjang Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada Sabtu, 7 Juni 2025.

    Selain itu, Astra Tol Cipali juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara selama periode libur Idul Adha. Pengguna jalan diminta untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, menjaga kecepatan berkendara, serta memastikan kondisi fisik pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima.

    “Keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama kami. Maka dari itu, kami juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk peningkatan layanan lalu lintas, kesiapsiagaan petugas di lapangan, dan kerja sama dengan pihak kepolisian serta dinas perhubungan,” kata Ardam.

    Sebagai bagian dari inisiatif layanan Lebaran 2025, Astra Tol Cipali juga menyediakan fasilitas tambahan seperti rest area yang siap menampung lonjakan pengunjung, posko siaga 24 jam, dan layanan kesehatan darurat.

    Pihak Astra Tol Cipali juga terus melakukan monitoring kondisi jalan dan rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Koordinasi intensif dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Kementerian PUPR dilakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran operasional jalan tol selama masa liburan.

    Astra Tol Cipali juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga protokol keselamatan, terutama di rest area, serta tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk.

    “Selamat menyambut Idul Adha 1446 H. Mari jadikan perjalanan mudik kita aman, nyaman, dan penuh makna,” pungkas Ardam.

  • Mengapa Kejagung Tak Kunjung Periksa Riza Chalid di Kasus Pertamina?

    Mengapa Kejagung Tak Kunjung Periksa Riza Chalid di Kasus Pertamina?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih melakukan monitoring terhadap keberadaan pengusaha minyak pengusaha, Mohammad Riza Chalid atau Riza Chalid.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan giat pemantauan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    “Karena keberadaannya [Riza Chalid[ masih sedang terus dimonitor,” ujarnya di Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Harli menambahka, tidak diketahuinya posisi dari ayah salah satu tersangka kasus Pertamina, Kerry Andrianto Riza, itu membuatnya belum dilakukan pemeriksaan hingga saat ini.

    “Belum [Riza Chalid belum diperiksa],” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, nama Riza Chalid sempat menjadi sorotan publik usai kantor maupun kediamannya itu telah dilakukan penggeledahan.

    Perinciannya, penyidik korps Adhyaksa telah menggeledah dua rumah milik Riza Chalid di Jakarta Selatan dan kantornya di lantai 20 Plaza Asia.

    Dalam penggeledah itu, penyidik telah menyita uang tunai, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Prabowo: Ratusan Tahun Indonesia Diadu Domba Lewat LSM Asing

    Prabowo: Ratusan Tahun Indonesia Diadu Domba Lewat LSM Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa selama ratusan tahun, Indonesia telah menjadi sasaran adu domba lewat lembaga-lembaga yang dikendalikan dari luar negeri.

    “Mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Tapi kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujarnya dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II dan Pelepasan Ekspor Jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    Prabowo menegaskan pentingnya sinergi nasional dalam membangun kemandirian dan kekuatan bangsa.

    Prabowo mengungkapkan bahwa keberhasilan menuju swasembada pangan merupakan buah dari kolaborasi berbagai elemen bangsa. 

    Menurutnya, kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya membangun sinergi antara TNI, Polri, akademisi, teknokrat, pemerintah daerah, pengusaha, hingga para ulama. 

    “Saudara-saudara, kelebihan Indonesia adalah sinergi itu. TNI, Polri, akademisi, teknokrat, kampus, pemerintahan daerah, pengusaha, ulama. Ini adalah sesuatu yang unik dan ini sesuatu yang selalu diganggu bangsa-bangsa lain,” ujarnya.

     Tak hanya itu, dia menilai ada kekuatan asing yang tidak senang melihat Indonesia bersatu, karena hal itu berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat makmur dan berdaulat.

    “Kekuatan-kekuatan asing lain kadang-kadang gak suka lihat sinergi ini, ya karena kita akan muncul sebagai sesuatu negara yang sangat makmur,” lanjut Prabowo.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan para pemimpin dan seluruh unsur bangsa untuk tetap waspada terhadap segala bentuk upaya adu domba, termasuk yang dilakukan melalui jalur lembaga dan organisasi.

    “Tidak ada yang bisa bendung. Selalu kita lengah, tiap kita muncul, dikerjain. Sekarang kita tidak mau diadu domba. Waspada. Suku sama suku, agama, mereka yang coba-coba mengadu domba rakyat kita. Kita tidak bodoh,” pungkas Prabowo.