Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Fase Armuzna Selesai, Jemaah Haji Indonesia Mulai Kembali ke Makkah

    Fase Armuzna Selesai, Jemaah Haji Indonesia Mulai Kembali ke Makkah

    Bisnis.com, MAKKAH — Fase puncak Ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah terlewati. Jemaah haji Indonesia kini mulai digerakkan kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir.

    Kepala Satuan Operasi Armuzna, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Harun Arrasyid mengatakan pergerakan jemaah yang mengikuti nafar awal atau meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijah dibagi dalam tiga gelombang sepanjang Minggu (8/6/2025), yakni pagi, siang, dan sore. Maksimal, pukul 16:30 Waktu Arab Saudi (WAS) jemaah haji Indonesi yang mengikuti nafar awal sudah diangkut ke Makkah.

    “Untuk menjaga kerawanan-kerawanan dan lain sebagainya, jemaah diimbaau untuk tidak keluar tenda kalau bukan itu dalam waktu penjemputannya. Sehingga tidak terjadi penumpukan,” kata Harun di Mina, Minggu (8/6/2025).

    Jemaah haji telah melakukan lempar jumrah sejak Jumat, 6 Juni 2025 atau 10 Dzulhijah. Lempar jumrah dilanjutkan pada hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijah atau 7, 8 dan 9 Juni 2025. Jemaah yang telah menyelesaikan pelontaran jumrah di Mina, masih harus melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Hilman pun mengimbau kepada jemaah haji yang melakukan nafar awal agar bertawaf ifadah setelah waktu yang lebih senggang.

    Adapun, nafar awal yakni pilihan bagi jemaah haji untuk meninggalkan Mina lebih awal yaitu pada 12 Dzulhijah setelah melempar jumrah pada 11 dan 12 Dzulhijah. Setelah melempar jumrah pada hari kedua tasyrik, jemaah dapat langsung meninggalkan Mina menuju Makkah. Selain itu, ada pula nafar tsani di mana jemaah menyelesaikan seluruh lontaran jumrah, termasuk pada tanggal 13 Dzulhijah.

    Jemaah yang memilih nafar tsani akan tinggal di Mina satu hari lebih lama dan melempar jumrah pada tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

    Harun melanjutkan, pengosongan tenda di Mina akan dilakukan Senin (9/6/2025) yang bertepatan dengan 13 Dzulhijjah, hari terakhir pelemparan jumrah bagi jemaah yang memilih untuk nafar tsani.

    Jemaah haji Indonesia berdoa bersama di penghujung waktu wukuf di Arafah, Kamis (5/6/2025). Bisnis/Reni Lestari

    “Bukan hanya memantau dan melihat jemaah di dalam tenda, tapi juga kami sweeping itu harus selalu mengungkap apa yang ada di dalam tenda itu, seperti tumpukan ksur, tumpukan selimut, menjaga-jaga kemungkinan termasuk di kamar-kamar mandi,” katanya.

    Sementara itu, bagi jemaah yang menyelesaikaan nafar awal dan kembali ke Makkah, diimbau untuk tidak buru-buru tawaf ifadah mengingat kondisi Makkah dan Masjidil Haram yang sangat padat.

    Kecuali jemaah yang akan dipulangkan pada kelompok terbang [kloter] awal, para jemaah diminta untuk merampungkan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir setelah situasi sudah agak lengang.

    “Untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji, setelah mabit di Mina, jemaah akan ke Makkah, ke Masjidil Haram, untuk [tawaf] ifadah. Oleh karena itu tahan diri dulu, tidak langsung memasuki area Masjidil Haram, karena saat-saat ini sedang padat-padatnya, karena [tawaf ifadah] bisa dilakukan besok-besoknya lagi,” katanya.

    Keceriaan Jemaah

    Meski diwarnai dengan berbagai dinamika, sejumlah jemaah haji Indonesia mengaku menikmati perjalanan haji yang telah dinantikan bertahun-tahun ini. Jemaah haji asal Jawa Timur, Tohari, misalnya, harus berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina pada Jumat (6/6/2025) dan tidak terangkut bus. Namun menurutnya, hal itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

    “Di Muzdalifah kami menikmati bermalam di sana, lalu jalan kaki ke Mina, luar biasa,” ujarnya.

    Jemaah haji asal embarkasi Solo, Ismail, juga mengaku bersyukur bisa menyelesaikan fase Armuzna dengan baik. Menurutnya, petugas telah memberi pelayanan terbaik kepada jemaah selama di Arab Saudi.

    “Kebetulan dengan peraturan baru, maka kami sangat sabar menghadapi situasi dan kondisi kami menyikapi dan menaati aturan di Arab Saudi. Mudah-mudahan dengan ini menjadi kemabruran kami. Alhamdulillah pendampingan dari Indonesia dari syarikah baik sangat sangat baik,” kata Ismail usai menuntaskan lempar jumrah.

    Jemaah haji telah melaksanakan rangkaian puncak haji yang dimulai dari wukuf pada Kamis (5/6/2025), kemudian dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga melempar jumrah. Kini, sebagian jemaah telah menuntaskan lempar jumrah dan melakukan nafar awal, kembali ke hotel di Makkah lalu bersiap melaksanakan tawaf ifadah.

  • Otorita IKN: Indikasi Investasi Tembus Rp63,6 Triliun untuk Sektor Hunian

    Otorita IKN: Indikasi Investasi Tembus Rp63,6 Triliun untuk Sektor Hunian

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat indikasi nilai investasi sektor hunian di IKN telah mencapai Rp63,6 triliun dari berbagai investor asing maupun domestik. 

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menunjukkan geliat positif. 

    Menurut Basuki, skema KPBU di IKN bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang. 

    “Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak dari swasta, Kementerian terkait, hingga auditor intern pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Adapun, implementasi KPBU unsolicited sektor hunian juga telah dimulai dengan tuntasnya proses mendapat persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk dua proyek utama. 

    Proyek pertama yaitu pembangunan 8 Tower Hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 meter persegi. Kedua, pembangunan 109 Unit Rumah Tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 meter persegi. 

    Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal kedua tahun 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Hal ini menjadi awal dari pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyiapan.

    Di sisi lain, terdapat investor nasional yaitu Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti Truba serta investor asing yaitu Konsorsium IJM – CHEC dan Maxim. 

    Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM – CHEC telah menyelesaikan Feasibility Study dan kini tengah menjalani evaluasi FS dan dokumen pendukung sebagai tahap lanjutannya. Sementara, Konsorsium Triniti – Truba dan Maxim dalam proses finalisasi Feasibility Study sebelum memasuki tahapan evaluasi. 

    Selain enam proyek yang telah berjalan tersebut, saat ini terdapat tiga proyek tambahan yang digawangi oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T – Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest – Promec – Ozturk Holdings saat ini juga telah mendapatkan Letter-to-Proceed (LtP) dan tengah dalam tahap penyusunan Feasibility Study.

    Investor-investor ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan indikasi nilai investasi mencapai Rp63,3 triliun untuk sektor hunian.

    Deputi Bidang Pendanaan & Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan saat ini masih terdapat sembilan calon investor lain di sektor hunian yang belum dapat diberikan lampu hijau untuk menjadi pemrakarsa KPBU unsolicited dengan skema AP. 

    “Hal ini karena minat KPBU sektor hunian di IKN perlu memperhatikan sektor lain yang akan dibiayai melalui skema KPBU AP. Kami akan mengundang mereka nantinya mengikuti KPBU sebagai peserta tender, atau melalui skema KPBU solicited”, jelasnya.

    Tak hanya itu, KPBU Sektor Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga menunjukkan perkembangan menjanjikan. Tercatat ada lima calon investor dari China, Malaysia, dan Indonesia yang saat ini dalam proses penyusunan Feasibility Study dan evaluasi dokumen dengan indikasi total nilai investasi mencapai Rp71,8 triliun, di mana Rp55 triliun di antaranya berasal dari luar negeri.

    Agung menerangkan bahwa KPBU kini menjadi tulang punggung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia.

    Peningkatan minat dari investor dalam dan luar negeri terus terlihat, seiring dengan penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir.

  • Lengkap! Jadwal dan Rute Transjabodetabek Bogor – Blok M

    Lengkap! Jadwal dan Rute Transjabodetabek Bogor – Blok M

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI meresmikan Transjabodetabek rute P11 Bogor-Blok M sebagai koridor ke-14 yang menghubungkan moda transportasi ke luar wilayah Jakarta.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 5 Juni 2025 layanan Transjabodetabek rute Blok M-Bogor dan perpanjangan koridor 13 saya nyatakan diluncurkan,” kata Gubernur DKI Pramono Anung dalam peresmian di Terminal Blok M Jakarta, Kamis (5/6/2025). dilansir dari Antara.

    Pramono mengatakan rute ini merupakan perpanjangan koridor 13, yakni koridor yang ke-14 untuk Transjabodetabek. Kemudian, Bogor-Blok M ini juga merupakan rute Transjabodetabek yang kelima dan direncanakan akan menambah tiga rute baru lainnya.

    Adapun rute Bogor ke Blok M melewati 20 halte, yakni 11 halte di Bogor dan sembilan halte di Jakarta. Kemudian, rata-rata kecepatan normal rute ini diperkirakan selama 90 menit. Sedangkan saat macet sampai dengan 110 menit. 

    Sama seperti layanan Transjabodetabek lainnya, tarif yang dikenakan adalah Rp2.000 pada pukul 05.00–07.00 WIB dan Rp3.500 pada pukul 07.00–22.00 WIB.

    Berikut daftar halte rute P11 Bogor-Blok M Transjabodetabek:

    Bogor-Blok M

    Cidangiang (penaikan)
    Mall Bellanova Sentul
    Sentul
    Simpang Sentul
    Pintu Tol Citeureup 1
    Cibubur Junction
    Pancoran Tugu
    Pancoran
    Tegal Mampang
    Rawa Barat
    Pasar Santa
    Kejaksaan Agung

    Blok M-Bogor

    Kejaksaan Agung
    Pasar Santa
    Rawa Barat
    Tegal Mampang
    Pancoran
    Pancoran Tugu
    Buperta Cibubur
    Pintu Tol Citeureup 2
    Monumen Pancakarsa
    Mall Bellanova Sentul
    Terminal Baranangsiang (penurunan)

  • Puncak Haji Hampir Usai, Jemaah Diminta Tak Buru-buru Tawaf Ifadah

    Puncak Haji Hampir Usai, Jemaah Diminta Tak Buru-buru Tawaf Ifadah

    Bisnis.com, MAKKAH — Seiring dengan hampir usainya rangakaian puncak Ibadah Haji, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau jemaah Indonesia untuk tak buru-buru mengerjakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief menyebut situasi di Makkah akan sangat padat karena banyaknya jemaah yang melaksanakan nafar awal atau keluar dari Mina pada 12 Dzulhijah.

    Diketahui, puncak ibadah haji hampir usai dengan terlewatinya sejumlah rangkaian inti ibadah seperti wukuf di Arafah, bermalam alias mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah di Mina.

    Jemaah haji telah melakukan lempar jumrah sejak Jumat, 6 Juni 2025 atau 10 Dzulhijah. Lempar jumrah dilanjutkan pada hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijah atau 7, 8 dan 9 Juni 2025. Jemaah yang telah menyelesaikan pelontaran jumrah di Mina, masih harus melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Hilman pun mengimbau kepada jemaah haji yang melakukan nafar awal agar bertawaf ifadah setelah waktu yang lebih senggang.

    “Kecuali bagi jemaah yang akan dipulangkan di kloter-kloter awal,” kata Hilman, di Mina, Minggu (8/6/2025).

    Diketahui, ada dua tata cara dalam melontar jumrah di Mina yang bisa dipilih oleh jemaah haji. Pertama, nafar awal, yang memungkinkan jemaah haji untuk meninggalkan Mina lebih awal yaitu pada 12 Dzulhijah setelah melempar jumrah pada 11 dan 12 Dzulhijah. Setelah melempar jumrah pada hari kedua tasyrik, jemaah dapat langsung meninggalkan Mina menuju Makkah.

    Kedua, nafar tsani, yakni pilihan untuk menyelesaikan seluruh lontaran jumrah, termasuk pada tanggal 13 Dzulhijah. Jemaah yang memilih nafar tsani akan tinggal di Mina satu hari lebih lama dan melempar jumrah pada tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

    Lebih lanjut Hilman mengatakan Makkah akan dipadati jemaah haji dari berbagai negara yang juga melakukan nafar awal. Kondisi itu akan membuat perjalanan bus lebih lambat. Hilman berharap seluruh jemaah haji tetap mematuhi arahan petugas dan otoritas Arab Saudi. Dia mengingatkan keselamatan adalah hal utama.

    “Jadi kami harapkan semua bisa berjalan lancar dan jemaah bisa bersama kelompoknya dengan pendampingan petugas masing-masing bisa menjaga diri,” ujarnya.

    Bagi jemaah yang melakukan nafar awal, maka harus meninggalkan Mina sebelum 12 Dzulhijah malam. Jika masih berada di Mina pada 12 Dzulhijah malam, maka jemaah dapat melanjutkan lempar jumrah 13 Dzulhijah dan mengikuti nafar tsani. Setelah lempar jumrah selesai, jemaah haji masih harus melakukan tawaf ifadah, sai dan tahalul akhir. Setelah itu, barulah jemaah terlepas dari seluruh larangan ihram.

  • Potensi Bisnis Satelit Indonesia Capai Rp6 Triliun per Tahun

    Potensi Bisnis Satelit Indonesia Capai Rp6 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri satelit di Indonesia menunjukkan prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Anggoro Widiawan, memperkirakan potensi pendapatan dari sektor konektivitas satelit di Indonesia telah menembus angka Rp6 triliun per tahun. 

    Angka ini hanya mencerminkan pendapatan dari sisi konektivitas, belum termasuk dampak ekonomi lanjutan yang dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi satelit di berbagai sektor mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian.

    “Itu baru dari sisi connectivity satelit saja,” ungkap Anggoro dalam sebuah diskusi industri dikutip Minggu (8/6/2025).

    Anggoro menekankan bahwa peran satelit tidak hanya sebatas menyediakan layanan internet atau komunikasi. Teknologi satelit mampu menjadi enabler bagi sektor-sektor lain, seperti logistik, pendidikan, hingga kesehatan. 

    Dampak terhadap sektor tersebut berkali-kali lipat karena satelit menghadirkan solusi dan inovasi baru bagi industri-industri tersebut. 

    Menurut Anggoro, multiplier effect dari pemanfaatan satelit dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, asosiasi satelit berencana melakukan survei dan analisis lebih lanjut terkait dampak ekonomi satelit di Indonesia. 

    Anggoro juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara dan pengembangan ekosistem inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Indonesia. “Kita tidak bisa membangun ini sendirian. Kuncinya adalah kolaboratif dan inklusif, termasuk dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kita bisa saling mengisi dan berkolaborasi,” ujarnya.

    Dia menegaskan bahwa pembangunan industri satelit harus dilakukan secara bertahap dan proporsional, menyesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan nasional. “Kuncinya adalah menciptakan ekosistem inovasi yang match dengan capability dan need kita,” kata Anggoro optimis.

    Dengan potensi pendapatan yang besar dan efek domino yang luas, industri satelit nasional diharapkan dapat menjadi motor penggerak transformasi digital dan ekonomi Indonesia. Asosiasi berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi dan inovasi, serta memperkuat peran satelit sebagai infrastruktur strategis bangsa.

  • Eminem Gugat Meta Rp1,7 Triliun Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

    Eminem Gugat Meta Rp1,7 Triliun Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

    Bisnis.com, JAKARTA — Marshall Bruce Mathers III atau yang akrab disapai Eminem, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS), menggugat Meta Inc sebesar US$109,35 juta atau sekitar Rp1,7 triliun akibat dugaan pelanggaran hak cipta. 

    Eminem melalaui Eight Mile Style, perusahaan penerbit di balik katalog musik lengkap milik Eminem, telah melayangkan gugatan terhadap Meta Platforms Inc. karena Meta secara ilegal menggunakan 243 lagu berhak cipta milik Eminem di platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp tanpa lisensi yang sah.

    Menurut dokumen pengadilan, lagu-lagu tersebut tidak hanya dapat diakses, tetapi juga disematkan dalam perpustakaan platform Meta. Akibatnya, musik tersebut digunakan secara luas dalam video dan kolase foto buatan pengguna (user-generated content) yang telah ditonton miliaran kali.

    Eight Mile Style mengklaim bahwa Meta tidak pernah meminta izin maupun membayar kompensasi apa pun, sehingga meraup keuntungan finansial besar sambil mengabaikan hak kekayaan intelektual para artis.

    Dilansir dari Hit Channel, Minggu (8/6/2025) dalam gugatannya, Eight Mile Style menuntut Meta untuk segera menghentikan semua penggunaan lagu-lagu tersebut. Selain itu, mereka menuntut ganti rugi finansial, baik berupa kerugian nyata maupun denda maksimum yang diizinkan hukum untuk pelanggaran hak cipta yang disengaja.

    Dengan perhitungan $150.000 (sekitar Rp2,3 miliar) per lagu untuk setiap platform, total tuntutan meroket hingga mencapai $109.350.000 atau setara dengan Rp1,7 triliun.

    Menanggapi gugatan tersebut, Meta menyatakan bahwa mereka memegang lisensi global dengan ribuan mitra musik dan telah melakukan diskusi dengan Eight Mile Style sebelum gugatan dilayangkan.

    Ini bukan pertarungan hukum pertama bagi Eight Mile Style. Tahun lalu, perusahaan ini juga menggugat Spotify sebesar US$40 juta atas royalti yang belum dibayarkan.

    Kasus ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat antara para pencipta konten dan raksasa teknologi, serta menimbulkan pertanyaan mendasar tentang penghormatan terhadap hak cipta di era digital.

  • IDCA Surati Prabowo, Minta Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut Permanen!

    IDCA Surati Prabowo, Minta Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut Permanen!

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Pelaku Usaha Wisata Selam Indonesia atau Indonesia Divetourism Company Association (IDCA) meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut izin tambang nikel di seluruh kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, secara permanen.

    Surat terbuka itu dikirim dan ditandatangani oleh Ketua Umum IDCA Ebram Harimurti dan Sekretaris Jenderal IDCA Rani Hernanda untuk Presiden Prabowo Subianto melalui Nomor surat 001/EXT/IDCA/VI/2025 pada 8 Juni 2025.

    “Kami meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan pencabutan izin tambang di seluruh kawasan Raja Ampat secara permanen, bukan penangguhan sementara,” demikian bunyi surat terbuka, dikutip pada Minggu (8/6/2025).

    IDCA juga meminta agar Kepala Negara RI segera melakukan penataan ulang wilayah strategis berdasarkan karakteristik dan nilai ekologis sesuai keanekaragaman hayati secara jangka panjang, alih-alih menjadikannya sebagai kegiatan tambang yang bersifat destruktif dan bersifat jangka pendek.

    Ebram menjelaskan, meski lokasi tambang saat ini tidak secara langsung berada di area perlindungan, melainkan berada pada zona kawasan penyangga yang meliputi sekitar Pulau Kawe, Wayag, serta jalur migrasi satwa laut. Namun, lanjut dia, dampak aktivitas pertambangan ini akan menghasilkan tumpukan sedimen dan sangat berpotensi mengintervensi kawasan perlindungan.

    “Lumpur tambang terbawa arus laut hingga Wayag, mengancam sinar matahari bawah permukaan, merusak terumbu karang, serta habitat penting seperti zona migrasi manta ray di Eagle Rock,” terangnya.

    Padahal, dia mengungkap Raja Ampat dikenal dengan sebutan “The World Class Diving Site in The Coral Triangle” di kancah internasional. Menurutnya, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat secara langsung justru akan menghancurkan reputasi Indonesia di mata dunia.

    Terlebih, Ebram menyatakan sektor pariwisata Indonesia masih mengandalkan daya tariknya pada alam. Data dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menunjukkan lebih dari 60% daya tarik pariwisata Indonesia bersumber dari kekayaan alam.

    Sementara itu, mengacu studi yang dilakukan oleh UNDP dan BRIN (2021), pendekatan konservasi berbasis masyarakat dan pengembangan ekowisata telah terbukti memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.

    Pada 2024, sedikitnya 30.000 wisatawan mengunjungi Raja Ampat, di mana 70% wisatawan mancanegara menyumbang sekitar Rp150 miliar per tahun sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.

    “Angka ini tentunya tidak dapat diremehkan begitu saja karena nilai ekonomi Raja Ampat jauh lebih besar dibandingkan angka-angka yang tercatat di permukaan,” ujarnya.

    Selain itu, sambung dia, Papua telah ditetapkan sebagai provinsi konservasi berdasarkan komitmen para gubernur di Tanah Papua sejak 2018 dan diperkuat dalam sejumlah kebijakan daerah.

    Untuk itu, Ebram menekankan bahwa segala bentuk pembangunan di kawasan Raja Ampat sepatutnya tunduk pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

    Meski demikian, IDCA menyadari bahwa pembangunan nasional memerlukan strategi multisektor, termasuk pengembangan industri nikel sebagai bagian dari hilirisasi dan transisi energi.

    “Namun, kami percaya bahwa tidak semua wilayah cocok untuk ditambang. Justru di sinilah pentingnya hadir pendekatan win-win solution antara sektor pertambangan dan pariwisata,” tuturnya.

    Berikut adalah isi surat terbuka dari IDCA untuk Presiden Prabowo Subianto dengan empat tuntutan:

    1. Segera memerintahkan pencabutan izin tambang di seluruh kawasan Raja Ampat secara permanen, bukan penangguhan sementara. Untuk kemudian dilakukan penataan ulang wilayah strategis berdasarkan karakteristik dan nilai ekologisnya sesuai keanekaragaman hayati secara jangka panjang dibanding kegiatan tambang yang bersifat destruktif dan bersifat jangka pendek.

    2. Perluas perlindungan zona larangan (no take zone) dan zona penyangga atau buffer zone di antara Kawe & Wayag dan tegakkan zonasi konservasi nasional yang melarang adanya kegiatan ekstraktif.

    3. Dorong ekonomi hijau dan ekowisata berbasis masyarakat lokal, sebagai alternatif nyata dan bernilai jangka panjang.

    4. Libatkan masyarakat adat dan nelayan lokal dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan agar pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

  • Pesaing Starlink, OneWeb Siap Komersial di Indonesia Bulan Depan

    Pesaing Starlink, OneWeb Siap Komersial di Indonesia Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan layanan internet satelit di Indonesia akan semakin ketat. PT Dwi Tunggal Putra (DTP) mengumumkan rencana komersialisasi layanan OneWeb di Indonesia mulai bulan depan, menandai kehadiran pesaing serius bagi Starlink milik Elon Musk.

    DTP sendiri merupakan mitra resmi OneWeb di Indonesia. DTP memasarkan layanan OneWeb ke sejumlah perusahaan. Pada 2023, DTP dan OneWeb meluncurkan produk bernama BuanterOne, layanan konektivitas berbasis satelit LEO OneWeb. 

    Saat itu DTP mengklaim dari 634 satelit OneWeb yang mengitari Bumi, sebanyak 18 satelit berada di Indonesia. 

    Chief Commercial Officer PT Dwi Tunggal Putra, Edi Sugianto, menjelaskan bahwa layanan OneWeb yang akan dirilis di Indonesia bukan ditujukan untuk pasar konsumen ritel seperti Starlink, melainkan menyasar segmen enterprise dan pemerintahan. 

    “Target kita memang enterprise, government sector, bukan broadband retail. Kita tidak jualan konektivitas up to, tapi layanan dengan Committed Information Rate (CIR) yang dedicated,” ujar Edi kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/6/2025). 

    Berbeda dengan layanan broadband pada umumnya yang menawarkan kecepatan “up to”  — misal hingga 30 Mbps namun kecepatan aktual bisa jauh di bawahnya –, OneWeb menawarkan layanan dengan CIR atau Committed Information Rate. Artinya, kecepatan yang diterima pelanggan adalah kecepatan yang dijamin, bukan sekadar maksimal.

    “Misalnya kita jual CIR 6 Mbps, berarti kapan pun dites, kecepatan yang didapat ya 6 Mbps. Kalau link lagi kosong bisa burst sampai 20 Mbps, tapi minimal tetap dapat 6 Mbps,” jelas Edi. Layanan ini bahkan bisa di-upgrade hingga 200 Mbps sesuai kebutuhan pelanggan.

    Edi menegaskan, layanan OneWeb di Indonesia memang dirancang untuk kebutuhan korporasi dan instansi yang membutuhkan koneksi internet yang stabil, aman, dan memiliki Service Level Agreement (SLA) yang jelas. 

    Soal harga, Edi menyebutkan pihaknya akan mengumumkan secara resmi pada Juli mendatang. Namun dia memastikan, harga layanan OneWeb akan berada di atas Starlink karena menyasar segmen enterprise dengan jaminan layanan yang lebih tinggi.

    Untuk cakupan layanan, DTP belum menetapkan target pasti berapa persen wilayah Indonesia yang akan terjangkau pada tahun pertama. 

    “Target sebesar-besarnya, tapi kami realistis melihat perkembangan pasar dan persaingan yang ketat. Yang pasti, kami siap masuk dan berkompetisi di pasar,” ujar Edi.

    Kehadiran OneWeb menambah panas persaingan layanan internet satelit di Indonesia. Jika Starlink lebih dulu hadir dengan layanan broadband untuk konsumen umum, OneWeb memilih jalur berbeda dengan fokus pada pelanggan korporasi dan pemerintah yang membutuhkan koneksi stabil dan terjamin.

    Dengan kehadiran dua pemain besar ini, masyarakat dan pelaku usaha di daerah terpencil diharapkan semakin mudah mendapatkan akses internet berkualitas tinggi, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.

  • Inflasi AS Diprediksi Naik gegara Tarif Trump Tambah Beban Konsumen

    Inflasi AS Diprediksi Naik gegara Tarif Trump Tambah Beban Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat berpotensi mengalami kenaikan inflasi pada Mei 2025, terutama untuk barang-barang, seiring perusahaan yang secara bertahap mentransmisikan dampak tarif Trump.

    Melansir dari Bloomberg, Minggu (8/6/2025), inflasi harga barang dan jasa, tanpa memperhitungkan biaya makanan dan energi yang fluktuatif, diperkirakan naik 0,3% pada Mei 2025. 

    Kenaikan ini menjadi yang terbesar dalam empat bulan, menurut survei Bloomberg terhadap ekonom. Pada April 2025, indeks inflasi inti naik 0,2%.

    Berdasarkan konsensus tersebut, insikator inflasi inti yang dianggap sebagai indikator yang lebih baik untuk inflasi mendasar, diperkirakan akan meningkat untuk pertama kalinya tahun ini dengan nilai median sebesar 2,9% secara tahunan (year on year/YoY), 

    Laporan yang akan terbit pada Rabu (11/6/2026), bersama dengan data harga produsen pada hari berikutnya, akan memberikan pejabat Federal Reserve atau The Fed gambaran akhir tentang inflasi dan dampak tarif yang lebih tinggi sebelum mereka berkumpul untuk pertemuan kebijakan pada 17—18 Juni.

    Meski berpotensi inflasi, sejumlah ekonom Bloomberg, seperti Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Estelle Ou, dan Chris G. Collins, memperkirakan inflasi akan melemah karena terdorong deflasi dari layanan diskresioner lebih dari mengimbangi inflasi barang yang lebih kuat. 

    “Seperti yang ditunjukkan dalam laporan Beige Book terbaru, beberapa perusahaan meneruskan biaya tarif. Kami melihat penerusan sebagian di kategori seperti furnitur, pakaian, dan suku cadang mobil. Namun, tarif penerbangan turun tajam, dan hotel serta layanan rekreasi juga melambat,” tulis ekonom Bloomberg.

    Meskipun Presiden Donald Trump berusaha menekan bankir sentral untuk segera menurunkan suku bunga, Ketua The Fed Jerome Powell dan rekan-rekannya telah menunjukkan bahwa mereka memiliki waktu untuk menilai dampak kebijakan perdagangan terhadap ekonomi, inflasi, dan pasar tenaga kerja.

    Selain data inflasi, data klaim pengangguran awal mingguan akan diperiksa untuk tanda-tanda tekanan di pasar tenaga kerja; laporan Kamis menunjukkan aplikasi klaim naik pada minggu terakhir Mei 2025 ke level tertinggi sejak Oktober 2024. Namun, laporan tenaga kerja menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang melambat tetapi masih sehat.

    Di Kanada, data pariwisata Mei 2025 kemungkinan akan menunjukkan penurunan tajam yang berkelanjutan dalam kunjungan ke AS. 

    Penjualan manufaktur untuk April 2025 juga diperkirakan akan turun karena tarif menghantam ekspor, dan data neraca nasional untuk kuartal pertama akan mengungkapkan bagaimana pendapatan dan kekayaan rumah tangga terpengaruh saat Trump meningkatkan ancamannya dan mulai memberlakukan tarif.

    Kondisi Asia

    Sementara di Asia, pekan kedua Juni 2025 dimulai dengan serangkaian data dari China yang diperkirakan akan menyoroti tekanan deflasi yang menghambat aktivitas manufaktur seiring melambatnya momentum perdagangan. 

    Indikator inflasi China yang akan dirilis pada Senin (9/6/2025) diperkirakan menunjukkan bahwa harga konsumen turun 0,2% pada Mei 2025, bulan keempat berturut-turut, sementara penurunan harga pabrik mendalam menjadi minus 3%, penurunan tertajam sejak November 2023. 

    Dengan pasokan melebihi permintaan, angka-angka ini kemungkinan akan memperkuat kekhawatiran bahwa upaya kebijakan untuk meningkatkan konsumsi sejak kuartal keempat tidak banyak berdampak. 

    Pertumbuhan ekspor China diperkirakan melambat menjadi 6% pada Mei 2025, dengan fokus utama pada pengiriman ke AS setelah turun 21% (YoY) pada April 2025. Taiwan juga akan merilis data perdagangan pada minggu depan.

    Jepang merevisi data produk domestik bruto (PDB) kuartal pertama setelah data investasi modal terbaru. Sebagian besar ekonom memperkirakan PDB tetap dalam kontraksi moderat.

    Australia merilis indikator kepercayaan bisnis dan sentimen konsumen pada Selasa (10/6/2025), sementara India menerbitkan laporan inflasi pada Kamis (12/6/2025) yang diperkirakan menunjukkan kenaikan Indeks Harga Konsumen melambat untuk bulan ketujuh berturut-turut pada Mei 2025, membenarkan keputusan Bank Sentral India (RBI) untuk menurunkan suku bunga acuan repo sebesar 50 basis poin. 

    Pada akhir pekan, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba diperkirakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Trump untuk mengumumkan kesepakatan perdagangan.

    Mereka kemungkinan akan bertemu di sela-sela KTT G7 yang dimulai pada 15 Juni di desa Kananaskis di Pegunungan Rocky Kanada, atau mungkin sehari sebelumnya di Washington.

  • Trump Rombak Kebijakan Siber Era Biden dan Obama

    Trump Rombak Kebijakan Siber Era Biden dan Obama

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif yang merevisi dan mencabut sejumlah kebijakan keamanan siber yang dibuat oleh pendahulunya, Presiden Joe Biden dan Barack Obama. 

    Dalam laporan lembar fakta White House, dikutip dari Tech Crunch, Minggu (8/6/2025) pemerintahan Trump menilai kebijakan di era Joe Biden justru mengganggu keamanan siber. 

    Salah satu poin utama yang ditolak Trump adalah ketentuan untuk menerima dokumen identitas digital sebagai bentuk verifikasi dalam program bantuan publik.

    Menurut Trump dan timnya, kebijakan tersebut dapat membuka celah bagi imigran ilegal untuk secara tidak sah mengakses berbagai manfaat publik. 

    “Ini adalah risiko nyata dari penyalahgunaan sistem secara luas,” tulis keterangan resmi Gedung Putih.

    Namun, sejumlah pengamat kebijakan siber menilai langkah ini sebagai bentuk politisasi isu keamanan digital.

    Direktur Senior Pusat Inovasi Siber dan Teknologi di Foundation for Defense of Democracies, Mark Montgomery mengatakan bahwa pendekatan Trump cenderung mengorbankan manfaat keamanan siber yang sudah terbukti. 

    “Fokus berlebihan pada isu imigrasi membuat kita kehilangan peluang penting untuk memperkuat sistem digital negara,” ujarnya. 

    Dalam kebijakan barunya, Trump juga membatalkan sejumlah inisiatif Biden yang bertujuan memperkuat keamanan siber melalui kecerdasan buatan (AI). 

    Beberapa kebijakan yang dicabut antara lain pengujian penggunaan AI untuk melindungi infrastruktur energi nasional, pendanaan riset federal di bidang keamanan AI, serta instruksi kepada Departemen Pertahanan (Pentagon) untuk mengintegrasikan model AI ke dalam sistem keamanan siber militer.

    Gedung Putih menyatakan bahwa langkah Trump ini adalah bagian dari reorientasi strategi AI ke arah yang lebih teknis dan realistis. Fokusnya kini bergeser ke identifikasi serta pengelolaan kerentanan siber, dan bukan ke arah yang menurut Trump berisiko memunculkan praktik sensor digital.

    Selain AI, Trump juga mencabut persyaratan enkripsi tahan kuantum yang sebelumnya diminta untuk segera diterapkan oleh semua lembaga federal.

    Kebijakan Biden yang mewajibkan kontraktor pemerintah membuktikan keamanan perangkat lunak mereka juga dihapus, dengan alasan dianggap terlalu memberatkan dan berorientasi pada daftar periksa kepatuhan alih-alih investasi nyata dalam sistem keamanan.

    “Ini adalah proses akuntansi yang tidak terbukti efektivitasnya,” jelas pernyataan resmi dari Gedung Putih.

    Lebih jauh lagi, Trump mencabut kebijakan era Obama yang mengizinkan penerapan sanksi terhadap pelaku serangan siber—baik asing maupun domestik. 

    Kini, sanksi hanya dapat dikenakan kepada oknum asing. Pemerintah berpandangan langkah ini bertujuan melindungi kebebasan politik dalam negeri dan mencegah penyalahgunaan wewenang terhadap lawan politik.

    “Sanksi tidak boleh digunakan terhadap kegiatan yang terkait pemilihan umum,” tegas pernyataan Gedung Putih.