Author: Bisnis.com

  • Waktu di Mars Tak Sama dengan Bumi, Ini Penjelasan Ilmiahnya

    Waktu di Mars Tak Sama dengan Bumi, Ini Penjelasan Ilmiahnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Waktu yang selama ini dianggap berjalan sama di mana pun ternyata tidak sepenuhnya benar menurut sains, dan seiring rencana manusia menjelajah serta menetap di luar Bumi, perbedaan laju waktu di planet lain menjadi isu penting yang tidak bisa diabaikan.

    Dalam jurnal astronomi, penelitian fisikawan dari National Institute of Standards and Technology (NIST) di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa jam di Mars berdetak rata-rata sekitar 477 mikrodetik lebih cepat per hari dibandingkan jam di Bumi. Meski tampak sangat kecil, selisih ini bisa berdampak besar ketika waktu di Bumi, Bulan, dan Mars harus disinkronkan dengan presisi tinggi untuk komunikasi dan navigasi antariksa.

    Perbedaan tersebut dijelaskan melalui teori relativitas umum Albert Einstein yang menyatakan bahwa waktu dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi. Di wilayah dengan gravitasi kuat, waktu berjalan lebih lambat, sedangkan di wilayah dengan gravitasi lebih lemah, waktu bergerak lebih cepat.

    Selain gravitasi, kecepatan suatu benda saat mengorbit planet atau bintang juga ikut memengaruhi laju waktu.

    Contoh penerapan prinsip ini sudah digunakan dalam kehidupan modern, salah satunya pada satelit GPS. Jam atom pada satelit GPS berdetak sekitar 38 mikrodetik lebih cepat per hari dibandingkan jam di permukaan Bumi karena berada di medan gravitasi yang lebih lemah dan mengalami efek percepatan.

    Disisi lain, menurut ilmuwan NIST Neil Ashby dan Bijunath Patla kemudian merancang sistem pencatatan waktu yang sangat presisi untuk Mars. Sebelumnya, mereka juga menghitung bahwa waktu di Bulan berjalan sekitar 56 mikrodetik lebih cepat per hari dibandingkan Bumi, temuan yang kini menjadi dasar pengembangan standar waktu Bulan setara Coordinated Universal Time (UTC).

    “Masalah tiga benda saja sudah sangat rumit. Sekarang kita berurusan dengan empat: Matahari, Bumi, Bulan, dan Mars,” Tulis Bijunath Patla, Fisikawan NIST.

    Namun, Mars menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan Bulan. Interaksi gravitasi yang saling memengaruhi ini membuat perhitungan waktu di Mars menjadi jauh lebih sulit.

    Mars memiliki massa sekitar sepersepuluh dari Bumi, sehingga gravitasi permukaannya diperkirakan sekitar lima kali lebih lemah. Selain itu, Mars berada lebih jauh dari Matahari, yakni sekitar 1,5 satuan astronomi, dan memiliki orbit yang lebih lonjong, sehingga gaya gravitasi yang diterimanya berubah-ubah sepanjang tahun.

    Kombinasi faktor tersebut menyebabkan laju waktu di Mars tidak selalu konstan. Meski rata-rata jam di Mars berdetak 477 mikrodetik lebih cepat dari Bumi, selisih ini bisa berubah hingga sekitar 226–266 mikrodetik per hari sepanjang satu tahun Mars yang berlangsung 687 hari Bumi.

    Perbedaan waktu sekecil ini memiliki dampak besar dalam misi antariksa. Cheryl Gramling dari NASA menjelaskan bahwa selisih 56 mikrodetik saja cukup membuat kesalahan posisi sejauh ratusan lapangan sepak bola bagi objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya, jika efek relativitas tidak diperhitungkan.

    Karena itu, pembangunan sistem waktu yang akurat dan tersinkronisasi menjadi kunci bagi masa depan eksplorasi antariksa.

    “Jika kita ingin menerjemahkan infrastruktur komunikasi Bumi ke Mars, maka jam-jam harus disinkronkan dengan sangat akurat.” tegasnya.

    Penelitian ini pun menjadi langkah penting menuju terwujudnya kehidupan dan aktivitas manusia di berbagai penjuru Tata Surya. (Angel Rinella)

  • Pasca Bencana Sumatra, Telkomsel Buka Posko Layanan Pelanggan

    Pasca Bencana Sumatra, Telkomsel Buka Posko Layanan Pelanggan

    Bisnis.com, PEKANBARU– Memasuki fase pemulihan pascabencana di Kota Padang, Telkomsel Area Sumatra terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat terdampak melalui penyaluran bantuan serta pengoperasian Posko Layanan Telkomsel untuk memastikan kebutuhan komunikasi tetap terpenuhi.

    Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono mengatakan di Posko Siaga aparatur setempat di dua wilayah terdampak, pihaknya menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

    “Melalui penyaluran bantuan CSR dan kehadiran Posko Layanan Telkomsel, kami memastikan konektivitas tetap terjaga agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi, berkoordinasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik,” ujarnya Selasa (23/12/2025).

    Dia menyebutkan lokasi penyaluran bantuan yakni di Desa Batubusuk, Kecamatan Pauh, dengan estimasi 752 kepala keluarga terdampak, serta Desa Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, dengan estimasi sekitar 200 kepala keluarga terdampak.

    Menurutnya memasuki fase pascabencana ini, pihaknya memfokuskan dukungan pada pemulihan aktivitas masyarakat. Selain bantuan, perusahaan juga menghadirkan Posko Layanan Telkomsel sebagai bagian dari upaya pemulihan. 

    Berbagai layanan disediakan bagi masyarakat, antara lain aktivasi paket internet dan paket telepon gratis, perpanjangan masa aktif tanpa biaya, akses WiFi gratis, serta fasilitas pengisian daya atau charger station di area posko.

    Melalui rangkaian inisiatif tersebut, Telkomsel berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pemulihan pascabencana di Kota Padang sekaligus memperkuat peran konektivitas sebagai fondasi penting bagi kebangkitan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat.

  • Bantah Terima Pribadi, Kubu Nadiem Sebut Aliran Dana Rp809 Miliar untuk Kepentingan Gojek

    Bantah Terima Pribadi, Kubu Nadiem Sebut Aliran Dana Rp809 Miliar untuk Kepentingan Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa hukum eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah kliennya menerima aliran dana secara pribadi pada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

    Kuasa Hukum Nadiem, Tabrani Abby mengatakan uang Rp809 miliar diterima kliennya pada surat dakwaan terdakwa kasus Chromebook justru diterima oleh Go-Jek dalam kaitannya dengan aksi korporasi.

    Dia juga menegaskan bahwa aksi korporasi tersebut tidak berkaitan dengan kliennya baik secara kebijakan maupun proses pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Jadi soal tanggapan terima uang itu ya kita tidak benar ya. Kalau angka Rp809 [miliar] itu sebenarnya bukan ke Pak Nadiem uangnya, tapi ke PT Gojek,” ujar Abby di PN Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

    Dengan demikian, kata Abby, Nadiem Makarim tidak pernah menerima atau menikmati aliran dana terkait proyek pengadaan Chromebook secara pribadi.

    “Jadi tidak benar itu dia nerima secara pribadi,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir mengemukakan bahwa investasi Google untuk Go-Jek tidak ada kaitannya dengan proyek pengadaan Chromebook.

    Dia menjelaskan, perusahaan multinasional seperti Google tidak mungkin bekerja sama maupun terlibat untuk mendapatkan proyek Chromebook.

    “Dan investasinya juga bukan investasi yang besar dibandingkan dengan investasi-investasi Google di negara-negara lain. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ini skema bisnis biasa investasi Google ke Gojek tersebut,” tutur Ari.

  • Tiket KA Jarak Jauh Hampir Ludes, Terjual 82,8% Jelang Nataru 2025/2026

    Tiket KA Jarak Jauh Hampir Ludes, Terjual 82,8% Jelang Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 hampir habis menjelang Nataru 2025/2026. 

    KAI melaporkan, tiket KA jarak jauh telah terjual sebanyak 2.285.293 tiket, atau 82,8% dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk, per Selasa (23/12/2025) pukul 08.00 WIB. 

    “KAI mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini serta melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI agar memperoleh pilihan jadwal, rute, dan layanan yang sesuai selama periode Natal dan Tahun Baru,” tulis KAI dalam keterangan resmi, Selasa (23/12/2025). 

    Sementara itu, penjualan tiket kereta api lokal mencapai 330.609 tiket, setara 44,4 persen dari total 745.056 tempat duduk.

    Dengan demikian secara total, penjualan tiket pada periode tersebut telah mencapai 2.615.902 tiket dari total sekitar 3.506.104 tempat duduk yang KAI sediakan, guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk perjalanan wisata, silaturahmi keluarga, serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

    Pada masa Nataru ini, KAI juga memberikan diskon tarif sebesar 30% yang berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan total 1.509.080 tempat duduk yang disiapkan dalam program tersebut. 

    Hingga 23 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB tiket kereta ekonomi komersial dengan tarif diskon telah terjual sebanyak 923.705 tiket atau 61,56%.

    Melihat data harian jumlah pengguna KA jarak jauh, sejak masa angkutan Nataru mulai pada 18 Desember 2025, tercatat terjadi kenaikan setiap harinya. 

    Puncaknya pada Senin (22/12/2025), yang mencatatkan 227.087 penumpang. Jauh lebih tinggi dari 18 Desember yang hanya 157.301 penumpang. 

    Adapun dalam menghadapi Nataru 2025/2026 yang juga dalam musim hujan, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin memastikan titik-titik lokasi rawan banjir telah diantisipasi. 

    Bobby menyampaikan, pihaknya telah melakukan mitigasi terhadap titik rawan, termasuk di wilayah DAOP 4 Semarang. Utamanya, di km 2 atau sekitaran Kaligawe, yang menjadi tempat langganan banjir karena hujan maupun rob.  

    Pada titik tersebut, KAI telah meninggikan rel hingga 30 cm agar air tak merendam rel dan kereta tetap dapat melaju. Mengingat, BMKG telah mengimbau adanya curah hujan tinggi selama masa liburan akhir tahun.  

    “Relnya yang biasa setiap tahun terendam banjir, itu kita sudah naikkan 30 cm. Tidak akan banjir lagi [rel] Kaligawe insyaallah,” ujarnya kepada wartawan di Stasiun Gambir, dikutip pada Jumat (19/12/2025).  

    Berikut data harian jumlah pelanggan KA JJ dan Lokal:

    * 18 Desember 2025: 157.301 pelanggan (data tetap)

    * 19 Desember 2025: 202.369 pelanggan (data tetap)

    * 20 Desember 2025: 209.925 pelanggan (data tetap)

    * 21 Desember 2025: 223.654 pelanggan (data tetap)

    * 22 Desember 2025: 227.087 pelanggan (data tetap)

    * 23 Desember 2025: 192.091 pelanggan (data dinamis)

    * 24 Desember 2025: 186.330 pelanggan (data dinamis)

    * 25 Desember 2025: 165.051 pelanggan (data dinamis)

    * 26 Desember 2025: 139.227 pelanggan (data dinamis)

    * 27 Desember 2025: 135.087  pelanggan (data dinamis)

    * 28 Desember 2025: 160.817 pelanggan (data dinamis)

    * 29 Desember 2025: 114.624 pelanggan (data dinamis)

    * 30 Desember 2025: 100.239 pelanggan (data dinamis)

    * 31 Desember 2025: 82.280 pelanggan (data dinamis)

    * 1 Januari 2026: 80.873 pelanggan (data dinamis)

    * 2 Januari 2026: 74.297 pelanggan (data dinamis)

    * 3 Januari 2026: 78.675 pelanggan (data dinamis)

    * 4 Januari 2026: 85.975 pelanggan (data dinamis). 

  • Pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota Dikebut, Cek Progresnya

    Pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota Dikebut, Cek Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah mengakselerasi pembangunan MRT Fase 2A yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota.

    Presiden Direktur PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan, MRT Fase 2A membentang sepanjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

    “Secara keseluruhan, progres yang sudah kami lakukan sekarang itu mencapai 55%, dan untuk Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas akan kami selesaikan di tahun 2026,” ujar Tuhiyat di acara Transit-Oriented Development Forum di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Adapun, proyek MRT Jakarta Fase 2A terbagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama Bundaran HI–Harmoni ditargetkan rampung pada 2027, sedangkan segmen kedua Harmoni–Kota ditargetkan selesai pada 2029. 

    Pembangunan MRT Fase 2A tersebut menelan biaya sekitar Rp25,3 triliun yang bersumber dari pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

    Sementara itu, proyek MRT Jakarta Fase 2B yang direncanakan melanjutkan jalur dari Kota hingga Depo Ancol Barat masih berada dalam tahap studi kelayakan (feasibility study).

    Perlu diketahui, Proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase ini merupakan kelanjutan koridor utara–selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019, menghubungkan Lebak Bulus dengan Bundaran HI.

    Dengan beroperasinya MRT fase 2, total panjang jalur utara–selatan MRT Jakarta akan mencapai sekitar 27,8 kilometer. Adapun waktu tempuh perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota diperkirakan sekitar 45 menit.

    Tuhiyat mengatakan, jumlah penumpang MRT fase 1 terus mengalami kenaikan dari sekitar 70.000 penumpang per hari pada 2019, hingga mencapai 126.000 per hari pada 2025.

    “Kami akan coba upayakan untuk mendorong terus ridership [angka keterangkutan] mencapai 137.000 sampai 140.000 penumpang per hari pada tahun 2026,” pungkasnya.

  • Chat Kasus Bupati Bekasi Dihapus, KPK Cari Pihak Pemberi Perintah Perintangan

    Chat Kasus Bupati Bekasi Dihapus, KPK Cari Pihak Pemberi Perintah Perintangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pihak-pihak yang diduga menghapus isi percakapan yang berkaitan dengan kasus dugaan suap kepada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

    Hal itu terungkap ketika tim penyidik KPK melakukan penggeledahan dan menyita 5 barang bukti elektronik di Kompleks Perkantoran Kabupaten Bekasi pada Senin (22/12/2025).

    “Sedangkan dalam BBE [barang bukti elektronik] yang disita, di antaranya handphone, penyidik menemukan beberapa percakapannya sudah dihapus. KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi tersebut,” jelas Budi kepada jurnalis, Selasa (23/12/2025).

    Budi menjelaskan selain menyita barang bukti elektronik, tim penyidik juga menyita 49 dokumen pengadaan proyek tahun 2025-2026 yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

    “Dokumen yang diamankan di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan tahun 2026,” katanya.

    Sampai saat ini tim penyidik lembaga antirasuah masih melakukan penggeledahan ke sejumlah titik untuk menghimpun berbagai informasi.

    Sekadar informasi, Pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

    Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah “ijon” kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total “ijon” yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

    Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

  • Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengurangi kuota ekspor gas bumi secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri.

    Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar.

    Pemanfaatan gas bumi kemudian disusul oleh kebutuhan ekspor LNG, domestik LNG, dan kelistrikan. Hendra menyebut permintaan gas dari sektor-sektor tersebut terus meningkat.

    Oleh karena itu, pemerintah bakal mengurangi kuota ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.

    “Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ucap Hendra dalam acara Seminar Nasional Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

    Hendra merinci, rata-rata pemanfaatan gas bumi mencapai 5.594 BBTUD per September 2025. Dari jumlah tersebut, gas yang diserap domestik mencapai 3.895 BBTUD, sedangkan ekspor sebesar 1.658 BBTUD.

    Artinya, pemanfaatan gas domestik mencapai 69,65%.

    Dia menuturkan, pertumbuhan permintaan gas industri dalam negeri yang terus meningkat membuat pemerintah harus memutar otak. Adapun strategi lain selain menekan kuota ekspor, pemerintah bakal menggalakkan eksplorasi dan percepatan produksi dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi serta menjaga keekonomian hulu.

    “Pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih optimal,” imbuh Hendra.

    Sebagai informasi, pengetatan kuota ekspor gas tersebut juga seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas domestik. Isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini.

    Pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik mulai Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih mengupayakan pemenuhan LNG dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan realokasi ekspor gas pipa dari Natuna, sementara ekspor dari Sumatra ke Singapura kita kurangi untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

  • Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengurangi kuota ekspor gas bumi secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri.

    Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar.

    Pemanfaatan gas bumi kemudian disusul oleh kebutuhan ekspor LNG, domestik LNG, dan kelistrikan. Hendra menyebut permintaan gas dari sektor-sektor tersebut terus meningkat.

    Oleh karena itu, pemerintah bakal mengurangi kuota ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.

    “Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ucap Hendra dalam acara Seminar Nasional Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

    Hendra merinci, rata-rata pemanfaatan gas bumi mencapai 5.594 BBTUD per September 2025. Dari jumlah tersebut, gas yang diserap domestik mencapai 3.895 BBTUD, sedangkan ekspor sebesar 1.658 BBTUD.

    Artinya, pemanfaatan gas domestik mencapai 69,65%.

    Dia menuturkan, pertumbuhan permintaan gas industri dalam negeri yang terus meningkat membuat pemerintah harus memutar otak. Adapun strategi lain selain menekan kuota ekspor, pemerintah bakal menggalakkan eksplorasi dan percepatan produksi dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi serta menjaga keekonomian hulu.

    “Pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih optimal,” imbuh Hendra.

    Sebagai informasi, pengetatan kuota ekspor gas tersebut juga seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas domestik. Isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini.

    Pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik mulai Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih mengupayakan pemenuhan LNG dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan realokasi ekspor gas pipa dari Natuna, sementara ekspor dari Sumatra ke Singapura kita kurangi untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

  • KPK Geledah Kantor Kabupaten Bekasi, 49 Dokumen Pengadaan Proyek Disita

    KPK Geledah Kantor Kabupaten Bekasi, 49 Dokumen Pengadaan Proyek Disita

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah perkantoran Kabupaten Bekasi pada Senin (22/12/2025). Dari penggeledahan ini, petugas KPK mengamankan 49 dokumen.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dokumen yang disita berkaitan pengadaan proyek tahun 2025-2026. Selain itu petugas juga mengamankan 5 barang bukti elektronik.

    “Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan dan menyita sejumlah 49 dokumen dan 5 buah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara tersebut,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Penggeledahan untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menyeret Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan sang ayah, HM Kunang.

    Budi menyebut bahwa penyidik menemukan percakapan di barang bukti elektronik yang sudah dihapus sehingga sampai saat ini masih terus melakukan penggeledahan dan menelusuri pihak yang memerintahkan untuk menghapus percakapan.

    “Sedangkan dalam BBE yang disita, diantaranya handphone, penyidik menemukan beberapa percakapannya sudah dihapus. KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi tersebut,” jelas Budi.

    Diketahui pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

    Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah “ijon” kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total “ijon” yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

    Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

  • RI Kena Tarif 19% ke AS, Pengusaha Tertekan Skema Burden Sharing

    RI Kena Tarif 19% ke AS, Pengusaha Tertekan Skema Burden Sharing

    Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 19% mulai memberikan tekanan serius bagi pengusaha eksportir Indonesia. Dunia usaha menilai kebijakan tersebut memaksa perusahaan menanggung beban tambahan melalui skema burden sharing dengan pembeli di AS.

    Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan, para pembeli atau buyers di AS tidak bersedia menanggung kenaikan tarif sendirian. Akibatnya, eksportir Indonesia harus ikut menanggung sebagian biaya tambahan tersebut.

    “Dengan tarif baru ke Amerika Serikat, buyers itu minta burden sharing. Jadi kenaikan tarifnya 19 persen tidak ditanggung sendiri, tetapi dibagi,” kata Bob kepada wartawan, dikutip Selasa (23/12/2025).

    Menurut dia, pembagian beban tersebut tidak memiliki skema baku. Proporsinya bisa bervariasi, mulai dari setengah-setengah hingga 60:40, tergantung kesepakatan dengan pembeli. Namun, apa pun skemanya, eksportir domestik tetap terdampak langsung.

    “Enggak tahu setengah-setengah atau 60:40, yang jelas perusahaan di sini juga harus menanggung akibatnya,” ujarnya.

    Bob menilai kondisi ini semakin memberatkan eksportir yang selama ini beroperasi dengan margin yang sudah sangat tipis. Tambahan biaya akibat tarif AS dinilai dapat menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Tekanan paling besar, lanjut Bob, dirasakan oleh industri berorientasi ekspor ke AS, terutama sektor padat karya. Dalam situasi tersebut, pengusaha berada pada posisi sulit karena harus tetap memenuhi kontrak dengan buyers luar negeri.

    “Industri yang ekspornya ke AS itu tidak punya banyak pilihan. Kalau tidak comply, kontraknya bisa diputus,” tuturnya.

    Dia menambahkan, kebijakan tarif AS tersebut sudah mulai dirasakan dampaknya seiring dengan aktivitas ekspor yang berjalan. Artinya, tekanan terhadap biaya produksi dan harga jual terjadi secara langsung.

    “Ini bukan wacana, tapi sudah mulai berlaku saat ekspor berjalan,” ujarnya.

    Bob menekankan bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tekanan eksternal seperti tarif AS tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha tanpa adanya kebijakan penyeimbang dari dalam negeri.

    “Ini yang harus didengar oleh pemerintah, karena beban pengusaha bertambah dari sisi eksternal,” pungkasnya.

    Apindo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi global yang dihadapi eksportir Indonesia agar daya saing industri nasional tetap terjaga, sekaligus mencegah potensi penurunan kinerja ekspor ke pasar Amerika Serikat.