Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan untuk tidak memberikan izin terkait dengan pesta kembang api pada malam puncak tahun baru 2026.

    Sigit menyampaikan alasan penggunaan kembang api tidak direkomendasikan karena saat ini Indonesia tengah berduka akibat bencana banjir yang melanda Sumatra.

    Dengan demikian, Sigit berharap agar masyarakat juga memiliki kondisi kebatinan yang sama dengan korban Sumatra.

    “Yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” ujar Sigit di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, sebaiknya masyarakat bisa merayakan pergantian tahun baru dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berdoa untuk korban bencana di Sumatra.

    “Kita imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatra, doa untuk negeri,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan soal pelaksanaan teknis maupun imbauan terhadap pemberian izin kembang api bakal diserahkan ke Polda jajaran.

    “Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau,” pungkasnya.

    Sebelumnya,  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa perayaan Tahun Baru 2026 di Ibu Kota digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Saya segera memutuskan, kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Yang pertama, yang paling utama, menyambut tahun baru itu bagaimana? Adalah nggak ada kemeriahan yang berlebihan,” ujar Pramono melalui akun Instagram.

    Menurut dia, perayaan Tahun Baru di Jakarta akan diarahkan pada kegiatan yang lebih bermakna, termasuk menyediakan ruang khusus bagi masyarakat untuk merenung dan berdoa.

    “Yang kedua, pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa. Terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” kata Pramono.

  • Kejagung Periksa Eks Menteri ESDM Sudirman Said di Kasus Minyak Mentah

    Kejagung Periksa Eks Menteri ESDM Sudirman Said di Kasus Minyak Mentah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015.

    “Iya [Eks Menteri ESDM, Sudirman Said diperiksa],” ujar Anang saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, Sudirman Said diperiksa atas pengetahuannya terkait pengadaan minyak mentah saat menjadi Menteri ESDM 2014-2016.

    Anang juga menegaskan bahwa Sudirman Said masih berstatus saksi dalam perkara pengadaan minyak di Petral itu.

    “Ya dimintai keterangan sebagai saksi dan pengetahuannya [menjadi Menteri ESDM] saat itu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus Petral sudah naik penyidikan pada Oktober 2025. Kasus dugaan rasuah ini merupakan pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah tersangka yang telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    Adapun, korps Adhyaksa mengendus adanya keterlibatan saudagar minyak tersohor Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah di ini. Namun, Kejagung belum menjelaskan secara detail keterkaitan kasus Petral dengan tersangka di kasus tata kelola minyak itu.

  • Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Bisnis.com, JAKARTA —  Industri telekomunikasi Indonesia semakin dinamis dengan masuknya PT Indosat Tbk. (ISAT) ke bisnis fiber optik independent bekerja sama dengan Arsari Group dan Northstar Group. Meski demikian, langkah tersebut dinilai cukup baik di tengah kondisi industri yang menantang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah ini membuka peluang ekspansi pasar yang signifikan, terutama di segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus akan koneksi cepat. Namun, tantangan seperti investasi mahal dan kompetisi ketat tetap menjadi batu sandungan.

    Heru menjelaskan bahwa model bisnis fiber optik independent memungkinkan diversifikasi pendapatan melalui penjualan grosir (wholesale) ke operator lain.

    “Perusahaan telekomunikasi seperti Indosat yang masuk ke bisnis fiber optik independent punya peluang besar, seperti ekspansi pasar ke segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus koneksi cepat,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (23/12/2025).

    Selain itu, lanjutnya, partnership dengan investor seperti Arsari Grup memberikan dana segar dan teknologi baru, yang dapat mendorong penetrasi Fiber to the Home (FTTH) yang masih rendah di Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan secara signifikan, mengingat permintaan koneksi broadband terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi digital.

    Dia juga mengatakan peta persaingan di industri serat optik Indonesia telah berubah drastis. Dahulu, pasar dikuasai oleh pemain besar seperti Telkom melalui layanan IndiHome. Kini, model open access yang diadopsi oleh Infranexia Telkom dan ekspansi Indosat membuka pintu bagi kolaborasi lintas operator.

    Menurutnya, pendekatan ini mengurangi duplikasi infrastruktur, menekan biaya pembangunan, dan mendorong penetrasi broadband lebih luas, khususnya di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang terjangkau. Persaingan tak lagi hanya soal monopoli jaringan, melainkan bergeser ke inovasi layanan dan partnership.

    Contohnya, kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler (APJATEL) dengan Indonesia Fiber Association (IFA) yang memaksimalkan penggunaan serat optik bersama.

    “Harapannya adalah kompetisi lebih sehat,” tambah Heru.

    Dia menekankan strategi Indosat yang menggandeng investor seperti Northstar dan Arsari Grup dinilai sebagai langkah cerdas untuk memperkuat posisi di tengah tren ini.

    Partnership semacam ini membuat pasar lebih dinamis dan inklusif, memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur tanpa kehilangan daya saing.

    Di sisi lain, model open access terbukti lebih efisien dalam menghadapi tekanan trafik data yang tinggi, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi operator independent.

    Pakar Telekomunikasi dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan tantangan Indosat dan Telkom dalam bermain di industri fiber optik independent adalah investasi.Menggelar fiber optik butuh modal besar, terutama di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    “Jumlah operator di beberapa daerah sudah banyak. Peluangnya besar karena penetrasi fixed broadband di Indonesia relatif masih rendah. Peluang lain adalah semakin masifnya penggunaan IoT dan AI yang butuh jaringan yang berkualitas tinggi,” kata Agung.

  • Strategi Indosat dan Arsari Group Hashim Usai Bentuk JV FiberCo Rp14,6 Triliun

    Strategi Indosat dan Arsari Group Hashim Usai Bentuk JV FiberCo Rp14,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) bersama Arsari Group, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, dan Northstar Group mengungkap langkah strategis lanjutan setelah resmi membentuk perusahaan patungan FiberCo dengan nilai investasi Rp14,6 triliun. 

    Fokus utama pascapembentukan entitas ini adalah penguatan infrastruktur serat optik sebagai fondasi konektivitas digital nasional, sekaligus membuka akses pemanfaatan jaringan bagi ekosistem telekomunikasi yang lebih luas.

    President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menegaskan strategi Indosat ke depan bertumpu pada peran fiber sebagai tulang punggung infrastruktur digital Indonesia.

    “Yang paling penting bagian belakang infrastruktur digital adalah fiber,” kata Vikram di Kantor Indosat pada Selasa (23/12/2025).  

    Dia menjelaskan, melalui kemitraan strategis ini, Indosat mengandalkan kekuatan eksekusi dan pengembangan platform untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional gross domestic product (GDP) 8%. Menurut Vikram, strategi FiberCo juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan broadband rumah, pengembangan 5G, hingga kesiapan adopsi AI.

    Komisaris Utama Indosat Nezar Patria menyampaikan, pembentukan FiberCo merupakan bagian dari strategi struktural Indosat mengikuti tren global industri telekomunikasi, khususnya pemisahan fungsi infrastruktur dan layanan.

    Dia menilai langkah ini akan memperkuat sisi infrastruktur sekaligus mendorong konsumsi digital di Indonesia. “Saya kira adalah satu strategic partnership yang akan memberikan dampak cukup besar dalam konsumsi digital kita ke depan,” katanya.

    Dari sisi mitra strategis, Deputy CEO and COO Arsari Group Aryo P.S. Djojohadikusumo mengatakan, investasi di FiberCo merupakan bagian dari strategi jangka panjang Arsari dalam membangun ekosistem AI yang terintegrasi.

    Dia menegaskan infrastruktur fiber menjadi komponen kunci dalam pengembangan AI nasional. Aryo menambahkan, strategi tersebut akan disinergikan dengan investasi Arsari di energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan. 

    “Ini juga akan kami padukan dengan investasi Arsari di clean energy, atau energi terbarukan yang nanti akan kami bangun di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Adapun, FiberCo akan mengelola jaringan serat optik sepanjang lebih dari 86.000 kilometer dengan komposisi sekitar 45% di Pulau Jawa dan 55% di luar Jawa. Dengan model open-access, entitas ini disiapkan sebagai platform infrastruktur netral yang dapat dimanfaatkan berbagai penyedia layanan telekomunikasi untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital nasional.

  • Hampir 70% Gas Bumi RI Diserap Domestik, Industri Konsumen Terbesar

    Hampir 70% Gas Bumi RI Diserap Domestik, Industri Konsumen Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 3.895,85 billion British thermal unit per day (BBtud) sepanjang Januari-September 2025.

    Angka tersebut mencapai 69% dari total konsumsi gas bumi yang mencapai 5.594,52 BBtud, sedangkan 1.698 BBtud lainnya disalurkan untuk ekspor.

    Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan menuturkan, serapan gas bumi untuk sektor domestik hingga kuartal ketiga tahun ini telah jauh melampaui angka ekspor.

    “Sampai dengan bulan September 2025, rata-rata pemanfaatan gas bumi sebesar 5.594 BBtud, gas yang diserap domestik sebesar 3.895 BBtud, dan ekspor sebesar 1.698 BBtud sehingga pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 69,65%,” ucapnya dalam acara Seminar Nasional ‘Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional’ yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

    Perinciannya, pemanfaatan gas bumi dialokasikan ke beberapa sektor dalam negeri. Alokasi itu seperti untuk bahan bakar gas (BBG) sebanyak 8,47 BBtud, city gas sebesar 12,72 BBtud, industri sebesar 1.419,10 BBtud, dan pupuk sebesar 680,65 BBtud.

    Lalu, kelistrikan sebesar 740,17 BBtud, domestik LNG sebesar 745 BBtud, lifting minyak sebesar 203,22 BBtud, serta domestik LPG sebesar 86,51 BBtud.

    Sementara itu, ekspor gas pipa tercatat mencapai sebesar 412,82 BBtud dan ekspor gas alam cair (LNG) sebesar 1.285,82 BBtud.

    “Sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar, yang kedua ekspor LNG, urutan ketiga adalah domestik LNG, dan kelistrikan berada di urutan ke empat,” tutur Hendra.

    Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa kebijakan energi ke depan akan terus memprioritaskan alokasi gas untuk kebutuhan domestik, terutama sektor industri yang menjadi konsumen terbesar.

    Adapun, strategi pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui percepatan produksi dan eksplorasi, sembari menjaga iklim investasi yang positif dan keekonomian proyek.

    “Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri dan kebutuhan ekspor akan diturunkan secara bertahap,” katanya.

    Di sisi lain, pemerintah juga terus mengembangkan blok-blok migas raksasa baru serta pembangunan infrastruktur pipa transmisi seperti Cirebon-Semarang (Cisem) II dan Dumai-Sei Mangkei untuk menjaga ketahanan pasokan dalam negeri.

    “Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah terjadinya natural decline di beberapa lapangan, yang menyebabkan penurunan ke pasaran gas pipa domestik. Kami berharap produksi gas bumi dari WK [Wilayah Kerja] South Andaman, WK Masela, WK Genting, dan lainnya nanti dapat memberikan penambahan produksi yang signifikan,” ucap Hendra.

  • Pembahasan UMP Jakarta 2026 Alot, Buruh Tuntut Kenaikan Segini

    Pembahasan UMP Jakarta 2026 Alot, Buruh Tuntut Kenaikan Segini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 di Dewan Pengupahan Provinsi mengalami deadlock alias tak membuahkan hasil.

    Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso berujar bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam dan mengerucut pada tiga usulan rentang alfa UMP 2026 dari buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

    “Deadlock-nya itu ada tiga angka rekomendasi. Apindo memberikan rekomendasi alfa 0,55. Pemerintah memberikan rekomendasi di angka 0,75. Buruh memberikan rekomendasi tetap 100% sesuai KHL [kebutuhan hidup layak],” kata Winarso di sela-sela unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Apabila dirupiahkan, dia berujar bahwa besaran KHL tersebut mencapai sekitar Rp5.898.511. Angka ini di atas UMP Jakarta pada 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

    Sementara itu, usulan dari Apindo akan menghasilkan kenaikan UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5,6 juta, sedangkan usulan Pemprov DKI akan setara dengan kisaran Rp5,7 juta. 

    Menurutnya, bola penentuan besaran UMP 2026 saat ini ada di tangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pasalnya, sidang Dewan Pengupahan Provinsi terkait pembahasan UMP DKI Jakarta telah berakhir kemarin. Dewan Pengupahan diperkirakan akan kembali menggelar sidang terkait besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta besok.

    “Konsep notulensi yang kemarin disidangkan sudah sampai ke Balai Kota, tinggal Gubernur mengambil kira-kira angka mana yang akan ditetapkan,” ujar Winarso.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditargetkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

    Dia menyebut Pemprov Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP 2026 juga akan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

  • Buruh Demo Geruduk Balai Kota DKI Jelang UMP 2026 Diumumkan

    Buruh Demo Geruduk Balai Kota DKI Jelang UMP 2026 Diumumkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (23/12/2025) menyusul kabar pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, massa buruh mulai berkumpul di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan depan Balai Kota sekitar pukul 12.30 WIB.

    Puluhan orang beratribut KSPI dan Partai Buruh lantas berorasi dan menyampaikan tuntutan buruh se-Jakarta agar besaran UMP 2026 sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh.

    Ditemui di sela-sela unjuk rasa, Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso berujar bahwa aksi ini dilakukan mengingat sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta hingga Senin (22/12/2025) malam masih deadlock alias belum membuahkan hasil.

    Dengan demikian, menurutnya, bola penentuan besaran UMP 2026 saat ini ada di tangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Oleh karena itu kita berinisiatif untuk menunggu seperti apa putusan yang akan diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta perihal nilai kenaikan UMP untuk tahun 2026,” kata Winarso.

    Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa pembahasan yang berlangsung hingga Senin malam memuat perbedaan usulan pengusaha, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan buruh, terkhusus mengenai besaran alfa alias indeks tertentu dalam formula UMP.

    KSPI sendiri mengusulkan agar UMP DKI Jakarta 2026 dapat sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak senilai Rp5.898.511, atau setidaknya menggunakan rentang alfa tertinggi yakni 0,9.

    “Unsur pengusaha melalui Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] mengusulkan penggunaan alfa 0,55 dengan UMP 2026 sebesar Rp5.675.585. Sementara pemerintah daerah mengusulkan alfa 0,75 dengan UMP Rp5.729.876,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis.

    Dihubungi terpisah, Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Apindo DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa besaran UMP 2026 belum rampung dibahas Dewan Pengupahan.

    “Masih sidang,” ujar Nurjaman kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (22/12/2025) malam.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembahasan terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 bisa rampung pada  Senin (22/12/2025).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditagretkan segera rampung, sehingga dapat resmi diumumkan kepada masyarakat.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini [kemarin] selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

    Pramono mengatakan, pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

    Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP 2026.

    “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.

    Untuk diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum. Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

    Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

    Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

    Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

    Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat. Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

  • Waktu di Mars Tak Sama dengan Bumi, Ini Penjelasan Ilmiahnya

    Waktu di Mars Tak Sama dengan Bumi, Ini Penjelasan Ilmiahnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Waktu yang selama ini dianggap berjalan sama di mana pun ternyata tidak sepenuhnya benar menurut sains, dan seiring rencana manusia menjelajah serta menetap di luar Bumi, perbedaan laju waktu di planet lain menjadi isu penting yang tidak bisa diabaikan.

    Dalam jurnal astronomi, penelitian fisikawan dari National Institute of Standards and Technology (NIST) di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa jam di Mars berdetak rata-rata sekitar 477 mikrodetik lebih cepat per hari dibandingkan jam di Bumi. Meski tampak sangat kecil, selisih ini bisa berdampak besar ketika waktu di Bumi, Bulan, dan Mars harus disinkronkan dengan presisi tinggi untuk komunikasi dan navigasi antariksa.

    Perbedaan tersebut dijelaskan melalui teori relativitas umum Albert Einstein yang menyatakan bahwa waktu dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi. Di wilayah dengan gravitasi kuat, waktu berjalan lebih lambat, sedangkan di wilayah dengan gravitasi lebih lemah, waktu bergerak lebih cepat.

    Selain gravitasi, kecepatan suatu benda saat mengorbit planet atau bintang juga ikut memengaruhi laju waktu.

    Contoh penerapan prinsip ini sudah digunakan dalam kehidupan modern, salah satunya pada satelit GPS. Jam atom pada satelit GPS berdetak sekitar 38 mikrodetik lebih cepat per hari dibandingkan jam di permukaan Bumi karena berada di medan gravitasi yang lebih lemah dan mengalami efek percepatan.

    Disisi lain, menurut ilmuwan NIST Neil Ashby dan Bijunath Patla kemudian merancang sistem pencatatan waktu yang sangat presisi untuk Mars. Sebelumnya, mereka juga menghitung bahwa waktu di Bulan berjalan sekitar 56 mikrodetik lebih cepat per hari dibandingkan Bumi, temuan yang kini menjadi dasar pengembangan standar waktu Bulan setara Coordinated Universal Time (UTC).

    “Masalah tiga benda saja sudah sangat rumit. Sekarang kita berurusan dengan empat: Matahari, Bumi, Bulan, dan Mars,” Tulis Bijunath Patla, Fisikawan NIST.

    Namun, Mars menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan Bulan. Interaksi gravitasi yang saling memengaruhi ini membuat perhitungan waktu di Mars menjadi jauh lebih sulit.

    Mars memiliki massa sekitar sepersepuluh dari Bumi, sehingga gravitasi permukaannya diperkirakan sekitar lima kali lebih lemah. Selain itu, Mars berada lebih jauh dari Matahari, yakni sekitar 1,5 satuan astronomi, dan memiliki orbit yang lebih lonjong, sehingga gaya gravitasi yang diterimanya berubah-ubah sepanjang tahun.

    Kombinasi faktor tersebut menyebabkan laju waktu di Mars tidak selalu konstan. Meski rata-rata jam di Mars berdetak 477 mikrodetik lebih cepat dari Bumi, selisih ini bisa berubah hingga sekitar 226–266 mikrodetik per hari sepanjang satu tahun Mars yang berlangsung 687 hari Bumi.

    Perbedaan waktu sekecil ini memiliki dampak besar dalam misi antariksa. Cheryl Gramling dari NASA menjelaskan bahwa selisih 56 mikrodetik saja cukup membuat kesalahan posisi sejauh ratusan lapangan sepak bola bagi objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya, jika efek relativitas tidak diperhitungkan.

    Karena itu, pembangunan sistem waktu yang akurat dan tersinkronisasi menjadi kunci bagi masa depan eksplorasi antariksa.

    “Jika kita ingin menerjemahkan infrastruktur komunikasi Bumi ke Mars, maka jam-jam harus disinkronkan dengan sangat akurat.” tegasnya.

    Penelitian ini pun menjadi langkah penting menuju terwujudnya kehidupan dan aktivitas manusia di berbagai penjuru Tata Surya. (Angel Rinella)

  • Pasca Bencana Sumatra, Telkomsel Buka Posko Layanan Pelanggan

    Pasca Bencana Sumatra, Telkomsel Buka Posko Layanan Pelanggan

    Bisnis.com, PEKANBARU– Memasuki fase pemulihan pascabencana di Kota Padang, Telkomsel Area Sumatra terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat terdampak melalui penyaluran bantuan serta pengoperasian Posko Layanan Telkomsel untuk memastikan kebutuhan komunikasi tetap terpenuhi.

    Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono mengatakan di Posko Siaga aparatur setempat di dua wilayah terdampak, pihaknya menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

    “Melalui penyaluran bantuan CSR dan kehadiran Posko Layanan Telkomsel, kami memastikan konektivitas tetap terjaga agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi, berkoordinasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik,” ujarnya Selasa (23/12/2025).

    Dia menyebutkan lokasi penyaluran bantuan yakni di Desa Batubusuk, Kecamatan Pauh, dengan estimasi 752 kepala keluarga terdampak, serta Desa Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, dengan estimasi sekitar 200 kepala keluarga terdampak.

    Menurutnya memasuki fase pascabencana ini, pihaknya memfokuskan dukungan pada pemulihan aktivitas masyarakat. Selain bantuan, perusahaan juga menghadirkan Posko Layanan Telkomsel sebagai bagian dari upaya pemulihan. 

    Berbagai layanan disediakan bagi masyarakat, antara lain aktivasi paket internet dan paket telepon gratis, perpanjangan masa aktif tanpa biaya, akses WiFi gratis, serta fasilitas pengisian daya atau charger station di area posko.

    Melalui rangkaian inisiatif tersebut, Telkomsel berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pemulihan pascabencana di Kota Padang sekaligus memperkuat peran konektivitas sebagai fondasi penting bagi kebangkitan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat.

  • Bantah Terima Pribadi, Kubu Nadiem Sebut Aliran Dana Rp809 Miliar untuk Kepentingan Gojek

    Bantah Terima Pribadi, Kubu Nadiem Sebut Aliran Dana Rp809 Miliar untuk Kepentingan Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa hukum eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah kliennya menerima aliran dana secara pribadi pada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

    Kuasa Hukum Nadiem, Tabrani Abby mengatakan uang Rp809 miliar diterima kliennya pada surat dakwaan terdakwa kasus Chromebook justru diterima oleh Go-Jek dalam kaitannya dengan aksi korporasi.

    Dia juga menegaskan bahwa aksi korporasi tersebut tidak berkaitan dengan kliennya baik secara kebijakan maupun proses pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Jadi soal tanggapan terima uang itu ya kita tidak benar ya. Kalau angka Rp809 [miliar] itu sebenarnya bukan ke Pak Nadiem uangnya, tapi ke PT Gojek,” ujar Abby di PN Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

    Dengan demikian, kata Abby, Nadiem Makarim tidak pernah menerima atau menikmati aliran dana terkait proyek pengadaan Chromebook secara pribadi.

    “Jadi tidak benar itu dia nerima secara pribadi,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir mengemukakan bahwa investasi Google untuk Go-Jek tidak ada kaitannya dengan proyek pengadaan Chromebook.

    Dia menjelaskan, perusahaan multinasional seperti Google tidak mungkin bekerja sama maupun terlibat untuk mendapatkan proyek Chromebook.

    “Dan investasinya juga bukan investasi yang besar dibandingkan dengan investasi-investasi Google di negara-negara lain. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ini skema bisnis biasa investasi Google ke Gojek tersebut,” tutur Ari.